Lampiran 1Surat Edaran Dirjen Pajak

Lampiran 1

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DAFTAR KODE KRITERIA PEMILIHAN SPT

Jenis Pemeriksaan			KODE
			Pemeriksaan Lengkap		Pemeriksaan Sederhana Lapangan		Pemeriksaan Sederhana Kantor
			WP Orang Pribadi	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Badan
Pemeriksaan Rutin :
a.	SPT Tahunan PPh WP yang menyatakan Lebih Bayar		2011	2012	1011	1012	0011	0012
b.	SPT Tahunan PPh WP yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto		2021		1021		0021
c.	SPT Tahunan PPh WP yang menyatakan Rugi (sebagai pengembangan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan WP lain)		2031	2032	1031	1032	0031	0032
d.	SPT Tahunan PPh WP yang menyatakan adanya Kompensasi Kerugian yang berasal dari kerugian tahun-tahun sebelumnya yang belum diperiksa		2041	2042	1041	1042	0041	0042
e.	SPT PPh WP untuk bagian tahun pajak karena perubahan tahun buku		2051	2052
f.	SPT Tahunan PPh WP yang menyatakan likuidasi, penggabungan, pemekaran, atau pengembalian usaha		2061	2062
g.	Wajib Pajak berbentuk kerjasama operasi (KSO) dan sejenisnya			2072		1072		0072
h.	Data Prioritas		2081	2082	1081	1082	0081	0082
i.	SPT Tahunan PPh atas WP yang mengajukan permohonan pindah tempat terdaftarnya Wajib Pajak atau untuk pencabutan NPWP berdasarkan permohonan WP				1091	1092
Pemeriksaan Khusus :
a.	Adanya indikasi bahwa WP melakukan tindak pidana		2111	2112	1111	1112
b.	Pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos 5000		2121	2122	1121	1122
c.	Pengaduan masyarakat tidak melalui Kotak Pos 5000		2131	2132	1131	1132
d.	Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dari SPT dan/atau sumber lainnya yang dapat memberi petunjuk bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar		2141	2142	1141	1142
e.	Sebab-sebab lain berdasarkan Instruksi dari Direktur Jenderal Pajak		2151	2152	1151	1152
f.	SPT Tahunan PPh WP tidak benar, karena unbalance murni, kecuali SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan yang sebelum proses editing menyatakan Lebih Bayar		2161	2162	1161	1162
g.	SPT Tahunan PPh WP tidak benar, karena terdapat kekeliruan perhitungan Kompensasi Kerugian				1171	1172
h.	SPT Tahunan PPh WP tidak benar, karena :				1181	1182
	-	Termasuk kelompok NE;
	-	tidak disampaikan 2 tahun berturut-turut, baik kempos maupun tidak kempos.
Pemeriksaan Wajib Pajak Inti			2211	2212
Pemeriksaan Bukti Permulaan			2311	2312
Pemeriksaan Lain-lain			2321	2322	1321	1322	0321	0322
Pemeriksaan Ulang			2991	2992	1991	1992

Lampiran 2

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..............................................................................................(1)

Nomor	:		............., 19..........
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu set
Hal	:	Laporan Penelitian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak

Yth. ...........................
..................................
..................................(2)

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak

..................................

(3)

NPWP

(4)

Alamat

..................................

(5)

Tahun Pajak

(6)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksan Pajak (SPPP) Nomor : .................................. (7) tanggal .................................. (8), dengan ini terlampir disampaikan Laporan Penelitian KLU atas nama Wajib Pajak tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala ........................

(9)

..................................
NIP. ..........................

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN
LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK
(Lampiran 2)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Angka (2)	:	Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lengkap atau diisi dengan Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada KPP yang bersangkutan dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Angka (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka (4)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka (6)	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka (7)	:	Cukup jelas.
Angka (8)	:	Cukup jelas.
Angka (9)	:	Diisi dengan nama :
		a.	Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap, yaitu Karikpa atau Kantor Wilayah DJP dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		b.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Lampiran 2.1

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..............................................................................................(1)

LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak

..................................

(2)

NPWP

(3)

Tahun Pajak

(4)

KLU menurut SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

(5)

KLU menurut Pemeriksa

(6)

Uraian dasar/alasan penetapan KLU menurut pemeriksa :

(7)

Rincian Peredaran Usaha (Omzet) :

No. Urut

Uraian

Jumlah
(Rp)

Persentase

Jenis Barang atau Jasa yang diproduksi dan dijual

KLU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

J u m l a h

100%

Uraian tentang Lapangan Usaha Wajib Pajak

Kesimpulan Penelitian KLU

................,................. 19.....
Ketua Kelompok/Kasi *)

(8)

...........................
NIP.

Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK
(Lampiran 2.1)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka (3)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka (4)	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka (5)	:	Diisi dengan KLU yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak yang diperiksa.
Angka (6)	:	Diisi dengan KLU menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada saat pemeriksaan dilaksanakan di lapangan. KLU ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan uraian pada angka (7) huruf a, b, dan huruf c.
Angka (7)	:	Uraian dasar/alasan penetapan KLU menurut pemeriksa :
		-	Huruf a	:	Daftar rincian penjualan ini diisi sesuai dengan data berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan petunjuk pengisian untuk masing-masing kolom sebagai berikut :
					-	Kolom (1) cukup jelas;
					-	Kolom (2) diisi dengan jenis barang dan/atau jasa yang dijual, atau yang diproduksi dan dijual;
					-	Kolom (3) diisi dengan kode Klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-1444/PJ.24/1993 tanggal 14 Desember 1993 untuk masing-masing jenis barang atau jasa yang diproduksi dan dijual, misalnya untuk sebuah perusahaan industri tekstil yang memproduksi benang, kain dan batik cap/tulis, maka penjualan :
						-	benang diisi dengan kode 32111
						-	kain diisi dengan kode 32114
						-	batik cap/tulis diisi dengan kode 32117.
					-	Kolom (4) diisi dengan jumlah penjualan untuk masing-masing barang atau jasa yang dijual dalam tahun pajak yang diperiksa;
					-	Kolom (5) cukup jelas.
		-	Huruf b	:	Diisi dengan uraian tentang kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan Wajib Pajak sesuai dengan kenyataan yang dijumpai pemeriksa di lapangan sehingga dapat diperoleh keterangan yang cukup jelas agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan usaha inti (core business) Wajib Pajak.
		-	Huruf c	:	Diisi dengan kesimpulan dan usul pemeriksa tentang KLU yang tepat sesuai dengan usaha inti Wajib Pajak berdasarkan analisis terhadap data yang tercantum pada huruf a dan huruf b di atas sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 1994. Selanjutnya KLU tersebut diisikan pada kotak yang tersedia pada angka (6).
Angka (8)	:	Diisi dengan nama :
		a.	Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		b.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Lampiran 3

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..............................................................................................(1)

Nomor	:		............., 19..........
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu set
Hal	:	Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak (WP)/ Penanggung Pajak (PP)

Yth. ...........................
..................................
..................................(2)

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak

..................................

(3)

NPWP

(4)

Alamat

..................................

(5)

Tahun Pajak

(6)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksan Pajak (SPPP) Nomor : .................................. (7) tanggal .................................. (8), dengan ini terlampir disampaikan Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak (WP)/Penanggung Pajak (PP) atas nama Wajib Pajak tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala ..................................

(9)

..................................
NIP. ..........................

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN DAFTAR HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK (WP)/PENANGGUNG PAJAK (PP)
(Lampiran 3)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Angka (2)	:	Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lengkap atau diisi dengan Kepala Seksi Penagihan pada KPP yang bersangkutan dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Angka (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka (4)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka (6)	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka (7)	:	Cukup jelas.
Angka (8)	:	Cukup jelas.
Angka (9)	:	Diisi dengan nama :
		a.	Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap, yaitu Karikpa atau Kantor Wilayah DJP dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		b.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Lampiran 3.1

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..............................................................................................(1)

DAFTAR HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK (WP)/PENANGGUNG PAJAK (PP)

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

..................................

(2)

NPWP

(3)

Tahun Pajak

..................................

(4)

Rincian Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

(5)

NO. URUT	JENIS HARTA (GERAK/TAK GERAK)	LETAK/TEMPAT HARTA BERADA	NO. DOKUMEN PEMILIKAN/ SERTIFIKAT	NILAI (Rp)		KETERANGAN
NO. URUT	JENIS HARTA (GERAK/TAK GERAK)	LETAK/TEMPAT HARTA BERADA	NO. DOKUMEN PEMILIKAN/ SERTIFIKAT	SISA BUKU	TAKSIRAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

................,................. 19.....
Ketua Kelompok/Kasi *)

(6)

...........................
NIP.

Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK (WP)/PENANGGUNG PAJAK (PP)
(Lampiran 3.1)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka (3)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka (4)	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka (5)	:	Daftar rincian harta ini diisi berdasarkan data kepemilikan atas harta yang secara nyata dimiliki/dikuasai Wajib Pajak menurut keadaan pada saat pemeriksaan dilaksanakan (sumbernya bukan hanya dari neraca untuk tahun pajak yang diperiksa saja, melainkan harus diperhatikan pula kemungkinan adanya harta kekayaan yang dimiliki/dikuasai Wajib Pajak yang diperoleh dalam tahun dilaksanakannya pemeriksaan) dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :
		-	Kolom (1)	:	cukup jelas;
		-	Kolom (2)	:	cukup jelas;
		-	Kolom (3)	:	cukup jelas;
		-	Kolom (4)	:	cukup jelas;
		-	Kolom (5)	:	diisi dengan nilai sisa buku menurut neraca Wajib Pajak untuk harta yang secara nyata masih dimiliki/dikuasai Wajib Pajak pada saat pemeriksaan dilakukan atau diisi dengan harga perolehan sesuai dengan data/dokumen kepemilikan untuk harta yang baru diperoleh pada tahun dilaksanakannya pemeriksaan.
		-	Kolom (6)	:	diisi dengan nilai jual harta menurut taksiran Pemeriksa Pajak. Untuk harta/kekayaan berupa tanah atau bangunan dapat menggunakan NJOP, sedangkan untuk saham dan obligasi yang diperdagangkan di bursa dapat memakai harga yang berlaku di bursa efek.
		-	Kolom (7)	:	diisi dengan hal yang dianggap perlu.
Angka (6)	:	Diisi dengan nama :
		a.	Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		b.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Lampiran 4

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..............................................................................................*)

Nomor	:		............., 19..........
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Yth.Kepala KPP ...........................
cq. Kepala Seksi Penagihan .......................
..................................

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak :

Nama	:
NPWP	:
Alamat	:
Tahun Pajak	:

ternyata Wajib Pajak tersebut mempunyai tunggakan PBB dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut

Nomor dan Tanggal SPPT

Tahun

Jumlah
(Rp)

Keterangan

Jumlah

Demikian untuk diketahui.

	........................ **) ........................ NIP.

Tembusan
Kepala ........................ ***)

Catatan :
-	*)	diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
-	**)	diisi dengan nama Pemeriksa Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui PSL atau diisi dengan nama Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dalam hal pemeriksaan dilaksanakan melalui PL.
-	***)	diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang terkait.

Lampiran 5

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......................................
________________________________________________

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN *) UNTUK PEMERIKSAAN RUTIN
KELOMPOK : A DAN/ATAU BA/B DAN/ATAU AB *)

No. Urut	Cakupan Pemeriksaan Rutin Dan Nama Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	Kriteria Pengelompokan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	SPT Tahunan PPh Lebih Bayar
1.	....................................
2.	....................................
II.	SPT Tahunan PPh yang MKPNPPN
1.	....................................
2.	....................................
III	SPT Tahunan PPh yang MKK
1.	....................................
2.	....................................
IV	SPT PPh Bagian Tahun Pajak akibat perubahan tahun buku
1.	....................................
2.	....................................
V	Data Prioritas
1.	....................................
2.	....................................

*)	Coret yang tidak perlu

No. Urut	Cakupan Pemeriksaan Rutin Dan Nama Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	Kriteria Pengelompokan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VI	SPT Tahunan PPh yang menyatakan likuidasi, penggabungan, pemekaran dan pengambil alihan usaha.
1.	....................................
2.	....................................
VII	Kerjasama Operasi (KSO) dan sejenisnya
1.	....................................
2.	....................................
VIII	SPT Tahunan PPh atas WP Orang Pribadi/Badan yang tempat terdaftarnya berpindah dari KPP tempat WP semula terdaftar ke KPP lainnya atau pemeriksaan untuk pencabutan NPWP berdasarkan permohonan WP
1.	....................................
2.	....................................

Kepala Kantor,

...................................(7)
NIP. ...........................

Tembusan:
1.	Direktur Pemeriksaan Pajak;
2.	Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak ................(8)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN *) UNTUK PEMERIKSAAN RUTIN KELOMPOK: A DAN/ATAU BA/B DAN/ATAU AB *)
(Lampiran 5)

Daftar Nominatif Wajib Pajak ini berfungsi juga sebagai laporan bulanan yang harus dibuat dan disampaikan oleh KPP kepada Kantor Wilayah DJP atasannya. Dengan demikian, apabila dalam suatu masa laporan tidak ada Wajib Pajak yang akan diperiksa, maka daftar nominatif ini tetap harus dibuat dan diisi dengan Nihil.
Adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut :

Angka (1)	:	Diisi dengan nomor urut Wajib Pajak untuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin.
Angka (2)	:	Diisi nama Wajib Pajak yang akan diperiksa untuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin. Apabila untuk suatu cakupan pemeriksaan dalam masa laporan yang bersangkutan tidak ada Wajib Pajak yang akan diperiksa, maka cakupan pemeriksaan pada kolom ini diisi dengan Nihil.
Angka (3)	:	Cukup jelas.
Angka (4)	:	Cukup jelas.
Angka (5)	:	Diisi dengan data menurut SPT Wajib Pajak yang bersangkutan yang menjadi dasar penentuan kelompok SPT Tahunan PPh yang akan diperiksa, misalnya besarnya peredaran usaha (omzet), besarnya Lebih Bayar dan data lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali untuk Wajib Pajak yang termasuk dalam cakupan Pemeriksaan Rutin yang pengelompokkannya telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka kolom ini diisi dengan kelompok A untuk Wajib Pajak yang termasuk dalam cakupan Pemeriksaan Rutin nomor urut VIII atau kelompok B untuk nomor urut IV dan VI.
Angka (6)	:	Diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu dan dalam hal Pemeriksaan Rutin menurut ketetapan Kanwil DJP harus dilaksanakan melalui PSK, maka kolom ini diisi dengan PSK.
Angka (7)	:	Diisi dengan nama, NJP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
Angka (8)	:	Diisi dengan nama Karikpa terkait
		Catatan :
		Yang dimaksud dengan :
		1.	MKPNPPN pada kolom (2) baris II adalah Menyalahi Ketentuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
		2.	MKK pada kolom (2) baris III adalah Menyatakan adanya Kompensasi Kerugian yang kerugiannya berasal dari kerugian tahun-tahun sebelumnya yang belum diperiksa.
Angka (11)	:	Diisi dengan tembusan kepada :
		-	Apabila persetujuan melakukan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP, maka tembusan dikirimkan kepada Kepala Karikpa dan KPP terkait.
		-	Apabila persetujuan melakukan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak kepada Kepala Karikpa, maka tembusan dikirimkan kepada Kepala KPP dan Kantor Wilayah DJP terkait.
		-	Apabila persetujuan melakukan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP kepada Kepala Karikpa, maka tembusan dikirimkan kepada Direktur Pemeriksaan Pajak dan Kepala KPP terkait.
		-	Apabila persetujuan melakukan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP kepada Kepala KPP, maka tembusan dikirimkan kepada Direktur Pemeriksaan Pajak dan Kepala Karikpa terkait.

Lampiran 6

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..............................................................................................(1)

Nomor	:		............., 19..........
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Persetujuan Melakukan Pemeriksaan Khusus.

Yth. ...........................
..................................
..................................(2)

Sehubungan dengan surat .............................(3) Nomor .................. tanggal ..................(4) perihal Usul Pemeriksaan Khusus, dengan ini Saudara diminta untuk melaksanakan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak :

Nama

..................................

(5)

NPWP

(6)

Alamat

..................................

(7)

Alasan Pemeriksaan

..............................

(8)

dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Tahun Pajak yang diperiksa adalah tahun pajak ..........................(9)
2.	Surat Perintah Pemeriksaan Pajak harus sudah diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya LP2.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

		Kepala Kantor, .................................. NIP. ..........................(10)

Tembusan :
1.	...........................(11)

PETUNJUK PENGISIAN
PERSETUJUAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS
(LAMPIRAN 6)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama unit yang menyetujui Pemeriksaan Khusus: Kantor Wilayah DJP atau Direktur Pemeriksaan Pajak.
Angka (2)	:	Diisi dengan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Khusus.
Angka (3)	:	Diisi dengan Kepala Unit yang mengusulkan Pemeriksaan Khusus.
Angka (4)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Usul Pemeriksaan Khusus.
Angka (5)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Angka (6)	:	Diisi dengan NPWP.
Angka (7)	:	Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.
Angka (8)	:	Diisi dengan kode sebagai berikut :
		11.	Adanya indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
		12.	Adanya pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos 5000;
		13.	Adanya pengaduan masyarakat tidak melalui Kotak Pos 5000;
		14.	Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dari SPT dan/atau sumber lainnya yang dapat memberi petunjuk bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar;
		15.	Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak;
		16.	SPT Wajib Pajak tidak benar, karena unbalance murni kecuali untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang sebelum proses editing menyatakan Lebih Bayar;
		17.	SPT Wajib Pajak tidak benar, karena terdapat kekeliruan perhitungan Kompensasi Kerugian;
		18.	SPT Wajib Pajak tidak benar, karena :
			-	Termasuk kelompok Wajib Pajak Non Efektif;
			-	Tidak disampaikan 2 (dua) tahun berturut-turut baik yang kempos maupun tidak kempos;
Angka (9)	:	Diisi dengan tahun pajak.
Angka (10)	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.

Lampiran 7

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..............................................................................................(1)

Nomor	:		............., 19..........
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu set
Hal	:	Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Wajib Pajak Bank.

Yth. ...........................
..................................
..................................(2)

Sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak Bank :

Nama Wajib Pajak

..................................

(3)

NPWP

(4)

Alamat

..................................

(5)

Tahun Pajak

(6)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor : ......................... (7) tanggal ......................... (8), dengan ini terlampir disampaikan LPP atas nama Wajib Pajak tersebut di atas untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Nota Penghitungan Pajak (NPP) untuk semua jenis pajak yang terutang atas nama Wajib Pajak Lokasi yang berada dalam wilayah kerja Saudara. Selanjutnya NPP beserta copy LPP dimaksud disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

..................................(9)
NIP. ..........................

Tembusan :

...........................(10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN LPP WAJIB PAJAK BANK
(Lampiran 7)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili.
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi terkait yaitu :
		-	Karikpa terkait dalam hal Wajib Pajak Domisili diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		-	KPP terkait dalam hal Wajib Pajak Domisili diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana.
Angka (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Domisili.
Angka (4)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Domisili.
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak Domisili.
Angka (6)	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka (7)	:	Cukup jelas.
Angka (8)	:	Cukup jelas.
Angka (9)	:	Diisi dengan nama Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili yaitu :
		-	Karikpa atau Kantor Wilayah DJP dalam hal Wajib Pajak Domisili diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		-	KPP dalam hal Wajib Pajak Domisili diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana.
Angka (10)	:	Diisi dengan tembusan kepada :
		1.	Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi;
		2.	Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili.
		Catatan : Dalam hal pemeriksaan Wajib Pajak Domisili dilaksanakan oleh Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP, maka tembusan hanya dibuat untuk Kepala Kantor Wilayah DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi.

Lampiran 8

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

SE-07/PJ.7/1998

Tanggal

Juli 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..............................................................................................(1)

Nomor	:		............., 19..........
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Usul Permintaan Pemeriksaan Khusus.

Yth. Direktorat Pemeriksaan Pajak
Jl. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak

..................................

(2)

NPWP

(3)

Tahun Pajak

(4)

terdapat indikasi adanya transaksi usaha/hubungan keuangan yang meragukan antara Wajib Pajak tersebut di ats dengan Wajib Pajak tersebut di bawah ini :

Nama

..................................

(5)

NPWP

(6)

Tahun Pajak

...........................

(7)

Kode Pemeriksaan

..............................

(8)

Oleh karena itu, terhadap Wajib Pajak tersebut diusulkan agar dilakukan Pemeriksaan Khusus.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

..................................
NIP. ..........................(9)

Tembusan :

.........................(10)

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PERMINTAAN PEMERIKSAAN KHUSUS
(LAMPIRAN 8)

Angka (1)	:	Diisi dengan unit yang memberikan instruksi pemeriksaan khusus: Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kanwil.
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
Angka (3)	:	Diisi dengan NPWP yang sedang diperiksa.
Angka (4)	:	Diisi dengan tahun pajak yang sedang diperiksa.
Angka (5)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa.
Angka (6)	:	Diisi dengan NPWP yang diusulkan untuk diperiksa.
Angka (7)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk diperiksa.
Angka (8)	:	Diisi dengan kode pemeriksaan 11 yaitu adanya indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
Angka (9)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
Angka (10)	:	Diisi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait.