DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB .............................	Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
	Nomor	:	SE-24/PJ.6/1999
	Tanggal	:	23 April 1999

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

TAHUN : .......................................

_______________________________________________________________________________________________

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	NOP	:
	2.	Kontraktor (PSC/KK)	:	2.	Jenis Tambang	:
	3.	Operator	:	3.	Wilayab Kuasa Pertambangan (WKP)	:
	4.	Wajib Pajak	:	4.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
	5.	Alamat	:				-	Propinsi	:
	6.	NPWP	:	5.	Luas W.K.P.	:	...............Ha

III.	PERUNTUKAN OBJEK

No.	Peruntukan Objek		Letak Objek	Bumi		Bangunan		Ket.
				Luas Daratan (On Shore) M2	Luas Perairan (Off Shore) M2	Jumlah Unit	Luas M2
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Areal Produktif *)
2.	Areal Belum Produktif
	a.	Areal General Survey
	b.	Areal Eksplorasi
	c.	Areal Non Producing Open
	d.	Areal Non Producing Plug & Abandon
3.	Areal Tidak Produktif
4.	Areal Emplasemen dan Bangunan
	a.	Perkantoran
	b.	Pabrik
	c.	Silo
	d.	Kilang
	e.	Tangki
	f.	Pipa
	g.	Gudang
	h.	Perumahan
	i.	Sarana Olahraga/rekreasi
	j.	Bangunan poliklinik
	k.	Bangungan sosial
	l.	Landasan pesawat udara
	m	Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek.
	n.	Dermaga
	o.	Lain-lain
5.	Areal lainnya
	a.	Areal pengamanan
	b.	Areal Perairan
	c.	Tanah Kosong
	d.	Areal lainnya
6.	Bangunan Penambangan
	a.	Producing
	b.	Non Producing Open
	c.	Non Producing Plug & Abandon
	Jumlah

IV.	HASIL PRODUKSI
	1.	Produksi dalam satu tahun pajak berjalan :
		a.	Minyak	:	......................................................................  Barrel
		b.	Gas	:	......................................................................  Mscf
	2.	Harga Satuan		:	Rp .................................................................  Barrel/Mscf
						................................, ................................ 19..... Wajib Pajak ( .............................................. )

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

_______________________________________________________________________________________________

PERHATIAN

SPOP diberikan dalam rangkap tiga, setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani :

-	Rangkap kesatu dan kedua untuk objek pajak asset Pertamina dikembalikan ke KPPBB setempat, dan untuk Kontraktor Pertamina/Kontraktor KPS dikirimkan ke Kantor Pusat Pertamina/BPPKA.
-	Rangka ketiga untuk pertinggal sebagai arsip wajib pajak.

Jika Pengisian SPOP dikuasakan supaya dilampirkan Surat Kuasa.

TAHUN				:	......., diisi tahun pajak yang bersangkutan.
I.	DATA SUBYEK :
	1.		Angka 1	:	Diisi dengan nama lengkap perusahaan
	2.		Angka 2	:	Diisi dengan nama kontraktor sesuai yang tercantum di dalam kontrak perjanjian
	3.		Angka 3	:	Diisi nama perusahaan yang melaksanakan pertambangan
	4.		Angka 4	:	Diisi nama wajib pajak yaitu PERTAMINA
	5.		Angka 5	:	Diisi dengan alamat lengkap : nama jalan, nomor kantor serta nomor telepon Contoh :  Kantor Pusat PERTAMINA               Jl. Merdeka Timur No.1, Jakarta Pusat 10002, Telp. (021) 3815111
	6.		Angka 6	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PERTAMINA
II.	DATA OBYEK :
	1.		Angka 1	:	Nomor Objek Pajak (NOP) diisi oleh petugas PBB
	2.		Angka 2	:	Diisi dengan jenis tambang yang diusahakan (minyak/gas/minyak dan gas)
	3.		Angka 3	:	Diisi nama Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP)
					Contoh :
					wilayah penambangan di daerah kepulauan Natuna didalam kontrak disebut Natuna Block, diisi Kepulauan Natuna
	4.		Angka 4	:	Cukup jelas
	5.		Angka 5	:	Diisi luas Wilayah Kuasa Pertambangan dalam Hektar (Ha).
PERUNTUKAN OBYEK :
1.		Kolom 1		:	Cukup jelas
2.		Kolom 2		:	Cukup jelas
3.		Kolom 3		:	Diisi nama tempat dimana objek pajak berada Contoh : Natuna Barat, Sungai Kembang, dan lain-lain
4.		Kolom 4 dan 5		:	Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Diisi dengan luas (m2) sesuai masing-masing peruntukan areal.
5.		Kolom 6 dan 7		:	Angka 4	:	Bangunan Emplasemen Diisi dengan jumlah unit dan luas bangunan, dan masing-masing unit bangunan dilengkapi dengan lampiran SPOP. Angka 7.c, d, e, f : diisi luas proyeksi
					Angka 6	:	Bangunan Penambangan (di luar emplasement) Diisi dengan jumlah unit dan luas bangunan, dan masing-masing unit bangunan dilengkapi dengan lampiran SPOP.
6.		Kolom 8		:	Diisi dengan penjelasan mengenai tanah/bangunan yang digunakan untuk keperluan khusus Contoh : penggunaan areal untuk EMKI, Pertamina dan sebagainya.
IV.		HASIL PRODUKSI
		Angka 1		:	Diisi jumlah hasil produksi kotor dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan dalam satuan barrel untuk minyak dan mscf untuk gas bumi.
		Angka 2		:	Diisi besarnya satuan harga yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak (diisi oleh Petugas Ditjen Pajak).
Tempat dan Tanggal				:	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian SPOP.
Tanda Tangan dan Nama Terang Wajib Pajak :
-	Untuk SPOP dari Pertamina di daerah ditandatangani oleh Pimpinan Pertamina di daerah.
-	Untuk SPOP yang dikirim oleh Kontraktor Pertamina/Kontraktor KPS ke Pertamina Pusat/BPPKA ditandatangani oleh Pimpinan Kontraktor Pertamina/Kontraktor KPS yang bersangkutan.
-	Untuk SPOP yang dikirim oleh Pertamina Pusat/BPPKA ke Direktorat PBB ditandatangani oleh Pimpinan Pertamina Pusat/BPPKA.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB .............................	Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
	Nomor	:	SE-24/PJ.6/1999
	Tanggal	:	23 April 1999

DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN PBB

SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

TAHUN : ................................

_______________________________________________________________________________________________

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	NOP	:
	2.	Kontraktor (PSC/KK)	:	2.	Jenis Tambang	:
	3.	Operator	:	3.	Wilayab Kuasa Pertambangan (WKP)	:
	4.	Wajib Pajak	:	4.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
	5.	Alamat	:				-	Propinsi	:
	6.	NPWP	:	5.	Luas W.K.P.	:	...............Ha

III.	NJOP DI LUAR AREAL PRODUKSI

No.	Peruntukan Objek		Luas Daratan (m2)	Luas Perairan (m2)	Luas Bangunan (m2)	Kelas	NJOP (Rp)
							per m2	Jumlah
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Areal Produktif *)
2.	Areal Belum Produktif
	a.	Areal General Survey
	b.	Areal Eksplorasi
	c.	Areal Non Producing Open
	d.	Areal Non Producing Plug & Abandon
3.	Areal Tidak Produktif
4.	Areal Emplasemen
	a.	Perkantoran
	b.	Pabrik
	c.	Silo
	d.	Kilang
	e.	Tangki
	f.	Pipa
	g.	Gudang
	h.	Perumahan
	i.	Sarana Olahraga/rekreasi
	j.	Bangunan poliklinik
	k.	Bangungan sosial
	l.	Landasan pesawat udara
	m	Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek.
	n.	Dermaga
	o.	Lain-lain
5.	Areal lainnya
	a.	Areal pengamanan
	b.	Areal Perairan
	c.	Tanah Kosong
	d.	Areal lainnya
	Sub Jumlah (a)
6.	Bangunan Emplasemen
	a.	Perkantoran
	b.	Pabrik
	c.	Silo
	d.	Kilang
	e.	Tangki
	f.	Pipa
	g.	Gudang
	h.	Perumahan
	i.	Sarana Olahraga/rekreasi
	j.	Bangunan poliklinik
	k.	Bangungan sosial
	l.	Landasan pesawat udara
	m	Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek.
	n.	Dermaga
	o.	Lain-lain
7.	Bangunan Penambangan
	a.	Producing
	b.	Non Producing Open
	c.	Non Producing Plug & Abandon
	Sub Jumlah (b)
	NJOP di luar Areal Produksi (c) = (a) + (b)
*)	NJOP Areal Produksi dihitung pada angka IV dan V

IV.	NJOP BUMI PRODUKSI (MINYAK) :
	Produksi dalam satu tahun pajak berjalan :
	a.	Hasil produksi tahun ..........	:	..................................................  barrel
	b.	Harga jual hasil produksi per satuan	:	Rp. ............................................  /barrel
	c.	Harga jual hasil produksi keseluruhan	:	Rp. ............................................
	d.	Nilai jual Objek Pajak (NJOP)	:	Rp. ............................................
V.	NJOP BUMI PRODUKSI (GAS BUMI) :
	a.	Hasil produksi tahun ..........	:	..................................................  Mscf
	b.	Harga jual hasil produksi per satuan	:	Rp. ............................................  /Mscf
	c.	Harga jual hasil produksi keseluruhan	:	Rp. ............................................
	d.	Nilai jual Objek Pajak (NJOP)	:	Rp. ............................................
VI.	PERHITUNGAN PBB TERUTANG
	a.	NJOP di luar Areal Produksi (III)	=	Rp. ..........................................................
	b.	NJOP atas Areal Produksi Minyak (IV)	=	Rp. ..........................................................
	c.	NJOP atas Bumi Produksi Gas Bumi (V)	=	Rp. ..........................................................
	d.	Jumlah NJOP	=	Rp. ..........................................................
	e.	Dikurangi NJOPTKP	=	Rp. ..........................................................
	f.	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=	Rp. ..........................................................
	g.	NJKP (20% x f)	=	Rp. ..........................................................
	h.	Jumlah PBB Terutang (0,5% X g)	=	Rp. ..........................................................

Kepala Seksi Penetapan .....................................		...........................................19...... Petugas Penghitung Kepala Subseksi Penetapan P3 ................................................
	Menyetujui Kepala Kantor Pelayanan PBB