Lampiran I Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

PROSEDUR DAN TATA CARA PENERBITAN LP2

I.	UMUM
	1.	Pada prinsipnya setiap pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2), kecuali untuk jenis pemeriksaan tertentu yang sesuai dengan ketentuan tidak perlu diterbitkan LP2-nya. Adapun jenis pemeriksaan yang harus dilakukan berdasarkan LP2 antara lain adalah sebagai berikut:
		a.	Pemeriksaan Rutin
		b.	Pemeriksaan Khusus
		c.	Pemeriksaan Keterkaitan; dan
		d.	Pemeriksaan Bukti Permulaan.
	2.	Prosedur dan Tata Cara Penerbitan LP2 untuk masing-masing jenis pemeriksaan diuraikan sebagaimana terlampir, yaitu:
		a.	Pemeriksaan Rutin pada Lampiran I.I.
		b.	Pemeriksaan Khusus pada Lampiran I.2:
			-		berdasarkan instruksi dari Kepala Kantor Wilayah DJP pada Lampiran I.2.1;
			-		berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan Pajak pada Lampiran I.2.2;
			-		berdasarkan usul dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak pada Lampiran I.2.3;
			-		berdasarkan usul dari Kepala Kantor Wilayah DJP pada Lampiran I.2.4;
			-		berdasarkan usul dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah wewenangnya tetapi masih dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP atasannya pada Lampiran I.2.5;
			-		berdasarkan usul dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Wilayah DJP terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan pada Lampiran I.2.6.
		c.	Pemeriksaan Keterkaitan pada Lampiran I.3:
			-		Wajib Pajak Terkait yang Wajib Pajak Inti-nya berdomisili dalam wilayah wewenang Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang sama pada Lampiran I.3.1;
			-		Wajib Pajak Terkait yang Wajib Pajak Inti-nya berdomisili dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP yang sama pada Lampiran I.3.2;
			-		Wajib Pajak Terkait yang Wajib Pajak Inti-nya berdomisili di luar wilayah wewenang Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak tetapi masih dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP atasannya pada Lampiran I.3.3;
			-		Wajib Pajak Terkait yang Wajib Pajak Inti-nya berdomisili di luar wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP pada Lampiran I.3.4
		d.	Pemeriksaan Bukti Permulaan: LP2 untuk pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak dengan prosedur sebagai berikut:
			-		dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan Pajak dilaksanakan dengan prosedur seperti pada Lampiran I.2.2;
			-		dalam hal instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan berasal dari Direktur Pemeriksaan Pajak berdasarkan usul Kepala Kantor Wilayah DJP dilakukan dengan prosedur seperti pada Lampiran I.2.6
	3.	Pengertian tanda berupa garis sebagai arus dokumen dalam prosedur dan tata cara penerbitan LP2 seperti terlihat pada Lampiran I.1 sampai dengan Lampiran I.3 adalah sebagai berikut:
		a.	garis tidak terputus-putus (solid) dengan tanda panah pada salah satu ujungnya berarti bahwa dokumen yang dikirim adalah asli, bukan tembusannya ( ) dalam hal garis tidak terputus-putus ini mengarah pada dokumen atau lainnya pada Unit Kantor yang sama, maka hal ini diartikan sebagai proses, baik secara manual maupun komputerisasi.
		b.	titik-titik (round dot) dengan tanda panah pada salah satu ujungnya berarti bahwa dokumen yang dikirim adalah tembusannya ( );
		c.	garis dan titik terputus-putus (dash dot) dengan tanda panah pada salah satu ujungnya berarti bahwa tembusan yang diterima, setelah di tanda tangani dikirim kembali kepada pengirimnya ( ); dan
		d.	garis dan titik terputus-putus (dash dot) dengan tanda panah pada kedua ujungnya berarti bahwa beberapa dokumen yang telah diterima dicocokkan antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya ( ).
	4.	Pengiriman LP2:
		4.1.		Setiap pengiriman LP2 harus dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar Pengiriman LP2 yang harus dibuat per Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang akan diperiksa terdaftar, bukan per Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
		4.2.		Surat Pengantar Pengiriman LP2 dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan distribusi sebagai berikut:
				a.		Dalam hal LP2 diterbitkan oleh direktorat Pemeriksaan Pajak:
						-	Lembar ke-1 dan lembar ke-2 beserta LP2 disampaikan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan;
				b.		-	Lembar ke-2 untuk ditandatangani oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dan dikirimkan kembali kepada Direktorat Pemeriksaan Pajak sebagai tanda terima;
						-	Lembar ke-3 dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait;
						-	Lembar ke-4 dikirimkan kepada Kantor Wilayah DJP terkait,atau kepada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak terkait apabila Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak adalah Kantor Wilayah DJP
						-	Lembar ke-5 disimpan sebagai arsip.
				c.		Dalam hal LP2 diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP:
						-	Lembar ke-1	dan Lembar ke-2 beserta LP2 disampaikan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang bersangkutan;
						-	Lembar ke-2	untuk ditandatangani oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan dikirimkan kembali kepada Kantor Wilayah DJP Sebagai tanda terima;
						-	Lembar ke-3	dikirimkan kepada Direktorat Pemeriksaan Pajak;
						-	Lembar ke-4	dikirimkan kepada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak terkait;
						-	Lembar ke-5	disimpan sebagai arsip
II.	PROSEDUR DAN TATA CARA PENERBITAN LP2
	Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) diterbitkan dengan prosedur dan tata cara Sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.1 sampai dengan Lampiran I.3 berikut ini.

Lampiran I.1 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

PROSEDUR DAN TATA CARA PENERBITAN LP2

PEMERIKSAAN RUTIN

1.	Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) untuk Pemeriksaan Rutin diterbitkan dengan prosedur dan tata cara sebagaimana diuraikan pada Lampiran I.1.1
2.	Sehubungan dengan permintaan penerbitan LP2 untuk Pemeriksaan Rutin yang dilaksanakan melalui Pemeriksaan Lengkap, Surat Permintaan Penerbitan LP2 Pemeriksaan Rutin yang dilampiri dengan Daftar Permintaan Penerbitan LP2, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, dikirim oleh Kantor Wilayah DJP kepada Direktorat Pemeriksaan Pajak.
3.	Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Surat-Surat Permintaan Penerbitan LP2 Pemeriksaan Rutin dan Daftar Permintaan Penerbitan LP2 Wajib Pajak Orang Pribadi serta Daftar Permintaan Penerbitan LP2 Wajib Pajak Badan dapat dilihat masing-masing pada Lampiran I.1.2., Lampiran I.1.2.1. dan Lampiran I.1.2.2.

Lampiran I.1.2 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………………………………(1)
Nomor	:	SR………………..	………………,199……
Sifat	:	Segera/Rahasia
Lampiran	:	……………………..
Hal	:	Permintaan Penerbitan LP2 Pemeriksaan Rutin

Yth. Direktur Pemeriksaan Pajak

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Jenderal Gatot Subroto no. 40-42

Jakarta 12190

Dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Rutin, dengan ini mohon dapat diterbitkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) sebanyak…….(……………..) (2) set terhadap Wajib Pajak yang terdiri dari (terlampir):

a.	Wajib Pajak Orang Pribadi	=	…………..set (3)
b.	Wajib Pajak Badan	=	……………set (4)
	Jumlah	=	……………set

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

………………….(5)

NIP…………….

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMINTAAN PENERBITAN LP2

PEMERIKSAAN RUTIN

(Lampiran I.1.2)

Angka 1	:	Diisi dengan nama dan alamat Kantor Wilayah DJP yang Meminta Penerbitan LP2 Pemeriksaan Rutin.
Angka 2	:	Diisi dengan jumlah LP2 yang diminta, baik dalam angka maupun Huruf.
Angka 3	:	Diisi dengan jumlah LP2 yang diminta untuk Pemeriksaan Rutin Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan daftar yang Dilampirkan pada surat ini.
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah LP2 yang diminta untuk Pemeriksaan Rutin Terhadap Wajib Pajak Badan sesuai dengan daftar yang dilampirkan pada surat ini Cukup jelas.
Angka 5	:	Cukup jelas.

Lampiran I.1.2.1. Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

………………………………………………………(1)

DAFTAR PERMINTAAN PENERBITAN LP2

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

No. Urut	Nama Wajib Pajak	N P W P	Tahun Pajak	Kriteria Pemilihan SPT	Kode Unit Kantor	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Kepala Kantor

………………….(9)

NIP…………….

Lampiran I.1.2.2 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

………………………………………………………(1)

DAFTAR PERMINTAAN PENERBITAN LP2

WAJIB PAJAK BADAN

No. Urut	Nama Wajib Pajak	N P W P	Tahun Pajak	Kriteria Pemilihan SPT	Kode Unit Kantor	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Kepala Kantor

………………….(9)

NIP…………….

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PERMINTAAN PENERBITAN LP2

(Lampiran I.1.2.1 dan Lampiran I.1.2.2)

Angka 1	:	Diisi dengan nama dan alamat Kantor Wilayah DJP yang Meminta penerbitan LP2 untuk Pemeriksaan Rutin.
Angka 2	:	Cukup jelas.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
Angka 4	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Angka 5	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa. Dalam hal pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dilakukan sekaligus beberapa tahun pajak, Maka kolom ini diisi dengan masing-masing tahun pajak sehingga LP2 bisa diterbitkan untuk setiap tahun pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan Kriteria Pemilihan SPT sesuai kode Kriteria sebagaimana tercantum pada Lampiran II.2
Angka 7	:	Diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak sesuai kode unit sebagaimana tercantum pada Lampiran II.3.
Angka 8	:	Diisi dengan hal yang dianggap perlu.
Angka 9	:	Cukup jelas.

Lampiran 1.2 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

PROSEDUR DAN TATA CARA PENERBITAN LP2

PEMERIKSAAN KHUSUS

1.	Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) untuk Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan Prosedur dan tata cara sebagaimana diuraikan pada beberapa lampiran sebagai berikut:
	Lampiran I.2.1.	Pemeriksaan Khusus berdasarkan instruksi dari Kepala Kantor Wilayah DJP.
	Lampiran I.2.2.	Pemeriksaan Khusus berdasarkan intruksi dari Direktur Pemeriksaan Pajak.
	Lampiran I.2.3.	Pemeriksaan Khusus berdasarkan usul dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
	Lampiran I.2.4.	Pemeriksaan Khusus berdasarkan usul dari Kepala Kantor Wilayah DJP.
	Lampiran I.2.5.	Pemeriksaan Khusus berdasarkan usul dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah wewenangnya tetapi masih dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP atasannya.
	Lampiran I.2.6.	Pemeriksaan Khusus berdasarkan usul dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Wilayah DJP terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
2.	Permintaan penerbitan LP2 atas Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.2.1., Lampiran I.2.3., dan Lampiran I.2.5. harus diajukan melalui Surat Permintaan Penerbitan LP2 Pemeriksaan Khusus dengan menggunakan formulir seperti contoh telampir (Lampiran I.2.7.).

Lampiran 1.2.7 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………………………………(1)
Nomor	:	SR………………..	………………,199……
Sifat	:	Segera/Rahasia
Lampiran	:	……………………..
Hal	:	Permintaan Penerbitan LP2 Pemeriksaan Rutin

Yth. Direktur Pemeriksaan Pajak

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Jenderal Gatot Subroto no. 40-42

Jakarta 12190

Sehubungan dengan instruksi/persetujuan Pemeriksaan Khusus Nomor:……………… Tanggal………………….. (2), dengan ini mohon dapat diterbitkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) dalam rangka Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

1.	N a m a	:	……………………………………………..(3)
2.	N P W P	:	……………………………………………..(4)
3.	Tahun Pajak	:	……………….(5)
4.	Kriteria Pemilihan SPT	:	……………….(6)
5.	Unit Pelaksana	:	……………………………………………..(7)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

………………….(8)

NIP…………….

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMINTAAN PENERBITAN LP2

PEMERIKSAAN KHUSUS

(Lampiran I.1.7)

Angka 1	:	Diisi dengan nama dan alamat Kantor Wilayah DJP yang meminta penerbitan LP2 Untuk Pemeriksaan Khusus.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Instruksi/Persetujuan Pemeriksaan Khusus Dari Kepala KantorWilayah DJP yang bersangkutan berkenaan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang akan diperiksa.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
Angka 4	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Angka 5	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa.
Angka 6	:	Diisi dengan Kriteria Pemilihan SPT sesuai kode kriteria sebagaimana tercantum pada Lampiran II.2.
Angka 7	:	Diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap sesuai dengan kode unit sebagaimana tercantum pada Lampiran II.3 dan kemudian tuliskan nama Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah DJP yang akan melaksanakan pemeriksaan tersebut.
Angka 8	:	Cukup jelas

Lampiran 1.3 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

PROSEDUR DAN TATA CARA PENERBITAN LP2

PEMERIKSAAN KETERKAITAN

Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) untuk Pemeriksaan Keterkaitan diterbitkan dengan Prosedur dan tata cara sebagaimana diuraikan pada beberapa lampiran sebagai berikut :

Lampiran I.3.1.	Pemeriksaan Keterkaitan terhadap Wajib Pajak Terkait yang Wajib Pajak Inti-nya berdomisili dalam wilayah wewenang kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang sama.
Lampiran I.3.2.	Pemeriksaan Keterkaitan terhadap Wajib Pajak Terkait yang Wajib Pajak Inti-nya berdomisili dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP yang Sama.
Lampiran I.3.3.	Pemeriksaan Keterkaitan terhadap Wajib Pajak Terkait yang Wajib Pajak Inti-nya berdomisili di luar wilayah wewenang Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak tetapi masih dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP atasannya.
Lampiran I.3.4.	Pemeriksaan keterkaitan terhadap Wajib Pajak Terkait yang Wajib Pajak Inti-nya berdomisili di luar wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP.

Lampiran 1.3.5 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………………………………
Nomor	:	SR………………..	………………,199……
Sifat	:	Segera/Rahasia
Lampiran	:	……………………..
Hal	:	Permintaan Penerbitan LP2 Pemeriksaan Rutin

Yth. Direktur Pemeriksaan Pajak

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Jenderal Gatot Subroto no. 40-42

Jakarta 12190

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Inti:

1.	N a m a	:	……………………………………………..(2)
2.	N P W P	:	……………………………………………..(3)

dengan ini mohon dapat diterbitkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) dalam rangka Pemeriksaan Keterkaitan terhadap Wajib Pajak Terkait:

1.	N a m a	:	……………………………………………..(4)
2.	N P W P	:	……………………………………………..(5)
3.	Tahun Pajak	:	……………….(6)
4.	Kriteria Pemilihan SPT	:	……………….(7)
5.	Unit Pelaksana	:	……………………………………………..(8)

Demikian untuk dimaklumi.

	Kepala Kantor
	………………….(8)
	NIP…………….
Tembusan :
……………………….(10)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMINTAAN PENERBITAN LP2

PEMERIKSAAN KETERKAITAN

(Lampiran I.3.5)

Angka 1	:	Diisi dengan nama dan alamat Kantor Wilayah DJP yang meminta penerbitan LP2 untuk Pemeriksaan Keterkaitan.
Angka 2	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Inti
Angka 3	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Inti.
Angka 4	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Terkait yang akan diperiksa.
Angka 5	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terkait.
Angka 6	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka 7	:	Diisi dengan Kriteria Pemilihan SPT sesuai kode criteria sebagaimana tercantum Pada Lampiran II.2.
Angka 8	:	Diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap sesuai dengan kode unit sebagaimana tercantum pada Lampiran II.3 dan kemudian tuliskan nama Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah DJP yang akan melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Terkait.
Angka 9	:	Cukup jelas.
Angka 10	:	Diisi dengan tembusan kepada :
		a.	Kepala kantor Wilayah DJP yang wilayah wewenangnya meliputi tempat domisili Wajib Pajak Inti, baik selaku pengusul maupun selaku atasan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Pengusul apabila Wajib Pajak Terkait berdomisili di luar wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
		b.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat domosili Wajib Pajak Terkait.
		c.	Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang mengusulkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Terkait.
		d.	Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang akan melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Terkait apabila Unit Kantor tersebut bukan Unit Kantor pengusul.

Lampiran II Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

PETUNJUK PEMBUATAN DAN PENGIRIMAN DKHP

I.	UMUM
	1.	Pengisian LP2 untuk membuat DKHP harus dilakukan dengan menggunakan mesin ketik (atau dengan tulisan tangan namun harus memakai huruf kapital).
	2.	Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang telah diisi oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak atau Kantor Wilayah DJP dan data hasil pemeriksaan, maka data tersebut harus diperbaiki dengan cara mencoret data yang telah diisi tersebut dan kemudian mencantumkan data yang benar disampingnya, kecuali untuk nomor Pengawasan Pemeriksaan SPT(nomor urut 2) yang tidak dapat diubah oleh ketua Kelompok Pemeriksa Pajak atau Kepala Seksi terkait.
	3.	Nomor urut 1 sampai dengan 10 berfungsi sebagai LP2 sedangkan nomor urut 11 sampai dengan 21 berfungsi sebagai DKHP.
	4.	Data pada nomor urut 11,12,18 dan 21 tidak perlu diisi apabila Wajib Pajak yang diperiksa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
	5.	Pengiriman DKHP
		5.1	Dalam hal LP2 diterbitkan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak :
			a.	Lembar hasil DKHP dikirimkan kepada Direktorat Pemeriksaan Pajak dengan menggunakan Formulir Surat Pengantar Pengiriman DKHP sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran II.1, Lampiran II.1.1 dan Lampiran II.1.2). Surat Pengantar Pengiriman DKHP tersebut harus dibuat tembusannya untuk Dikirimkan kepada Kantor Wilayah DJP dalam hal Pemeriksaan Lengkap dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
			b.	Lembar kedua DKHP, Nota Penghitungan Pajak (NPP) dan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) digabungkan dengan berkas Wajib Pajak yang bersangkutan untuk kemudian dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.
			c.	Lembar ketiga DKHP harus dikirimkan kepada Kantor Wilayah DJP dengan cara melampirkan pada tembusan Surat Pengantar Pengiriman DKHP sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam hal Pemeriksaan Lengkap dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
			d.	Lembar keempat DKHP,NPP dan LPP digabungkan dalam Berkas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) untuk disimpan sebagai arsip pada Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak.
		5.2	Dalam hal LP2 diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP :
			a.	Lembar asli DKHP dikirimkan kepada Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan Formulir Surat Pengantar Pengiriman DKHP sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran II.1, Lampiran II.1.1 dan Lampiran II.1.2). Surat Pengantar Pengiriman DKHP tersebut harus dibuat tembusannya untuk dikirimkan kepada Direktorat Pemeriksaan Pajak.
			b.	Lembar kedua DKHP, Nota Penghitungan Pajak (NPP) dan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) digabungkan dengan berkas Wajib Pajak yang bersangkutan untuk disimpan sebagai arsip pada Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
			c.	Lembar ketiga DKHP harus dikirimkan kepada Direktorat Pemeriksaan Pajak dengan cara melampirkan pada tembusan Surat Pengantar Pengiriman DKHP sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
II.	PEMBUATAN DKHP MELALUI PENGISIAN LP2

Nomor Urut	J u d u l	Petunjuk Pengisian
1.	Nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP)	Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP)
2.	Nomor Pengawasan Pemeriksaan SPT	Diisi oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak atau Kantor Wilayah DJP. Data ini tidak boleh di Ubah oleh Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak Atau Kepala Seksi terkait.
3.	Nama Wajib Pajak	Diisi dengan nama Wajib Pajak oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.
4.	Alamat Wajib Pajak	Diisi dengan alamat Wajib Pajak oleh Direkto rat Pemeriksaan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.
5.	NPWP/Register	Diisi dengan NPWP/Register oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.
6.	NPPKP	Dalam hal Wajib Pajak adalah PKP yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka NPPKP diisi dengan nomor yang sama dengan NPWP, sesuai dengan SE-02/PJ.9/1998 tanggal 4 Mei 1998.
7.	Nomor Telepon	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak Badan, maka data ini diisi juga dengan nomor telepon pengurus badan yang bersangkutan.
8.	Jenis Usaha	Diisi dengan jenis usaha inti (core business) Wajib Pajak
	K L U	Diisi dengan nomor KLU yang tercantum dalam SPT Wajib Pajak. Dalam hal data ini telah diisi oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak atau Kantor Wilayah DJP, dan apabila ada perbedaan antara data yang Telah diisi tersebut denan data pada saat pemeriksaan, makadata berdasarkan keadaan Sebenarnya diisikan pada jenis usaha ini (Core Business) Hasil Pemeriksaan (nomor urut 20).
9.	Tahun Pendirian Usaha	Diisi dengan tahun pendirian usaha Wajib Pajak berdasarkan akte pendirian.
10.	Kriteria Pemilihan SPT	Diisi dengan kode sebagaimana tercantum pada Lampiran II.2 kode tersebut mengandung arti sebagai berikut :
		a.	Satu digit pertama menunjukkan ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi :
			kode I		adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL);
			Kode 2		adalah Pemeriksaan Lengkap.
		b.	Dua digit berikutnya menunjukkan alasan di lakukannya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998.
		c.	Satu digit terakhir menunjukkan subjek Pajak yang diperiksa, yaitu ;
			kode 1		adalah Wajib Pajak Orang Pribadi;
			Kode 2		adalah Wajib Pajak Badan.
11	Pembukuan	Diisi dengan proses pembukuan yang digunakan Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan manual adalah proses pembukuan dilakukan secara tidak otomatis. Sedangkan Electronic Data Processing (EDP)diisi apabila proses pem Bukuan dilakukan secara otomatis.
12	Sistem Operasi Yang Digunakan	Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan secara EDP, maka data ini diisi dengan Sistem operasi yang digunakan dalam proses Pembukuan secara otomatis tersebut.
13	Hasil Pemeriksaan	Diisi sesuai dengan SPT Wajib Pajak dan Hasil Pemeriksaan.
14	Jumlah Jam Pemeriksaan	Diisi dengan jumlah jam pemeriksaan yang digunakan, yaitu sejak saat persiapan pemeriksaan sampai dengan selesainya LPP. Jumlah jam pemeriksaan ini mencakup seluruh Jam kerja yang digunakan Tim Pemeriksa, ter Masuk Supervisor, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan
15	Pemeriksaan Tahun	Diisi dengan kode seperti dibawah ini dengan Sebelumnya memperhatikan bahwa dalam pengertian pemeriksaan termasuk pelaksanaan verifikasi untuk Tahun pajak sebelum tahun pajak 1995 dan Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Kantor:
		kode 1			:	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Belum pernah dilakukan.
		Kode 2			:	Tahun Pajak yang terakhir diperiksa Adalah satu tahun pajak sebelumnya
		Kode 3			:	Tahun pajak yang terakhir diperiksa Adalah dua tahun pajak sebelumnya
		Kode 4			:	Tahun pajak yang terakhir diperiksa Adalah tiga tahun pajak sebelumnya
		Kode 5			:	Tahun pajak yang terakhir diperiksa Adalah empat tahun pajak sebelum Nya atau lebih.
16	Kode Unit Kantor Yang Melakukan Pemeriksaan	Diisi dengan kode sebagaimana tercantum pada Lampiran II.3 Kode tersebut terdiri dari :
		a.	Untuk pemeriksaan lengkap, kode berupa satu huruf dan diikuti dengan dua angka. Huruf A sampai dengan huruf R, kecuali Huruf I, menunjukkan Kantor Wilayah DJP Atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap,sedangkan huruf Z merupakan kode Untuk Direktorat Pemeriksaan Pajak. Khusus untuk pemeriksaan yang dilakukan Oleh Tim Gabungan DJP-BPKP, data yang diisikan adalah kode Unit Pelaksana Pemeriksaan Lenkap yang menerbitkan SPPP dan ditambah dengan huruf B pada digit Terakhir.
		b.	Untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), kode unit kantor adalah sama dengan nomor kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.04/1997 tanggal 7 Juli 1997.
17	Kode Penyelesaian		Diisi dengan kode penyelesaian sebagai berikut :
			kode 01	:	Apabila tidak ada koreksi sehingga Jumlah pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak mengalami perubahan
			Kode 02	:	Apabila ada koreksi, dan Wajib Pajak setuju seluruhnya tetapi koreksi tersebut tidak mempengaruhi jumlah pajak yang terutang.
			Kode 03	:	Apabila ada koreksi, dan Wajib Pajak tidak setuju sebagian atau seluruhnya namun koreksi tersebut tidak mempengaruhi jumlah pajak yang terutang.
			Kode 04	:	Apabila ada koreksi, dan Wajib Pajak setuju seluruhnya serta koreksi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan atas jumlah Pajak yang terutang.
			Kode 05	:	Apabila ada koreksi yang sebagian Atau seluruhnya tidak disetujui Oleh Wajib Pajak dan koreksi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan atas jumlah Pajak yang terutang.
			Kode 06	:	Apabila pemeriksaan di usulkan untuk dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikkan.
			Kode 07	:	Apabila Wajib Pajak tidak ditemukan.
			Kode 08	:	Apabila pemeriksaan dibatalkan.
18	Laporan Keuangan	Cukup jelas, dan apabila Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, maka jenis opini akuntan diberi kode sebagai berikut:
		Kode A		:	Pendapat wajar tanpa pengecualian(unqualified opinions), termasuk pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku.
		Kode B		:	Pendapat Wajar dengan pengecualian (qualified opinions).
		Kode C		:	Pendapat tidak wajar (adverse Opinions).
		Kode D		:	Pernyataan tidak memberikan Pendapat (disclaimers of opinion).
19	Rincian Koreksi Terbesar	Diisi dengan 10 (sepuluh) koreksi terbesar secara berurutan, dimulai dari koreksi yang jumlahnya terbesar hingga koreksi yang jum lah lebih kecil, dengan jenis koreksi dan kode masalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II.4. Jumlah koreksi diisi dengan tanda(+) untuk koreksi positif serta tanda (-) untuk koreksi negatif.
20	Jenis Usaha Inti (Core	Diisi dengan jenis usaha inti Wajib Pajak yang Business) Hasil Pemeriksaan diketahui pada saat pemeriksaan sesuai dengan KLU berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1444/PJ.24/1993 Tanggal 14 Desember 1993 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
21	Komponen Laporan Keuangan	Diisi dengan data menurut SPT Wajib Pajak dan menurut hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
22	Dasar Pemeriksaan	Diisi dengan nomor agenda surat masuk yang diterima oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.

Lampiran II.1 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……………………………………………………… (1)
Nomor	:	………………..	………………,199……
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	……………………..
Hal	:	Pengiriman DKHP

Yth…………………………………(2)

Bersama ini disampaikan Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) untuk Pengiriman bulan……………….tahun199…. sebanyak……(……………………………) (3) set Yang terdiri dari DKHP untuk (terlampir):

a.	Wajib Pajak Orang Pribadi	=	…………..set
b.	Wajib Pajak Badan	=	……………set
	Jumlah	=	……………set
			=========

Demikian untuk dimaklumi.

	Kepala Kantor
	………………….(4)
	NIP…………….
Tembusan :
……………………….(5)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGIRIMAN DKHP

PEMERIKSAAN KHUSUS

(Lampiran II.1)

Angka 1	:	Diisi dengan nama dan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang mengirimkan DKHP.
Angka 2	:	Diisi dengan Direktur Pemeriksaan Pajak apabila lembar asli DKHP dikirim oleh Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Dalam hal Lembar asli DKHP dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka surat ini ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
Angka 3	:	Diisi dengan jumlah DKHP yang dikirim, baik dalam angka maupun huruf. Dalam Hal tidak ada DKHP yang dikirim, maka jumlah ini diisi dengan Nihil.
Angka 4	:	Cukup jelas.
Angka 5	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP apabila lembar asli DKHP dikirim oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan surat ini dilampiri dengan Daftar DKHP serta lembar ketiga DKHP. Dalam hal lembar asli DKHP dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka tembusan diisi dengan Direktur Pemeriksaan Pajak dan Surat ini dilampiri Daftar DKHP serta lembar ketiga DKHP.

Lampiran II.1.1 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

………………………………………………………

DAFTAR DKHP WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI

Bulan	:	…………..
Tahun	:	…………..

No. Urut

Nomor Wajib Pajak

Nama

N P W P

Tahun Pajak

Keterangan

Kepala Kantor

………………….(4)

NIP…………….

Lampiran II.1.2 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

………………………………………………………

DAFTAR DKHP WAJIB PAJAK

BADAN

Bulan	:	…………..
Tahun	:	…………..

No. Urut

Nomor Wajib Pajak

Nama

N P W P

Tahun Pajak

Keterangan

Kepala Kantor

………………….

NIP…………….

Lampiran II.2 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

KODE KRITERIA PEMILIHAN SPT

Jenis Pemeriksaan		K O D E
		Pemeriksaan Lengkap		Pemeriksaan Sederhana Lapangan
		WP Orang Pribadi	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Badan
Pemeriksaan Rutin:
a.	SPT Tahunan PPH WP yang Menyatakan Lebih bayar.	2001	2012	1011	1012
b.	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.	2021		1021
c.	SPT Tahunan PPH yang menyatakan Rugi (tidak lebih bayar).	2031	2032	1031	1032
d.	SPT Tahunan PPh yang menyatakan adanya Kompensasi kerugian.	2041	2042	1041	1042
e.	SPT PPh untuk bagian tahun Pajak karena perubahan tahun buku.	2051	2052
f.	Wajib Pajak yang melakukan likuidasi,penggabungan pemekaran dan pengambilalihan usaha.	2061	2062
g.	Wajib Pajak berbentuk kerjasama operasi (KSO) dan sejenisnya.		2072		1072
h.	SPT Tahunan Data Priotas.	2081	2082	1081	1082
Pemeriksaan Khusus :
a.	Adanya Indikasi bahwa Wajib Pa jak melakukan tindak pidana.	2111	2112	1111	1112
b.	Pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos 5000.	2121	2122	1121	1122
c.	Pengaduan masyarakat tidak melalui kotak Pos 5000.	2131	2132	1131	1132
d.	SPT Wajib Pajak tidak benar.	2141	2142	1141	1142
e.	Sebab lain berdasarkan instruksi Dirjen Pajak.	2151	2152	1151	1152

Jenis Pemeriksaan		K O D E
		Pemeriksaan Lengkap		Pemeriksaan Sederhana Lapangan
		WP Orang Pribadi	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Badan
Pemeriksaan Keterkaitan :
a.	SPT Tahunan PPh WP Inti menyatakan Lebih Bayar.	2211	2212
b.	SPT Tahunan PPh WP Inti menyatakan tidak Lebih Bayar.	2221	2222
c.	WP Terkait yang WP Inti-nya berdomisili dalam wilayah wewenang Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap.	2231	2232
d.	WP Terkait yang WP Inti-nya berdomisili di luar wilayah wewenang Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap.	2241	2242
Pemeriksaan Bukti Permulaan.		2311	2312
Pemeriksaan Lain-lain.		2321	2322

Lampiran II.3 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

KODE UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN PAJAK

Nomor Urut		Kode Unit		Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Kantor Wilayah I DJP Sumatera Bagian Utara
1.		A00		Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak
2.		A01		Karipka Banda Aceh
3.		A02		Karipka Medan Satu
4.		A03		Karipka Pematang Siantar
5.		A04		Karipka Medan Dua
6.		101		KPP Banda Aceh
7.		102		KPP Lhok Seumawe
8.		103		KPP Meulaboh
9.		111		KPP Medan Barat
10.		112		KPP Medan Utara
11.		113		KPP Medan Timur
12.		114		KPP Tebing Tinggi
13.		115		KPP Kisaran
14.		116		KPP Rantau Prapat
15.		117		KPP Pematang Siantar
16.		118		KPP Padang Sidempuan
17.		119		KPP Binjai
Kantor Wilayah II DJP Sumatera Bagian Tengah
18.	B00		Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak
19.	B01		Karikpa Padang
20.	B02		Karikpa Batam
21.	B03		Karikpa Pekanbaru
22.	201		KPP Padang
23.	202		KPP Bukittinggi
24.	211		KPP Pekanbaru
25.	212		KPP Dumai
26.	213		KPP Rengat
27.	214		KPP Tanjung Pinang
28.	215		KPP Batam
Kantor Wilayah III DJP sumatera Bagian Selatan
29.	C00		Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak
30.	C01		Karikpa Palembang
31.	C03		Karikpa Bengkulu
32.	C04		Karikpa Bandar Lampung
33.	C05		Karikpa Jambi
34.	301		KPP Palembang Utara
35.	302		KPP Baturaja
36.	303		KPP Lubuk Linggau
37.	304		KPP Pangkal Pinang
38.	305		KPP Tanjung Pandan
39.	306		KPP Palembang Selatan
40.	311		KPP Bengkulu
41.	321		KPP Metro
42.	322		KPP Bandar Lampung
43.	331		KPP Jambi
44.	332		KPP Muara Bungo
Kantor Wilayah IV DJP Jakarta Raya I
45.	D00		Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak
46.	D01		Karikpa Jakarta I
47.	D02		Karikpa Jakarta II
48.	D03		Karikpa Jakarta III
49.	D04		Karikpa Jakarta IV
50.	001		KPP Jakarta Matraman
51.	002		KPP Jakarta Jatinegara
52.	003		KPP Jakarta Pulogadung
53.	004		KPP Jakarta Cakung
54.	005		KPP Jakarta Kramat Jati
55.	011		KPP Jakarta Setiabudi
56.	012		KPP Jakarta Kebayoran Baru
57.	013		KPP Jakarta Kebayoran Lama
58.	014		KPP Jakarta Mampang Prapatan
59.	015		KPP Jakarta Tebet
60.	016		KPP Jakarta Cilandak
61.	017		KPP Jakarta Pasar Mingggu
62.	041		KPP Jakarta Penjaringan
63.	042		KPP Jakarta Tanjung Priok
64.	043		KPP Jakarta Kelapa Gading
Kantor Wilayah V DJP Jakarta Raya II
65.	E00		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
66.	E01		Karikpa Jakarta Lima
67.	E02		Karikpa Jakarta Enam
68.	E03		Karikpa Jakarta Tujuh
69.	E04		Karikpa Jakarta Delapan
70.	021		KPP Jakarta Menteng
71.	022		KPP Jakarta Tanah Abang
72.	023		KPP Jakarta Senen
73.	024		KPP Jakarta Cempaka Putih
74.	025		KPP Jakarta Gambir I
75.	026		KPP Jakarta Sawah Besar
76.	027		KPP Jakarta Kemayoran
77.	028		KPP Jakarta Gambir II
78.	031		KPP Jakarta Palmerah
79.	032		KPP Jakarta Tamansari
80.	033		KPP Jakarta Tambora
81.	034		KPP Jakarta Cengkareng
82.	035		KPP Jakarta Kebon Jeruk
Kantor Wilayah VI DJP Jakarta Raya Khusus
83.	F00		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
84.	F01		Karikpa Jakarta Khusus Satu
85.	F02		Karikpa Jakarta Khusus Dua
86.	051		KPP Perusahaan Negara dan Daerah
87.	052		KPP Penanaman Modal Asing I
88.	053		KPP Badan dan Orang Asing
89.	054		KPP Perusahaan Masuk Bursa
90.	055		KPP Penanaman Modal Asing II
91.	056		KPP Penanaman Modal Asing III
Kantor Wilayah VII DJP Jawa Barat
92.	G00		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
93.	G01		Karikpa Tangerang
94.	G02		Karikpa Bogor
95.	G03		Karikpa Karawang
96.	G04		Karikpa Bandung Satu
97.	G05		Karikpa Bandung Dua
98.	G06		Karikpa Cirebon
99.	401		KPP Serang
100.	402		KPP Tangerang
101.	403		KPP Cibinong
102.	404		KPP Bogor
103.	405		KPP Sukabumi
104.	406		KPP Cianjur
105.	407		KPP Bekasi
106.	408		KPP Karawang
107.	409		KPP Purwakarta
108.	411		KPP Serpong
109.	421		KPP Cimahi
110.	422		KPP Bandung Tegallega
111.	423		KPP Bandung Cibeunying
112.	424		KPP Bandung Karees
113.	425		KPP Tasikmalaya
114.	426		KPP Cirebon
115.	422		KPP Bandung Bojanegara
Kantor Wilayah VIII DJP Jawa Tengah dan DIY
116.	H00		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
117.	H01		Karaikpa Pekalongan
118.	H02		Karikpa Semarang Satu
119.	H03		Karikpa Semarang Dua
120.	H04		Karikpa Kudus
121.	H05		Karikpa Purwokerto
122.	H07		Karikpa Yogyakarta
123.	H08		Karikpa Surakarta
124.	501		KPP Tegal
125.	502		KPP Pekalongan
126.	503		KPP Semarang Barat
127.	504		KPP Semarang Timur
128.	505		KPP Salatiga
129.	506		KPP Kudus
130.	507		KPP Pati
131.	508		KPP Semarang Selatan
132.	521		KPP Purwokerto
133.	522		KPP Cilacap
134.	523		KPP Kebumen
135.	524		KPP Magelang
136.	525		KPP Klaten
137.	526		KPP Surakarta
138.	541		KPP Yogyakarta
Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur
139.	J00		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
140.	J02		Karikpa Surabaya Satu
141.	J03		Karikpa Surabaya Dua
142.	J05		Karikpa Madiun
143.	J06		Karikpa Kediri
144.	J07		Karikpa Mojokerto
145.	J08		Karikpa Malang
146.	J09		Karikpa Jember
147.	J10		Karikpa Surabaya Tiga
148.	601		KPP Bojonegoro
149.	602		KPP Mojokerto
150.	603		KPP Sidoarjo
151.	604		KPP Surabaya Sukomanunggal
152.	605		KPP Surabaya Krembangan
153.	606		KPP Surabaya Gubeng
154.	607		KPP Surabaya Tegalsari
155.	608		KPP Pamekasan
156.	609		KPP Surabaya Wonocolo
157.	611		KPP Surabaya Genteng
158.	612		KPP Gresik
159.	621		KPP Madiun
160.	622		KPP Kediri
161.	623		KPP Malang
162.	624		KPP Pasuruan
163.	625		KPP Probolinggo
164.	626		KPP Jember
165.	627		KPP Banyuwangi
Kantor Wilayah X DJP Kalbar dan Kalteng
166.	K00		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
167.	K01		Karikpa Pontianak
168.	K02		Karikpa Palangkaraya
169.	701		KPP Pontianak
170.	702		KPP Singkawang
171.	711		KPP Palangkaraya
172.	712		KPP Sampit
Kantor Wilayah XI DJP Kaltim dan Kalsel
173.	L00		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
174.	L01		Karikpa Balikpapan
175.	L02		Karikpa Samarinda
176.	L03		Karikpa Banjarmasin
177.	721		KPP Balikpapan
178.	722		KPP Samarinda
179.	723		KPP Tarakan
180.	731		KPP Banjarmasin
Kantor Wilayah XII DJP Sulsel dan Sultra
181.	M00		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
182.	M01		Karikpa Ujung Pandang
183.	801		KPP Ujung Pandang
184.	802		KPP Pare Pare
185.	803		KPP Palopo
186.	811		KPP Kendari
Kantor Wilayah XIII DJP Sulut dan Sulteng
187.	N00		Kelompok Funsional Pemeriksa Pajak
188.	N01		Karikpa Manado
189.	N02		Karikpa Palu
190.	821		KPP Manado
191.	822		KPP Gorontalo
192.	831		KPP Palu
193.	832		KPP Luwuk
Kantor Wilayah XIV DJP Bali dan Nusa Tenggara
194.	P00		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
195.	P01		Karikpa Denpasar
196.	P02		Karikpa Mataram
197.	P03		Karikpa Kupang
198.	901		KPP Denpasar
199.	902		KPP Singaraja
200.	911		KPP Mataram
201.	912		KPP Raba Bima
202.	921		KPP Maumere
203.	922		KPP Kupang
204.	931		KPP Dili
Kantor Wilayah XV DJP Maluku dan Irian Jaya
205.	R00		Kelompok Fungsional Pemeriksa pajak
206.	R01		Karikpa Ambon
207.	R02		Karikpa Jayapura
208.	941		KPP Ambon
209.	942		KPP Ternate
210.	951		KPP Sorong
211.	952		KPP Jayapura
Direktorat Pemeriksa Pajak
212.	Z99		Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Lampiran II.4 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1998
Tanggal	:	3 Juni 1998

JENIS KOREKSI DAN KODE MASALAH

Nomor Urut	Jenis Koreksi	Nomor Kode
Penghasilan
1.	Gaji dan Upah	0704.11
2.	Tunjangan	0704.12
3.	Komisi	0704.13
4.	Bonus dan Gratifikasi	0704.14
5.	Uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan	0704.15
6.	Honorarium	0704.16
7.	Hadiah Undian	0704.17
8.	Penghargaan	0704.18
9.	Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto	0704.19
10.	Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta	0704.20
11.	Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya	0704.21
12.	Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan lainnya	0704.22
13.	Dividen	0704.23
14.	Royalti	0704.24
15.	Sewa dari harta	0704.25
16.	Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala	0704.26
17.	Keuntungan karena pembebasan utang	0704.27
18.	Selisih Lebih karena penilaian kembali aktiva	0704.28
19.	Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan	0704.29
20.	Penghasilan lain-lain (bila koreksi tidak dapat diperinci)	0704.30
21.	Penhasilan luar negeri	0704.31
22.	Penghasilan bentuk usaha tetap (BUT)	0705.00
23.	Penghasilan BUT dari kegiatan dalam negeri	0705.10
24.	Penghasilan BUT dari kegiatan luar negeri	0705.12
25.	Penghasailan BUT dari pemilikan harta	0705.13
Harga Pokok Penjualan dan Biaya Lainnya
26.	Pembelian bahan	0706.11
27.	Gaji dan upah, termasuk bonus atau gratifikasi	0706.12
28.	Honorarium	0706.13
29.	Bunga	0706.14
30.	Sewa	0706.15
31.	Royalti	0706.16
32.	Biaya Perjalanan	0706.17
33.	Piutang yang tidak dapat ditagih	0706.18
34.	Premi Asuransi	0706.19
35.	Biaya Administrasi dan Pajak (kecuali PPh)	0706.20
36.	Telepon	0706.21
37.	Listrik	0706.22
38.	Air	0706.23
39.	Biaya Transportasi	0706.24
40.	Harga Pokok Penjualan dan Biaya Lainnya (bila koreksi tidak dapat diperinci)	0706.10
Biaya Tidak Langsung Lainnya
41.	Kerugian karena selisih kurs mata uang asing	0706.30
42.	Iuran kepada Dana Pensiun	0706.40
43.	Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta	0706.50
44.	Sisa Hasil Usaha	0706.60
45.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0706.70
46.	Koreksi terhadap PTKP Istri atau Suami	0706.71
47.	Koreksi terhadap PTKP lainnya	0706.72
48.	Biaya tak langsung lainnya (bila koreksi tidak dapat diperinci)	0706.00
Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasian Bruto
49.	Dividen, termasuk pembagian laba	0709.10
50.	Pembentukkan Cadangan (selain untuk usaha bank, asuransi dan pertambangan)	0709.20
51.	Bank	0709.21
52.	Pertambangan	0709.22
53.	Asuransi	0709.23
54.	Premi Asuransi	0709.30
55.	Pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan	0709.40
56.	Pembayaran yang melebihi kewajaran	0709.50
57.	Harta yang dihibahkan, bantuan, warisan	0709.60
58.	Pajak Penghasilan	0709.70
59.	PPN yang telah dikreditkan	0709.71
60.	Biaya untuk keperluan pribadi	0709.80
61.	Sumbangan	0709.90
62.	Pengeluaran dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan	0709.91
63.	Sanksi Administrasi berupa bunga	0709.92
64.	Sanksi Administrasi berupa denda	0709.93
65.	Sanksi Administrasi berupa kenaikan	0709.94
66.	Biaya Lainnya (bila koreksi tidak dapat diperinci)	0709.00
Penyusutan dan Amortisasi
67.	Penyusutan (umum)	0711.00
68.	Penyusutan (harga pokok)	0711.01
69.	Penyusutan harga kelompok I	0711.02
70.	Penyusutan harga kelompok II	0711.03
71.	Penyusutan harga kelompok III	0711.04
72.	Penyusutan harga kelompok bangunan	0711.05
73.	Penyusutan barang (leasing)	0711.06
74.	Amortisasi (umum)	0711.10
75.	Amortisasi (harga pokok)	0711.11
76.	Amortisasi golongan I	0711.12
77.	Amortisasi golongan II	0711.13