Lampiran IIKeputusan Direktur Jenderal PajakNomor : Kep-22/PJ1995sebagaimana telah telah diubah terakhir dengan Kep-279/PJ199

Lampiran II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

Kep-22/PJ1995

sebagaimana telah telah diubah terakhir

dengan Kep-279/PJ1998

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan bukti penerimaan SPOP	Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kasubsi Klasifikasi dan Pemutakhiran Data atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPPBB.	-
2.	Memberikan Surat Izin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPOP	Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB.	-
3.	Menerbitkan Surat Teguran SPOP	Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/1986	Kasi Pendataan dan Penilaian	Kasi Pendataan dan Penilaian dapat menguasakan kepada Kasubsi Klasifikasi dan Pemutakhiran Data atas Kasubsi Monografi.
4.	Menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak atas suatu objek yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
5.	Membatalkan ketetapan sebagai Wajib Pajak suatu objek yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.	Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
6.	Menerbitkan keputusan penolakan atas keterangan tertulis bahwa ia bukan Wajib Pajak atas suatu objek pajak.	Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
7.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).	Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
8.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB).	Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
9.	Menerbitkan keputusan untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.	Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah pokok pajaknya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00	-
10.	Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Keberatan PBB	Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kasubsi keberatan/Kasubsi keberatan dan Pengurangan/Pejabat yang ditunjuk Kepala KPPBB.	-
11.	Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Pengurangan PBB.	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kasubsi keberatan/Kasubsi keberatan dan Pengurangan/Pejabat yang ditunjuk Kepala KPPBB	-
12.	Mmeberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, dan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.	Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kasubsi Pengurangan/Kasubsi keberatan dan Pengurangan	-
13.	Memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada Wajib Pajak	Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kasi Keberatan dan Pengurangan atau Kasi P2K	-
14.	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB terhadap SPPT dan SKP PBB	Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah pokok pajaknya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00	-
15.	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB.	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.04/1991	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah pokok pajaknya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00	-
16.	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah sanksi adiminstrasinya tidak lebih dari Rp.50.000.000,00	-
17.	Memberikan bukti penerimaan saran permohonan peninjauan kembali surat ketetapan pajak.	Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kasubsi keberatan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPPBB	-
18.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketenutan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT dan/atau SKP PBB atau Surat Tagihan Pajak.	Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
19.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PBB (SKPLB PBB).	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB, sepanjang penerbitan SKPLB PBB yang belum melewati jangka waktu dua belan bulan.	-
20.	Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak PBB (SPMKP PBB)	Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
21.	Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Bunga (SKPB) atas kelebihan pembayaran karena diterimanya sebagian/seluruh permohonan keberatan/banding.	Pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
22.	Menerbitkan Surat Perintah Membayar Bunga (SPMB) atas kelebihan pembayaran karena diterimanya sebagian/seluruh permohonan keberatan/banding.	Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
23.	Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)	Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994	Kepala KPPBB	-
24.	Dihapus			Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-54/PJ1995 tanggal 23 Juni 1995
25.	Dihapus			Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-54/PJ1995 tanggal 23 Juni 1995
26.	Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).	Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.	Kepala KPPBB	-
27.	Mengeluarkan Surat Pencabutan Sita.	Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.	Kepala KPPBB	-
28.	Mengeluarkan Pengumuman Lelang	Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997	Kepala KPPBB	-
29.	Mengeluarkan Pembatalan Pengumuman Lelang	Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997	Kepala KPPBB	-
30.	Menerbitkan perintah tertulis untuk menyanderakan Penanggung Pajak (setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I)	Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997	Kepala KPPBB	-
31.	Menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997	Kepala KPPBB	-
32.	Menerbitkan Keputusan atas Surat Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak.	Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997	Kepala KPPBB, sepanjang jumlah pajak yang terutang tidak lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)	-

Catatan :

s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
			Direktur Jenderal Pajak, A. Anshari Ritonga NIP. 060027032

Wal-lamp2-kep-22/95

Lampiran V