Lampiran 1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH ...............................................................(1)

Nomor	:		....................., 19 .....
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Pemberitahuan pengalihan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Yth. Direktur Pemeriksaan Pajak

Jl. Gatot Subroto No. 40-42

Jakarta

        Dengan ini diberitahukan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

1.

Nama Wajib Pajak

:

..........................................................................(2)

2.

NPWP

:

(3)

3

Tahun Pajak

:

..........................................................................(4)

4

Kode Pemeriksaan

:

..........................................................................(5)

dialihkan pemeriksaannya dari ...............................................(6) ke .....................................................(7)

dengan alasan .....................................................................................(8)

        Demikian untuk dapat dimaklumi.

	Kepala Kantor ............................ NIP ...................(9)
Tembusan :
.................................(10)

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PENGALIHAN

UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN PAJAK

(LAMPIRAN 1)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang mengalihkan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak  yang akan diperiksa
Angka 3	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak  yang akan diperiksa
Angka 4	:	Diisi dengan tahun pajak  yang diperiksa
Angka 5	:	Diisi dengan kode pemeriksaan sesuai dengan Lampiran 4 Surat Edaran nomor SE-03/PJ.7/1999 tanggal 26 April 1999
Angka 6	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak lama
Angka 7	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak baru
Angka 8	:	Diisi dengan alasan pengalihan pelaksana pemeriksaan Pajak
Angka 9	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 10	:	Tembusan dikirimkan kepada :
		1.	Kepala KKP terkait
		2.	Kepala Karikpa terkait.

Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

....................................................................................................(1)

Nomor	:		....................., 19 .....
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Pemberitahuan Perpanjangan Jangka
		Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

Yth. ...............................

......................................

....................................(2)

        Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : ..................... tanggal .................... (3), dengan ini diberitahukan bahwa jangka waktu penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

1.

Nama Wajib Pajak

:

..........................................................................(2)

2.

NPWP

:

(3)

3

Tahun Pajak

:

..........................................................................(4)

4

Kode Pemeriksaan

:

..........................................................................(5)

5.

Batas Waktu Pemeriksaan

:

..........................................................................(8)

6.

Surat Intruksi/Persetujuan/ Pengantar Pengiriman LP2

:

..........................................................................(9)

diperpanjang sampai dengan tanggal ...........................................(10) dengan alasan.......................................(11)

        Demikian untuk dapat dimaklumi.

		Kepala Kantor ............................ NIP ...................(12)
Tembusan :
1.	.................................(13)

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

(LAMPIRAN 2)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait atau Direktur Pemeriksaan Pajak
Angka 3	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa tanggal 26 April 1999
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 7	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka 8	:	Diisi dengan batas waktu harus diselesaikannya pemeriksaan
Angka 9	:	Dalam hal pemeriksaan khusus, diisi dengan nomor surat intruksi atau persetujuan pemeriksaan pajak, dan dalam hal pemeriksaan lainnya diisi dengan nomor Surat Pengantar Pengiriman LP2
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal batas waktu perpanjangan pemeriksaan pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan alasan perpanjangan pemeriksaan pajak
Angka 12	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 13	:	Apabila Pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, tembusan diisi dengan Karikpa terkait,
		2.	Karikpa, tembusan diisi dengan KPP terkait,
		3.	Kantor Wilayah DJP, tembusan diisi dengan KPP

Lampiran 3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..........................................................................................................(1)

Nomor	:		....................., 19 .....
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Permohonan Perpanjangan Jangka
		Waktu Penyelesaian Pemeriksaan........(2)

Yth. ...............................

......................................

....................................(3)

        Sehubungan dengan surat Kami Nomor : ..................... tanggal .................... (4), perihal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak :

1.

Nama Wajib Pajak

:

..........................................................................(2)

2.

NPWP

:

(3)

3

Tahun Pajak

:

..........................................................................(4)

4

Kode Pemeriksaan

:

..........................................................................(5)

5.

Batas Waktu Pemeriksaan

:

..........................................................................(8)

6.

Surat Intruksi/Persetujuan/ Pengantar Pengiriman LP2

:

..........................................................................(9)

dengan ini diberitahukan bahwa mengingat pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut belum selesai, maka Kami mohon agar diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sampai dengan tanggal ....................(11)

        Demikian untuk dapat dimaklumi.

		Kepala Kantor ............................ NIP ...................(12)
Tembusan :
1.	.................................(13)

PETUNJUK PENGISIAN

PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

(LAMPIRAN 3)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait atau Direktur Pemeriksaan Pajak
Angka 3	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa tanggal 26 April 1999
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 7	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka 8	:	Diisi dengan batas waktu harus diselesaikannya pemeriksaan
Angka 9	:	Dalam hal pemeriksaan khusus, diisi dengan nomor surat intruksi atau persetujuan pemeriksaan pajak, dan dalam hal pemeriksaan lainnya diisi dengan nomor Surat Pengantar Pengiriman LP2
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal batas waktu perpanjangan pemeriksaan pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan alasan perpanjangan pemeriksaan pajak
Angka 12	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 13	:	Apabila Pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, tembusan diisi dengan Karikpa terkait,
		2.	Karikpa, tembusan diisi dengan KPP terkait,
		3.	Kantor Wilayah DJP, tembusan diisi dengan KPP

Lampiran 4
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

DAFTAR KODE KRITERIA PEMILIHAN SPT

Jenis Pemeriksaan		K O D E
		Pemeriksaan Lengkap		Pemeriksaan Sederhana Lapangan		Pemeriksaan Sederhana Kantor
		WP Orang Pribadi	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Badan
Pemeriksaan Rutin :
a.	SPT Tahunan PPh WP yang menyatakan Lebih Bayar	2011	2012	1011	1012	0011	0012
b.	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi yang manyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	2021		1021		0021
c.	SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi (sebagai hasil pengembangan pemeriksaan lainnya)	2031	2032	1031	1032	0031	0032
d.	SPT Tahunan PPh yang menyatakan adanya Kompensasi Kerugian dan Kerugian yang dikompensasikan belum diperiksa	2041	2042	1041	1042	0041	0042
e.	SPT PPh untuk bagian tahun pajak karena perubahan tahun buku	2051	2052
f.	SPT Tahunan WP yang menyatakan likuidasi, penggabungan, pemekaran dan pengambilalihan usaha	2061	2062
g.	Wajib Pajak berbentuk kerjasama operasi (KSO) dan sejenisnya
h.	SPT Tahunan PPh Data Prioritas		2072		1072		0072
i.	SPT Tahunan PPh atas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pindah tempat terdaftarnya Wajib Pajak	2081	2082	1081	1082	0081	0082
j.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang menyatakan adanya penilaian kembali aktiva tetap	2091	2092	1091	1092
		2101	2102

Jenis Pemeriksaan			K O D E
			Pemeriksaan Lengkap		Pemeriksaan Sederhana Lapangan
			Wajib Pajak Orang Pribadi	WP Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi	WP Badan
Pemeriksaan Khusus :
a.	Adanya indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana		2111	2112	1111	1112
b.	Pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos 5000		2121	2122	1121	1122
c.	Pengaduan masyarakat tidak melalui Kotak Pos 5000		2131	2132	1131	1132
d.	SPT WP tidak benar selain huruf f, g dan b di bawah ini		2141	2142	1141	1142
e.	Sebab lain berdasarkan instruksi Dirjen Pajak		2151	2152	1151	1152
f.	SPT Wajib Pajak tidak benar, karena semula menyatakan Kurang Bayar/Nihil setelah editing menjadi SPT Lebih Bayar		2161	2162	1161	1162
g.	SPT Wajib Pajak tidak benar, karena terdapat kekeliruan perhitungan Kompensasi Kerugian				1171	1172
h.	SPT WP tidak benar, karena :				1181	1182
	-	termasuk kelompok NE;
	-	tidak disampaikan 2 tahun berturut-turut tetapi tidak kempos;
	-	tidak disampaikan 2 tahun berturut-turut dan kempos
Pemeriksaan Wajib Pajak Inti			2211	2212
Pemeriksaan Bukti Permulaan			2311	2312
Pemeriksaan Lain-lain			2321	2322

Lampiran 5
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ....................................

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN*)

UNTUK PEMERIKSAAN RUTIN

KELOMPOK: A DAN/ATAU BA / B DAN/ATAU AB*)

No. Urut	Cakupan Pemeriksaan Rutin  Dan  Nama Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	Kriteria Pengelompokan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	SPT Tahunan PPh Lebih Bayar
1.	............................................................
2.	............................................................
II	SPT Tahunan PPh yang MKPNPPN
1.	............................................................
2.	............................................................
III	SPT Tahunan PPh yang MKK
1.	............................................................
2.	............................................................
IV	SPT PPh Bagian Tahun Pajak akibat perubahan tahun buku
1.	............................................................
2.	............................................................
V	Data Prioritas
1.	............................................................
2.	............................................................

*)	Coret yang tidak perlu

No. Urut		Cakupan Pemeriksaan Rutin  Dan  Nama Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak		Kriteria Pengelompokan	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
VI		SPT Tahunan PPh yang menyatakan likuidasi, penggabungan, pemekaran dan pengambila alihan usaha
1.		............................................................
2.		............................................................
VII		Kerjasama Operasi (KSO) dan sejenisnya
1.		............................................................
2.		............................................................
VIII		SPT Tahunan PPh atas WP Orang Pribadi/Badan yang tempat terdaftarnya berpindah dari KKP tempat WP semula terdaftar ke KPP lainnya atau pemeriksaan untuk pencabutan NPWP berdasarkan permohonan WP
1.		............................................................
2.		............................................................
IX		SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyatakan adanya penilaian kembali aktiva tetap yang disetujui Direktur Jenderal Pajak
1.		............................................................
2.		............................................................
					Kepala Kantor, ............................(7) NIP .......................
Tembusan
1.	Direktur Pemeriksaan Pajak
2.	Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak ..........(8)

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN*)

UNTUK PEMERIKSAAN RUTIN

KELOMPOK: A DAN/ATAU BA / B DAN/ATAU AB*)

(Lampiran 5)

Daftar Normatif Wajib Pajak ini befungsi juga sebagai laporan bulanan yang harus dibuat dan disampiakan oleh KPP kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya. Dengan demikian, apabila dalam suatu masa laporan tidak ada Wajib Pajak yang akan diperiksan, maka daftar nominatif ini tetap harus dibuat dan diisi dengan Nihil.

Adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut :

Angka 1	:	Diisi dengan nomor urut Wajib Pajak untuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin.
Angka 2	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksauntuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin. Apabila untuk suatu cakupan pemeriksaan dalam masa laporan yang bersangkutan tidak ada Wajib Pajak yang akan diperiksan, maka cakupan pemeriksaan pada kolom ini diisi dengan Nihil.
Angka 3	:	Cukup jelas
Angka 4	:	Cukup jelas
Angka 5	:	Diisi dengan data menurut SPT Wajib Pajak yang bersangkutan yang menjadi dasar penentuan keompok SPT Tahunan PPh yang akan diperiksa, misalnya besarnya peredaran usaha (omzet), besarnya Lebih Bayar dan data lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP kecuali untuk Wajib Pajak yang termasuk dalam cakupan Pemeriksaan Rutin yang pengelompokannya telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka kolom ini diisi dengan kelompok A untuk Wajib Pajak yang termasuk dalam cakupan Pemeriksaan Rutin nomor urut VIII atau kelompok B untuk nomor urut IV dan VI.
Angka 6	:	Diisi dengan hal-hal lain yang dianggap perlu dan dalam hal Pemeriksaan Rutin menurut ketetapan Kanwil DJP harus dilaksanakan melalui PSK, maka kolom ini diisi dengan PSK.
Angka 7	:	Diisi dengan nama, NIP dan tand atangan pejabat serta cap jabatan
Angka 8	:	Diisi dengan nama Karikpa terkait

Catatan :

Yang dimaksud dengan :

1.	MKPNPPN pada kolom (2) baris II adalah Menyalahi Ketentuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
2.	MKK pada kolom (2) baris III adalah Menyatakan adanya Kompensasi Kerugian yang kerugianya berasal dari kerugian tahun-tahun sebelumnya yang belum diperiksan.

Lampiran 6
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

Audit Program Khusus Untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor Terhadap

Wajib Pajak Tertentu Yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh

Yang Menyatakan Lebuh Bayar

Pendahuluan

            Dalam ketentuan mengenai kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan setiap tahun, menyelesaikan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyetakan Lebih Bayar selalu menjadi peioritas utama. Mengingat terbatasnya sumber daya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar, maka dipandang perlu untuk menyederhanakan pelaksanaan pemeriksaannya, sehingga diharapkan jangka waktu pemeriksaan menjadi semakin singkat. Dengan demikian, pelayanan terhadap Wajib Pajak dapat ditingkatkan mutunya. Penyederhanaan pemeriksaan tersebut akan diberlakukan hanya terhadap Wajib Pajak Tertentu saja, yang SPT Lebih Bayar-nya akan diperiksan melalui Pemeriksaan Sederhana oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Tertentu tersebut akan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), Dalam hal setelah PSK selesai dilaksanakan dan kemudian ditemukan data baru atau sata yang belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan akan dilakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Lengkap.

        Adapun yang dimaksud dengan Wajib Pajak Tertentu adalah Wajib Pajak yang secara umum dapat dianggap sebagai Wajib Pajak patuh dan memenuhi seluruh kriteria di bawah ini :

1.	Laporan Keuangan-nya diaudit oleh Akuntan Publik dengan menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion);
2.	Menyampaikan  Surat Pemberitahuan tepat waktu (baik melalui perpanjangan waktu maupun tidak);
3.	Memenuhi pembayaran pajaknya tepat waktu sehingga tidak memiliki tunggakan pajak yang jumlahnya signifikan;
4.	Jumlah koreksi yang telah dilakukan dalam pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh tahun atau tahun-tahun pajak sebelumnya tidak signifikan;
5.	Tidak ada kerugian tahun atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan;
6.	Lokasi usaha (bukan cabang) terletak di wilayah KPP yang sama.

            Prosedur administrasi dan audit progam yang diuraikan di bawah ini merupakan prosedur dan program khusus sebagai panduan dalam melaksanakan PSK terhadap Wajib Pajak Tertentu dimaksud. Prosedur dan program pemeriksaan yang lazim masih tetap dapat diterapkan dalam PSK ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pemeriksaan.

Prosedur Administrasi

1.	Usul pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Tertentu yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar disampaikan oleh Kepala KPP yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya dengan menyertakan informasi yang dibutuhkan untuk kriteria penetapan sebagai Wajib Pajak Tertentu yang pemeriksaannya dapat dilakukan melalui PSK dengan audit program khusus.
2.	PSK hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah DJP dan berdasarkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2)
3.	Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), pemeriksan memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
4.	Pemeriksa tidak perlu melakukan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari Wajib Pajak yang bersangkutan, tetapi cukup dengan meneliti berkas Wajib Pajak yang terdapat di KPP.
5.	Pemeriksan tidak perlu meminta Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi atas cabang usaha Wajib Pajak.
6.	Pemeriksa memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak yang bersangkutan tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT Tahunan PPh Wajib Pajak ddengan hasil pemeriksaan.
7.	Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan dibatasi selama 3 (tiga) minggu dan tidak dapat diperpanjang.

Audit Program

1.	Laporan Akuntan Publik
	1.1.	Periksa pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan yang disajikan oleh Wajib Pajak.
	1.2.	Lakukan perbandingan Laporan Rugi Labatahun yang diperiksan dengan Laporan Rugi Laba tahun sebelumnya, jika dianggap perlu lakukan pula hal yang sama terhadap Neraca.
	1.3.	Periksa perkiraan-perkiraan berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya perubahan yang cukup material
	1.4.	Periksa rekonsiliasi fisikal yang dilakukan oleh Akuntan Publik.
	1.5.	Yakinkan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh Akuntan Publik tlah termasuk koreksi atas jenis-jenis biaya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak boleh dikurangkan.
	1.6.	Lakukan koreksi terhadap jenis-jenis biaya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, sepanjang belum dikoreksi sendiri oleh Wajib Pajak (belum termasuk dalam rekonsiliasi fiskal).
	1.7.	Teliti rincian aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud yang terdapat dalam Neraca pada Laporan Akuntan Publik.
	1.8.	Teliti rincian aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud menurut kelompoknya dengan informasi sebagai berikut :
		-	nilai perolehan;
		-	akumulasi penyusutan pada awal tahun;
		-	penambahan selama tahun berjalan;
		-	penarikan selama tahun berjalan;
		-	dasar penyusutan/amortisasi;
		-	metode dan tarif penyusutan/amortisasi;
		-	penyusutan/amortisasi tahun berjalan;
		-	nilai buku pada kahir tahun.
	1.9.	Yakinkan kebenaran perhitungan penyusutan dan amortisasi, kemudian cocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh.
	1.10.	Lakukan koreksi berdasarkan audit program pada butir 1.9 di atas.
2.	Hasil Pemeriksaan Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak untuk tahun atau tahun-tahun pajak sebelumnya
	2.1.	Dapatkan dan pelajari Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak untuk tahun atau tahun-tahun pajak sebelumnya.
	2.2.	Lihat koreksi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LPP terdahulu, kemudian teliti apakah kesalahan yang sama tidak terulang dalam laporan keuangan yang sedang diperiksa.
	2.3.	Lakukan koreksi apabila kesalahan yang sama (butir 2.2) terulang kembali sepanjang datanya memadai (bukan berdasarkan taksiran).
3.	Surat Setoran Pajak
	3.1.	Periksan keabsahan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdapat dalam berkas Wajib Pajak.
	3.2.	Lakukan konfirmasi SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos terkait , apabila SSP lembar kedua tidak ada dalam berkas Wajib Pajak.
	3.3.	Teliti jumlah setoran yang tertera dalam SSP, lalu cocokkan dengan jumlah yang terdapat dalam ST Tahunan PPh.
	3.4.	Lakukan koreksi atas pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan.
4.	Kompensasi Kerugian
	4.1.	Teliti bila ada kerugian yang dikompensasikan.
	4.2.	Yakinkan bahwa kerugian yang dikompensasikan berasal dari kerugian yang telah diperiksan (ada surat ketetapan pajak-nya).
	4.3.	Lakukan koreksi bila kompensasi kerugian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

Lampiran 7
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

PEDOMAN PELASKANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR (PSK)

DALAM RANGKA RESTITUSI PPN DAN PPn BM YANG DIAJUKAN 

OLEH PKP EKSPORTIR TERTENTU (PET)

I.	UMUM
	1.	Pemeriksaan Sederhana Kantor dilakukan berdasarkan : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) yang berupa daftar PET yang mengajukan permohonan restitusi PPN dan PPn BM yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
	2.	Dalam melaksanakan PSK, Pemeriksa Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
		2.1.		Memiliki Tanda Pengenal sebagai Pemeriksan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
		2.2.		Melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedir-prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan khusus untuk PSK dalam rangka restitusi PPN dan PPn BM yang diajukan oleh PET.
		2.3.		Untuk setiap kegiatan pemeriksaan harus dibuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
		2.4.		Kertas Kerja Pemeriksaan adalah dasar untuk membuat konsep Laporan Pemeriksaan Pajak.
		2.5.		Setiap Laporan Pemeriksaan Pajak harus dibuat secara lengkap dan harus dapat ditindaklanjuti dengan Nota Penghitungan Pajak sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.
		2.6.		Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh PET dalam rangka pemeriksaan.
	3.	Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak untuk PSK yang dilaksanakan dalam rangka restitusi PPN dan PPn BM yang permohonannya diajukan oleh PET adalah 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
II.	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
	1.	Prosedur Pemeriksaan Prosedur Pemeriksaan di bawah ini adalah Prosedur Pemeriksaan yang minimal harus dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan PSK yang dilaksanakan dalam rangka restitusi PPN dan PPn BM yang permohonannya diajukan oleh PET.
		a.	Lakukan pengecekan kebenaran formal pengisian SPT. Dalam hal dari penelitian tersebut ternyata perlu diterbitkan Surat Tagihan Pajak, maka penerbitannya dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat ketetapan pajak.
		b.	Teliti Faktur Pajak yang dilampirkan oleh PET apakah PPN-nya dapat dikreditkan atau tidak. Dalam hal terdapat keraguan mengenai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan atau tidak, Kepala KPP memutuskan keraguan tersebut berdasarkan Faktur Pajak Masukan yang sudah tidak diragukan.
		c.	Beritahukan kepada PET mengenai koreksi yang dilakukan atas penelitian terhadap Faktur Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada butir b dengan disetai alasannya.
		d.	Teliti Faktur Pajak Keluaran yang dilampirkan oleh PET apakah Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Keluaran tersebut sama dengan Barang Kena Pajak yang diekspor.
		e.	Lakukan konfirmasi Faktur Pajak Masukan kepada KPP penjual setelah SPMKP diterbitkan.
	2.	Pelaporan Pemeriksaan Sederhana
		a.	Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.
		b.	Hasil Pemeriksaan diberitahukan secara tertulis kepada PET segera setelah PSK selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan dari PET. Dalam hal PET memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan, tanggapan tersebut harus diperhatikan pada waktu melakukan post audit.

Lampiran 8
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

PEDOMAN PELASKANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA

 PPN DAN PPn BM

 (Bukan PET)

I.	UMUM
	1.	Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPn BM dilakukan berdasarkan : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
	2.	Dalam melaksanakan Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPn BM, Pemeriksa Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
		2.1.		Memiliki Tanda Pengenal sebagai Pemeriksan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
		2.2.		Melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedir-prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim.
		2.3.		Pemeriksaan dilakukan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam dan hari kerja jika dipandang perlu.
		2.4.		Pemeriksaan harus memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar/pendukungnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pengusaha Kena Pajak untuk masa pajak yang diperiksan.
		2.5.		Untuk setiap kegiatan pemeriksaan harus dibuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
		2.6.		Kertas Kerja Pemeriksaan adalah dasar untuk membuat konsep Laporan Pemeriksaan Pajak.
		2.7.		Setiap Laporan Pemeriksaan Pajak harus dibuat secara lengkap dan harus dapat ditindaklanjuti dengan Nota Penghitungan Pajak sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.
		2.8.		Pemeriksaan dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka pemeriksaan.
	3.	Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak untuk
		a.		Pemeriksaan Sederhana Kantor adalah 3 (tiga) minggu terhitung sejak pemeriksaan mulai dilaksanakan, yaitu sejak tanggal dikirimkannya surat panggilan kepada Wajib Pajak (PKP);
		b.		Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak pemeriksaan mulai dilaksanakan, yaitu sejak tanggal disampaikannya Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak (PKP)
	4.	Apabila karena sesuatu alasan tertentu pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, maka jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
		a.		untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor dapat diperpanjang dari 3 (tiga) minggu menjadi 5 (lima) minggu;
		b.		untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan dapat diperpanjang dari 1 (satu) bulan menjadi 2 (dua) bulan.
	5.	Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan harus diberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya peling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhitnya batas waktu penyelesaian untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor dan 1 (satu) minggu untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
	6.	Khusus untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) yang dilaksanakan dalam rangka restitusi PPN yang permohonannya diajukan oleh PKP Eksportir Tertentu (PET), jangka waktu pemeriksaannya adalah 6 (enam) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima. Untuk pelaksanaannya diterapkan pedoman pelaksanaan PSK dalam rangka restitusi PPN yang diajukan oleh PET.
II.	PERSIAPAN PEMERIKSAAN Pemeriksaan Wajib :
	1.		mempelajari berkas Pengusaha Kena Pajak dan berkas data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.
	2.		melakukan konfirmasi atas kebenaran Faktur Pajak Masukan yang Dsar Pengenaan Pajaknya (DPP-nya) Rp 20 juta keatas per-Faktur Pajak.
	3.		melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Setoran Pajak PPN dan PPn BM sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-13/PJ.7/1997 tanggal 24 Desember 1997 dalam hal Surat Setoran Pajak lembar ke-2 tidak dijumpai dalam berkas Wajib Pajak.
	4.		membuat jadwal persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian pemeriksaan.
III.	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
	1.		Pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak
			1.1.		Memperlihatkan Tanda Pengenal sebagai Pemeriksa
			1.2..		Memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
			1.3.		Menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang diperiksa.
			1.4.		Menjelaskan maksud dilakukannya pemeriksaan.
	2.		Prosedur Pemeriksaan Prosedur Pemeriksaan di bawah ini adalah prosedur pemeriksaan yang minimal harus dilaksanakan dalam setiap pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPn BM.
			2.1.		Prosedur Pemeriksaan Pembelian
					a.	Lakukan analisis baik mengenai arus barang maupun arus uang.
					b.	Lakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian :
						1.	pelajari kebijaksanaan dan prosedur mengenai pembelian, retur pembelian dan sebagainya,
						2.	dalam hal transaksi pembelian dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam  pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, periksa dasar penetapan harga belinya dan volume transaksi selama masa yang diperiksa.
					c.	Lakukan penelitian atas transaksi pembelian :
						1.	bandingkan faktur pembelian/debet nota mengenai kuantumnya, harga satuan, dan syarat pembelian lainnya dengan :
							-	Laporan Penerimaan Barang
							-	Bukti Pengiriman untuk pengembalian barang yang diretur
							-	Faktur Pajak dan faktur pembelian yang bersangkutan
							-	Nota Retur yang bersangkutan
						2.	teliti kebenaran jumlah pada faktur pembelian dan debet nota, termasuk penghitungan PPN-nya serta cocokkan dengan faktur pajaknya,
						3.	trasir pencatatan untuk transaksi pembelian dan retur pembelian ke buku besar Kas/Bank, pembelian, retur pembelian, dan buku besar utang
					d.	Teliti pembelian yang sudah dibukukan dalam Buku Pembelian/Buku Kas/Bank tetapi barangnya belum diterima.
			2.2.		Prosedur Pemeriksaan Penjualan
					a.	Lakukan penelaahan analisis untuk peredaran usaha antara lain dengan menggunakan metode :
						-	pengujian arus barang
						-	pengujian arus piutang
						-	pengujian harga satuan
					b.	Yakinkan bahwa peredaran usaha selama masa yang diperiksan telah dicatat secara benar berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan :
						1.	Pelajari kebijaksanaan dan prosedur mengenai :
							-	penjualan
							-	retur penjualan
							-	potongan penjualan
							-	pemberian kredit
							-	dan sebagainya
						2.	dalam hal transaksi penjualan dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam  pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, periksa dasar penetapan harga jualnya dan volume transaksi selama masa yang diperiksa untuk menguji kewajaran harga jual.
					c.	Periksa retur penjualan ke bukti pengembalian barang, tanda terima barang dan bukti-bukti pendukung lainnya.
					d.	Periksa potongan penjualan ke buktinya, dan catat pemberian potongan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan pemberian potongan yang telah diterima.
			2.3.		Prosedur Pemeriksaan Persediaan
					a.	Lakukan penelitian jumlah fisik bahan baku/penolong, barang dalam proses dan barang jadi saat dilakukan pemeriksaan dan cocokkan dengan kartu persediaan.
					b.	Lakukan rekonsiliasi persediaan sejak saat pemeriksaan sampai dengan akhir masa pajak yang diperiksa untuk mengetahui saldo akhir masa yang diperiksa.
					c.	Dalam hal barang jadi disimpan pada pihak ketiga yang benar-benar merupakan penyerahan kena pajak, lakukan konfirmasi atas barang tersebut.
					d.	Bandingkan antara hasil penghitungan persediaan dan catatan persediaan di gudang seta catatan persediaan bagian akuntansi.
					e.	Tentukan jumlah bahan baku/penolong yang dipergunakan pada masa diperiksa dengan rumus : saldo awal + pembelian - pemakaian sendiri - saldo akhir = pemakaian untuk produksi.
					f.	Tentukan jumlah barang jadi yang dijual pada masa diperiksa dengan rumus : saldo awal + hasil produksi (pembelian) - pemakaian sendiri - hadiah - saldo akhir = penjualan.
			2.4.		Prosedur Pemeriksaan Produksi
					a.	Tentukan jenis dan macam barang yang diproduksi secara fisik.
					b.	Dapatkan angka-angka rendemen setiap jenis dan macam barang yang diproduksi.
					c.	Analisa kewajaran jumlah produksi yang dilaporkan dengan membandingkannya pada perhitungan produksi sesuai rendemen.
			2.5.		Prosedur Pemeriksaan PPN
					a.	Pajak Keluaran
						1.	Dapatkan angka-angka dari pembukuan PKP untuk menghitung pajak keluaran dengan rincian sebagai berikut :
							-	Penjualan seluruhnya	=	a
							-	Potongan Penjualan	=	b
							-	Penyerahan BKP/JKP dan Non BKP/JKP	=	c = a-b
							-	Penyerahan Non BKP/JKP	=	d
							-	PenyerahanBKP/JKP	=	e = c-d
							-	Penjualan ekspor	=	f
							-	Penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN	=	g
							-	Penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan dan yang ditanggung oleh pemerintah	=	h
							-	Retur penjualan	=	i
							-	Penyerahan BKP/JKP terkena PPN	=	j = e-f-g-h-i
							-	Penyerahan sebelum masa pajak yang diperiksa yang PPN-nya dipungut pada masa yang diperiksa	=	k
							-	Penyerahan pada masa yang diperiksa yang PPN-nya dipungut pada masa sesudah masa yang diperiksa	=	m = j+k-i
							-	Pemakaian sendiri	=	n
							-	Pemberian hadiah	=	o
							-	Pemberian untuk contoh	=	p
							-	Dasar Pengenaan Pajak	=	A = m+n+o+p
							-	PPN Keluaran untuk masa yang diperiksa	=	B = 10% X A
						2.	Cocokkan penjualan seluruhnya (a), potongan penjualan (b), penyerahan non BKP/JKP (d), penyerahan BKP/JKP (e), penjualan ekspor (f), dan retur penjualan (i) ke masing-masing buku besarnya.
						3.	Teliti kebenaran jumlah penyerahan bulan terakhir sebelum masa yang diperiksan yang faktur pajaknya dibuatkan pada masa yang diperiksa.
						4.	Teliti ketepatan pembuatan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
						5.	Yakinkan kebenaran penyerahan kepada pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN (g) dan penyerahan yang PPN-nya ditangguhkan dan ditanggung oleh pemerintah (h) dengan memeriksa ke dokumen pendukungnya.
						6.	Trasir pemakaian sendiri (n), pemberiah hadiah (o) dan pemberian contoh (p) ke dokumen pendukungnya dan perhatikan otorisasi dari pejabat yang berwenang.
						7.	Lakukan penghitungan kembali jumlah penyerahan/penjualan yang terhutang PPN dan jumlah pajak keluarannya.
					b.	Pajak Masukan
						1.	Dapatkan angka-angka dari pembukuan PKP untuk menghitung pajak masukan dengan rincian sebagai berikut :
							-	Pembelian bruto	=	a
							-	Potongan Pembelian	=	b
							-	Retur Pembelian	=	c
							-	Pembelian bersih	=	d = a-b-c
							-	Pembelian bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa yang faktur pajaknya diterima pada masa yang diperiksa	=	e
							-	Pembelian pada masa yang diperiksa yang faktur pajaknya diterima sesudah masa yang diperiksa	=	f
							-	Pembelian yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha	=	g
							-	Pembelian yang berhubungan langsung dengan usaha	=	C = d+e-f-g
							-	Pajak masukan yang dapat dikreditkan	=
							Catatan :
							Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak yang telah dicabut NPPKP-nya berdasarkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : PENG-63/PJ/1995 tanggal 25 Juli 1995 dan No. PENG-2524/PJ.7/1995 tanggal 10 Nopember 1995 tidak dapat dikreditkan.
						2.	Cocokkan pembelian bruto (a) potongan pembelian (b) dan retur D = 10% X C pembelian (c) ke Saldo pada buku besar.
						3.	Cocokkan/bandingkan faktur pembelian bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa denganfaktur pajaknya yang diterima di bulan berikutnya.
						4.	Trasir retur pembelian ke dokumen pendukung.
						5.	Lakukan penghitungan kembali jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan memperhatikan catatan mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan (perhatikan Pasal 9 ayat (8) huruf i UU No. 11 Tahun 1994).
						6.	Berikan cap "TELAH DIPERHITUNGKAN" pada faktur Pajak Masukan dengan menggunakan cap yang telah ditentukan dan diparap.
					c.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
						1.	Dapatkan angka-angka dari PKP untuk menghitung pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan rincian sebagai berikut :
							-	Pejualan bruto yang terkena PPn BM	=	a
							-	Retur Penjualan dan potongan lain	=	b
							-	Penjualan bersih	=	c = a-b
							-	Penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPn BM	=	d
							-	Penyerahan yang PPn BM-nya ditangguhkan	=	e
							-	Penyerahan sebelum masa yang diperiksa yang PPn BM-nya dipungut pada masa yang diperiksa	=	f
							-	Penyerahan pada masa yang diperiksa yang PPn BM-nya dipungut pada masa sesudah masa yang diperiksa	=	g
							-	Penjualan bersih kena pajak	=	h = c-d-e+f-g
							-	PPn BM yang terutang untuk masa yang diperiksa	=	A = tarif PPn BM X h
						2.	Cocokkan penyerahan bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa dengan faktur pajaknya yang dibuat dalam masa yang diperiksa.
						3.	Yakinkan kebenaran penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPn BM (d) dan penyerahan yang PPn BM-nya ditangguhkan (e) dengan memeriksa dokumen pendukungnya..
						4.	Periksa penyetoran PPn BM selama masa yang diperiksa (B) ke surat setoran Pajak dan SPT Masa yang bersangkutan..
						5.	Hitung jumlah PPn BM yang masih harus dibayar = (C) = (A) - (B) .
						6.	Teliti apakah pembayaran dimuka oleh BAPEKSTA telah dimasukkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa..
	3.		Pelaporan Pemeriksaan Sederhana
			a.		Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Sederhana PPN dan PPn BM)
			b.		Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut :
					I.	Umum
					II.	Pos-pos yang diperiksa dan penjelasan korelasi
						-	Pajak Keluaran
						-	Pajak Masukan
						-	Lain-lain
					III.	Kesimpulan dan Usul Pemeriksa
			c.		LPP harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :
					1.	Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
					2.	Daftar Penghitungan PPN untuk seluruh masa pajak yang diperiksa
					3.	Daftar Penyampaian SPT Masa PPN/PPn BM
					4.	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut SPT Masa PPN
					5.	Daftar Koreksi atas "Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut SPT Masa PPN"
					6.	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang tidak dilaporkan dlaam SPT Masa PPN
					7.	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut SPT Masa PPN
					8.	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN
					9.	Daftar Pajak Keluaran manurut SPT Masa PPN
					10.	Daftar Koreksi atas "Pajak Keluaran menurut SPT Masa PPN"
					11.	Daftar Pajak Keluaran yang tidak seharusnya dilaporkan pada masa pajak dilakukannya pemeriksaan
			d.		Hasil Pemeriksaan diberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Kena Pajak.
			e.		Apabila Pengusaha Kena Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, maka Pengusaha Kena Pajak diminta untuk menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan Wajib Pajak dan menyampaikannya kepada Pemeriksa dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
			f.		Khusus untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan, apabila Pengusaha Kena Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan yang diberitahukan oleh Tim Pemeriksa, kepada WP (PKP) diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut dan menyampaikannya kepada Pemeriksa dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Tanggapan atas hasil pemeriksaan dari Wajib Pajak (PKP) tersebut disampaikan kepada Pemeriksa sebelum dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
			g.		Tanggapan atas hasil pemeriksaan dari Wajib Pajak (PKP) harus ditindaklanjuti dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) dengan Wajib Pajak (PKP) dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tanggapan tersebut.
			h.		Hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Pengusaha Kena Pajak.
			i.		Apabila Pengusaha Kena Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.
			j.		Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak memberikan tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kepada Pengusaha Kena Pajak dikirim Surat Panggilan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
			k.		Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan Pengusaha Kena Pajak tetap tidak hadir, maka Tim Pemeriksa harus membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Pengusaha Kena Pajak.
			l.		Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Nota Penghitungan Pajak yang sekaligus sebagai dasar penetapan surat ketetapan pajak.
					1.	Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Lampiran 9
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..................................................................................................(1)

LAPORAN KEGIATAN

ATAS PELAKSAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT WAJIB PAJAK

 ....................., 19 .....

           Sehubungan dengan dilaksanakannya pemeriksaan di tempat Wajib Pajak :

1.

Nama

:

..........................................................................(3

2.

NPWP

:

(4)

3

Tahun Pajak

:

..........................................................................(5)

4

Kode Pemeriksaan

:

..........................................................................(6)

pada hari ............................ tanggal ................... jam ................s.d. .............(7) maka kami yang bertugas :

1.	.........................
2.	.........................
3.	.........................(8)

dengan ini melaporkan kegiatan sebagai berikut :

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................(9)

        Demikian untuk dapat dimaklumi.

	Supervisor/Tim/Anggota Tim *) ............................ NIP ...................(10)
*) coret yang ridak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

DITEMPAT WAJIB PAJAK

(LAMPIRAN 9)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Diisi dengan Kepala Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak  yang akan diperiksa
Angka 5	:	Diisi dengan tahun pajak  yang diperiksa
Angka 6	:	Diisi dengan jenis pemeriksaan pajak
Angka 7	:	Diisi dengan tanggal, hari dan jam dilakukannya pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan Nama dan NIP petugas pemeriksa yang melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak pada tanggal yang bersangkutan.
Angka 9	:	Diisi dengan uraian kegiatan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak
Angka 10	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan.

Lampiran 10
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.............................................................................................................(1)

ABSTRAK KEGIATAN PEMERIKSAAN PAJAK

 ....................., 19 .....

           Sehubungan dengan dilaksanakannya pemeriksaan di tempat Wajib Pajak :

1.

Nama

:

.......................................................................... (2)

2.

NPWP

:

(3)

3

Tahun Pajak

:

..........................................................................(6)

maka dengan ini disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1.	Analisis Keuangan
	..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... (5)
2.	Koreksi Yang Dilakukan
	..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... (6)
3.	Usul Pemeriksa
	..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... (7)

Supervisor

............................

NIP ...................(8)

PETUNJUK PENGISIAN

ABSTRAK KEGIATAN PEMERIKSAAN PAJAK

(LAMPIRAN 10)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak  yang akan diperiksa
Angka 4	:	Diisi dengan tahun pajak  yang diperiksa
Angka 5	:	Diisi dengan analisa keuangan berupa rasio-rasio yang dilakukan pada tahap persiapan pemeriksaan.
Angka 6	:	Diisi dengan koreksi beserta alasannya.
Angka 7	:	Diisi dengan usul dari Tim Pemeriksa Pajak (termasuk jumlah pajak yang kurang/lebih dibayar).
Angka 8	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan.

Lampiran 11.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK (LPP)

Wajib Pajak Badan

Nomor      : (i)

Tanggal     : (ii)

I.

UMUM

A.

PENUGASAN PEMERIKSAAN

1.

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Nomor

:

Tanggal

:

2.

Tim Pemeriksa

:

a.

Ketua Kelompok (Supervisor)

:

(Nama/NIP)

b.

Ketua Tim

:

(Nama/NIP)

c.

Anggota Tim

:

1.

(Nama/NIP)

:

2.

(Nama/NIP)

3.

No. LP-2

:

4.

Tahun Pajak

:

5.

Penugasan Pemeriksaan

:

6.

Kelompok SPT yang diperiksa

:

7.

Alasan Pemeriksaan

:

8.

Tanggal mulai pemeriksaan

:

9.

Tanggal selesai pemeriksaan

:

10.

Jam pemeriksaan

:

11.

Pemberitahuan Perpanjangan

:

Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan		No. Surat	Tgl. Surat	Tgl. Jatuh Tempo	Keterangan
-	Pemberitahuan
-	Permohonan Pertama
-	Permohonan Kedua

B.

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.

Nama Wajib Pajak

:

2.

NPWP

:

3.

Tanggal Pengukuhan PKP 

:

4.

Bentuk Usaha

:

5.

Alamat dan Nomor Telepon

:

a.

Kantor Pusat/Tempat Usaha

:

b.

Cabang (Perwakilan)

:

c.

Pabrik (Unit Usaha Lain)

:

6.

Status Permodalan

:

[     ]

PMA

[    ]

PMDN

[     ]

Swasta Lainnya

7.

Status Badan

:

[     ]

Pusat

[    ]

Tunggal

[     ]

Cabang

[    ]

BUT

8.

Klasifikasi Lapangan Usaha

a.

SPT

:

b.

Pemeriksa

:

:

...........................

...........................

9.

Jenis Pajak yang menjadi kewajiban

:

[     ]

PPh Pasal 21

[     ]

PPh Pasal 22

[     ]

PPh Pasal 23

[     ]

PPh Pasal 26

[     ]

PPn/PPn BM

[     ]

PBB

[     ]

BPHTB

10.

Penanggung Jawab

-

Nama

:

-

Jabatan

:

-

Alamat dan Nomor Telepon

:

11.

Pendirian

a.

Tanggal dan Tempat Pendirian

:

Akta Notaris

:

Nomor

:

b.

Akta Perubahan (Terakhir)

:

Tanggal

:

Notaris

:

Nomor

:

Perihal/Tentang

:

12.

Permodalan dan Daftra Pemegang Saham

a.

Permodalan

Modal Statuter

:

Rp. ............ terdiri .......... saham @ Rp ...............

Modal ditempatkan

:

Rp......................

Modal disetor

:

Rp. .....................

b.  

Daftar Pemegang Saham

No.

Nama dan NPWP

Alamat

Jumlah saham yang dipegang

Prosentase

Keterangan

Saham

Nilai Nominal (Rp)

13.

Pengurus

a.

Dewan Direksi

No.

Nama dan NPWP

Jabatan

Alamat

Keterangan

a.

Dewan Direksi

No.

Nama dan NPWP

Jabatan

Alamat

Keterangan

C.

PEMBUKUAN WAJIB PAJAK

1.

Proses Pembukuanyang dipakai

:

[     ]

Kas

[    ]

Akrual

2.

Proses Pembukuan

[     ]

Manual

[    ]

Electronic Data Processing

3.

Tahun Buku

:

Mulai ..........................................s.d. ......................

Laporan Keuangan disusun/diaudit

:

[     ]

Disusun sendiri

[     ]

Kantor Akuntan Publik :

........................................

Nama Akuntan :

........................................

No. Reg. :

........................................

Pendapat Akuntan :

........................................

4.

Pendapat Pemeriksa mengenai pembukuan Wajib Pajak.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

D.

PEMBUKUAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

:

[     ]

Dilaksanakan sendiri

[     ]

Konsultan Pajak

Nama Konsultan     :

No. Surat Izin Kerja :

2.

Ketaatan Pemasukan SPT

:

-

SPT Tahunan :

-

PPh WP Badan

[     ]

Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Disampaikan

-

PPh Pasal 21

[     ]

Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Disampaikan

-

SPT Masa :

-

PPh Pasal 21

[     ]

Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Disampaikan

........Bulan

-

PPN/PPn BM

[     ]

Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Disampaikan

........Bulan

3.

Ketaatan pembayaran/setoran masa

:

-

PPh Pasal 25

[     ]

Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Disampaikan

........Bulan

-

PPh Pasal 21

[     ]

Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Disampaikan

........Bulan

-

PPh Pasal 23

[     ]

Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Disampaikan

........Bulan

-

PPh Pasal 26

[     ]

Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Disampaikan

........Bulan

-

PPN/PPn BM

[     ]

Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Tepat Waktu

........Bulan

[     ]

Tidak Disampaikan

........Bulan

4.

Tunggakan Pajak

:

No.

Nomor dan Tanggal SKPKB/SKPKBT dan STP

Jumlah Tunggakan (Rp)

Tanggal Jauh Tempo

Tanggal Surat Keberatan

1.

2.

3.

......

 ......

5.

Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu

:

a.

No. LPP

:

b.

Tanggal LPP

:

E.

DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

F.

DAFTAR LAMPIRAN

1.

Lampiran Penelitian KLU

2.

Daftar Harga Kekayaan Wajib Pajak (WP)/Penanggung Pajak (PP)

3.

Dan lain-lain

II.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A.

GAMBARAN KEGIATAN USAHA

GAMBARAN SISTEM AKUNTANSI

B.

DAFTAR BUKU DAN DOKUMEN YANG DIPINJAMKAN OLEH WAJIB PAJAK

1.

Pengendalian Intern

2.

Sistem Akuntansi

B.

DAFTAR BUKU DAN DOKUMEN YANG DIPINJAMKAN OLEH WAJIB PAJAK

No.

Nama Buku/Catatan Dokumen yang dipinjamkan oleh WP

Keterangan

1.

2.

3.

4.

 ...

 ...

C.

MATERI YANG DIPERIKSA

1.

Pemanfaatan Data.

2.

Objek PPh WP Badan.

a.

Penghasilan Bruto dari Usaha

1.

Peredaran Usaha

2.

Harga Poko Penjualan.

b.

Penghasilan Lain dari Luar Usaha.

c.

Pengurangan Penghasilan Bruto.

`

3.

Objek PPh Pasal 21.

4.

Objek PPh Pasal 22.

5.

Objek PPh Pasal 23.

6.

Objek PPh Pasal 26.

7.

DPP PPN/PPn BM.

8.

PBB.

9.

BPHTB.

10.

Kredit Pajak.

11.

Kompensasi Kerugian. 

D.

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1.

Pemanfaatan data/alat keterangan. (KKP - Data) Pengujian bersumber dari :

-

KPL. PDIP 3.17

-

Catatan Wajib Pajak yang berhubungan dengan data tersebut.

Kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan adalah :

-

Data telah diperhitungkan dalam pembukuan Wajib Pajak, atau

-

Terdapat selisih antara data dengan catatan Wajib Pajak sehingga mengubah besarnya pajak terutang.

2.

PPh Badan

2.1

Penghasilan Bruto dari Usaha

2.1.1

Peredaran Usaha (KKP B-1) Pengujian bersumber dari :

-

Buku besar penjualan dan faktur penjualan

-

Arus piutang atau arus barang

-

Equalisasi antara peredaran usaha menurut PPh dan penyerahan menurut PPN

-

dan dokumen lainnya (PEB, Bill of Lading, dan Letter of Credit)

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Penjualan ekspor

-

Penjualan lokal

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.1.2

Harga Pokok Penjualan (KKP B - 2)

2.1.2.1.

Pembelian bahan baku (KKP B - 2 - 1) Pengujian bersumber dari :

-

Buku pembelian dan faktur pembelian.

-

Arus utang dan barang

-

dan dokumen lainnya (PIUD)

2.1.2.2.

Persediaan (KKP B - 2 - 2) Pengujian bersumber dari :

-

Hasil pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)

-

Kartu persediaan

-

Arus barang

2.1.2.3.

Penyusutan (KKP B - 2 - 3) Pengujian bersumber dari :

-

Hasil pemeriksaan tahun sebelumnya

-

Daftar aktiva

-

Bukti pembelian aktiva

2.1.2.4.

Upah Langsung (KKP B - 2 - 4) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku besar biaya

-

Daftar gaji/upah

2.1.2.5.

Upah Langsung (KKP B - 2 - 5) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku besar biaya

-

Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Pembelian bahan baku dan pembantu

-

Persediaan

-

Penyusutan

-

Upah langsung

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

Kesimpulan akhir dari Pemeriksaan atas Penghasilan Bruto dari Usaha :

Penghasilan Bruto dari Usaha menurut Pemeriksa

Penghasilan Bruto dari Usaha menurut Pemeriksan

Rp

__________________

Penghasilan Bruto dari Usaha menurut SPT/WP

Rp

Koreksi

============

2.2.

Penghasilan dari Luar Usaha (KKP B - 3) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku Besar

-

Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Bunga

-

Deviden

-

Royalti

-

Sewa

-

Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.

Pengurangan Penghasilan Bruto (KKP B - 4)

2.3.1.

Biaya Penjualan (KKP B - 4 - 1) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku Besar

-

Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Biaya Promosi

-

Biaya Pengepakan

-

Biaya Perjalanan

-

Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.2.

Biaya Penjualan (KKP B - 4 - 2) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku Besar

-

Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Biaya Gaji

-

Alat tulis kantor

-

Biaya listrik

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.3.

Biaya Lain-lain (KKP B - 4 - 3) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku Besar

-

Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Biaya Bunga

-

Biaya administrasi bank

-

Kerugian dari penjualan/pengalihan harta

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

3.

PPh Pasal 21 (KKP E - 1) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa/Tahunan Ph Pasal 21

-

Daftar gaji/upah

-

Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PPh Pasal 21 menurut Pemeriksa .........................................

Rp.

Objek PPh Pasal 21 menurut SPT/Wajib Pajak ...............................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

4.

PPh Pasal 22 (KKP E - 2) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku penjualan

-

Buku piutang

-

Uang muka pada pos neraca

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PPh Pasal 22menurut Pemeriksa .........................................

Rp.

Objek PPh Pasal 22menurut SPT/Wajib Pajak ...............................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

5.

PPh Pasal 23 (KKP E - 3) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa

-

Perjanjian/kontrak

-

Utang lain-lain

-

Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PPh Pasal 23menurut Pemeriksa .........................................

Rp.

Objek PPh Pasal 23menurut SPT/Wajib Pajak ...............................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6.

PPh Pasal 26 (KKP E - 4) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa

-

Perjanjian/kontrak

-

Utang lain-lain

-

Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

-

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty)

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PPh Pasal 26menurut Pemeriksa .........................................

Rp.

Objek PPh Pasal 26menurut SPT/Wajib Pajak ...............................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

7.

PPN/PPn BM (KKP E - 5)

7.1.

PPN/PPn BM Dalam Negeri (KKP E - 5 - 1) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa PPN/PPn BM

-

Kas/Bank

-

Buku penjualan dan pembelian

-

Faktur Pajak Keluaran dan Masukan

-

Buku piutang

-

Uang muka pada pos neraca.

-

Buku penghasilan lain-lain

-

Aqualisasi antara penyerahan dan peredaran usaha di PPh Badan

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

DPP PPN Keluaran

-

Penjualan Ekspor

-

Penyerahan bukan Keppres 56.

-

Retur penjualan

Jumlah

DPP PPN Masukan

-

Pembelian impor

-

Pembelian lokal

-

Retur pembelian

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

7.2.

PPN/PPn BM Luar Negeri (KKP E - 4 - 2) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa PPN/PPn BM

-

Kas/Bank

-

Buku penjualan dan pembelian

-

Faktur Pajak Keluaran dan Masukan

-

Buku piutang dan utang

-

Uang muka pada pos neraca.

-

Buku biaya

-

Perjanjian/kontrak

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Royalti

-

Biaya jasa, komisi

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (KKP E - 6) Pengujian bersumber dari :

-

SPPT/STTS PBB

-

Kas/Bank

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PBB menurut Pemeriksa ......................................................

Rp.

Objek PBB menurut SPT/Wajib Pajak .............................................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

9.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (KKP E - 7) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Akta pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

-

Daftar aktiva

-

Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PBB menurut Pemeriksa ......................................................

Rp.

Objek PBB menurut SPT/Wajib Pajak .............................................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

10.

Kredit Pajak (KKP E - 7) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Surat Setoran Pajak (SSP lembar kedua)

-

Bukti pemotongan/pemungutan pajak

-

Konfirmasi kepada Bank Persepsi atau Pos Indonesia

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

No.

Jenis Pajak

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

1.

PPh Badan :

a.

PPh Pasal 22

b.

PPh Pasal 23

c.

PPh Pasal 24

d.

PPh Pasal 25

e.

PPh Pasal 26

f.

PPh Pasal 29

2.

PPh Pasal 21

3.

PPh Pasal 22

4.

PPh Pasal 23

5.

PPh Pasal 26

6.

PPN dan PPnBM

a.

PM Impor

b.

PM Dalam Negeri

c.

PM dari masa pajak yg tidak sama

d.

Kompensasi keleb. PPN bulan lalu

e.

Lain-lain

f.

Dikurangi pembayaran pendahuluan/  pengembalian

7.

BAPEKSTA PBB

8.

BPHTB

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

11.

Kompensasi kerugian (KKP E - 9) Uraikan kerugian yang masih boleh dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak yang sedang diperiksa dengan memperhatikan surat ketetapaj pajak atas kerugian tersebut.

III.

IKHTISAR HASIL PEMERISAAN

A.

IKHTISAR KOREKSI

1.

Objek PPh Badan

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

2.

Objek PPh Pasal 21

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

SPT/WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

3.

Objek PPh Pasal 22

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

SPT/WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

4.

Objek PPh Pasal 23

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

SPT/WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

5.

Objek PPh Pasal 26

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

SPT/WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

6.

Objek PPN/PPnBM

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

SPT/WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

7.

Objek PPh Pasal 21

No.

Objek

SPPT (Rp)

STTS (Rp)

Penanggung Pajak

Jenis

Lokasi

Jumlah

8.

Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

SPT/WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

B.

PAJAK YANG TELAH DIBAYAR/DIPUNGUT/DIPOTONG MENURUT PEMERIKSA

No.

Jenis Pajak

Jumlah (Rp)

1.

PPh Badan

2.

PPh Pasal 21

3.

PPh Pasal 22

4.

PPh Pasal 23

5.

PPh Pasal 26

6.

PPN dan PPnBM

7.

PBB

8.

BPHTB

C.

PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

1.

PPh Badan

Penghasilan Kena Pajak menurut SPT/WP

Rp

Koreksi Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa

Rp

_____________

Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa

Rp

============

Pengenaan Pajak (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :

-

....% X Rp. .......................

= Rp

-

....% X Rp. .......................

= Rp

-

....% X Rp. .......................

= Rp

= Rp

==============

PPh Badan yang terutang

Rp

Kredit Pajak

Rp

_____________

PPh Badan kurang (lebih) bayar

Rp

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga ....% X ............... bulan X Rp ..........

Rp

-

Kenaikan: ....% X ............... bulan X Rp ..........

Rp

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

2.

PPh Pasal 21 Dasar Pengenaan Pajak

PPh Pasal 21 yang terutang

Rp

PPh Pasal 21 yang dibayar

Rp

_____________

PPh Pasal 21 yang kurang (lebih) bayar

Rp

============

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

3.

PPh Pasal 22 Dasar Pengenaan Pajak (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

PPh Pasal 22 yang terutang...........% x Rp. ...........

Rp

PPh Pasal 22 yang dibayar

Rp

_____________

PPh Pasal 22 yang kurang (lebih) bayar

Rp

============

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

4.

PPh Pasal 23 Dasar Pengenaan Pajak

(tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

PPh Pasal 23 yang terutang...........% x Rp. ...........

Rp

PPh Pasal 23 yang dibayar

Rp

_____________

PPh Pasal 23 yang kurang (lebih) bayar

Rp

============

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

5.

PPh Pasal 26 Dasar Pengenaan Pajak

(tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

PPh Pasal 26 yang terutang...........% x Rp. ...........

Rp

Telah disetor

Rp

_____________

PPh Pasal 26 kurang (lebih) bayar

Rp

============

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

6.

PPN dan PPn BM

PPN

-

Jumlah Penyerahan Kena Pajak :

DPP

a.

Ekspor

Rp

b.

Penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan, dan ditanggung Pemerintah dll.

Rp

c.

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut :

-

dengan tarif umum 10%

Rp

-

dengan tarif efektif ....%

Rp -----------------------

Jumlah Penyerahan Kena Pajak

Rp ============

-

Jumlah Pajak Keluaran

DPP

PPN

a.

Pajak Keluaran Seluruhnya :

Rp

Rp

-

dengan tarif umum 10%

Rp

Rp

-

dengan tarif efektif ....%

Rp

Rp

b.

Dikurangi retur penjualan

Rp

Rp

c.

Dikurangi Pajak Keluaran ex Keppres Nomor 56 Tahun 1988

Rp -----------------

Rp ----------------

Pajak Keluaran yang harus dipungut

Rp ===========

Rp ===========

-

Kredit Pajak Pertambahan Nilai :

DPP

PPN

a.

Pajak Masukan Impor

Rp

Rp

b.

Pajak Masukan Dalam Negeri

Rp

Rp

c.

Pajak Masukan Masa Pajak yang tidak sama

Rp

Rp

d.

Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu

Rp

Rp

e.

Lain-lain

Rp

Rp

f.

Dikurangi pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh BAPEKSTA

Rp -----------------

Rp ----------------

Jumlah Kredit PPN

Rp ===========

Rp ===========

-

pajak yang kurang (lebih) dibayar

a.

Penyerahan Kena Pajak

Rp

b.

Pajak Keluaran

Rp

c.

Kredit PPN

Rp -----------------

PPN yang kurang (lebih) dibayar

Rp ===========

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

PPnBM

-

Penyerahan Dalam Negeri Ekspor

DPP

a.

Dikenakan tarif 0% (Ekspor)

Rp

b.

Dikenakan tarif ....%

Rp

c.

Dikenakan tarif ....%

Rp

d.

Dikenakan tarif ....%

Rp

e.

Lain-lain (misalnya ditanggung pemerintah)

Rp -----------------------

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor

Rp ============

-

PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri

PPnBM

a.

Tarif .......%

Rp

b.

Tarif .......%

Rp

c.

Tarif .......%

Rp

d.

Dikurangi retur penjualan

Rp

e.

Dikurangi PPnBM ex Keppres Nomor 56 Tahun 1988

Rp -----------------------

Jumlah PPnBM yang harus disetor

Rp ============

-

PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri

DPP

PPN

a.

Tarif .......%

Rp

Rp

b.

Tarif .......%

Rp

Rp

c.

Tarif .......%

Rp -------------------

Rp ------------------

Jumlah PPnBM atas Impor

Rp ============

Rp ============

-

Jumlah PPnBM yang kurang (lebih) disetor :

a.

PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri

Rp

Rp

b.

PPnBM atas Impor

Rp

Rp

Jumlah PPnBM yang harus disetor

Rp -------------------

Rp ------------------

PPnBM yang disetor

Rp

PPnBM yang kurang disetor

Rp

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

7.

PBB

8.

BPTHB

IV.	KESIMPULAN DAN USUL PEMERIKSAAN
	1.	PENGHITUNGAN PAJAK SEBELUMNYA DAN SESUDAH PEMERIKSAAN
		PPh badan
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		Penghasilan Bruto Dari Usaha
		Penghasilan Dari Luar Usaha
		Penghasilan Bruto
		Pengurangan Penghasilan Bruto
		Penghasilan Neto
		Kompensasi Kerugian
		Penghasilan Kena Pajak
		PPh Terutang
		Kredit Pajak
		PPh Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPh Pasal 21
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPh Pasal 21 yang terutang
		Telah disetor
		PPH Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPh Pasal 22
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPh Pasal 22 yang terutang
		Telah disetor
		PPH Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPh Pasal 23
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPh Pasal 23 yang terutang
		Telah disetor
		PPH Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPh Pasal 26
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPh Pasal 26 yang terutang
		Telah disetor
		PPH Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPN Masa
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		Pajak Keluaran
		Pajak Masukan
		Kelebihan Bulan Lalu
		PPN yang Kurang (Lebih) Bayar
		PPN yang telah dibayar
		PPH Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPnBM Masa .......
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPnBM yang terutang
		PPnBM yang telah dibayar
		PPnBM yang Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPB Tahun ......
	2.	DATA/INFORMASI YANG DIPRODUKSI
	3.	USUL PEMERIKSA

	......................,.......................19.......
Supervisor/Kepala Seksi .....................,	Ketua Tim,
------------------------- NIP	------------------------- NIP Anggota Tim
	-------------------------- NIP
Kepala KPP?Karikpa/Kanwil/Dir.Rikpa,

Lampiran 11.2 SE Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK (LPP)

Wajib Pajak Orang Pribadi
Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Nomor	:	(i)
Tanggal	:	(ii)

I.

UMUM

A.

PENUGASAN PEMERIKSAAN

1.

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Nomor

:

Tanggal

:

2.

Tim Pemeriksa

:

a.

Ketua Kelompok (Supervisor)

:

(Nama/NIP)

b.

Ketua Tim

:

(Nama/NIP)

c.

Anggota Tim

:

1.

(Nama/NIP)

2.

(Nama/NIP)

3.

No. LP-2

:

4.

Tahun Pajak

:

5.

Penugasan Pemeriksaan

:

6.

Kelompok SPT yang diperiksa

:

7.

Alasan Pemeriksaan

:

8.

Tanggal mulai pemeriksaan

:

9.

Tanggal selesai pemeriksaan

:

10.

Jam pemeriksaan

:

11.

Pemberitahuan Perpanjangan

:

Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan		No. Surat	Tgl. Surat	Tgl. Jatuh Tempo	Keterangan
-	Pemberitahuan
-	Permohonan Pertama
-	Permohonan Kedua

B.

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.

Nama Wajib Pajak

:

2.

NPWP

:

3.

Tanggal Pengukuhan PKP 

:

4.

Alamat dan Nomor Telepon

a.

Kantor Pusat/Tempat Usaha

:

b.

Tempat Tinggal

:

5.

Susunan Keluarga

:

No.

Nama

Tanggal Lahir
(Umur)

Pekerjaan

Hubungan 
Keluarga

6.

Klasifikasi Lapangan Usaha

a.

SPT

:

b.

Pemeriksa

:

:

..........................

..........................

7.

Jenis Pajak yang menjadi

:

[     ]

PPh Orang Pribadi

kewajiban

[     ]

PPh Pasal 21

[     ]

PPh Pasal 23

[     ]

PPh Pasal 26

[     ]

PPn/PPn BM

[     ]

PBB

[     ]

BPHTB

8.

Permodalan

:

Modal Awal

Rp .....................

Laba (Rugi)

Rp .....................

Jumlah

Rp .....................

Pengambilan

Rp .....................

Modal Akhir

Rp .....................

C.

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.

Metode Pembukuan yang dipakai

:

[     ]

Kas

[     ]

Akrual

2.

Sistem Pembukuan

[     ]

Manual

[     ]

Electronic Data Processing

3.

Tahun Buku

:

Mulai ................. s.d. ....................

4.

Laporan Keuangan disusun/diaudit

:

[     ]

Disusun sendiri

[     ]

Kantor Akuntan Publik: ................................................

Nama Akuntan : ................................................

No. Reg. : ...............................

Pendapat Akuntan :................................................

5.

Pendapat Pemeriksa mengenai pembukuan Wajib Pajak.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

6.

Norma Penghitungan Penghasilan

:

a.

No. KLU

Neto

b.

.........% Norma

c.

D.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1.

Pelaksanaan Kewajiban

:

[     ]

Dilaksanakan Sendiri

Perpajakan

[     ]

Konsultasi Pajak

Nama Konsultan      :

No. Surat Izin Kerja  :

2.

Ketaatan Pemasukan SPT SPT Tahunan

-

PPh WP Orang Pribadi

:

[     ]

Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tepat Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tidak Disampaikan

-

PPh Pasal 21

:

[     ]

Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tepat Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tidak Disampaikan

SPT Masa

-

PPh Pasal 21

:

[     ]

Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tepat Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tidak Disampaikan

-

PPN/PPnBM

:

[     ]

Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tepat Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tidak Disampaikan

3.

Ketaatan pembayaran/setoran masa :

-

PPh Pasal 25

:

[     ]

Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tepat Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tidak Disampaikan

-

PPh Pasal 21

:

[     ]

Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tepat Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tidak Disampaikan

-

PPh Pasal 23

:

[     ]

Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tepat Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tidak Disampaikan

-

PPh Pasal 26

:

[     ]

Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tepat Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tidak Disampaikan

-

PPN/PPnBM

:

[     ]

Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tepat Tepat Waktu

Tgl

[     ]

Tidak Disampaikan

4.

Tunggakan Pajak :

No.

Nomor dan Tanggal
SKPKB/SKPKBT
dan STP

Jumlah 
Tunggakan
(Rp)

Tanggal Jatuh
Tempo

Tanggal Surat
Keberatan

1.

2.

3.

 ....

 ....

5.

Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu :

a.

No. LPP

:

b.

Tanggal LPP

:

E.

DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

F.

DAFTAR LAMPIRAN

II.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A.

GAMBARAN KEGIATAN USAHA

B.

GAMBARAN SISTEM AKUNTANSI

C.

DAFTAR BUKU DAN DOKUMEN YANG DIPINJAMKAN OLEH WAJIB PAJAK

No.

Nama Buku/Catatan/Dokumen yang dipinjamkan oleh WP

Keterangan

1.

2.

3.

4.

 ...

 ...

D.

MATERI YANG DIPERIKSA 

1.

Pemanfaatan Data

2.

Objek PPh Orang Pribadi

a.

Peredaran Usaha

b.

Harga Pokok Penjualan

c.

Penghasilan dari Luar Usaha

d.

Pengurangan Penghasilan Bruto

3.

Objek PPh Pasal 21

4.

Objek PPh Pasal 23

5.

Objek PPh Pasal 26

6.

DPP PPN dan PPnBM

7.

PBB

8.

BPHTB

E

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1.

Pemanfaatan data/alat keterangan. (KKP - Data) Pengujian bersumber dari :

-

KPL. PDIP 3.17

-

Catatan Wajib Pajak yang berhubungan dengan data tersebut.

Kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan adalah :

-

Data telah diperhitungkan dalam pembukuan Wajib Pajak, atau

-

Terdapat selisih antara data dengan catatan Wajib Pajak sehingga mengubah besarnya pajak terutang.

2.

PPh Orang Pribadi

2.1

Penghasilan Bruto dari Usaha

2.1.1

Peredaran Usaha (KKP B-1) Pengujian bersumber dari :

-

Buku besar penjualan dan faktur penjualan

-

Arus piutang atau arus barang

-

Equalisasi antara peredaran usaha menurut PPh dan penyerahan menurut PPN

-

dan dokumen lainnya (PEB, Bill of Lading, dan Letter of Credit)

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Penjualan ekspor

-

Penjualan lokal

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.1.2

Harga Pokok Penjualan (KKP B - 2)

2.1.2.1.

Pembelian bahan baku (KKP B - 2 - 1) Pengujian bersumber dari :

-

Buku pembelian dan faktur pembelian.

-

Arus utang dan barang

-

dan dokumen lainnya (PIUD)

2.1.2.2.

Persediaan (KKP B - 2 - 2) Pengujian bersumber dari :

-

Hasil pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)

-

Kartu persediaan

-

Arus barang

2.1.2.3.

Penyusutan (KKP B - 2 - 3) Pengujian bersumber dari :

-

Hasil pemeriksaan tahun sebelumnya

-

Daftar aktiva

-

Bukti pembelian aktiva

2.1.2.4.

Upah Langsung (KKP B - 2 - 4) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku besar biaya

-

Daftar gaji/upah

2.1.2.5.

Upah Langsung (KKP B - 2 - 5) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku besar biaya

-

Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Pembelian bahan baku dan pembantu

-

Persediaan

-

Penyusutan

-

Upah langsung

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

Kesimpulan akhir dari Pemeriksaan atas Penghasilan Bruto dari Usaha :

Penghasilan Bruto dari Usaha menurut Pemeriksa

Penghasilan Bruto dari Usaha menurut Pemeriksan

Rp

__________________

Penghasilan Bruto dari Usaha menurut SPT/WP

Rp

Koreksi

============

2.2.

Penghasilan dari Luar Usaha (KKP B - 3) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku Besar

-

Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Bunga

-

Deviden

-

Royalti

-

Sewa

-

Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.

Pengurangan Penghasilan Bruto (KKP B - 4)

2.3.1.

Biaya Penjualan (KKP B - 4 - 1) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku Besar

-

Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Biaya Promosi

-

Biaya Pengepakan

-

Biaya Perjalanan

-

Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.2.

Biaya Penjualan (KKP B - 4 - 2) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku Besar

-

Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Biaya Gaji

-

Alat tulis kantor

-

Biaya listrik

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.3.

Biaya Lain-lain (KKP B - 4 - 3) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Buku Besar

-

Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Biaya Bunga

-

Biaya administrasi bank

-

Kerugian dari penjualan/pengalihan harta

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

3.

PPh Pasal 21 (KKP E - 1) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa/Tahunan Ph Pasal 21

-

Daftar gaji/upah

-

Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PPh Pasal 21 menurut Pemeriksa .........................................

Rp.

Objek PPh Pasal 21 menurut SPT/Wajib Pajak ...............................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

4.

PPh Pasal 22 (KKP E - 2) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa/Tahunan PPh Pasal 21

-

Daftar gari/upah.

-

Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan).

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PPh Pasal 23 menurut Pemeriksa...............................

Rp.

Objek PPh Pasal 23 menurut SPT/Wajib Pajak......................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

5.

PPh Pasal 26 (KKP E - 4) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa

-

Perjanjian/kontrak

-

Utang lain-lain

-

Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

-

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty)

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PPh Pasal 26menurut Pemeriksa .........................................

Rp.

Objek PPh Pasal 26menurut SPT/Wajib Pajak ...............................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6

PPN/PPn BM (KKP E - 5)

61.

PPN/PPn BM Dalam Negeri (KKP E - 5 - 1) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa PPN/PPn BM

-

Kas/Bank

-

Buku penjualan dan pembelian

-

Faktur Pajak Keluaran dan Masukan

-

Buku piutang

-

Uang muka pada pos neraca.

-

Buku penghasilan lain-lain

-

Aqualisasi antara penyerahan dan peredaran usaha di PPh Badan

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

DPP PPN Keluaran

-

Penjualan Ekspor

-

Penyerahan bukan Keppres 56.

-

Retur penjualan

Jumlah

DPP PPN Masukan

-

Pembelian impor

-

Pembelian lokal

-

Retur pembelian

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

62.

PPN/PPn BM Luar Negeri (KKP E - 4 - 2) Pengujian bersumber dari :

-

SPT Masa PPN/PPn BM

-

Kas/Bank

-

Buku penjualan dan pembelian

-

Faktur Pajak Keluaran dan Masukan

-

Buku piutang dan utang

-

Uang muka pada pos neraca.

-

Buku biaya

-

Perjanjian/kontrak

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Royalti

-

Biaya jasa, komisi

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

7.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (KKP E - 6) Pengujian bersumber dari :

-

SPPT/STTS PBB

-

Kas/Bank

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PBB menurut Pemeriksa ......................................................

Rp.

Objek PBB menurut SPT/Wajib Pajak .............................................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (KKP E - 7) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Akta pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

-

Daftar aktiva

-

Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan adalah :

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

9.

Kredit Pajak (KKP E – 8) Pengujian bersumber dari :

-

Kas/Bank

-

Surat Setoran Pajak (SSP lembar kedua)

-

Bukti pemotongan/pemungutan pajak

-

Konfirmasi kepada Bank Persepsi atau Pos Indonesia

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

No.

Jenis Pajak

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

1.

PPh Badan :

a.

PPh Pasal 22

b.

PPh Pasal 23

c.

PPh Pasal 24

d.

PPh Pasal 25

e.

PPh Pasal 26

f.

PPh Pasal 29

2.

PPh Pasal 21

3.

PPh Pasal 22

4.

PPh Pasal 23

5.

PPh Pasal 26

6.

PPN dan PPnBM

a.

PM Impor

b.

PM Dalam Negeri

c.

PM dari masa pajak yg tidak sama

d.

Kompensasi keleb. PPN bulan lalu

e.

Lain-lain

f.

Dikurangi pembayaran pendahuluan/  pengembalian

7.

BAPEKSTA PBB

8.

BPHTB

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

10.

Kompensasi kerugian (KKP E - 9) Uraikan kerugian yang masih boleh dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak yang sedang diperiksa dengan memperhatikan surat ketetapaj pajak atas kerugian tersebut.

III.

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

A.

IKHTISAR KOREKSI

1.

Objek PPh Badan

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

2.

Objek PPh Pasal 21

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

3.

Objek PPh Pasal 23

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

4.

Objek PPh Pasal 26

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

5.

Objek PPN/PPnBM

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

6.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

No.

Objek

SPPT (Rp)

STTS (Rp)

Penanggung Pajak

Jenis

Lokasi

Jumlah

7.

Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

B.

PAJAK YANG TELAH DIBAYAR/DIPUNGUT/DIPOTONG MENURUT PEMERIKSA

No.

Jenis Pajak

Jumlah (Rp)

1.

PPh Orang Pribadi

2.

PPh Pasal 21

3.

PPh Pasal 23

4.

PPh Pasal 26

5.

PPN dan PPnBM

6.

PBB

7.

BPHTB

Jumlah

C.

PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

1.

PPh Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak menurut SPT/WP

Rp

Koreksi Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa

Rp

_____________

Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa

Rp

============

Pengenaan Pajak (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :

-

....% X Rp. .......................

= Rp

-

....% X Rp. .......................

= Rp

= Rp

==============

PPh Orang Pribadi kurang yang terutang

Rp

Kredit Pajak

Rp

_____________

PPh Badan kurang (lebih) bayar

Rp

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga ....% X ............... bulan X Rp ..........

Rp

-

Kenaikan: ....% X ............... bulan X Rp ..........

Rp

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

2.

PPh Pasal 21 Dasar Pengenaan Pajak

PPh Pasal 21 yang terutang

Rp

PPh Pasal 21 yang dibayar

Rp

_____________

PPh Pasal 21 yang kurang (lebih) bayar

Rp

============

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

3.

PPh Pasal 23 Dasar Pengenaan Pajak

(tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

PPh Pasal 23 yang terutang...........% x Rp. ...........

Rp

PPh Pasal 23 yang dibayar

Rp

_____________

PPh Pasal 23 yang kurang (lebih) bayar

Rp

============

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

4.

PPh Pasal 26 Dasar Pengenaan Pajak

(tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

PPh Pasal 26 yang terutang...........% x Rp. ...........

Rp

Telah disetor

Rp

_____________

PPh Pasal 26 kurang (lebih) bayar

Rp

============

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

5.

PPN dan PPn BM

PPN

-

Jumlah Penyerahan Kena Pajak :

DPP

a.

Ekspor

Rp

b.

Penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan, dan ditanggung Pemerintah dll.

Rp

c.

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut :

-

dengan tarif umum 10%

Rp

-

dengan tarif efektif ....%

Rp -----------------------

Jumlah Penyerahan Kena Pajak

Rp ============

-

Jumlah Pajak Keluaran

DPP

PPN

a.

Pajak Keluaran Seluruhnya :

Rp

Rp

-

dengan tarif umum 10%

Rp

Rp

-

dengan tarif efektif ....%

Rp

Rp

b.

Dikurangi retur penjualan

Rp

Rp

c.

Dikurangi Pajak Keluaran ex Keppres Nomor 56 Tahun 1988

Rp -----------------

Rp ----------------

Pajak Keluaran yang harus dipungut

Rp ===========

Rp ===========

-

Kredit Pajak Pertambahan Nilai :

DPP

PPN

a.

Pajak Masukan Impor

Rp

Rp

b.

Pajak Masukan Dalam Negeri

Rp

Rp

c.

Pajak Masukan Masa Pajak yang tidak sama

Rp

Rp

d.

Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu

Rp

Rp

e.

Lain-lain

Rp

Rp

f.

Dikurangi pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh BAPEKSTA

Rp -----------------

Rp ----------------

-

Jumlah Pajak Keluaran

DPP

PPN

a.

Pajak Keluaran Seluruhnya :

Rp

Rp

-

dengan tarif umum 10%

Rp

Rp

-

dengan tarif efektif ....%

Rp

Rp

b.

Dikurangi retur penjualan

Rp

Rp

c.

Dikurangi Pajak Keluaran ex Keppres Nomor 56 Tahun 1988

Rp -----------------

Rp ----------------

Pajak Keluaran yang harus dipungut

Rp ===========

Rp ===========

-

Kredit Pajak Pertambahan Nilai :

DPP

PPN

a.

Pajak Masukan Impor

Rp

Rp

b.

Pajak Masukan Dalam Negeri

Rp

Rp

c.

Pajak Masukan Masa Pajak yang tidak sama

Rp

Rp

d.

Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu

Rp

Rp

e.

Lain-lain

Rp

Rp

f.

Dikurangi pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh BAPEKSTA

Rp -----------------

Rp ----------------

===========

PPnBM

-

Penyerahan Dalam Negeri Ekspor

DPP

a.

Dikenakan tarif 0% (Ekspor)

Rp

b.

Dikenakan tarif ....%

Rp

c.

Dikenakan tarif ....%

Rp

d.

Dikenakan tarif ....%

Rp

e.

Lain-lain (misalnya ditanggung pemerintah)

Rp -----------------------

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor

Rp ============

-

PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri

PPnBM

a.

Tarif .......%

Rp

b.

Tarif .......%

Rp

c.

Tarif .......%

Rp

d.

Dikurangi retur penjualan

Rp

e.

Dikurangi PPnBM ex Keppres Nomor 56 Tahun 1988

Rp -----------------------

Jumlah PPnBM yang harus disetor

Rp ============

-

PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri

DPP

PPN

a.

Tarif .......%

Rp

Rp

b.

Tarif .......%

Rp

Rp

c.

Tarif .......%

Rp -------------------

Rp ------------------

Jumlah PPnBM atas Impor

Rp ============

Rp ============

-

Jumlah PPnBM yang kurang (lebih) disetor :

a.

PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri

Rp

Rp

b.

PPnBM atas Impor

Rp

Rp

Jumlah PPnBM yang harus disetor

Rp -------------------

Rp ------------------

PPnBM yang disetor

Rp

PPnBM yang kurang disetor

Rp

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

6.

PBB

7.

BPTHB

IV.	KESIMPULAN DAN USUL PEMERIKSAAN
	1.	PENGHITUNGAN PAJAK SEBELUMNYA DAN SESUDAH PEMERIKSAAN
		PPh Orang Pribadi
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		Penghasilan Bruto Dari Usaha
		Penghasilan Dari Luar Usaha
		Penghasilan Bruto
		Pengurangan Penghasilan Bruto
		Penghasilan Neto
		PTKP
		Penghasilan Neto Sbl. Kompensasi
		Kompensasi Kerugian
		Penghasilan Kena Pajak
		PPh Terutang
		Kredit Pajak
		PPh Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPh Pasal 21
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPh Pasal 21 yang terutang
		Telah disetor
		PPh Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPh Pasal 22
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPh Pasal 22 yang terutang
		Telah disetor
		PPH Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPh Pasal 23
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPh Pasal 23 yang terutang
		Telah disetor
		PPh Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPh Pasal 26
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPh Pasal 26 yang terutang
		Telah disetor
		PPh Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPN Masa
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		Pajak Keluaran
		Majak Masukan
		Kelebihan Bulan Lalu
		PPN yang kurang (lebih) bayar
		PPN yang telah dibayar
		PPN yang kurang (lebih) bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPnBM Masa .......
		URAIAN	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksaan (Rp)	Koreksi (Rp)
		PPnBM yang terutang
		PPnBM yang telah dibayar
		PPnBM yang Kurang (Lebih) Bayar
		Sanksi Administrasi
		Pajak yang masih harus dibayar
		PPB Tahun ......
		BPHTB Tahun .......
	2.	DATA/INFORMASI YANG DIPRODUKSI
	3.	USUL PEMERIKSA

	......................,.......................19.......
Supervisor/Kepala Seksi .....................,	Ketua Tim,
------------------------- NIP	------------------------- NIP Anggota Tim
	-------------------------- NIP

Lampiran 11.3 SE Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK (LPP)

Wajib Pajak Orang Pribadi
Tidak Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Nomor	:	(i)
Tanggal	:	(ii)

I.

UMUM

A.

PENUGASAN PEMERIKSAAN

1.

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Nomor

:

Tanggal

:

2.

Tim Pemeriksa

:

a.

Ketua Kelompok (Supervisor)

:

(Nama/NIP)

b.

Ketua Tim

:

(Nama/NIP)

c.

Anggota Tim

:

1.

(Nama/NIP)

2.

(Nama/NIP)

3.

No. LP-2

:

4.

Tahun Pajak

:

5.

Penugasan Pemeriksaan

:

6.

Kelompok SPT yang diperiksa

:

7.

Alasan Pemeriksaan

:

8.

Tanggal mulai pemeriksaan

:

9.

Tanggal selesai pemeriksaan

:

10.

Jam pemeriksaan

:

11.

Pemberitahuan Perpanjangan

:

Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan		No. Surat	Tgl. Surat	Tgl. Jatuh Tempo	Keterangan
-	Pemberitahuan
-	Permohonan Pertama
-	Permohonan Kedua

B.

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.

Nama Wajib Pajak

:

2.

NPWP

:

3.

Tanggal Pengukuhan PKP 

:

4.

Alamat dan Nomor Telepon

a.

Kantor Pusat/Tempat Usaha

:

b.

Tempat Tinggal

:

5.

Susunan Keluarga

:

No.

Nama

Tanggal Lahir
(Umur)

Pekerjaan

Hubungan 
Keluarga

6.

Klasifikasi Lapangan Usaha

a.

SPT

:

b.

Pemeriksa

:

:

..........................

..........................

7.

Jenis Pajak yang menjadi

:

[     ]

PPh Orang Pribadi

kewajiban

[     ]

PPh Pasal 26

[     ]

PBB

[     ]

BPHTB

8.

Permodalan

:

Modal Awal

Rp .....................

Laba (Rugi)

Rp .....................

Jumlah

Rp .....................

Pengambilan

Rp .....................

Modal Akhir

Rp .....................

C.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

:

[     ]

Dilaksanakan sendiri

[     ]

Konsultan Pajak

Nama Konsultan     :

No. Surat Izin Kerja :

2.

Ketaatan Pemasukan SPT

:

-

SPT Tahunan :

-

PPh WP Orang Pribadi

[     ]

Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Disampaikan

3.

Ketaatan pembayaran/setoran masa

:

-

PPh Pasal 25

[     ]

Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Disampaikan

-

PPh Pasal 26

[     ]

Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Tepat Waktu

Tgl ........

[     ]

Tidak Disampaikan

4.

Tunggakan Pajak

:

No.

Nomor dan Tanggal SKPKB/SKPKBT dan STP

Jumlah Tunggakan (Rp)

Tanggal Jauh Tempo

Tanggal Surat Keberatan

1.

2.

3.

......

......

5.

Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu

:

a.

No. LPP

:

b.

Tanggal LPP

:

D.

DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

E.

DAFTAR LAMPIRAN

II.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A.

GAMBARAN SUMBER PENGHASILAN WP

B.

MATERI YANG DIPERIKSA

1.

Pengendalian Intern

2.

Sistem Akuntansi

Pos-pos yang diperiksa Crm. SPT

Data/Buku yang dipinjam

Metode Pemeriksaan

Keterangan

C.

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1.

Pemanfaatan data/alat keterangan. (KKP - Data) Pengujian bersumber dari :

-

KPL. PDIP 3.17

-

Catatan Wajib Pajak yang berhubungan dengan data tersebut.

Kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan adalah :

-

Data telah diperhitungkan dalam pembukuan Wajib Pajak, atau

-

Terdapat selisih antara data dengan catatan Wajib Pajak sehingga mengubah besarnya pajak terutang.

2.

PPh Orang Pribadi

2.1

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan (KKP B - 1)

Pengujian bersumber dari :

-

Rekening koran bank

-

Bukti penerimaan gaji

-

Bukti Iqin lainnya

Kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan adalah :

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

-

Penjualan ekspor

-

Penjualan lokal

-

Dan lain-lain

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.2.

Penghasilan Lainnya (KKP B - 2) Pengujian bersumber dari :

-

Rekening koran bank

-

Bukti penerimaan deviden, bunga, sewa dan lain-lain

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

3.

PPh Pasal 26 (KKP E - 1)

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PPh Pasal 26 menurut Pemeriksa .........................................

Rp.

Objek PPh Pasal 26 menurut SPT/Wajib Pajak ...............................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

4.

Pajak Bumi dan Bangunan (KKP E - 6) Pengujian bersumber dari :

-

SPPT dan STTS PBB

-

Rekening koran bank

-

Bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PBB menurut Pemeriksa ......................................................

Rp.

Objek PBB menurut SPT/Wajib Pajak .............................................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

5.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (KKP E - 7) Pengujian bersumber dari :

-

Rekening koran bank

-

Akta pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan

-

Daftar aktiva

-

Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

Objek PBB menurut Pemeriksa ......................................................

Rp.

Objek PBB menurut SPT/Wajib Pajak .............................................

Rp.

Koreksi .........................................................................................

Rp.

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

5.

Kredit Pajak (KKP E - 7) Pengujian bersumber dari :

-

Surat Setoran Pajak (SSP lembar kedua)

-

Bukti pemotongan/pemungutan pajak

-

Konfirmasi kepada Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan :

No.

Jenis Pajak

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

1.

PPh Badan :

a.

PPh Pasal 21

b.

PPh Pasal 23

c.

PPh Pasal 24

d.

PPh Pasal 25

e.

PPh Pasal 26

f.

PPh Pasal 29

2.

PPh Pasal 26

3.

PBB

4.

BPHTB

8.

BPHTB

Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan\/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

III.

IKHTISAR HASIL PEMERISAAN

A.

IKHTISAR KOREKSI

1.

Objek PPh Orang Pribadi

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

2.

Objek PPh Pasal 26

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

SPT/WP (Rp)

Pemeriksa (Rp)

Jumlah

3.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

SPPT (Rp)

STTS (Rp)

Jumlah

4.

Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No.

Uraian

Menurut

Koreksi (Rp)

Wajib Pajak (Rp)

Pemeriksa (Rp)

B.

PAJAK YANG TELAH DIBAYAR/DIPUNGUT/DIPOTONG MENURUT PEMERIKSA

No.

Jenis Pajak

Jumlah (Rp)

1.

PPh Orang Pribadi

2.

PPh Pasal 26

3.

PBB

4.

BPHTB

C.

PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

1.

PPh Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak menurut SPT/WP

Rp

Koreksi Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa

Rp

_____________

Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa

Rp

============

Pengenaan Pajak (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :

-

10% X Rp .................................

= Rp

-

15% X Rp .................................

= Rp

-

30% X Rp .................................

= Rp

= Rp

==============

Jumlah PPh yang terutang

Rp

Kredit Pajak

Rp

_____________

PPh lebih/ kurang bayar

Rp

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga ....% X ............... bulan X Rp ..........

Rp

-

Kenaikan: ....% X ............... bulan X Rp ..........

Rp

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

2.

PPh Pasal 26 Dasar Pengenaan Pajak

(tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

PPh Pasal 26 yang terutang

Rp

PPh Pasal 26 yang disetor

Rp

_____________

PPh Pasal 26 lebih/ kurang bayar

Rp

============

Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku) :

-

Bunga

Rp

-

Kenaikan:

Rp

________________

-

Pajak yang masih harus dibayar

Rp

===========

3.

PBB

4.

BPTHB

IV.

KESIMPULAN DAN USUL PEMERIKSAAN

1.

PENGHITUNGAN PAJAK SEBELUMNYA DAN SESUDAH PEMERIKSAAN

PPh Orang Pribadi

URAIAN

Menurut SPT (Rp)

Menurut Pemeriksaan (Rp)

Koreksi (Rp)

Penghasilan Shubungan Pekerjaan

Penghasilan Lainnya

Penghasilan Neto

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak

PPh Terutang

Kredit Pajak

PPh Kurang (Lebih) Bayar

Sanksi Administrasi

Pajak yang masih harus dibayar

PPh Pasal 26

URAIAN

Menurut SPT (Rp)

Menurut Pemeriksaan (Rp)

Koreksi (Rp)

PPh Pasal 26 yang terutang

PPh Pasal 26 yang disetor

PPh Pasal 26 Kurang (Lebih) Bayar

Sanksi Administrasi

Pajak yang masih harus dibayar

PBB Tahun .......

BPHTB Tahun .......

2.

DATA/INFORMASI YANG DIPRODUKSI

3.

USUL PEMERIKSA

	......................,.......................19.......
Supervisor/Kepala Seksi .....................,	Ketua Tim,
------------------------- NIP	------------------------- NIP
	Anggota Tim -------------------------- NIP
Kepala KPP/Karikpa/Kakanwil/Dir. Rikpa, --------------------------------- NIP	Anggota Tim -------------------------- NIP

Lampiran 12 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

RENCANA PEMERIKSAAN LENGKAP
TAHUN 1999

1	KANTOR PUSAT	8	12	9	29	6	174
	KANWIL I	1	2	6	9	9	81
2	BANDA ACEH	2	4	8	14	9	126
3	MEDAN SATU	2	9	21	32	9	288
4	MEDAN DUA	2	10	18	30	9	270
5	PEMATANG SIANTAR	1	4	10	15	9	135
	KANWIL II	1	3	3	7	9	63
6	PADANG	1	5	8	14	9	126
7	PEKANBARU	2	5	14	21	9	189
8	BATAM	1	5	10	17	9	153
	KANWIL III	1	0	6	7	9	63
9	PALEMBANG	2	11	17	30	9	270
10	JAMBI	2	2	8	12	9	108
11	BENGKULU	2	5	8	15	9	135
12	BANDAR LAMPUNG	1	5	19	25	9	225
	KANWIL IV	2	3	7	12	8	96
13	JAKARTA SATU	6	22	34	62	8	496
14	JAKARTA DUA	6	21	27	54	8	432
15	JAKARTA TIGA	4	20	32	56	8	448
16	JAKARTA EMPAT	5	18	33	56	8	448
	KANWIL V	3	9	18	30	8	240
17	JAKARTA LIMA	6	21	28	55	8	440
18	JAKARTA ENAM	7	18	32	57	8	456
19	JAKARTA TUJUH	5	15	33	53	8	424
20	JAKARTA DELAPAN	5	17	39	61	8	488
	KANWIL VI	3	10	25	38	6	228
21	JAKARTA KHUSUS SATU	5	22	66	93	6	558
22	JAKARTA KHUSUS DUA	5	28	72	105	6	630
	KANWIL VII	2	8	11	21	9	189
23	BANDUNG SATU	4	10	28	42	9	378
24	BANDUNG DUA	3	13	21	37	9	333
25	TANGERANG	4	10	24	38	9	342
26	BOGOR	3	11	20	34	9	306
27	CIREBON	3	2	8	13	9	117
28	KARAWANG	3	8	20	31	9	279
	KANWIL VII	2	5	9	16	9	144
29	SEMARANG SATU	4	14	24	42	9	378
30	SEMARANG DUA	3	12	18	33	9	297
31	KUDUS	3	4	6	13	9	117
32	PEKALONGAN	2	5	9	16	9	144
33	SURAKARTA	3	10	16	29	9	261
34	YOGYAKARTA	2	6	17	25	9	225
35	PURWOKERTO	2	4	6	12	9	108
	KANWIL VIX	4	5	8	17	9	153
36	SURABAYA SATU	5	11	26	42	9	378
37	SURABAYA DUA	5	12	18	35	9	315
38	SURABAYA TIGA	4	12	23	39	9	351
39	MALANG	2	12	15	29	9	261
40	MOJOKERTO	4	13	22	39	9	351
41	MADIUN	3	2	8	13	9	117
42	KEDIRI	0	3	8	11	9	99
43	JEMBER	1	6	18	25	9	225
	KANWIL X	1	3	4	8	9	72
44	PONTIANAK	1	7	13	21	9	189
45	PALANGKARAYA	2	3	8	13	9	117
	KANWIL XI	1	2	5	8	9	72
46	BALIKPAPAN	2	5	10	17	9	153
47	SAMARINDA	5	5	9	19	9	171
48	BANJARMASIN	3	6	12	21	9	189
	KANWIL XII	1	0	6	7	9	63
49	UJUNGPANDANG	3	11	16	30	9	270
	KANWIL XIII	1	2	5	8	9	72
50	MANADO	2	5	10	17	9	153
51	PALU	2	6	7	15	9	135
	KANWIL XIV	0	2	4	6	9	54
52	DENPASAR	1	9	15	25	9	225
53	MATARAM	2	4	8	14	9	126
54	KUPANG	2	4	8	14	9	126
	KANWIL XVI	1	1	3	5	9	45
55	AMBON	2	9	6	17	9	153
56	JAYAPURA	2	5	10	17	9	153
	JUMLAH TOTAL	197	593	1.183	1.943		16.196

1	TPW ACEH	1	5	4	20
2	TPW SUMUT	2	10	4	40
3	TPW SUMBAR	1	5	4	20
4	TPW RIAU	1	5	4	20
5	TPW JAMBI	1	5	4	20
6	TPW BENGKULU	2	10	4	40
7	TPW SUMATERA SELATAN	2	10	4	40
8	TPW LAMPUNG	1	5	4	20
9	TPW JAKARTA PARIPURNA I	6	36	4	144
10	TPW JAKARTA PARIPURNA II	5	25	4	100
11	TPW JAKARTA KHUSUS	7	30	4	120
12	TPW JABAR	4	15	4	60
13	TPW JATENG	3	15	4	60
14	TPW YOGYAKARTA	1	4	4	16
15	TPW JATIM	3	22	4	88
16	TPW KALBAR	2	5	4	20
17	TPW KALTIM	1	6	4	24
18	TPW KALSEL & KALTENG	2	6	4	24
19	TPW SULSEL	2	10	4	40
20	TPW SULUT	1	5	4	20
21	TPW BALI & NTB	1	4	4	16
22	TPW MALUKU	2	8	4	32
23	TPW IRJA	1	4	4	16
24	TPW NTT	1	4	4	16
25	TPW SULTENG	1	4	4	16
	Jumlah Total	54	258		1.032

Lampiran 14 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/1999
Tanggal	:	26 April 1999

RENCANA PEMERIKSAAN SEDERHANA
TAHUN 1999

	KANWIL I
1	KPP BANDA ACEH	22	799	20	819
2	KPP LHOK SEUMAWE	21	576	210	786
3	KPP MEULABOH	13	387	130	517
4	KPP MEDAN BARAT	21	581	205	786
5	KPP MEDAN UTARA	33	980	209	1.189
6	KPP MEDAN TIMUR	36	1.170	120	1.290
7	KPP TEBING TINGGI	28	931	90	1.021
8	KPP KISARAN	17	514	137	651
9	KPP RANTAU PRAPAT	15	516	68	584
10	KPP PEMATANG SIANTAR	16	504	114	618
11	KPP PADANG SIDEMPUAN	19	590	128	718
12	KPP BINJAI	39	1.270	120	1.390
	KANWIL II
13	KPP PADANG	23	497	40	853
14	KPP BUKITTINGGI	18	446	30	685
15	KPP PEKANBARU	10	1.071	20	416
16	KPP DUMAI	28	600	61	1.021
17	KPP RENGAT	17	238	30	651
18	KPP TANJUNG PINANG	14	703	110	550
19	KPP BATAM	26	405	135	954
	KANWIL III
20	KPP PALEMBANG UTARA	36	500	700	1.290
21	KPP PALEMBANG SELATAN	19	617	101	718
22	KPP JAMBI	19	592	126	718
23	KPP BANDAR LAMPUNG	24	785	100	886
24	KPP BENGKULU	16	492	126	618
25	KPP LUBUK LINGGAU	8	234	115	349
26	KPP BATU RAJA	14	481	69	550
27	KPP PANGKAL PINANG	16	487	131	618
28	KPP TANJUNG PANDAN	12	435	48	483
29	KPP METRO	14	428	222	651
30	KPP MUARA BUNGO	13	317	200	517
	KANWIL IV
31	KPP JAKARTA MATRAMAN	34	915	37	952
32	KPP JAKARTA JATINEGARA	40	913	207	1.120
33	KPP JAKARTA PULOGADUNG	30	744	96	840
34	KPP JAKARTA CAKUNG	16	319	129	448
35	KPP JAKARTA SETIABUDI	44	1.129	103	1.232
36	KPP JAKARTA TEBET	30	694	146	840
37	KPP JAKARTA MAMPANG PRAPATAN	57	1.513	83	1.596
38	KPP JAKARTA KRAMAT JATI	33	904	20	924
39	KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU	53	1.424	60	1.484
40	KPP JAKARTA KEBAYORAN LAMA	40	1.099	21	1.120
41	KPP JAKARTA CILANDAK	25	655	45	700
42	KPP JAKARTA PASAR MINGGU	32	864	32	896
43	KPP JAKARTA PENJARINGAN	37	904	132	1.036
44	KPP JAKARTA TANJUNG PRIOK	30	759	81	840
45	KPP JAKARTA KELAPA GADING	37	937	99	1.036
	KANWIL V
46	KPP JAKARTA GAMBIR I	71	1.892	96	1.988
47	KPP JAKARTA GAMBIR II	54	1.452	60	1.512
48	KPP JAKARTA SAWH BESAR	34	894	58	952
49	KPP JAKARTA KEMAYORAN	41	1.126	22	1.148
50	KPP JAKARTA CEMPAKA PUTIH	24	672	-	672
51	KPP JAKARTA MENTENG	36	853	155	1.008
52	KPP JAKARTA TANAH ABANG	34	890	62	952
53	KPP JAKARTA SENEN	51	1.280	148	1.428
54	KPP JAKARTA PALMERAH	42	1.126	50	1.176
55	KPP JAKARTA TAMANSARI	52	1.250	206	1.456
56	KPP JAKARTA TAMBORA	33	574	350	924
57	KPP JAKARTA CENGKARENG	35	893	117	980
58	KPP JAKARTA KEBON JERUK	47	1.316	-	1.316
	KANWIL VI
59	KPP PMA I	37	814	-	814
60	KPP PMA II	-	-		-
61	KPP PMA III	41	902		902
62	KPP PN & D	39	858	-	858
63	KPP BADORA	58	1.276	-	1.276
64	KPP PERS. MASUK BURSA	36	787	5	792
	KANWIL VII
65	KPP SERANG	26	904	50	954
66	KPP TANGERANG	37	1.213	110	1.323
67	KPP SERPONG	42	4.380	111	1.491
68	KPP CIBINONG	25	857	63	920
69	KPP BOGOR	30	973	115	1.088
70	KPP SUKABUMI	15	504	80	584
71	KPP CIANJUR	17	546	105	651
72	KPP KARAWANG	29	922	132	1.054
73	KPP BEKASI	45	1.442	150	1.592
74	KPP PURWAKARTA	13	458	59	517
75	KPP CIREBON	19	618	100	718
76	KPP TASIKMALAYA	20	740	12	752
77	KPP CIMAHI	43	1.500	25	1.525
78	KPP BANDUNG TEGALLEGA	40	1.340	84	1.424
79	KPP BANDUNG KAREES	9	322	60	382
80	KPP BANDUNG CIBEUNYING	47	1.514	145	1.659
81	KPP BANDUNG BOJONAGARA	36	1.224	66	1.290
	KANWIL VIII
82	KPP MAGELANG	25	888	32	920
83	KPP KEBUMEN	29	1.044	10	1.054
84	KPP PATI	11	385	65	450
85	KPP SALATIGA	20	667	85	752
86	KPP KUDUS	6	221	61	282
87	KPP SEMARANG BARAT	39	1.358	32	1.390
88	KPP KLATEN	12	108	375	483
89	KPP SEMARANG SELATAN	47	1.579	80	1.659
90	KPP TEGAL	20	667	85	752
91	KPP YOGYAKARTA	22	647	172	819
92	KPP CILACAP	17	302	349	651
93	KPP PURWOKERTO	23	733	120	853
94	KPP SURAKARTA	27	677	310	987
95	KPP SEMARANG TIMUR	24	680	206	886
96	KPP PEKALONGAN	12	422	61	483
	KANWIL IX
97	KPP BOJONEGORO	16	517	101	618
98	KPP MOJOKERTO	23	802	51	853
99	KPP SIDOARJO	32	1.095	60	1.155
100	KPP SURABAYA SUKOMANUNGGAL	21	664	122	786
101	KPP SURABAYA KREMBANGAN	27	759	228	987
102	KPP SURABAYA GUBENG	29	914	140	1.054
103	KPP SURABAYA TEGALSARI	27	867	120	987
104	KPP PAMEKASAN	12	268	215	483
105	KPP SURABAYA WONOCOLO	37	1.122	201	1.323
106	KPP SURABAYA GENTENG	22	676	143	819
107	KPP GRESIK	35	906	350	1.256
108	KPP MADIUN	25	870	50	920
109	KPP KEDIRI	31	1.112	10	1.122
110	KPP MALANG	40	1.281	143	1.424
111	KPP PASURUAN	27	972	15	987
112	KPP PROBOLINGGO	23	803	50	853
113	KPP JEMBER	21	671	115	786
114	KPP BANYUWANGI	21	640	146	786
	KANWIL X
115	KPP PONTIANAK	25	770	150	920
116	KPP SINGKAWANG	13	425	92	517
117	KPP PALANGKARAYA	11	422	28	450
118	KPP SAMPIT	12	228	255	483
	KANWIL XI
119	KPP BALIKPAPAN	29	1.017	37	1.054
120	KPP SAMARINDA	24	754	132	886
121	KPP BANJARMASIN	23	538	315	853
122	KPP TARAKAN	21	741	45	786
	KANWIL XII
123	KPP UJUNG PANDANG	28	951	70	1.021
124	KPP PARE-PARE	9	347	35	382
125	KPP PALOPO	13	472	45	517
126	KPP KENDARI	20	708	44	752
	KANWIL XIII
127	KPP MANADO	29	896	158	1.054
128	KPP GORONTALO	13	477	40	517
129	KPP PALU	31	1.057	65	1.122
130	KPP LUWUK	12	458	25	483
	KANWIL XIV
131	KPP DENPASAR	26	953	1	954
132	KPP SINGARAJA	10	416	-	416
133	KPP MATARAM	19	688	30	718
134	KPP BIMA	7	315	-	315
135	KPP KUPANG	14	485	55	550
136	KPP MAUMERE	19	668	50	718
137	KPP DILI	16	564	54	618
	KANWIL XV
138	KPP AMBON	17	562	90	652
139	KPP TERNATE	10	336	80	416
140	KPP SORONG	19	668	50	718
141	KPP JAYAPURA	19	658	60	718