|
|
|
Lampiran I |
|
|
|
|
Nomor |
: SE-06/PJ.7/1999 |
|
|
|
Tanggal |
: 11 Agustus 1999 |
PEDOMAN
PENERAPAN TEKNIK SAMPLING DALAM PEMERIKSAAN
I.
PENDAHULUAN
Teknik samplingmerupakan
alat atau sarana untuk membantu Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan
agar lebih efektif dan efisien. Untuk menerapkan teknik tersebut diperlukan
pengetahuan statistik walaupun tidak mendalam dan tetap mengikuti
tahapan-tahapan yang diterlukan dalam setiap pemeriksaan yaitu persiapan,
pelaksanaan, dan penyusunan laporan pemeriksaan pajak.
II.
ALUR PENGGUNAAN TEKNIK SAMPLING
Untuk
menentukan apakah terhadap pos-pos dalam SPT/Laporan Keuangan akan ditetapkan
teknik sampling atau tidak harus melalui tiga tahapan. Ketiga tahapan
tersebut adalah (1) analisis SPT dan data pendukung lainnya, (2) penilaian
sistem pengendalian intern, dan (3) penilaian inherent risk (risiko
alamiah).
Analisi
SPT dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) analisis terhadap pos rugi laba,
dan (2) analisis terhadap pos neraca. Dari hasil analisis, Pemeriksa Pajak
dapat menentukan apakah terdapat pos-pos yang dikategorikan sebagai keganjilan
(anomali) yang tajam (abnormal) dan pos-pos atau perkiraan dapat dipergunakan
Tabel I. Pos-pos yang dikategorikan normal selanjutnya harus melalui suatu
evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPT). Sedangkan pos-pos yang abnormal
harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam.
Pada
tahapan kedua, Pemeriksa Pajak melakukan evaluasi terhadap SPT untuk meyakinkan
tingkat keandalan sistem tersebut. Evaluasi terhadap SPI dipergunakan untuk
menetapkan luas dan dalamnya pemeriksaan yang akan dilakukan. Hasil pengujian
akan menuntun Pemeriksa Pajak kepada pemilihan dan pemilahan pos-pos yang akan
diterapkan teknik sampling.
Pada
tahapan ketiga, pos-pos yang SPI-nya andal ditentukan apakah inherent risk-nya
dapat ditolerir atau tidak. Toleransi terhadap inherent riskakan
menetukan indeks sampel dan selanjutnya akan mempengaruhi jumlah sampel yang
akan diperiksa. Apabila pos-pos tersebut dapat ditolerir, maka terhadap pos-pos
tersebut dapat diterapkan teknik random sampling. Sedangkan terhadap
pos-pos yang tidak dapat ditolerir, dilakukan pemeriksaan mendalam (Lihat bagan
arus).
BAGAN
ARUS TAHAPAN PENERAPAN TEKNIK SAMPLING
Tahap I :
Analisis SPT dan Data Pendukung
SPT dan
data pendukung lainnya adalah data awal dalam pemeriksaan. Analisis terhadap
data awal memberikan informasi mengenai sifat dari masing-masing komponen SPT
dan atau perkiraan dalam pembukuan Wajib Pajak Analisis ratio yang dipergunakan
dalam tahap ini adalah analisis vertikal dan horisontal. Pada saat melakukan
analisis terdapat kemungkinan dijumpai keganjilan-keganjilan misalnya pos-pos
yang memiliki fluktuasi yang sangat tajam, perubahan rasio yang mencolok, tidak
adanya korelasi antara peningkatan satu pos dan pos lain yang memiliki kaitan
erat dan sebagainya. Contoh-contoh keganjilan yang mungkin dijumpai adalah
sebagai berikut :
a. Pos-pos Rugi Laba :
|
(1) |
Prosentase
laba kotor terhadap penjualan yang berfluktuasi secara tajam dari tahun ke
tahun; |
|
(2) |
Prosentase
laba kotor terhadap penjualan yang persis sama dari tahun ke tahun; |
|
(3) |
Tidak
munculnya satu atau beberapa unsur penjualan/penghasilan dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya; |
|
(4) |
Kenaikan
biaya pemeliharaan aktiva tetap yang menonjol tetapi kenaikan biaya tersebut
tidak diikuti dengan kenaikan penjualan yang memadai; |
|
(5) |
Kenaikan
biaya yang mencolok pada suatu tahun dibandingkan dengan biaya yang sama pada
tahun-tahun sebelumnya. |
|
(6) |
Kenaikan
atau penurunan yang tajam pada komponen biaya tenaga kerja yang tidak diikuti
dengan kenaikan atau penurunan produksi; |
|
(7) |
Kenaikan
biaya bunga yang tajam yang tidak diikuti dengan kenaikan komponen hutang; |
|
(8) |
Kenaikan
biaya bunga yang tidak sepadan dengan kenaikan jumlah hutang valuta asing
baik jangka pendek maupun jangka panjang; |
|
(9) |
Terdapat
pinjaman Pemegang Saham, sedangkan modal yang ditempatkan belum disetor
penuh; |
|
(10) |
Kenaikan
biaya promosi yang tajam yang tidak diikuti dengan kenaikan penghasilan. |
b. Pos-pos Neraca :
|
(1) |
Saldo
kas yang tinggi pada tahun yang diperiksa dibanding tahun-tahun sebelumnya; |
|
(2) |
Saldo
piutang dagang yang meningkat tinggi atau menurun tajam dibandingkan dengan
tahun sebelumnya; |
|
(3) |
Saldo
persediaan yang berfluktuasi mencolok dibandingkan dengan saldo persediaan
tahun sebelumnya tetapi tidak diikuti dengan fluktuasi penjualan; |
|
(4) |
Saldo
hutang dagang yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan kenaikan persediaan
atau kenaikan penjualan; |
|
(5) |
Biaya
yang masih harus dibayar meningkat dari tahun ke tahun; |
|
(6) |
Jumlah
laba ditahan tetap, timbul utang kepada Pemegang Saham di satu pihak dan
timbul piutang kepada karyawan di pihak lain. |
Dari
hasil analisis pos-pos tersebut, Pemeriksa Pajak diharapkan dapat
mengidentifikasi keganjilan-keganjilan yang terjadi dan mentabulasikannya,
Tabel I dapat dipergunakan sebagai panduan Pemeriksa Pajak dalam menentukan
derajat keganjilan suatu pos yang akan membimbing ke arah pengambilan keputusan
penerapan teknik sampling. Pada Tabel 1 tampak bahwa derajat keganjilan
dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pos yang memiliki derajat keganjilan
tinggi (abnormal) dan pos yang tingkat keganjilannya dalam batas normal.
Pos-pos yang termasuk ke dalam derajat keganjilan yang tinggi memiliki
simpangan yang relatif besar dibandingkan dengan fluktuasi yang biasanya
terjadi pada pos-pos tersebut dalam kondisi usaha yang normal.
Masing-masing
pos, berdasarkan karakteristiknya, sudah ditetapkan batas atas normalitasnya.
Sebagai contoh : batas atas normalitas untuk penjualan adalah 30%. Dengan
demikian apabila pos penjualan WP pada suatu tahun pajak menunjukkan perubahan
di atas 30%, maka pos tersebut memiliki derajat keganjilan yang tinggi dan oleh
sebab itu harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam.
Berdasarkan
derajat keganjilan tiap pos, Pemeriksa Pajak sudah harus dapat menentukan
kelompok pos yang pemeriksaannya akan dilakukan dengan menerapkan teknik sampling
yaitu pos-pos yang termasuk ke dalam kategori berderajat keganjilan normal.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa tiap nilai derajat keganjilan dari setiap pos
(dinyatakan dalam %) memiliki skor yang berkisar antara 0,6 sampai dengan 1,5
yang dibedakan lebih lanjut menjadi kelompok normal (sedang dan rendah) dan
abnormal. Nilai dan skor tersebut merupakan hasil penelitian dengan mempertimbangkan
berbagai indikator ekonomi dan kecenderungan usaha. Kelompok pos yang tercantum
di dalam Tabel 1 hanya merupakan contoh, apabila di dalam proses pemeriksaan
ditemukan pos atau perkiraan yang belum terdaftar di dalam tabel, maka
Pemeriksa Pajak dengan mempergunakan pertimbangan profesionalnya dapat
menetapkan sendiri nilai maupun skor dengan mengacu pada nilai dan skor yang
sudah tercantum dalam tabel 1 sesuai dengan karakteristik/klasifikasi
perkiraannya.
Tabel
1
Konversi
Nilai dan Skor Derajat Keganjilan
(Hasil
Analisis)
|
Kelompok
Pos |
Abnormal |
Normal |
||||
|
Sedang |
Rendah |
|||||
|
Nilai
(%) |
Skor |
Nilai
(%) |
Skor |
Nilai
(%) |
Skor |
|
|
Pos Laba Rugi |
|
|
|
|
|
|
|
Penjualan |
> 30 |
1,5 |
10-30 |
0,9 |
< 10 |
0,7 |
|
Bahan baku |
> 30 |
1,5 |
10-30 |
0,9 |
< 10 |
0,7 |
|
Gaji |
> 50 |
1,5 |
20-50 |
1,1 |
< 20 |
0,9 |
|
Sewa, bunga, dll |
> 30 |
1,5 |
5-10 |
0,8 |
< 5 |
0,6 |
|
Leasing |
> 20 |
1,5 |
5-20 |
0,7 |
< 5 |
0,6 |
|
Penyusutan |
> 60 |
1,5 |
20-60 |
1,2 |
< 20 |
0,9 |
|
Biaya pemelihaaan |
> 20 |
1,5 |
5-20 |
0,7 |
< 5 |
0,6 |
|
Selisih kurs |
> 20 |
1,5 |
5-20 |
0,7 |
< 5 |
0,6 |
|
Biaya promosi |
> 20 |
1,5 |
5-20 |
0,7 |
< 5 |
0,6 |
|
Lain-lain |
> 10 |
1,5 |
5-10 |
0,7 |
< 5 |
0,6 |
|
Pos-pos Neraca : |
|
|
|
|
|
|
|
Kas/Bank |
> 30 |
1,5 |
5-30 |
0,8 |
< 5 |
0,6 |
|
Piutang |
> 30 |
1,5 |
5-30 |
0,8 |
< 5 |
0,6 |
|
Persediaan |
> 30 |
1,5 |
5-30 |
0,8 |
< 5 |
0,6 |
|
Hutang Dagang |
> 30 |
1,5 |
5-30 |
0,8 |
< 5 |
0,6 |
|
Hutang Pengurus |
> 10 |
1,5 |
5-10 |
0,7 |
< 5 |
0,6 |
|
Biaya yang masih harus dibayar |
> 20 |
1,5 |
5-20 |
0,7 |
< 5 |
0,6 |
Pos-pos
yang tingkat keganjilannya tinggi (abnormal) harus dilakukan pemeriksaan yang
mendalam, sedangkan pos-pos yang termasuk dalam kategori normal selanjutnya
akan dilakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internnya. Skor yang
diperoleh tiap pos pada tahap ini, akan dikombinasi dengan skor yang diperoleh
pada tahap penilaian SPI (tahap II).
Tahap II :
Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern
Penilaian
terhadap SPI dapat dilakukan melalui wawancara, penyebaran kuesioner, dan
evaluasi terhadap buku manual akuntaansi yang dimiliki Wajib Pajak. Hasil
penilaian dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan struktur organisasi, tugas
dan tanggung jawab, arus dokumen dan pembukuan. Penilaian terhadap SPI
dimaksudkan untuk menentukan luas dan dalamnya pemeriksaan yang akan dilakukan.
Parameter
yang dipergunakan untuk menilai SPI terutama adalah yang menyangkut
pengendalian mendasar (basic control) misalnya :
|
a) |
Aspek
pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur
organisasi perusahaan yang memungkinkan terwujudnya built in internal
check. |
|
b) |
Cek
kebenaran perhitungan-perhitungan matematis (footing, cross footing,
extension). |
|
c) |
Sistem
prosedur pencatatan yang sudah melalui ketentuan otorisasi dan prosedur
pelimpahan wewenang pengeluaran uang sampai tingkat tertentu. |
|
d) |
Prosedur
pencatatan transaksi yang telah dilaksanakan dengan segera dan sesuai dengan
sistem akuntansi. |
|
e) |
Pelaksanaan
pembukuan berdasarkan itikad dan praktik yang sehat (sound practices)
termasuk dalam penggunaan sistem budget. |
|
f) |
Sumber
daya manusia yang andal. |
Dengan
menggunakan keenam parameter di atas dan dengan merujuk pada Tabel 2, Pemeriksa
Pajak harus dapat menghitung skor SPI Wajib Pajak terperiksa. Untuk menentukan
apakah SPI Wajib Pajak memiliki tingkat keandalan rendah, sedang atau
tinggi,skor tersebut kemudian harus diletakkan pada kisar keandalan sebagai
berikut :
Apabila
Skor yang diperoleh = 1,5, maka tingkat keandalan SPI adalah rendah
Apabila
1.1 < Skor yang diperoleh < 1,4, maka tingkat keandalan SPI
adalah sedang
Apabila
0,6 < Skor yang diperoleh < 1,0, maka tingkat keandalan SPI
adalah tinggi
Apabila
tingkat keandalan SPI adalah rendah (1,5), maka terhadap semua pos harus
dilakukan pemeriksaan secara mendalam.
Tabel
2
Evaluasi
terhadap Sistem Pengendalian Intern
|
Parameter
Sistem Pengendalian Intern
(SPI) yang Dinilai |
ANDAL |
|||||
|
Rendah |
Sedang |
Tinggi |
||||
|
Nilai
(%) |
Skor |
Nilai
(%) |
Skor |
Nilai
(%) |
Skor |
|
|
a) Built in internal check |
|
|
|
|
|
|
|
- Pemisahan tugas |
> 90 |
1,5 |
90-96 |
1,2 |
97-99 |
0,7 |
|
- Tanggung Jawab |
> 90 |
1,5 |
90-96 |
1,2 |
97-99 |
0,7 |
|
b) Perhitungan Matematis |
> 90 |
1,5 |
90-97 |
1,1 |
98-99 |
0,6 |
|
c) Sistem Otorisasi |
|
|
|
|
|
|
|
- Otorisasi sesuai
tugas dan
wewenang |
> 90 |
1,5 |
90-96 |
1,2 |
97-99 |
0,7 |
|
- Prosedur
pelimpahan wewenang |
> 90 |
1,5 |
90-94 |
1,3 |
95-99 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) Prosedur Pencatatan |
|
|
|
|
|
|
|
- Sistem Akuntansi |
> 90 |
1,5 |
90-96 |
1,2 |
97-99 |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) Praktik pembukuan yang
sehat |
|
|
|
|
|
|
|
- Pencatatan dgn
segera |
> 90 |
1,5 |
90-96 |
1,2 |
97-99 |
0,7 |
|
- Sistem budget |
> 90 |
1,5 |
90-94 |
1,3 |
95-99 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) Sumber Daya Manusia |
> 90 |
1,5 |
90-96 |
1,2 |
97-99 |
0,7 |
Sebagai
contoh dapat dikemukakan ilustrasi sebagai berikut : Pemeriksa Pajak telah
dapat menghitung skor SPI Wajib Pajak tertentu sebesar 1,1 yang diperoleh dari
perhitungan sebagaimana tampak dalam Tabel 3.
Tabel
3
Contoh
Penghitungan Skor Derajat Keandalan SPI
|
|
|
|
Dari
hasil penilaian terhadap SPI tersebut ternyata skor yang diperoleh berada pada
kisar keandalan SPI 1,1 < skor < 1,4 yang berarti tingkat
keandalan SPI-nya sedang.
Skor
keandalan SPI tersebut akan dipergunakan sebagai dasar pemberian skor untuk
seluruh pos/perkiraan. Dengan demikian apabila diasumsikan derajat keganjilan
untuk pos Kas termasuk dalam kategori rendah dan oleh karena itu berskor 0,6
(lihat tabel 1), sementara skor keandalan SPI-nya adalah 1,1 maka akumulasi
skor menjadi 1,7.
Apabila
akumulasi skor tingkat keganjilan dan tingkat keandalan SPI Wajib Pajak
berjumlah lebih besar dari 2,0, maka terhadap suatu perkiraan harus dilakukan
pemeriksaan secara mendalam.
Tahap III :
Penilaian Inherent Risk (risiko alamiah)
Inherent risk atau
risiko alamiah adalah estimasi Pemeriksa Pajak terhadap sensitivitas timbulnya
suatu kesalahan yang material di dalam SPT/laporan keuangan. Terdapat dua tahap
dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi inherent risk.
A.
Identifikasi inherent risk
Identifikasi
inherent risk dimulai dengan memahami seluk-beluk Wajib Pajak, termasuk
lingkungan dan keandalan manajemen dalam mengendalikan usaha (management
control). Langkah-langkah dalam penilaian inherent risk adalah
sebagai berikut :
|
1. |
Pemahaman
bisnis Wajib Pajak. Dalam memahami bisnis Wajib Pajak aspek yang
perlu diperhatikan adalah pola usaha dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap
peraturan perpajakan. Aspek pertama ialah perilaku Wajib Pajak di sektor
usaha Wajib Pajak tersebut. Aspek kedua yaitu perilaku Wajib Pajak itu
sendiri berkenaan dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pembukuan,
kepatuhan pada sistem invoicing, pencatatan penjualan, pelaporan
sesuai praktik-praktik bisnis yang sehat. |
|
|
2. |
Pelaksanaan
pengujian tidak langsung (verband controle) yaitu
melakukan pengujian arus kas, arus piutang, arus barang dan arus hutang.
Dengan cara pengujian ini, maka kekurangan-kekurangan atau risiko-risiko yang
melekat pada perkiraan-perkiraan tertentu dapat diketahui |
|
|
3. |
Pemahaman
kebijaksanaan akuntansi. Kebijakan akuntanasi sangat berkaitan erat
dengan inherent risk dari Wajib Pajak. Risiko yang meningkat umumnya
timbul dari kesulitan Pemeriksa Wajib Pajak. Risiko yang meningkat umumnya
timbul dari kesulitan Pemeriksa Pajak dalam memahami kebijaksanaan akuntansi
perusahaan. |
|
|
4. |
Identifikasi
saldo atau transaksi. Risiko ini harus dicari dari saldo
perkiraan-perkiraan yang mudah dimanipulasi seperti kas, piutang, persediaan,
hutang dll. Juga perlu diperhatikan risiko yang berkaitan dengan proses
akuntansi dan tipe transaksi yang : |
|
|
|
a. |
saldonya
ditentukan dengan taksiran, |
|
|
b. |
transaksi
yang sudah diselesaikan dan belum diselesaikan, |
|
|
c. |
transaksi
yang tidak biasa dan rumit, |
|
|
d. |
transaksi
di penghujung tahun dan yang masih harus dibayar. |
|
5. |
Pengalaman-pengalaman
terjadinya kesalahan Wajib Pajak. |
|
|
|
a. |
Buat
kertas kerja khusus untuk informasi yang diperoleh melalui
pengalaman-pengalaman dari Pemeriksa Pajak atau pihak lain. |
|
|
b. |
Catatkan
informasi baik sumber, informasi kuantitas maupun informasi lainnya. |
|
|
c. |
Informasi
tentang Wajib Pajak juga dominan dalam menetapkan perkriaan yang diperiksa. |
B. Menghubungkan masing-masing
risiko tersebut kepada saldo rekening
Risiko
untuk masing-masing perkiraan dilaksanakan dengan penetapan maximum
reliability (MR), yaitu tingkat kepercayaan 100% dikurangi dengan maksimum
kepercayaan kepada masing-masing perkiraan. Jika tingkat inherent riskpada
satu perkiraan tinggi, artinya kepercayaan kepada perkiraan tersebut maksimum
99%, jadi dalam pemeriksaan sampel maksimum kesalahan adalah 1%. Tingkat
kepercayaan kepada masing-masing perkiraan diklasifikasikan dalam tiga kelas
yaitu tingkat risiko alamiah yang tinggi, sedang dan rendah, dengan kisar
persentase antara 1% dan 5%. Tabel 4 adalah panduan untuk menetapkan inherent
risk.
Tabel
4
MAXIMUM
REALIBILITY YANG DAPAT DITERIMA
|
Kel. Rekening |
Maximum
Reliability (%) |
||
|
Tinggi |
Sedang |
Rendah |
|
|
Penjualan (Sales) |
1 |
3 |
5 |
|
Pengurangan Laba Kotor |
|
|
|
|
a. Bahan Baku |
1 |
3 |
5 |
|
b. Gaji |
3 |
4 |
5 |
|
c. Sewa, Bunga, dkk |
1 |
3 |
5 |
|
d. Penyusutan |
3 |
4 |
5 |
|
e. B. Pemeliharaan |
1 |
3 |
5 |
|
f. Selisih kurs |
1 |
3 |
5 |
|
g. Lensing |
1 |
3 |
5 |
|
h. B. Promosi |
1 |
3 |
5 |
|
i. Lain-lain |
1 |
3 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Kas/Bank |
1 |
3 |
5 |
|
Piutang |
1 |
3 |
5 |
|
Persediaan |
1 |
3 |
5 |
|
Hutang Dagang |
1 |
3 |
5 |
|
Hutang Pengurus |
1 |
3 |
5 |
|
Biaya ymh dibayar |
1 |
3 |
5 |
|
|
|
|
|
Penjelasan Penerapan Tabel
4 : jika anomali tinggi maka Maximum Reliability (MR) akan tinggi yaitu
batas tertinggi adalah 1 artinya harus ada jaminan bahwa kebenaran untuk perkiraan
tersebut sudah 99% dan kesalahan maksimum 1% (100-99%).
Contoh
penilaian Inherent risk dalam rangka menentukan maximum reliability perkiraan
kas tampak pada Tabel 5 sebagai berikut :
Tabel
5
Contoh
Penentuan Inherent Risk untuk Perkiraan Kas
|
|
|
|
Skor 1,6%
lebih dekat dengan skor 1% daripada skor 3%. Dengan demikian inherent risk untuk
perkiraan kas adalah tinggi, tinggi, sehingga maximum reliability adalah
sebesar 1%.
Dari
ketiga tahapan yang sudah dilalui, Pemeriksa Pajak sudah dapat menentukan
indeks sampel setiap pos yang akan diperiksa dengan rumus sebagai berikut :
|
|
|
|
Catatan:
|
* |
Faktur
diperoleh dari akumulasi skor |
|
* |
Nilai Maximum
Reliability diperoleh dari hasil penilaian inherent risk(lihat
tabel 4) |
Konversi
Indeks Sampel ke Jumlah Sampel berdasarkan Kelas Populasi
Setelah
indeks sampel ditetapkan dengan rumus tersebut di atas, maka diperoleh Angka
Indeks untuk Sampel Yang Akan Diambil. Angka Indeks Sampel berkisar antaa 24
sampai dengan 200 yang diperoleh dari pengolahan Tabel 1 (Analisis SPT) dan
Tabel 2 (Penilaian SPT) beserta tabel 4 (Penentuan Maximum Reliability)
sebagaimana tampak pada Tabel 6. Selanjutnya indeks sampel tersebut ditabulasi
dan dikaitkan dengan populasi data yang telah distratifikasi ke dalam
kelas-kelas tertentu sebagaimana pada Tabel 7.
Tabel
6
Indeks
Sampel
|
Kombinasi
Skor antara Analisis dan SPI |
Akumulasi |
Nilai Maximum
Reliabitily (%) |
|||||||
|
atau
sebaliknya |
Skor |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
0,6 +
0,6 |
|
|
|
|
1,2 |
120 * |
40 |
30 |
24 |
|
0,6 +
0,7 |
|
|
|
|
1,3 |
130 |
43 * |
33 |
26 |
|
0,6 +
0,8 |
0,7 +
0,7 |
|
|
|
1,4 |
140 |
47 |
35 * |
28 |
|
0,6 +
0,9 |
0,7 +
0,8 |
|
|
|
1,5 |
150 |
50 |
38 |
30 * |
|
0,6 +
1,0 |
0,7 +
0,9 |
0,8 +
0,8 |
|
|
1,6 |
160 |
53 |
40 |
32 |
|
0,6 +
1,1 |
0,7 +
1,0 |
0,8 +
0,9 |
|
|
1,7 |
170 |
57 |
42 |
34 |
|
0,6 +
1,2 |
0,7 +
1,1 |
0,8 +
1,0 |
0,9 +
0,9 |
|
1,8 |
180 |
60 |
45 |
36 |
|
0,6 +
1,3 |
0,7 +
1,2 |
0,8 +
1,1 |
0,9 +
1,0 |
|
1,9 |
190 |
63 |
48 |
38 |
|
0,6 +
1,4 |
0,7 +
1,3 |
0,8 +
1,2 |
0,9 +
1,1 |
1,0 +
1,0 |
2,0 |
200 |
67 |
50 |
40 |
Penghitungan (*)
1,2 : 1% = 120
1,3 : 1% = 43
1,4 : 4% = 35
1,5 : 5% = 30
Contoh
penentuan jumlah sampel untuk perkiraan Kas dapat dilihat pada Lampiran 1.
Setelah jumlah sampel dapat ditentukan sebesar 125 lembar dari populasi sebesar
888 lembar, pemilihan item sampel dapat dilakukan dengan memanfaatkan
tabel random sampling (Lampiran II).
Tabel
7
Perkiraan
Sampel Yang Akan Diambil
|
Indeks
Sampel |
Kelas
Populasi |
||||||||||
|
51-200 |
201-400 |
401-600 |
601-800 |
801-1000 |
1001-
1200 |
1201-
1400 |
1401-
1600 |
1601-
1800 |
1801-
2000 |
>
2001 |
|
|
24 |
12 |
24 |
36 |
48 |
60 |
72 |
84 |
96 |
108 |
120 |
132 |
|
26 |
13 |
26 |
39 |
52 |
65 |
78 |
91 |
104 |
117 |
130 |
143 |
|
28 |
14 |
28 |
42 |
56 |
70 |
84 |
98 |
112 |
126 |
140 |
154 |
|
30 |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
105 |
120 |
135 |
150 |
165 |
|
32 |
16 |
32 |
48 |
64 |
80 |
96 |
112 |
128 |
144 |
160 |
176 |
|
33 |
17 |
33 |
50 |
66 |
83 |
99 |
116 |
132 |
149 |
165 |
182 |
|
34 |
17 |
34 |
51 |
68 |
85 |
102 |
119 |
136 |
153 |
170 |
187 |
|
35 |
18 |
35 |
53 |
70 |
88 |
105 |
123 |
140 |
158 |
178 |
193 |
|
36 |
18 |
36 |
54 |
72 |
90 |
108 |
126 |
144 |
162 |
180 |
198 |
|
38 |
19 |
38 |
57 |
76 |
95 |
114 |
133 |
152 |
171 |
190 |
209 |
|
40 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
220 |
|
43 |
22 |
43 |
65 |
86 |
108 |
129 |
151 |
172 |
194 |
215 |
237 |
|
45 |
23 |
45 |
68 |
90 |
113 |
135 |
158 |
180 |
203 |
225 |
248 |
|
47 |
24 |
47 |
71 |
94 |
118 |
141 |
165 |
188 |
212 |
235 |
259 |
|
48 |
24 |
48 |
72 |
96 |
120 |
144 |
168 |
192 |
216 |
240 |
264 |
|
50 |
25 |
50 |
75 |
100 |
125 |
150 |
176 |
200 |
225 |
250 |
275 |
|
53 |
27 |
53 |
80 |
106 |
133 |
159 |
186 |
212 |
239 |
265 |
292 |
|
57 |
29 |
57 |
86 |
114 |
143 |
171 |
200 |
228 |
257 |
285 |
314 |
|
60 |
30 |
60 |
90 |
120 |
150 |
180 |
210 |
240 |
270 |
300 |
330 |
|
63 |
32 |
63 |
95 |
126 |
158 |
189 |
221 |
252 |
284 |
315 |
347 |
|
67 |
34 |
66 |
101 |
134 |
167 |
201 |
235 |
268 |
302 |
335 |
369 |
|
120 |
69 |
129 |
179 |
240 |
399 |
360 |
429 |
480 |
540 |
600 |
660 |
|
130 |
65 |
139 |
195 |
260 |
325 |
390 |
455 |
520 |
585 |
650 |
715 |
|
140 |
70 |
140 |
210 |
280 |
350 |
420 |
490 |
560 |
630 |
700 |
770 |
|
150 |
75 |
150 |
225 |
300 |
375 |
450 |
525 |
600 |
675 |
750 |
825 |
|
160 |
80 |
160 |
240 |
320 |
400 |
480 |
560 |
640 |
720 |
800 |
880 |
|
170 |
85 |
170 |
255 |
340 |
425 |
510 |
595 |
680 |
765 |
850 |
935 |
|
180 |
90 |
180 |
270 |
360 |
450 |
540 |
630 |
720 |
810 |
900 |
990 |
|
190 |
95 |
190 |
285 |
380 |
475 |
570 |
665 |
760 |
855 |
950 |
1045 |
|
200 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
LAMPIRAN
I
CONTOH
PENENTUAN SAMPEL UNTUK PERKIRAAN KAS
Diketahui bahwa data-data untuk
PT. Sinar Semesta adalah sebagai berikut :
|
* |
Derajat
keganjilan untuk perkiraan Kas adalah 0,6 (anomali 'rendah') |
|
* |
Penilaian
SPI menghasilankan skor 1,1 (tingkat keandalan 'sedang') |
|
* |
Inherent
risk untuk perkiraan Kas adalah 'tinggi' dengan demikian Maximum
Reliability untuk perkiraan kas adalah 1% |
|
* |
Populasi
transaksi pengeluaran kas Rp. 98 753.600.540,- sejumlah 88 lembar |
Perhitungan Sampel
|
Kas |
Nilai Populasi |
|
||||||||||||||
|
Data Kas |
Rp. 98.753.600.540,- |
|
||||||||||||||
|
Maximum Reliability |
1 % |
|
||||||||||||||
|
Rumus Sampel |
|
|
||||||||||||||
|
Perhitungan |
|
|
||||||||||||||
|
Pendapat |
Dari populasi sebanyak 888
lembar, diambil sampel sebanyak 425 lembar (Lihat tabel 7). Sampel yang
diambil diharapkan sudah mewakili seluruh populasi dari bulan Januari sampai
dengan Desember. |
|
No. Indeks KKP |
|
|
Pemeriksa |
|
|
Tanggal |
|
LAMPIRAN
II
TABEL
RANDOM SAMPLING
|
BARIS |
KOLOM |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
50274 61939 4779 3254 89973 69835 18186 47884 92029 28589 |
90825 38196 56140 45059 14945 73221 18822 41741 34140 98012 |
66757 84889 23498 23762 70413 35277 95269 92578 64658 7152 |
84533 41523 70078 96429 73908 69371 25833 75584 32806 73599 |
24172 52339 53451 47451 3292 28802 81254 29292 2498 77613 |
32927 7146 96594 59282 55174 13141 68800 14809 94072 73386 |
7028 20305 71095 92711 95374 44140 63643 42833 95336 6719 |
42782 44288 42945 75125 20825 2306 56462 49092 81741 18825 |
81660 56403 69465 96799 646 48996 76225 7043 74564 91833 |
6029 32193 68421 57549 19294 66354 16138 33816 53464 61662 |
|
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
95840 90402 94536 62636 24164 31895 65814 34905 52952 60579 |
86434 97119 77328 56992 59030 21344 29043 33212 98807 54926 |
3321 13792 93832 33260 9063 17441 32095 15757 22670 14706 |
77949 88282 53041 63373 12226 85157 41754 54157 14620 14373 |
37861 26752 26576 67451 50675 96290 49090 61480 93799 74951 |
93443 94622 19736 5947 46253 67670 33462 2032 47350 9668 |
29026 40685 97746 19238 32408 77804 57221 19676 89090 36053 |
86009 51331 28396 49175 88444 76174 55454 21528 25604 32471 |
45055 45669 66489 78313 98 44938 80774 71014 26078 85192 |
58322 24273 64689 34963 24907 12281 4594 9028 38485 11063 |
|
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
30752 40875 81824 13505 75008 59881 20260 9354 6637 53804 |
44254 72114 16625 11000 83499 65743 44814 93272 90857 11986 |
80866 83129 54484 20627 79087 17628 77271 88294 53456 30437 |
61358 36460 81430 86690 2038 65464 6842 85910 91861 8257 |
97870 572 7634 99341 31195 92919 8859 15426 67367 52925 |
90910 16212 78338 82152 75379 97025 5681 88142 5177 16157 |
34973 97772 53176 37148 43817 34841 72091 34447 57730 64408 |
36013 73633 44213 94482 67160 59828 33262 26750 79688 24562 |
22823 90391 7327 39282 18176 83145 13665 65481 31619 12992 |
36487 33296 5042 33162 52940 69168 1076 78641 13096 99205 |
|
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
80935 75149 23332 38135 35940 41916 87654 2194 71803 92174 |
49050 75720 29187 52091 93606 29525 311497 70093 50633 87036 |
51075 14276 32062 73417 14334 10496 12000 78262 49229 93380 |
70199 40801 48775 69214 78694 2271 75622 80068 3830 78229 |
73353 42733 6622 95635 30764 46825 85565 91998 7365 776457 |
49200 97481 67133 12014 12023 72600 15385 75835 59195 91568 |
62501 55077 78286 48158 90132 46960 52226 55739 11810 93824 |
19190 23350 40571 76995 49503 96432 331033 55432 46687 75856 |
56935 6396 97080 18060 34639 84626 1911 21819 12025 10880 |
43719 78122 638 26303 71474 57968 62311 53129 43787 31926 |
|
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
70829 30936 46888 52423 70819 51344 36110 1534 80377 88270 |
8039 11443 21838 36658 6256 43385 75192 45648 2601 15699 |
30235 54241 31007 36581 16829 40330 24818 10083 62615 70123 |
92547 42047 79272 29008 30177 88617 80322 71884 50767 39087 |
9352 83725 63775 70794 31022 93968 113221 8121 97571 79496 |
83996 19738 37098 6111 3534 98582 75467 70599 61354 76142 |
4224 92935 50252 83910 69207 54981 71300 46734 51568 98832 |
17806 71405 99904 81568 11407 13092 30189 90888 48149 40315 |
63544 88775 33577 22824 37950 21831 21783 7755 44027 54420 |
72209 16488 13037 21220 42251 10379 42558 72486 65862 48612 |
|
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
57765 64021 3832 5716 66413 3499 4401 60822 36736 14013 |
55082 61190 14794 41749 81942 2295 68504 50725 39884 23121 |
56973 47854 78887 61433 3967 73448 37678 50313 10971 91529 |
43345 2994 22870 68204 6248 16381 19427 9161 65855 28801 |
95272 31121 47793 36682 17626 32602 2137 13882 1434 48451 |
19696 36472 85471 8365 88393 13053 81488 70857 92050 90290 |
68475 53594 59581 73056 44932 74488 22082 27999 87075 77356 |
71696 1785 99724 61691 45704 47954 57205 50874 31680 42338 |
41414 41560 99527 46654 16474 85937 36606 40375 76041 22523 |
23637 70467 39103 97272 46530 37548 71734 39266 47182 82000 |
|
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |
21094 28791 85687 36734 85586 36386 43579 30813 66297 60133 |
1312 49409 9597 2021 73891 85054 7912 69878 44949 52122 |
21458 40898 70790 62653 6158 96248 32299 49539 95836 22913 |
81094 35271 1828 23464 66035 45632 35443 95378 14046 63746 |
14199 48438 92478 69746 18139 65643 69027 29999 90345 24683 |
6796 19291 31438 73450 76232 31765 73909 93808 39423 77642 |
15161 17916 16995 33336 86271 63702 31440 6736 6445 212000 |
75137 34066 46651 56873 59911 24275 90295 87145 38840 77917 |
46192 53416 59577 8105 12828 5919 84637 92696 44788 54086 |
74900 37743 39809 75998 99463 72483 15590 28784 68405 77210 |
|
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 |
5627 3268 22478 81291 65537 80139 87841 46201 92594 35525 |
6732 46760 87720 15612 95233 83336 31848 61967 75531 54749 |
4727 51261 46482 20177 15062 55066 98839 83982 93502 87410 |
85485 38549 85741 57866 78113 47907 66367 33611 643 9672 |
66238 81472 3032 63710 71680 32361 98213 72914 69048 82529 |
21978 86021 56112 80392 40233 98471 97324 32044 67434 60354 |
12920 52869 72842 58394 33619 33635 4999 14727 18064 94088 |
59165 77798 54355 52757 90538 68044 8788 7706 22263 78742 |
16876 37044 651 49595 49800 82294 17494 28626 24541 52462 |
62030 34834 60143 17926 79201 32918 59937 62876 52095 67248 |
|
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |
64231 25719 65532 1535 1220 99708 85860 41053 69539 37821 |
59764 54520 20951 24588 50549 73235 59070 83531 1837 72842 |
98623 50036 49327 44164 56583 86870 22868 45623 80268 68345 |
664608 68102 86976 2849 84624 69995 10719 53521 35642 38750 |
65320 35256 45915 95637 78725 36698 86101 91736 11549 2142 |
62578 42982 97241 33297 18246 63718 10240 3670 85959 6580 |
32511 4378 82356 58684 2964 9745 77277 1146 62592 81380 |
11507 98763 12536 85361 64703 65871 89501 40586 26356 67047 |
25673 86384 49113 42292 6879 16476 12529 75703 36138 77459 |
34343 99776 38509 23953 83499 74355 88996 61369 29462 69054 |
|
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 |
55635 56013 6589 34943 79468 23695 48004 1235 64713 34289 |
48874 31053 15321 2978 56659 76109 69017 61469 8230 21917 |
76201 15851 2915 90969 22726 61351 32415 4920 93976 61319 |
73213 85632 18508 67207 44202 311 27790 67345 69354 24866 |
8169 2483 28010 55799 8454 81379 35055 72929 21163 88221 |
86772 79756 52615 91976 45343 85606 76206 88033 62781 63295 |
56652 51456 14050 33260 4119 25020 16213 86468 73606 98188 |
66526 6011 25320 58594 97305 1756 9699 4546 9710 29 |
59042 25716 1613 6112 21432 12350 69278 57586 46749 13905 |
91738 43616 51922 49856 29668 35211 97273 64360 93783 16219 |
Sumber : Arens, Auditing dan
Integrated Approach, 1988.
Cara Penggunaan Tabel Random
Sampling
Berdasarkan contoh sebagaimana
diuraikan dalam Lampiran 1, sampel untuk pos Kas dapat ditentukan sejumlah 425
lembar dari populasi sejumlah 888 lembar.
|
1. |
Teliti kode dokumen Wajib
Pajak yang dijadikan populasi. Apabila populasi tidak menggunakan kode
dokumen dalam bentuk nomor, maka harus digunakan penggantiannya menjadi kode
nomor. |
|
2. |
Berdasarkan struktur penomoran
dokumen, tetapkan jumlah digit dari dokumen tersebut. |
|
3. |
Tentukan rute penggunakan
tabel, misalnya, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. |
|
4. |
Tentukan titik awal, misalnya,
dimuali dari baris 1 kolom 1 Tabel Random Sampling. |
|
5. |
Dalam hal penomoran dokumen
Wajib Pajak hanya terdiri dari 2 (dua) digit, maka penentuan sampel dilakukan
dengan mengambil dua digit terakhir dari nomor yang tersedia dalam
tabel. Apabila seluruh nomor dalam Tabel Random Sampling tersebut telah habis
digunakan, maka penetuan sampel dilakukan denagn mengambil dua digit
pertama dari nomor yang tersedia dalam tabel. |
|
6. |
Dalam hal penomoran dokumen
Wajib Pajak terdiri dari 3 (tiga) digit, maka penentuan sampel dilakukan
dengan mengambil tiga digit pertama dari nomor yang tersedia dalam
tabel. Apabila seluruh nomor dalam tiga digit terakhir dari nomor yang
tersedia dalam tabel. |
|
7. |
Sekali kita memutuskan untuk menggunakan
tiga digit yang pertama / dua digit yang terakhir, misalnya, maka selanjutnya
kita akan menggunakan tiga digit pertama / dua digit terakhir tersebut.
Artinya kita tidak mengubahnya lagi dengan jumlah digit yang lainnya. |
|
8. |
Ikuti langkah tersebut dengan
konsisten sampai jumlah sampel terpenuhi. |
|
|
|
Lampiran II |
|
|
|
|
Nomor |
: SE-06/PJ.7/1999 |
|
|
|
Tanggal |
: 11 Agustus 1999 |
Pedoman
Pelaksanaan Peer Review
1. Pendahuluan
Sebagaimana
telah digariskan pada kebijakan pemeriksaan, terhadap pemeriksaan yang
dilaksanakan baik oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap maupun Unit Pelaksana
Pemeriksaan Sederhana akan dilakukan peer review oleh Direktur
Pemeriksaan Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP. Peer review merupakan
kegiatan penelitian lapangan dalam rangka mengevaluasi kualitas pemeriksaan,
mengukur tingkat kepatuhan, dan menilai kinerja para Pemeriksa Pajak, untuk
kemudian hasilnya akan dijadikan bahan perumusan kebijakan pemeriksaan di masa
yang akan datang.
Peer
review akan dilakukan oleh Tim Peer review (Tim) yang
ditentukan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP
terhadap pelaksanaan pemeriksaan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak,
Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.
2.
Tujuan Peer review
Tujuan
dilakukannya Peer review adalah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan
dengan cara menilai kemampuan Pemeriksa Pajak baik dari segi pemahaman dunia
usaha Wajib Pajak yang diperiksa, pemahaman aspek akuntansi dan yuridis fiskal,
maupun penguasaan teknik pemeriksaan, Peer reviewmencakup pula penilaian
atas disiplin dan kepatuhan Pemeriksaan Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan
serta tertib administrasi pemeriksaan pada suatu Unit Pelaksana Pemeriksaan
Pajak (UPPP).
3.
Tim Peer review
Tim
dibentuk dan bertugas berdasarkan perintah tertulis berupa Surat Tugas
(Lampiran 1) dari Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP.
Oleh karena itu, Tim bertanggung jawab kepada Direktur Pemeriksaan Pajak atau
Kepala Kantor Wilayah DJP selaku Pemberi Tugas. Surat Tugas yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Wilayah DJP harus ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan
Pajak.
Ruang
lingkup Peer review bagi Tim yang berasal dari Direktorat Pemeriksaan
Pajak adalah seluruh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak. Sedangkan ruang lingkup Peer
review bagi Tim yang berasal dari Kantor Wilayah DJP adalah Kantor
Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
Tim yang
dibentuk harus melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Peer
review. Susunan Tim di Kantor Pusat (Direktorat Pemeriksaan Pajak) dan di
Kantor Wilayah DJP adalah sebagai berikut :
|
Susunan
Tim |
Kantor
Pusat |
Kantor
Wilayah DJP |
|
Ketua Anggota |
Para Kasubdit Kasi dan Staf Ditrikpa |
Kabid Rikpan 1. Kabid PPh 2. Kabid PPN dan PTLL 3. Kasi dan Staf Bidang Rikpan |
4.
Persiapan Peer review
Persiapan-persiapan
yang perlu dilakukan oleh Tim meliputi :
|
1) |
Mempersiapkan
dokumen-dokumen serta blanko/formulir yang diperlukan dalam penelitian
lapangan; |
|
2) |
Menentukan
Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang akan dilakukan Peer review; |
|
3) |
Melakukan
uji petik untuk menentukan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) terpilih yang akan
di-Peer review sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor: SE-03/PJ.7/1999 tanggal 26 April 1999 (Seri Pemeriksaan 01-99).
Pada tahap awal pelaksanaan Peer review, uji petik dilakukan terhadap
2 (dua) LPP per Kelompok per tahun pajak. Pemilihan LPP yang akan di-Peer
review dapat memanfaatkan DKHP, Buku Register Surat Perintah Pemeriksaan
Pajak (SPPP) dan atau Buku Register Peminjaman Berkas pada Unit Pelaksana
Pemeriksaan Pajak; |
|
4) |
Mempersiapkan
peraturan dan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan obyek Peer review; |
|
5) |
Khusus
untuk Ketua Tim, harus mengalokasikan seluruh Anggota Tim secara tepat dengan
memperhitungkan kemampuan masing-masing Anggota Tim. |
5. Pelaksanaan Peer
review
Tim
melakukan langkah awal berupa penyampaian Surat Tugas dan penjelasan mengenai
tujuan Peer review kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak. tim meminjam
LPP dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Wajib Pajak yang terpilih untuk
dilakukan penelitian yang mendalam. Dalam hal unit yang terpilih untuk
dilakukan Peer review adalah Kantor Pelayanan Pajak, maka selain LPP dan
KKP Tim juga meminjam berkas Wajib Pajak dan berkas data.
Sebelum
pelaksanaan Peer review berupa pengujian terhadap kepatuhan Pemeriksa
Pajak, Tim melakukan penelitian terhadap tertib administrasi pemeriksaan pada
Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, antara lain (1) membandingkan rencana pemeriksaaan
dengan realisasinya dan menganalisis perbedaan yang timbul, serta menilai
standar prestasi Pemeriksa Pajak; (2) meneliti dan menilai tertib penyusunan
dan pengiriman Laporan-laporan Triwulanan (KPL.RIKPA); (3) membandingkan jumlah
Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) yang diterima dengan SPPP yang diterbitkan
dan dilaksanakan; (4) penatausahaan KPP; (5) penatausahaan Peminjaman Berkas.
Hasil penelitian ini dituangkan pada Kertas Kerja Peer review yang
indeksnya sebagaimana contoh terlampir (Lampiran 2). Selanjutnya Tim membuat
Risalah Temuan Peer review - UPPP (Lampiran 3) untuk ditanggapi oleh
Kepala UPPP. Tim kemudian melakukan klarifikasi temuan-temuan dengan Kepala
UPPP. Risalah Temuan Peer review - UPPP setelah dibahas harus
ditandatangani oleh Kepala UPPP dan Tim Peer review dalam rangkap 2
(dua).
Setelah
melakukan penelitian mengenai aspek administrasi pemeriksaan, selanjutnya Tim
melakukan pengujian terhadap kepatuhan Pemeriksa Pajak. Pengujian yang
dilakukan meliputi antara lain :
|
1. |
Menilai
pelaksanaan pemeriksaan sejak persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta
membandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku; |
|
2. |
Menilai
jangka waktu penyelesaian pemeriksaan; |
|
3. |
Meneliti
kepatuhan pengajuan Data Usulan Penetapan Angka Kredit yang disampaikan
kepada pimpinan unit kerja dengan cara membandingkan catatan Buku Harian
Pemeriksa Pajak dengan Catatan Isian Harian Angka Kredit (KP.KOM.3). |
Setelah
melakukan pengujian, Tim kemudian mencatat seluruh temuan penelitian dengan mengklasifikasikan
temuan yang sesuai maupun yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku
dengan menggunakan Daftar Isian Peer review(Lampiran 4).
Selanjutnya
Tim menilai kualitas pemeriksaan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
|
1. |
Mengkaji
hasil analisis SPT, Laporan Keuangan dan data pendukung lainnya yang telah
dilakukan Pemeriksa Pajak. |
|
2. |
Meneliti
dan menilai LPP dan KPP. |
Tim
mencatat seluruh temuan penelitian dengan mengklasifikasikan temuan yang sesuai
maupun yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku dengan menggunakan
Daftar Isian Peer Review.
Berdasarkan
hasil pelaksanaan Peer Review mengenai kepatuhan dan kemampuan Pemeriksa
Pajak sebagaimana dituangkan dalam Daftar Isian Peer Review dan Kertas Kerja
Peer Review, Tim membuat Risalah Temuan Peer Review-Tim Pemeriksa
Pajak (Lampiran 5) per Wajib Pajak yang berisi masalah yang ditemukan dan
memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tim kemudian melakukan klarifikasi
temuan-temuan dengan Pemeriksa Pajak dengan cara :
|
1. |
Menyampaikan
Risalah Temuan Peer Review Tim Pemeriksa Pajak kepada Pemeriksa Pajak
untuk dimintakan tanggapan; |
|
2. |
Membahas
tanggapan Pemeriksa Pajak atas hasil temuan; |
|
3. |
Membuat kesimpulan berkenaan
dengan hasil pembahasan. |
Pemeriksa
Pajak harus memberikan tanggapan atas temuan Tim dalam jangka waktu paling
lambat 24 jam sejak Risalah Temuan Peer Review-Tim Pemeriksa Pajak
diserahkan oleh Tim kepada Pemeriksa Pajak. Dalam hal Pemeriksa Pajak tidak
memberi tanggapan, maka Pemeriksa Pajak dianggap setuju dengan temuan dimaksud.
Tim dan Pemeriksa Pajak harus menandatangani Risalah Temuan Peer Review-Tim
Pemeriksa Pajak yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Kepala
UPPP, Tim Pemeriksa Pajak dan Tim Peer Review.
6.
Pelaporan Peer Review
Tim harus
membuat laporan hasil pelaksanaan Peer Review dalam bentuk Laporan Peer
Review (LPR)-Tim (Lampiran 6). LPR-Tim yang disusun merupakan resume
dari Risalah-risalah Temuan Peer Review baik Risalah Temuan Peer
Review-UPPP maupun Risalah Temuan Peer Review-Tim Pemeriksa Pajak,
yang meliputi hasil penelitian mengenai administrasi pemeriksaan pada Unit
Pelaksana Pemeriksaan Pajak, kepatuhan Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan
pemeriksaan dan penilaian kemampuan Pemeriksa Pajak.
LPR-Tim
yang disusun oleh Tim dikirimkan kepada Pemberi Tugas paling lambat 2
(dua) minggu sejak Tim melaksanakan Surat Tugas (turun ke lapangan).
Berdasarkan LPR-Tim, Kepala Kantor Wilayah DJP menyusun Laporan Peer Review-Kantor
Wilayah (Lampiran 7), LPR-Kanwil dikirimkan secara triwulanan kepada Direktur
Pemeriksaan Pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya
triwualan yang bersangkutan.
Lampiran
1
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
.............................................................(1)
SURAT
TUGAS PEER REVIEW
NOMOR :
ST-.................. (2)
Dengan ini ditugaskan kepada :
|
NO |
NAMA/NIP |
PANGKAT/GOL |
JABATAN |
|
|
(3) |
(4) |
(5) |
untuk
melakukan Peer Review sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-.......PJ.7/1999 tanggal ..... Juli 1999 terhadap
.......................................................................... (6)
|
|
.........................,
...................... 19 .... (7) ............................................... NIP.
..................................... (9) |
|
Tembusan : 1. Direktur Pemeriksaan
Pajak 2. .........................................
(10) |
|
PETUNJUK
PENGISIAN
SURAT
TUGAS PEER REVIEW
(Lampiran
1)
|
Angka 1 |
: |
diisi
dengan unit yang menerbitkan Surat Perintah Peer Review. |
|
Angka 2 |
: |
diisi
dengan nomor Surat Tugas Peer Review. |
|
Angka 3 |
: |
diisi
dengan nama/NIP penelaah. |
|
Angka 4 |
: |
diisi dengan pangkat/golongan
penelaah. |
|
Angka 5 |
: |
diisi dengan jabatan penelaah
("KETUA TIM" atau "ANGGOTA TIM") |
|
Angka 6 |
: |
diisi dengan nama Unit Pelaksana
Pemeriksaan Pajak yang di-Peer Review. |
|
Angka 7 |
: |
diisi dengan nama tempat,
tanggal, bulan dan tahun Surat Tugas Peer Review diterbitkan. |
|
Angka 8 |
: |
diisi dengan jabatan kepala
unit yang menerbitkan Surat Tugas Peer Review. |
|
Angka 9 |
: |
diisi dengan nama, NIP, dan
tanda tangan pejabat serta cap jabatan. |
|
Angka 10 |
: |
diisi dengan nama Unit
Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang di-Peer Review. |
Lampiran
2
INDEKS
KERTAS KERJA PEER REVIEW
|
NO. |
INDEKS |
URAIAN |
|
1. |
I-1 |
Perbandingan
Rencana Pemeriksaan dengan Realisasi dan Standar Prestasi |
|
2. |
I-2 |
Daftar
Pengiriman Laporan-laporan Triwulanan (KPL.RIKPA) |
|
3. |
I-3 |
Perbandingan
jumlah LP2 yang diterima dengan SPPP yang diterbitkan dan dilaksanakan |
|
4. |
I-4 |
Penatausahaan
KKP |
|
5. |
I-5 |
Penatausahaan
Peminjaman Berkas |
|
6. |
II-1 |
Prosedur
Administrasi Pemeriksaan : Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan |
|
7. |
II-2 |
Jangka
Waktu Penyelesaian Pemeriksaan |
|
8. |
II-3 |
Pengajuan
Data Usulan Penetapan Angka Kredit |
|
9. |
III-1 |
Analsis
SPT, Laporan Keuangan dan Data Pendukung Lainnya |
|
10. |
III-2 |
Kualitas
KKP |
|
11. |
III-3 |
Kualitas
LPP |
Lampiran
3
RISALAH
TEMUAN PEER REVIEW
UPPP
|
Nama UPPP |
|
|
Periode yang direview |
|
|
No |
Ref. |
Masalah |
Tanggapan |
Kesimpulan |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tim Peer Review Ketua Tim ............................................... NIP. Anggota Tim ............................................... NIP. Anggota Tim ............................................... NIP. |
.............................................................
(5) Kepala
Kantor ............................................... NIP. |
PETUNJUK
PENGISIAN
RISALAH
TEMUAN PEER REVIEW
UPPP
(Lampiran
3)
|
Angka 1 |
: |
diisi
dengan Indeks Kertas Kerja Peer Review. |
|
Angka 2 |
: |
diisi dengan
masalah-masalah tertib administrasi pemeriksaan pada UPPP yang ditemukan
dalam pelaksanaan Peer Review. |
|
Angka 3 |
: |
diisi
dengan tanggapan dari Kepala UPPP atas masalah tertib administrasi
pemeriksaan pada UPPP yang ditemukan dalam pelaksanaan Peer Review. |
|
Angka 4 |
: |
diisi dengan kesimpulan Reviewer
atas masalah-masalah yang telah dibahas dengan Kepala UPPP. |
|
Angka 5 |
: |
diisi dengan tempat, tanggal,
bulan dan tahun risalah ditandatangani. |
Lampiran
4
DAFTAR
ISIAN PEER REVIEW
|
|
|
|
|||
|
Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak |
: |
.................................................................................
(1) |
|||
|
I. |
UMUM |
|
|
||
|
|
1.1. |
Nama Wajib Pajak |
: |
................................................................................. |
|
|
|
1.2. |
N P W P |
: |
................................................................................. |
|
|
|
1.3. |
Tahun/Masa Pajak |
: |
................................................................................. |
|
|
|
1.4. |
Jenis Pemeriksaan |
: |
.................................................................................
(3) |
|
|
|
1.5. |
Laporan Keuangan |
: |
Periode Pembukuan
................................................. |
|
|
|
|
|
|
Diaudit oleh kantor akuntan publik/BPKP ? |
|
|
|
|
|
|
[ ] YA Nama KAP |
: ................................ |
|
|
|
|
|
No./Tgl. Lap. |
: ................................ |
|
|
|
|
|
Opini |
: ................................ |
|
|
|
|
|
[ ] TIDAK |
|
|
|
|
|
|
Adakah Surat Pernyataan Tidak Diaudit KAP/BPKP? |
|
|
|
|
|
|
[ ] ADA |
|
|
|
|
|
|
[ ] TIDAK
Alasan : ............................................. (4) |
|
|
|
1.6. |
Penyampaian SPT Tahunan PPh |
|
|
|
|
|
|
a. SPT disampaikan ke KPP tanggal |
: |
................................................................................. |
|
|
|
|
b. Penundaan SPT tanggal |
: |
................................................................................. |
|
|
|
|
c. Surat teguran KPP No. |
: |
.............................. |
|
|
|
|
Tanggal |
: |
.............................. |
|
|
|
1.7. |
Jenis Usaha |
: |
..............................KLU
................................. (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN |
|||
|
|
2.1. |
LP2 Nomor Pengawasan : .............................
SP-LP2 diterima tanggal : ............................. |
||
|
|
2.2. |
SPPP Nomor : ............................. tanggal :
............................. |
||
|
|
2.2. |
Tim Pemeriksa : |
||
|
|
|
|
Supervisor |
: ............................. |
|
|
|
|
Ketua Tim |
: ............................. |
|
|
|
|
Anggota Tim |
: |
|
|
|
|
|
1 ............................. |
|
|
|
|
|
2 ............................. |
|
|
2.4. |
Pemeriksaan dilaksanakan tanggal :
............................. |
||
|
|
2.5. |
Surat Peminjaman Buku/Catatan/Dokumen Nomor :
........................ Tanggal : .................... (6) |
||
|
|
2.6. |
K K P : |
||
|
|
|
[ ] Ada |
[ ] Lengkap |
|
|
|
2.7. |
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor :
........................... Tanggal : .......................... |
||
|
|
2.8. |
LPP Nomor :
..........................................................................
Tanggal : ............................. |
||
|
|
2.9. |
Dalam hal Pemeriksaan Khusus karena pengaduan
masyarakat, penjelasan atas kebenaan pengaduan disajikan dalam LPP : [
] Ya [ ] Tidak |
||
|
|
2.10. |
Nota Perhitungan, Lembar Persetujuan dan atau Berita
Acara Hasil Pemeriksaan dikirim tanggal : ................... (7) |
||
|
|
2.11. |
DKHP dikirim tanggal : ............................. (8) |
||
|
|
2.12. |
Jangka Waktu Pemeriksaan : |
||
|
|
|
a. Pemberitahuan Perpanjangan Penyelesaian
Pemeriksaan Tanggal : ............................. (9) |
||
|
|
|
b. Permohonan Perpanjangan Penyelesaian
Pemeriksaan I Tanggal : ............................. |
||
|
|
|
c. Permohonan Perpanjangan Penyelesaian
Pemeriksaan II Tanggal : ............................. |
||
|
|
|
|
||
|
III. |
PERBANDINGAN SPT DENGAN HASIL PEMERIKSAAN : |
|
|
|
3.1. |
PPh Orang Pribadi atau Badan |
|
No. |
Uraian |
Menurut |
Hasil |
Koreksi |
|
1. |
Penghasilan Bruto dari Usaha |
|
|
|
|
2. |
Penghasilan Dari Luar Usaha |
|
|
|
|
3. |
Penghasilan Bruto |
|
|
|
|
4. |
Pengurangan Penghasilan Bruto |
|
|
|
|
5. |
Penghasilan Neto |
|
|
|
|
6. |
Kompensasi Kerugian *) |
|
|
|
|
7. |
Penghasilan Kena Pajak |
|
|
|
|
8. |
PPh Terutang |
|
|
|
|
9. |
Kredit Pajak |
|
|
|
|
10. |
PPh Kurang/(Lebih) Bayar |
|
|
|
|
11. |
Sanksi Administrasi |
|
|
|
|
12. |
Pajak yang masih harus dibayar |
|
|
|
*) lihat pemeriksaan sebelumnya
|
|
3.2. |
Pajak lainnya : |
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... (10)
|
VI. |
LAIN-LAIN : |
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... (11)
|
|
...........................................
(12) Tim Peer Review Ketua Tim ............................................... NIP. Anggota Tim ............................................... NIP. Anggota Tim ............................................... NIP. |
PETUNJUK
PENGISIAN
DAFTAR ISIAN
PEER REVIEW
(Lampiran
4)
|
Angka 1 |
: |
diisi
dengan nama Unit yang melaksanakan pemeriksaan pajak. |
|
Angka 2 |
: |
diisi
dengan memberi tanda silang sesuai dengan status Wajib Pajak. |
|
Angka 3 |
: |
diisi dengan
jenis pemeriksaan (Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan
Bukti Permulaan). |
|
Angka 4 |
: |
diisi dengan alasan tidak
adanya Surat Pernyataan Tidak Diaudit Kantor Akuntan Publik/BPKP, khususnya
untuk Wajib Pajak BUMN/BUMD. |
|
Angka 5 |
: |
diisi dengan jenis usaha Wajib
Pajak sesuai dengan KLU berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-1444/PJ.24/1993 tanggal 14 Desember 1993. |
|
Angka 6 |
: |
diisi dengan nomor dan tanggal
Surat Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen, termasuk nomor dan tanggal Surat
Peringatan (jika ada). |
|
Angka 7 |
: |
diisi dengan tanggal Surat
Pengantar pengiriman Nota Penghitungan Pajak dan Lembar Persetujuan Wajib
Pajak atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan. |
|
Angka 8 |
: |
diisi dengan tanggal Surat
Pengantar pengiriman DKHP. |
|
Angka 9 |
: |
diisi dengan tanggal Surat
Pemberitahuan/Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan, dalam
hal pemeriksaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan. |
|
Angka 10 |
: |
diisi dengan Objek Pajak
lainnya sesuai pertimbangan Pemeriksa, yang dibuat sesuai dengan butir 3.1. |
|
Angka 11 |
: |
diisi dengan hal-hal lain yang
dianggap penting. |
|
Angka 12 |
: |
diisi dengan tempat, tanggal,
bulan dan tahun daftar isian Peer Review ditandatangani. |
Lampiran
5
RISALAH
TEMUAN PEER REVIEW
TIM
PEMERIKSA PAJAK
|
Nama UPPP |
|
|
Periode yang direview |
|
|
No |
Ref. |
Masalah |
Tanggapan |
Kesimpulan |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tim Peer Review Ketua Tim ............................................... NIP. Anggota Tim ............................................... NIP. Anggota Tim ............................................... NIP. |
.............................................................
(5) Kepala
Kantor ............................................... NIP. |
PETUNJUK
PENGISIAN
RISALAH
TEMUAN PEER REVIEW
TIM
PEMERIKSA PAJAK
(Lampiran
5)
|
Angka 1 |
: |
diisi
dengan Indeks Kertas Kerja Peer Review. |
|
Angka 2 |
: |
diisi
dengan masalah-masalah berkaitan dengan kepatuhan dan kualitas Pemeriksa
Pajak dalam pelaksanaan yang ditemukan dalam pelaksanaan Peer Review. |
|
Angka 3 |
: |
diisi
dengan tanggapan dari Pemeriksa Pajak atas masalah-masalah yang ditemukan
dalam pelaksanaan Peer Review. |
|
Angka 4 |
: |
diisi dengan kesimpulan Reviewer
atas masalah-masalah yang telah dibahas dengan Pemeriksa Pajak. |
|
Angka 5 |
: |
diisi dengan tempat, tanggal,
bulan dan tahun risalah ditandatangani. |
Lampiran
6
LAPORAN PEER
REVIEW-TIM
Tim Peer Review :
Ketua :
Anggota :
Unit yang di-Peer Review :
I. Administrasi Pemeriksaan Unit
Pelaksana Pemeriksaan Pajak
|
No |
Masalah |
Penjelasan
Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan
Pajak (1) |
Tanggapan Reviewer (2) |
Usulan
Tindak Lanjut (3) |
|
1. |
Perbandingan rencana dengan
realisasi dan standar prestasi |
|
|
|
|
2. |
Penyusunan dan pengiriman
Laporan-laporan Triwulanan (KPL.RIKPA) |
|
|
|
|
3. |
Perbandingan Jumlah LP2 yang
diterima dengan SPPP yang diterbitkan dan dilaksanakan |
|
|
|
|
4. |
Penatausahaan KKP |
|
|
|
|
5. |
Penatausahaan Peminjaman
Berkas |
|
|
|
II. Kepatuhan Pemeriksa Pajak
dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
|
No |
Tim
Pemerika |
Masalah |
Usulan
Tindak Lanjut |
|
1. |
Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
|
2. |
Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
|
3. |
|
|
|
III. Pengujian Kemampuan
Pemeriksa Pajak
|
No |
Tim
Pemerika |
Masalah |
Usulan
Tindak Lanjut |
|
1. |
Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
|
2. |
Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
|
3. |
|
|
|
IV. LAIN-LAIN :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... (8)
|
|
...........................................
(9) Tim Peer Review Ketua Tim ............................................... NIP. Anggota Tim ............................................... NIP. Anggota Tim ............................................... NIP. |
PETUNJUK
PENGISAN
LAPORAN PEER
REVIEW-TIM
(Lampiran
6)
|
Angka 1 |
: |
diisi dengan penjelasan Kepala
Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak |
|
|
Angka 2 |
: |
diisi dengan tanggapan Reviewer
terhadap penjelasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak |
|
|
Angka 3 |
: |
diisi dengan usulan tindak
lanjut atas masalah-masalah yang ada dengan mempertimbangkan penjelasan dan tanggapan
sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 1 dan angka 2 di atas. |
|
|
Angka 4 |
: |
diisi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan
kepatuhan Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu : |
|
|
|
|
- |
Prosedur pelaksanaan pemeriksaan mulai dari tahap
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan serta membandingkannya dengan
peraturan-peraturan yang berlaku; |
|
|
|
- |
Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan seperti
Pemeriksaan Lengkap (PL) yang melebihi jangka waktu 8 (delapan) bulan dan
atau yang tidak melakukan perpanjangan pemeriksaan. |
|
|
|
- |
Prosedur pengajuan Data Usulan Angka Kredit yang
disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja. |
|
|
|
Yang bersumber dari Risalah Temuan Peer Review yang
perlu ditindaklanjuti. |
|
|
Angka 5 |
: |
diisi dengan masalah-masalah pada angka 4 yang masih
perlu ditindaklanjuti. |
|
|
Angka 6 |
: |
diisi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemampuan
Pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan, yaitu : Analisis SPT, Laporan
Keuangan dan Data Pendukung Lainnya; Kualitas KKP dan LPP terutama berkaitan
dnegna besarnya koreksi. |
|
|
Angka 7 |
: |
diisi dengan masalah-masalah pada angka 6 yang masih perlu
ditindaklanjuti. |
|
|
Angka 8 |
: |
diisi dengan hal-hal diluar yang tela diungkap
sebelumnya, terutama untuk hal-hal yang penting dan bersifat positip, seperti
dipatuhinya prosedru pemeriksaan pajak. |
|
|
Angka 9 |
: |
Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Laporan Peer
Review-Tim ditandatangani. |
|
Lampiran
7
LAPORAN PEER
REVIEW-KANWIL
Nama Kantor Wilayah
DJP :
..............................................................................................
Periode
Pelaporan
:
..............................................................................................
I. Administrasi Pemeriksaan Unit
Pelaksana Pemeriksaan Pajak
|
No |
Masalah |
Unit
Pelaksana Pemeriksaan
Pajak (1) |
Usulan
Tindak Lanjut (3) |
|
1. |
Perbandingan rencana dengan
realisasi dan standar prestasi |
|
|
|
2. |
Penyusunan dan pengiriman
Laporan-laporan Triwulanan (KPL.RIKPA) |
|
|
|
3. |
Perbandingan Jumlah LP2 yang
diterima dengan SPPP yang diterbitkan dan dilaksanakan |
|
|
|
4. |
Penatausahaan KKP |
|
|
|
5. |
Penatausahaan Peminjaman
Berkas |
|
|
II. Kepatuhan Pemeriksa Pajak
dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
|
No |
Unit |
Masalah |
Usulan
Tindak Lanjut |
|
Tim
Pemeriksa |
|||
|
1. a) |
Unit : Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
|
b) |
Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. dst ... |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
|
2. a) |
Unit : Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
III. Pengujian Kemampuan
Pemeriksa Pajak
|
No |
Unit |
Masalah |
Usulan
Tindak Lanjut |
|
Tim
Pemeriksa |
|||
|
1. a) |
Unit : Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
|
b) |
Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. dst ... |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
|
2. a) |
Unit : Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
|
|
...........................................
(7) Kepala Kantor Wilayah .....
DJP ............................................... NIP. |
PETUNJUK
PENGISAN
LAPORAN PEER
REVIEW-KANWIL
(Lampiran
7)
|
Angka 1 |
: |
diisi
dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang memiliki masalah sesuai
dengan indeks 1-1 s.d. 1-5. |
|
|
Angka 2 |
: |
diisi
dengan usulan tindak lanjut atas masalah-masalah pada angka 1. |
|
|
Angka 3 |
: |
diisi dengan masalah-masalah
yang berkaitan dengan kepatuhan Pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan pada
Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, yaitu : |
|
|
|
|
- |
Prosedur pelaksanaan
pemeriksaan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan serta
membandingkannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku; |
|
|
|
- |
Jangka waktu penyelesaian
pemeriksaan seperti Pemeriksaan Lengkap (PL) yang melebihi jangka waktu 8
(delapan) bulan dan atau yang tidak melakukan perpanjangan pemeriksaan. |
|
|
|
- |
Prosedur pengajuan Data Usulan
Angka Kredit yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja. |
|
Angka 4 |
: |
diisi dengan usulan-usulan tindak
lanjut atas masalah-masalah yang terjadi pada angka 3 diatas. |
|
|
Angka 5 |
: |
diisi dengan masalah-masalah
yang berkaitan dengan kemampuan Pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan, yaitu
: Analisis SPT, Laporan Keuangan dan Data Pendukung Lainnya; Kualitas KKP dan
LPP terutama berkaitan dnegna besarnya koreksi. |
|
|
Angka 6 |
: |
diisi dengan usulan-usulan
tindak lanjut atas masalah-masalah yang terjadi pada angka 6 diatas. |
|
|
Angka 7 |
: |
Diisi dengan tempat, tanggal,
bulan dan tahun Laporan Peer Review-Kanwil ditandatangani. |
|