LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP-281/PJ./1998

TANGGAL : 28 DESEMBER 1998

CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

I.	UMUM
	A.	Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun
		1.	Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
		2.	a.	Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto dikalikan 12.
			b.	Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
			c.	Penghasilan neto yang disetahunkan pada huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.
			d.	Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12.
			e.	Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.
		3.	a.	Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
				1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; 2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26;
			b.	Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti pada angka 2 di atas.
			c.	PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan pada huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan pada huruf b dibagi 26.
		4.	Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :
			a	rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
			b	hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
			c	PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
			d	PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.
		5.	Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada angka 4 dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3.
		6.	Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanannya.
		7.	Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut :
			a.	terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
			b.	penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
			c.	untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
			d.	PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 pada huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
			e.	PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
		8.	Penghitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :
			a.	terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
			b.	selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut pada angka 2 huruf a, c, dan d.
	B.	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur
		1.	Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
			a.	dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
			b.	dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
			c.	selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
		2.	Dalam hal penerima penghasilan tersebut pada angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 atas jumlah penghasilan bruto.
		3.	Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan Kerja, premi Asuransi Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
		4.	Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

II.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP
	1.	DENGAN GAJI BULANAN Contoh penghitungan :
		1.1.	Arman bekerja pada perusahaan PT Berlian dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 650.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,00. Arman menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :
			Gaji sebulan				Rp.   650.000,00
			Pengurangan :
			1. Biaya jabatan = 5% x Rp. 650.000,00			Rp. 32.500,00
			2. Iuran pensiun			Rp. 25.000,00	Rp.     57.500,00
			Penghasilan neto sebulan				Rp    592.500,00
			Penghasilan neto setahun adalah =  12 x Rp. 592.500,00				Rp.7.110.000,00
			3. PTKP setahun
			· untuk WP sendiri			Rp. 2.880.000,00
			· tambahan WP kawin			Rp. 1.440.000,00	Rp. 4.320.000,00
			Penghasilan Kena Pajak setahun				Rp. 2.790.000,00
			PPh Pasal 21 terutang = 10% x Rp. 2.790.000,00				Rp.    279.000,00
			PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 279.000,00 : 12				Rp.      23.250,00
			Catatan : Biaya Jabatan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
		1.2.	Alfian pegawai pada perusahaan PT Berlian, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 650.000,00 PT Berlian mengikuti program Jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan premi Asuransi Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp. 20.000,00 dan Rp. 5.000,00, sebulan. PT. Berlian menanggung iuran THT setiap bulan sebesar Rp 10.000,00 sedangkan Alfian membayar iuran THT sebesar Rp. 6.500,00 setiap bulan. Disamping itu PT Berlian juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Berlian membayar iuran pensiun untuk Alfian ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 40.000,00, sedangkan Alfian membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21
			Gaji sebulan			Rp. 650.000,00
			Premi Asuransi Kecelakaan Kerja			Rp.   20.000,00
			Premi Asuransi Kematian			Rp.     5.000,00
			Penghasilan bruto				Rp.    675.000,00
			Pengurangan
			1. Biaya jabatan = 5% x Rp. 675.000,00			Rp. 33.750,00
			2. Iuran Pensiun			Rp. 25.000,00
			3. Iuran THT			Rp.   6.500,00	Rp.      65.250,00
			Penghasilan neto sebulan				Rp.    609.750,00
			Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 609.750,00				Rp. 7.317.000,00
			4. PTKP
			Untuk Wajib Pajak sendiri			Rp. 2.880.000,00
			Tambahan WP kawin			Rp. 1.440.000,00	Rp. 4.320.000,00
			Penghasilan Kena Pajak setahun				Rp. 2.997.000,00
			PPh Pasal 21 = 10% x Rp. 2.997.000,00				Rp.    299.700,00
			PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 299.700,00 : 12				Rp.      24.975,00
		1.3.	Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.
			Contoh Penghitungan Armin bekerja pada PT Berlian sebagai pegawai tetap sejak 1 September 1999. Armin menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp. 1.500,000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp. 25.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :
			Gaji sebulan				Rp. 1.500,000,00
			Pengurangan :
			1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 1.500,000,00			Rp. 75.000,00
			2. Iuran Pensiun			Rp. 25.000,00	Rp.    100.000,00
			Penghasilan neto sebulan				Rp. 1.400.000,00
			Penghasilan neto setahun = 4 x Rp. 1.400.000,00				Rp. 5.600.000,00
			3. PTKP
			Untuk Wajib Pajak			Rp.2.880.000,00
			Tambahan WP kawin			Rp.1.440.000,00	Rp .4.320.000,00
			Penghasilan Kena Pajak setahun				Rp.1.280.000,00
			PPh Pasal 21 = 10% x Rp. 1.280.000,00				Rp.    128.000,00
			PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 128.000,00 : 4				Rp       32.000,00
		1.4.	Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam tahun pajak.
			1.4.1.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri baru dimulai setelah permulaan tahun pajak.
				Michael Owens (K/3) mulai bekerja 1 September 1999. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2001. Selama Tahun 1999 menerima gaji per bulan Rp. 6.000.000,00
				Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :
				Gaji satu bulan			Rp.  6.000.000,00
				Pengurangan :
				1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 6.000.000,00		Rp. 300.000,00
				Maksimum diperkenankan			Rp.     108.000,00
				Penghasilan neto sebulan			Rp.   5.892.000,00
				Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 5.892.000,00			Rp .70.704.000,00
				2. PTKP (K/3)			Rp.   8.640.000,00
				Penghasilan Kena Pajak			Rp. 62.064.000,00
				PPh Pasal 21 setahun			Rp.   9.869.200,00
				PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 9.869.200,00 : 12			Rp.      822.433,33
			1.4.2.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak. John Smith (K/3) mulai bekerja Mei 1997 dan berhenti bekerja sejak 1 Mei 1999. Selama tahun 1999 menerima gaji perbulan sebesar Rp. 6.000.000,00 dan pada bulan April 1999 menerima bonus sebesar Rp. 10.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :
				Gaji 4 bulan = 4 x Rp. 6.000.000,00			Rp. 24.000.000,00
				Bonus			Rp. 10.000.000,00
				Jumlah Penghasilan bruto 4 bulan			Rp. 34.000.000,00
				Pengurangan :
				1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 34.000.000,00		Rp. 1.700.000,00
				Maksimum diperkenankan = 4 x Rp. 108.000,00			Rp.      432.000,00
				Penghasilan neto atas gaji dan bonus 4 bulan			Rp.  33.568.000,00
				Penghasilan neto atas seluruh pengh. Setahun			Rp.100.704.000.00
				12/4 x Rp. 33. 568.000,00
				2. PTKP			Rp.    8.640.000,00
				Penghasilan Kena Pajak			Rp.  92.064.000,00
				PPh Pasal 21 setahun			Rp.  18.869.200,00
				PPh Pasal 21 sebulan = 4/12 x Rp. 18.869.200,00			Rp.    6.289.733,33
				Catatan : Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan, dengan demikian terdapat pula bagian tahun takwim.
	2.	DENGAN GAJI MINGGUAN
		Contoh penghitungan :
		2.1.	Aryadi, menikah dengan satu anak, bekerja pada perusahaan PT Cahaya menerima gaji mingguan sebesar Rp. 200.000,00
			Penghitungan PPh Pasal 21 :
			Gaji sebulan adalah = 4x Rp. 200.000,00				Rp.    800.000,00
			Pengurangan :
			1. Biaya Jabatan = 5% X Rp. 800.000,00				Rp.      40.000,00
			Penghasilan neto sebulan				Rp.     760.000,00
			Penghasilan neto setahun adalah = 12 x Rp. 760.000,00				Rp.  9.120.000,00
			2. PTKP
			untuk WP sendiri			Rp. 2.880.000,00
			tambahan karena menikah			Rp. 1.440.000,00
			tambahan untuk 1 anak			Rp. 1.440.000,00	Rp. 5.760.000,00
			Penghasilan Kena Pajak setahun adalah				Rp. 3.360.000,00
			PPh Pasal 21 = 10% x Rp. 3.360.000,00				Rp     336.000,00
			PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 336.000,00 : 12				Rp.      28.000,00
			PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan = Rp. 28.000,00 : 4				Rp.        7.000,00
		2.2.	Anton pegawai pada perusahaan PT Cemerlang dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp. 250.000,00. Anton kawin dan mempunyai seorang anak. PT Cemerlang masuk program jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan dan Premi Asuransi Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp. 10.000,00 dan Rp 5.000,00 sebulan. PT Cemerlang membayar iuran THT tiap-tiap bulan sebesar Rp. 9.000,00 dan Anton membayar iuran pensiun Rp. 1.000,00 dan THT sebesar Rp. 6.000,00
			Penghasilan sebulan = 4 x Rp. 250.000,00				Rp. 1.000.000,00
			Premi Asuransi Kecelakaan Kerja				Rp.      10.000,00
			Premi Asuransi Kematian				Rp.        5.000,00
			Penghasilan bruto				Rp. 1.015.000,00
			Pengurangan :
			1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 1.015.000,00			Rp. 50.750,00
			2. Iuran Pensiun			Rp.   1.000,00
			3. Iuran THT			Rp.   6.000,00	Rp.      57.750,00
			Penghasilan neto sebulan adalah				Rp.    957.250,00
			Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 955.425,00				Rp.11.487.000,00
			4. PTKP :
					untuk wajib pajak	Rp. 2.880.000,00
					tambahan karena menikah	Rp. 1.440.000,00
					tambahan seorang anak	Rp. 1.440.000,00	Rp.  5.760.000,00
			Penghasilan Kena Pajak setahun				Rp.  5.727.000,00
			PPh Pasal 21 setahun =  10% x Rp.5.727.000,00				Rp.     572.700,00
			PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 572.700,00 : 12				Rp.       47.725,00
			PPh Pasal 21 mingguan = Rp. 47.725,00 : 4				Rp.       11.931,25
			Catatan : Dalam hal Anton menerima gaji harian, untuk menghitung PPh Pasal 21-nya, dicari terlebih dahulu gaji sebulan yakni gaji sehari dikalikan dengan 26.
	3.	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL
		Arman sebagaimana contoh 1.1 di atas pada bulan Juni 1999 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 1999. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Arman menerima rapel sejumlah Rp. 500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 1999). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut maka terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 1999 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji, dengan asumsi penghasilan Arman untuk masa Januari s.d. Mei 1999 sama besarnya setiap bulan. Untuk bulan-bulan berikutnya maka PPh Pasal 21 setiap bulannya adalah :
		Gaji					Rp.  750.000,00
		Pengurangan :
		1. Biaya jabatan = 5% x Rp. 750.000,00				Rp. 37.500,00
		2. Iuran Pensiun				Rp. 25.000,00	Rp.     62.500,00
		Penghasilan neto sebulan					Rp.   687.500,00
		Penghasilan neto setahun  = 12 x Rp. 687.500,00					Rp.8.250.000,00
		3. PTKP (K/-)					Rp.4.320.000,00
		Penghasilan Kena Pajak					Rp.3.930.000,00
		PPh Pasal 21 setahun = 10% x Rp.3.930.000,00					Rp.   393.000,00
		PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 393.000,00 : 12					Rp.     32.750,00
		PPh Pasal 21 Jan. s.d Mei 1999 seharusnya adalah					Rp.   163.750,00
		5 x Rp. 32.750,00
		PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Jan. s.d Mei 1999 = 5 x Rp. 23.250					Rp.   116.250,00
		PPh Pasal 21 untuk uang rapel					Rp.     47.500,00

III.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN , DAN PENERIMA UPAH BORONGAN.
	1.	DENGAN UPAH HARIAN Contoh penghitungan :
		Bambang (tidak menikah) pada bulan Maret 1999 bekerja pada perusahaan PT Delta, menerima upah sebesar Rp. 30.000,00 per hari. Penghitungan PPh Pasal 21
		Upah sehari		Rp. 30.000,00
		Upah sehari di atas Rp. 24.000,00 = Rp. 30.000,00 - Rp. 24.000,00		Rp.   6.000,00
		PPh Pasal 21 = 10% x Rp. 6.000,00		Rp.      600,00 (harian)
		Pada hari kesembilan dalam bulan takwim yang bersangkutan, Bambang telah menerima penghasilan sebesar Rp. 270.000,00 sehingga telah melebihi Rp. 240.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Bambang pada bulan Maret 1999 dihitung sebagai berikut :
		Upah 9 hari kerja		Rp. 270.000,00
		PTKP = 9 x (Rp.2.880.000,00/360)		Rp.   72.000,00
		Upah harian terutang pajak		Rp. 198.000,00
		PPh Pasal 21 = 10% x Rp. 198.000,00		Rp.  19.800,00
		PPh Pasal 21 yang telah dipotong = 8 x Rp. 600,00		Rp.   4.800,00
		PPh Pasal 21 kurang dipotong		Rp. 15.000,00
		Jumlah sebesar Rp. 15.000,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp. 30.000,00 sehingga upah yang diterima Bambang pada hari kerja ke 9 adalah Rp. 30.000,00 - Rp. 15.000,00 = Rp. 15.000,00
		Pada hari kerja ke 10 dan seterusnya dalam bulan takwim yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah :
		Upah sehari		Rp. 30.000,00
		PTKP = Rp. 2.880.000,00 : 360		Rp.   8.000,00
		Upah harian terutang pajak adalah		Rp. 22.000,00
		PPh Pasal 21 terutang adalah = 10% x Rp. 22.000,00		Rp.   2.200,00
	2.	UPAH SATUAN
		Contoh penghitungan : Budiman adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp. 25.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 12 buah TV dengan upah Rp. 300.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 :
		Upah sehari adalah = Rp. 300.000,00 : 6		Rp.  50.000,00
		Upah diatas Rp. 24.000 sehari = Rp. 50.000,00 - Rp. 24.000,00		Rp.  26.000,00
		Upah seminggu terutang pajak = 6 x Rp. 26.000,00		Rp.156.000,00
		PPh Pasal 21 = 10% x Rp. 156.000,00		Rp. 15.600,00 (Mingguan)
	3.	UPAH BORONGAN
		Contoh Penghitungan :
		a.	Darto mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp. 250.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.
			Upah borongan sehari = Rp. 250.000,00 : 2	Rp.125.000,00
			Upah sehari diatas Rp. 24.000,00 = Rp. 125.000,00 - Rp. 24.000,00	Rp.101.000,00
			Upah borongan terutang pajak = 2 x Rp. 101.000,00	Rp.202.000,00
			PPh Pasal 21 = 10% x Rp.202.000,00	Rp.  20.200,00
		b.	PT Alam Indah memberikan pekerjaan dekorasi gedung secara borongan kepada Surya Halim dengan upah Rp. 3.000.000,00 Surya Halim mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp. 30.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp. 1.500.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21
			I. Atas bagian upah yang diterima oleh Surya Halim wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh PT Alam Indah sebesar : 10% x (Rp. 3.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00)= Rp.150.000,00
			II. Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Surya Halim sebagai berikut : a. atas pembayaran upah harian sampai dengan Rp. 240.000,00 dalam satu bulan takwim. Upah sehari Rp. 30.000,00, jumlah ini diatas Rp. 24.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah = 10% x (Rp. 30.000,00 - Rp. 24.000,00) = Rp.600,00 b. apabila pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja telah melebihi Rp. 240.000,00, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing pekerja adalah sama seperti dalam contoh III.1 di atas.
			Catatan : Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium atau pembayaran lain yang jumlahnya dihitung atas dasar banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan jasa yang diberikan, misalnya uang saku harian bagi pemagang sama dengan contoh penghitungan pada angka 1 di atas.
	4.	UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN
		Contoh penghitungan : Dirmanto bekerja pada perusahaan tenun dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 1999 Dirmanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp. 25.000,00. Dirmanto menikah tetapi belum memiliki anak. Penghitungan PPh Pasal 21
		Upah Januari 1999  = 20 x Rp. 25.000,00		Rp.    500.000,00
		Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 500.000,00		Rp. 6.000.000,00
		PTKP (K/-) adalah sebesar		Rp. 4.320.000,00
		Penghasilan Kena Pajak		Rp. 1.680.000,00
		PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar = 10% X Rp. 1.680.000,00		Rp.    168.000,00
		PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar = Rp. 168.000,00 : 12		Rp.      14.000,00

IV.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA YANG DIBERIKAN, TERMASUK YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF e ANGKA 1 S.D. 12, KOMISI AGEN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN, DAN JASA PRODUKSI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI
	1.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium penceramah Drs. Arifin adalah seorang penceramah yang memberikan suatu ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan kepada Drs. Arifin adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 PPh Pasal 21 yang terutang : 10% x Rp. 2.500.000,00 = Rp. 250.000,00
	2.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap. Budiman MBA adalah seorang komisaris di PT Sejahtera, yang bukan pegawai tetap. Dalam bulan Desember 1999 menerima honorarium sebesar Rp. 60.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
		10% x Rp. 25.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
		15% x Rp. 25.000.000,00	Rp. 3.750.000,00
		30% x Rp. 10.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
		PPh Pasal 21 yang harus dipotong		Rp. 9.250.000,00
	3.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli : Ir. Charlie Sidabutar adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 1999 menerima honorarium sebesar Rp. 30.000.000,00 dari PT Sumber Karya Construction sebagai imbalan pemberian jasa teknik yang dilakukannya. Penghitungan PPh Pasal 21 : 15% x (40% x Rp 30.000.000,00) = Rp 1.800.000,00
	4.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi. Eddy adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Selalu Selamat. Dalam bulan Januari 1999 menerima komisi sebesar Rp. 1.500.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 : 10% x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 150.000,00
	5.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak Perseorangan. Freddy Wijaya, pemilik Toko Laris Manis, merupakan agen tunggal dari hasil produksi PT Suka Maju. Dalam bulan Februari 1999 menerima komisi sebesar Rp. 40.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 :
		10% x Rp. 25.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
		15% x Rp. 15.000.000,00	Rp. 2.250.000,00	Rp. 4.750.000,00
	6.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing. Santi adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan dari kegiatan multilevel marketing dari produk yang dikeluarkan oleh Amroad Co. pada bulan Maret 1999 ia memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah : 10% x Rp 2.000.000,00 = Rp 200.000,00
	7.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai : Gunawan SH bekerja pada PT Subur. Pada tanggal 1 Januari 1999 telah berhenti bekerja pada PT Subur karena pensiun. Pada bulan Maret 1999 Gunawan SH menerima jasa produksi tahun 1998 dari PT Subur sebesar Rp. 30.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 :
		10% x Rp. 25.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
		15% x Rp. 5.000.000,00	Rp.     750.000,00	Rp. 3.250.000,00

V.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN KARYAWATI KAWIN.
	Contoh penghitungan :
	1.	Aryati SE adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Simpati dengan gaji sebulan sebesar Rp. 1.200.000,00. Aryati SE membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Aryati SE berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.
		Penghitungan PPh Pasal 21
		Gaji sebulan			Rp.  1.200.000,00
		Pengurangan :
		1. Biaya Jabatan = 5% x Rp.1.200.000,00		Rp. 60.000,00
		2. Iuran pensiun		Rp. 50.000,00	Rp.     110.000,00
		Penghasilan neto sebulan			Rp.  1.090.000,00
		Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 1.090.000,00			Rp.13.080.000,00
		3. PTKP
		untuk wajib pajak		Rp.2.880.000,00
		tambahan karena menikah		Rp.1.440.000,00	Rp.   4.320.000,00
		Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp.   8.760.000,00
		PPh Pasal 21 setahun= 10% x Rp.8.760.000,00			Rp.      876.000,00
		PPh Pasal 21 sebulan adalah : Rp. 876.000,00 : 12			Rp.        73.000,00
	2.	Budiarti karyawati yang bekerja pada PT Sinar Rembulan dengan status menikah tetapi belum punya anak. Budiarti menerima gaji Rp. 1.500.000,00 sebulan. PT Sinar Rembulan mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp. 40.000,00 sebulan. Budiarti juga membayar iuran pensiun sebesar Rp. 30.000,00 sebulan. Disamping itu perusahaan membayarkan iuran THT karyawannya sebesar Rp. 9.000,00 sebulan, sedangkan Budiarti membayar iuran THT sebesar Rp. 6.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Budiarti bertempat tinggal diketahui bahwa suami Budiarti tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan Asuransi Kematian masing-masing sebesar Rp. 15.000,00 dan Rp. 5.000,00 dibayar oleh pemberi kerja.
		Penghitungan PPh Pasal 21
		Gaji sebulan		Rp. 1.500.000,00
		Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		Rp.     15.000,00
		Premi Asuransi Kematian		Rp.       5.000,00
		Penghasilan bruto sebulan			Rp.   1.520.000,00
		Pengurangan
		1. Biaya jabatan = 5% x Rp. 1.520.000,00		Rp. 76.000,00
		2. Iuran Pensiun		Rp. 30.000,00
		3. Iuran THT		Rp.   6.000,00	Rp.      112.000,00
		Penghasilan neto sebulan			Rp.   1.408.000,00
		Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 1.408.000,00			Rp.  16.896.000,00
		4. PTKP
			untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,00
			tambahan karena menikah	Rp. 1.440.000,00	Rp.    4.320.000,00
		Penghasilan Kena Pajak adalah			Rp.  12.576.000,00
		PPh Pasal 21 setahun = 10% x Rp.12.576.000,00			Rp.    1.257.600,00
		PPh Pasal 21 sebulan : Rp. 1.257.600,00 : 12			Rp.      104.800,00
	3.	Citra Ayu MBA adalah seorang karyawati dari PT Semesta Raya dengan status menikah tanpa anak. Citra Ayu MBA menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 sebulan. PT Semesta Raya mengikuti program pensiun dan jamsostek. PT Semesta Raya membayar untuk Citra Ayu MBA iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 40.000,00 sebulan, sedangkan Citra Ayu MBA membayar iuran pensiun sebulan sebesar Rp. 30.000,00. Disamping itu PT Semesta Raya juga membayar untuk Citra Ayu MBA iuran THT sebesar Rp. 15.000,00 sebulan dan Citra Ayu MBA membayar iuran THT sebesar Rp. 10.000,00. Premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan Premi Kematian masing-masing Rp. 25.000,00 dan Rp. 10.000,00 dibayar oleh perusahaan. Suami Citra Ayu MBA bekerja pada PT Indah Makmur.
		Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :
		Gaji sebulan		Rp. 1.500.000,00
		Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		Rp.     25.000,00
		Premi Asuransi Kematian		Rp.     10.000,00
		Penghasilan bruto sebulan			Rp.  1.535.000,00
		Pengurangan :
		1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 1.535.000,00		Rp. 76.750,00
		2. Iuran Pensiun		Rp. 30.000,00
		3. Iuran THT		Rp. 10.000,00	Rp.    116.750,00
		Penghasilan neto sebulan			Rp.  1.418.250,00
		Penghasilan neto setahun  = 12 x Rp. 1.418.250,00			Rp.17.019.000,00
		4. PTKP			Rp.  2.880.000,00
		Penghasilan Kena Pajak			Rp.14.139.000,00
		PPh Pasal 21 setahun = 10% x Rp.14.139.000,00			Rp. 1.413.900,00
		PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 1.413.900,00 : 12			Rp.    117.825,00

VI.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA : JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN.
	Contoh Penghitungan
	1.	Eddy Margono SE (tidak kawin) bekerja pada PT Subur Maju dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Eddy Margono SE menerima bonus sebesar Rp. 5.000.000,00. Setiap bulannya Eddy Margono SE membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 60.000,00 Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :
		A.	PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus :
			Gaji setahun (12 x Rp.2.000.000,00)	Rp.24.000.000,00
			Bonus	Rp.  5.000.000,00
			Penghasilan bruto setahun		Rp.29.000.000,00
			Pengurangan :
			1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 29.000.000,00	Rp. 1.450.000,00
			Maksimum diperkenankan	Rp. 1.296.000,00
			2. Iuran pensiun setahun = 12 x Rp. 60.000,00	Rp   . 720.000,00	Rp.   2.016.000,00
			Penghasilan neto setahun		Rp. 26.984.000,00
			3. PTKP setahun : untuk WP		Rp.   2.880.000,00
			Penghasilan Kena Pajak		Rp. 24.104.000,00
			PPh Pasal 21 terutang 10% x Rp 24.104.000,00		Rp.   2.410.400,00
		B.	PPh Pasal 21 atas gaji
			Gaji setahun (12 x Rp.2.000.000,00)		Rp. 24.000.000,00
			Pengurangan :
			1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 24.000.000,00	Rp. 1.200.000,00
			2. Iuran pensiun setahun = 12 x Rp. 60.000,00	Rp.    720.000,00	Rp.   1.920.000,00
			Penghasilan neto setahun		Rp. 22.080.000,00
			3. PTKP setahun : untuk WP		Rp    2.880.000,00
			Penghasilan Kena Pajak		Rp. 19.200.000,00
			PPh Pasal 21 terutang = 10% x Rp.19.200.000,00		Rp.   1.920.000,00
		C.	PPh Pasal 21 atas Bonus PPh Pasal 21 atas Bonus adalah : Rp. 2.410.400,00 - Rp. 1.920.000,00 = Rp 490.400,00
	2.	Karyawati Rani (tidak kawin) bekerja pada PT Setia Sekawan dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.000.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan premi Asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp. 20.000,00 dan Rp. 10.000,00 sebulan. Perusahaan juga membayar iuran THT sebesar Rp. 15.000,00 setiap bulan. Rani membayar iuran pensiun Rp. 30.000,00 dan iuran THT Rp 6.000,00 setiap bulan. Dalam tahun berjalan ia juga menerima bonus sebesar Rp. 2.000.000,00. Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :
		A.	PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus
			Gaji setahun (12 x Rp.1.000.000,00)	Rp. 12.000.000,00
			Bonus	Rp.   2.000.000,00
			Premi As. Kec.Kerja= 12 x Rp.20.000,00	Rp.      240.000,00
			Premi As. Kematian= 12 x Rp.10.000,00	Rp.      120.000,00
			Penghasilan bruto setahun		Rp.  14.360.000,00
			Pengurangan :
			1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 14.360.000,00	Rp. 718.000,00
			3. Iuran THT = 12 x Rp. 6.000,00	Rp.   72.000,00	Rp.    1.150.000,00
			Penghasilan neto setahun		Rp.   13.210.000,00
			4. PTKP setahun : untuk WP		Rp.     2.880.000,00
			Penghasilan Kena Pajak		Rp    10.330.000,00
			PPh Pasal 21 terutang 10% x Rp 10.330.000,00		Rp      1.033.000,00
		B.	PPh Pasal 21 atas Gaji
			Gaji setahun (12 x Rp. 1.000.000,00)	Rp 12.000.000,00
			Pengurangan :
			1. Biaya Jabatan = 5% x Rp 12.000.000,00	Rp.     600.000,00
			2. Iuran Pensiun setahun = 12 x Rp 30.000,00	Rp.     360.000,00
			3. Iuran THT = 12 x Rp 6.000,00	Rp.       72.000,00	Rp      1.032.000,00
			Penghasilan Neto setahun		Rp    10.968.000,00
			4. PTKP setahun : untuk WP		Rp.     2.880.000,00
			Penghasilan Kena Pajak		Rp      8.088.000,00
			PPh Pasal 21 terutang 10% x Rp. 8.088.000,00		Rp.        808.800,00
		C.	PPh Pasal 21 atas Bonus
			PPh Pasal 21 atas Bonus adalah  = Rp. 1.033.000,00 - Rp. 808.800,00 = Rp. 224.200,00

VII.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING
	Jan Van Basten adalah seorang karyawan memperoleh gaji pada bulan Maret 1999 dalam mata uang asing sebesar Rp. US $ 2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp. 10.000,00 per US$ 1.00. Jan Van Basten berstatus menikah dengan 1 anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :
	Gaji sebulan adalah  = US$ 2,000 x Rp. 10.000,00		Rp. 20.000.000,00
	Pengurangan :
	1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 20.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
	Maksimum diperkenankan		Rp.      108.000,00
	Penghasilan neto sebulan		Rp.  19.892.000,00
	Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 19.892.000,00		Rp.238.704.000,00
	2. PTKP
	untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,00
	tambahan karena menikah	Rp. 1.440.000,00
	tambahan untuk 1 anak	Rp. 1.440.000,00	Rp.    5.760.000,00
	Penghasilan Kena Pajak		Rp.232.944.000,00
	PPh Pasal 21 terutang setahun
	10% x Rp. 25.000.000,00	Rp.  2.500.000,00
	15% x Rp. 25.000.000,00	Rp.  3.750.000,00
	30% x Rp.182.944.000,00	Rp.54.883.200,00	Rp. 61.133.200,00
	PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 61.327.600,00 : 12		Rp.   5.094.433,00

VIII.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING.
	a.	Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus di kurs ke dalam mata uang rupiah.
	b.	Untuk keperluan penghitungan PPh-nya, tidak dapat diperhitungkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).
	Contoh : Michael Bradford adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Mr. Bradford memperoleh gaji pada bulan Maret 1999 sebesar US$ 2,500 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp. 10.000,00 untuk US$ 1. Penghitungan PPh Pasal 26 Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah = US$ 2,500 x Rp. 10.000,00 = Rp. 25.000.000,00 PPh Pasal 26 terutang adalah = 20% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00
IX.	PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA
	Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan tidak merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Contoh penghitungan :
	1.	Charles Panggabean adalah seorang pegawai dari PT Tapian Nauli dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp. 1.200.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 50.000,00
		Gaji sebulan			Rp. 1.200.000,00
		Pengurangan
		1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 1.200.000,00		Rp.60.000,00
		2. Iuran Pensiun		Rp.50.000,00	Rp.    110.000,00
		Penghasilan neto sebulan			Rp. 1.090.000,00
		Penghasilan neto setahun  = 12 x Rp. 1.090.000,00			Rp.13.080.000,00
		3. PTKP
			untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,00
			tambahan karena menikah	Rp. 1.440.000,00
			tambahan untuk 3 orang anak	Rp. 4.320.000,00	Rp.  8.640.000,00
		Penghasilan Kena Pajak			Rp.  4.440.000,00
		PPh Pasal 21 setahun adalah = 10% x Rp.4.440.000,00			Rp.     444.000,00
		PPh Pasal 21 sebulan : Rp. 444.000,00 : 12			Rp.       37.000,00
		PPh Pasal 21 sebesar Rp. 376.000,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp. 376.000,00 tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak dari pemberi kerja dan tidak dikenakan pajak kepada Charles Panggabean sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21. Namun apabila pemberi kerja bukan Wajib Pajak atau bukan Pemerintah seperti halnya organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, maka kenikmatan berupa Pajak ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh angka X.
	2.	Rahadian adalah seorang pegawai pada PT Sinar Bintang dengan gaji sebesar Rp. 1.200.000,00 sebulan. PPh yang terutang atas gaji tersebut ditanggung oleh pemberi kerja. Rahadian telah menikah dan mempunyai 3 orang anak. PT. Sinar Bintang mengikuti program jamsostek. Premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan premi Asuransi Kematian masing-masing sebesar Rp 25.000,00 dan Rp 20.000,00 setiap bulan di bayar oleh pemberi kerja. Disamping itu perusahaan juga membayar iuran THT sebesar Rp. 12.000,00 setiap bulan dan Rahadian membayar iuran pensiun sebesar Rp. 12.000,00 sebulan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran THT sebesar Rp. 10.000,00
		Penghitungan PPh Pasal 21
		Gaji sebulan		Rp.  1.200.000,00
		Premi Asuransi Kecelakaan Kerja		Rp.      25.000,00
		Premi Asuransi Kematian		Rp.      20.000,00
		Penghasilan Bruto sebulan			Rp.  1.245.000,00
		Pengurangan :
		1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 1.245.000,00		Rp. 62.250,00
		2. Iuran pensiun		Rp. 12.000,00
		3. Iuran THT		Rp. 10.000,00	Rp.      84.250,00
		Penghasilan neto sebulan			Rp.  1.160.750,00
		Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 1.160.750,00			Rp.13.929.000,00
		4. PTKP
		untuk WP sendiri		Rp. 2.880.000,00
		tambahan karena menikah		Rp. 1.440.000,00
		tambahan untuk 3 orang anak		Rp. 4.320.000,00	Rp. 8.640.000,00
		Penghasilan Kena Pajak adalah			Rp. 5.289.000,00
		PPh Pasal 21 terutang = 10% x Rp.5.289.000,00			Rp.    528.900,00
		PPh Pasal 21 sebulan adalah = Rp. 528.900,00 : 12			Rp.      44.075,00
		PPh Pasal 21 sebesar Rp. 44.900,00 yang ditanggung oleh pemberi kerja, tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja, dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

X.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK.
	Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan kepada penghasilan yang diterimanya. Contoh penghitungan : Yudi Krisnadi (status kawin dengan 3 orang anak) bekerja pada PT Bahtera Raya dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 sebulan. Kepada Yudi diberikan tunjangan pajak sebesar Rp. 50.000,00. Iuran pensiun yang dibayar oleh Yudi Krisnadi adalah sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :
	Gaji sebulan		Rp. 1.500.000,00
	Tunjangan pajak		Rp.      50.000,00
	Penghasilan bruto sebulan		Rp. 1.550.000,00
	Pengurangan :
	1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 1.550.000,00	Rp.    77.500,00
	2. Iuran pensiun	Rp.    25.000,00	Rp.     102.500,00
	Penghasilan neto sebulan		Rp.  1.447.500,00
	Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 1.447.500,00		Rp.17.370.000,00
	3. PTKP
	untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,00
	tambahan karena menikah	Rp. 1.440.000,00
	tambahan untuk 3 orang anak	Rp. 4.320.000,00	Rp.  8.640.000,00
	Penghasilan Kena Pajak		Rp.  8.730.000,00
	PPh Pasal 21 setahun adalah = 10% x Rp.8.730.000,00		Rp.     873.000,00
	PPh Pasal 21 sebulan =  Rp. 873.000,00 : 12		Rp.       72.750,00
	Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp. 72.750,00 - Rp. 50.000,00 = Rp. 22.750,00 dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak. Apabila selisih sebesar Rp. 22.750,00 tersebut ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja/pemotong pajak.

XI.	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 MENURUT KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2).
	Contoh Penghitungan : Hermanto Rayadi adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang bukan Wajib Pajak, memperoleh gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 sebulan beserta beras dan gula masing 30 kg dan 10 kg. Hermanto berstatus menikah dengan 1 orang anak. Untuk menentukan nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu beras Rp. 2.500,00/ Berdasarkan harga pasar maka : harga beras : Rp. 2.500,00 per kg. Harga gula : Rp. 4.000,00 per kg.
	Penghitungan PPh Pasal 21
	Gaji sebulan	Rp. 1.500.000,00
	Beras = 30 x Rp. 2.500,00	Rp.     75.000,00
	Gula = 10 x Rp. 4.000,00	Rp.     40.000,00
	Penghasilan bruto sebulan		Rp.  1.615.000,00
	Pengurangan :
	1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 1.615.000,00		Rp.       80.750,00
	Penghasilan neto sebulan		Rp.  1.534.250,00
	Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 1.534.250,00		Rp.18.411.000,00
	2. PTKP
	untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,00
	tambahan karena menikah	Rp. 1.440.000,00
	tambahan untuk 1 orang anak	Rp. 1.440.000,00	Rp.  5.760.000,00
	Penghasilan Kena Pajak		Rp.12.651.000,00
	PPh Pasal 21 setahun adalah = 10% x Rp.12.651.000,00		Rp.  1.265.100,00
	PPh Pasal 21 sebulan  =  Rp. 1.265.100,00 : 12		Rp.     105.425,00

XII.	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS.
	Ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan lain.
	1.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon.
		1.1.	Ardiansyah telah bekerja pada PT Suka Maju selama 5 tahun. Pada bulan Juni 1999 ia berhenti bekerja karena pengurangan pegawai dan menerima pesangon sebesar Rp. 20.000.000,00.
			PPh Pasal 21 terutang = 10% x Rp. 20.000.000,00 = Rp.2.000.000,00
			Pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final.
		1.2.	Darsono karyawan PT Persatuan. Pada bulan Agustus diberhentikan karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dia menerima pesangon sebesar Rp. 26.000.000,00.
			PPh Pasal 21 terutang = 15% x Rp. 26.000.000,00 = Rp. 3.900.000,00 Pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final.
	2.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua.
		2.1	Armansyah pada Tanggal 1 Oktober 1999 telah memasuki usia pensiun. Armansyah menerima tebusan pensiun dari Dana Pensiun Purna Karya sebesar Rp. 15.000.000,00. PPh Pasal 21 terutang = 10% x Rp. 15.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00,
			Pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final.
		2.2.	Burhan yang memasuki usia pensiun menerima uang THT pada 1 November 1999 sebesar Rp. 30.000.000,00. PPh Pasal 21 terutang = 15% x Rp. 30.000.000,00 = Rp. 4.500.000,00
			Pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final.

XIII.	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN).
	1.	Penghitungan PPh Pasal 21 pada tahun pertama dibayarkannya uang pensiun secara bulanan
		Slamet Rahadjo SE berstatus kawin dengan 2 orang anak, adalah pegawai pada PT Mulia, pada tanggal 1 Juli 1999 berhenti bekerja karena pensiun. Penghasilan Slamet Rahadjo SE dari PT Mulia berupa gaji setiap bulan adalah Rp. 5.000.000,00. Dia juga membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Purna Karya yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp. 250.000,00. Penghitungan kembali penghasilan tahunan dan PPh Pasal 21 yang terutang oleh PT Mulia pada saat Slamet Rahadjo SE berhenti bekerja yang dituangkan dalam bukti pemotongan untuk masa Januari s.d. Juni 1999 adalah sebagai berikut :
		Gaji (Jan s.d. Juni 1999)		Rp. 30.000.000,00
		Pengurangan :
		1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 30.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
		Maksimum diperkenankan  = 6 x Rp. 108.000,00	Rp.    648.000,00
		2. Iuran pensiun  = 6 x Rp. 250.000,00	Rp  .1.500.000,00	Rp.   2.148.000,00
		Penghasilan neto adalah		Rp.27.852.000,00
		3. PTKP
		untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,00
		tambahan karena menikah	Rp. 1.440.000,00
		tambahan untuk 2 orang anak	Rp. 2.880.000,00	Rp.  7.200.000,00
		Penghasilan Kena pajak		Rp.20.652.000,00
		PPh Pasal 21 setahun adalah :
		10% x Rp.20.652.000,00		Rp. 2.065.200,00
		PPh Pasal 21 yang telah dipotong (Jan.- Jun.1999)		Rp. 3.012.800,00
		PPh Pasal 21 lebih dipotong dan harus dikembalikan		Rp.    947.600,00
		Pada bulan Juni 1999, Slamet Rahadjo SE mulai menerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp. 3.000.000,00 dari Dana Pensiun Purna Karya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan tersebut oleh Dana Pensiun Purna Karya adalah :
		Pensiun sebulan adalah		Rp. 3.000.000,00
		Pengurangan :
		Biaya pensiun = 5% x Rp. 3.000.000,00	Rp. 150.000,00
		Maksimum diperkenankan		Rp.      36.000,00
		Penghasilan neto sebulan		Rp.  2.964.000,00
		Penghasilan neto Juli s.d. Des 1999 = 6 x Rp 2.964.000,00		Rp.17.784.000,00
		Penghasilan neto dari PT Mulia sesuai dengan bukti Pemotongan PPh Pasal 21 adalah		Rp.27.852.000,00
		Jumlah penghasilan neto tahun 1999		Rp.45.636.000,00
		PTKP :
		Untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,00
		Tambahan karena menikah	Rp. 1.440.000,00
		Tambahan untuk 2 orang anak	Rp. 2.880.000,00	Rp.  7.200.000,00
		Penghasilan Kena Pajak		Rp.38.436.000,00
		PPh Pasal 21 terutang adalah  =
		10% x Rp. 25.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
		15% x Rp. 13.436.000,00	Rp. 2.015.400,00	Rp. 4.515.400,00
		PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan bukti pemotongan Rp. 3.012.800,00 PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Purna Karya, selama 6 Bulan adalah :		Rp. 1.502.600,00
		Pensiun yang harus dipotong dari Pensiun bulanan adalah =  Rp. 1.502.600,00 : 6		Rp. 250.433,00
	2.	Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran pensiun bulanan kepada Slamet Rahardjo SE seperti contoh XIII.1 di atas, mulai Januari 2000 dilakukan sebagai berikut :
		Pensiun sebulan adalah		Rp.  3.000.000,00
		Biaya pensiun = 5% x Rp. 3.000.000,00 =	Rp. 150.000,00
		Maksimum diperkenankan		Rp.       36.000,00
		Penghasilan neto sebulan		Rp.   2.964.000,00
		Penghasilan neto disetahunkan = 12 x Rp. 2.964.000,00		Rp. 35.568.000,00
		PTKP :
		Untuk WP sendiri	Rp. 2.880.000,00
		Tambahan karena menikah	Rp. 1.440.000,00
		Tambahan untuk 2 orang anak	Rp. 2.880.000,00	Rp.  7.200.000,00
		Penghasilan Kena Pajak		Rp 28.368.000,00
		PPh Pasal 21 setahun  =
		10% x Rp. 25.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
		15% x Rp. 3.368.000,00	Rp.    505.200,00	Rp. 3.005.200,00
		PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 3.005.200,00 : 12		Rp.    250.433,00

XIV.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGAMBILAN DANA PENSIUN OLEH PESERTA PENSIUN YANG DIBAYARKAN OLEH PENYELENGGARA PROGRAM PENSIUN.
	Perlakuan perpajakan atas penarikan dana pensiun ini adalah dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Apabila penarikan dana pensiun dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwim maka pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
	a	Tarif 10% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp. 25.000.000,00;
	b	Tarif 15% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif diatas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00;
	c	Tarif 30% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan diatas Rp. 50.000.000,00.
	Contoh penghitungan : Suhartono adalah pegawai PT Sejahtera menerima gaji Rp. 2.000.000,00 sebulan. PT Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Suhartono sebesar Rp. 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Bahagia, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Suhartono membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp. 50.000,00 sebulan. Bulan April 1999 Suhartono memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp. 20.000.000,00. Kemudian bulan Juni 1999 untuk biaya sekolah anaknya ia menarik lagi dana sebesar Rp. 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 1999 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp. 25.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
	a.	atas penarikan dana sebesar Rp. 20.000.000,00
		10% x Rp. 20.000.000,00	= Rp. 2.000.000,00
	b.	atas penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000,00
		10% x Rp. 5.000.000,00	= Rp.    500.000,00
		15% x Rp. 10.000.000,00	= Rp. 1.500.000,00
	c.	atas penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000,00
		15% x Rp. 15.000.000,00	= Rp. 2.250.000,00
		30% x Rp. 10.000.000,00	= Rp. 3.000.000,00
		Total PPh Pasal 21 atas seluruh penarikan dana	Rp. 9.250.000,00

XV.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HADIAH ATAU PENGHARGAAN SEHUBUNGAN PERLOMBAAN
	Contoh penghitungan Yola adalah seorang petenis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen tenis Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 25.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka tersebut adalah
	= 15% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 3.750.000,00 dan bersifat final
XVI.	PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAH TUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN.
	Contoh : Ali Akbar berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Pelangi Indah di Jakarta. Sejak 1 Juni 1999 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Surabaya. Gaji Ali Akbar adalah sebesar Rp. 1.200.000,00 dan pembayaran iuran pensiun sebulan Rp. 25.000,00.
	A. Penghitungan PPh Pasal 21 :
	1.	Kantor Pusat di Jakarta
		Gaji (Januari s.d. Mei 1999) = 5 x Rp. 1.200.000,00			Rp.   6.000.000,00
		Pengurangan
		1. Biaya Jabatan : 5% x Rp. 6.000.000,00		Rp.    300.000,00
		2. Iuran pensiun= 5 x Rp. 25.000,00		Rp.    125.000,00	Rp.      425.000,00
		Penghasilan neto 5 bulan adalah			Rp.    5.575.000,00
		Penghasilan neto setahun  = 12/5 x Rp. 5.575.000,00			Rp.  13.380.000,00
		3. PTKP (untuk WP sendiri)			Rp.    2.880.000,00
		Penghasilan Kena Pajak			Rp.  10.500.000,00
		PPh Pasal 21 terutang setahun = 10% x Rp. 10.500.000,00			Rp.    1.050.000,00
		PPh Pasal 21 terutang sebulan = Rp. 1.050.000,00 : 12			Rp.         87.500,00
		PPh Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d. Mei 1999 adalah =
		5/12 x Rp. 1.050.000,00			Rp.       437.500,00
		PPh Pasal 21 yang sudah dipotong  Masa Jan.s.d Mei 1999 adalah 5 x Rp. 87.500,00			Rp.       437.500,00
		Kurang dipotong			N I H I L
	2.	Kantor Cabang Surabaya
		a.	Penghasilan neto di Surabaya
			Gaji Juni s.d Desember 1999 = 7 x Rp. 1.200.000,00		Rp. 8.400.000,00
			Pengurangan
			1. Biaya Jabatan = 5% x Rp. 8.400.000,00	Rp.    420.000,00
			2. Iuran pensiun = 7 x Rp. 25.000,00	Rp.    175.000,00	Rp.     595.000,00
			Penghasilan neto adalah		Rp.   7.805.000,00
		b.	Penghasilan neto di Jakarta		Rp.   5.575.000,00
			Jumlah penghasilan neto setahun		Rp.  13.380.000,00
			3. PTKP (untuk WP sendiri)		Rp.    2.880.000,00
			Penghasilan Kena Pajak		Rp.  10.500.000,00
			PPh Pasal 21 terutang th. 1999 = 10% x Rp. 10.500.000,00		Rp.   1.050.000,00
			PPh Pasal 21 terutang di Jakarta sesuai dengan Form 1721 A-1 Rp. 437.500,00 PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Juni s.d. Desember 1999 di Surabaya adalah =
			7 x Rp. 87.500,00		Rp.       612.500,00
			PPh Pasal 21 yang sudah dipotong seluruhnya untuk tahun 1999		Rp.    1.050.000,00
			Kurang/Lebih dipotong		N I H I L
	B.	Pengisian bukti pemotongan (Formulir 1721 A-1) Surabaya
		Penghasilan Juni s.d. Des 1999  7 x Rp 1.200.000,00			Rp. 8.400.000,00
		Pengurangan
		1. Biaya Jabatan = 5% x Rp 8.400.000,00		Rp.   420.000,00
		2. Iuran pensiun =  7 x Rp 25.000,00		Rp.   175.000,00	Rp.     595.000,00
		Penghasilan neto di Surabaya			Rp.   7.805.000,00
		Penghasilan neto di Jakarta dan Surabaya adalah			Rp  13.380.000,00
		3. PTKP (untuk WP sendiri)			Rp    2.880.000,00
		Penghasilan Kena Pajak			Rp  10.500.000,00
		PPh Pasal 21 terutang di Kantor Pusat di Jakarta dan Kantor Cabang di Surabaya adalah
		10% x Rp. 10.500.000,00			Rp  1.050.000,00
		PPh Pasal 21 yang telah dipotong
		a)	di Jakarta (Jan. s.d Mei 1999) = 5 x Rp. 87.500,00	Rp. 437.500,00
		b)	di Surabaya (Juni s.d. Des. 1999) = 7 x Rp. 87.500,00	Rp. 612.500,00	Rp. 1.050.000,00
			PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar		N I H I L

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA