Peraturan Pemerintah Nomor : 36 TAHUN 1993

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mendorong industri kendaraan bermotor untuk meningkatkan efisiensinya dan sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi industri kendaraan bermotor dalam negeri, dipandang perlu untuk menyesuaikan kebijaksanaan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3287) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3464);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1993
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 51

PENJELASAN
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991

UMUM

Dalam rangka pengembangan industri kendaraan bermotor di dalam negeri sehingga mampu bersaing baik dalam pasar dalam negeri maupun ekspor, maka peningkatan efisiensi industri kendaraan bermotor harus dibarengi dengan peningkatan kandungan lokal agar supaya pengembangan industri kendaraan bermotor memberikan manfaat bagi pembangunan perekonomian nasional. 

Untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut, dipandang perlu untuk menyesuaikan kebijaksanaan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dengan kebijaksanaan untuk mendorong industri kendaraan bermotor untuk meningkatkan kandungan lokal (local content). 

Untuk mendorong peningkatan kandungan lokal, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa jenis kendaraan bermotor yang kandungan lokalnya lebih dari persentase tertentu dikenakan PPn BM dengan tarif yang lebih rendah dibanding kendaraan bermotor yang persentase kandungan lokalnya lebih rendah. 

Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa terhadap kendaraan bermotor jenis bus yang dikenakan PPn BM hanya yang berasal dari impor kecuali yang digunakan untuk angkutan umum.

PASAL DEMI PASAL

Dengan Peraturan Pemerintah ini dilakukan beberapa perubahan mengenai ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991.

Pasal I

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan-ketentuan yang diubah dalam ayat ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. kendaraan bermotor beroda dua asal impor yang isi silindernya 250 cc atau kurang dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen).
2. kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600 cc atau kurang dengan kandungan lokal (local content) lebih dari 60% (enam puluh persen) dikenakan PPn BM dengan tarif 20% (dua puluh persen).
   Sedangkan dalam hal kandungan lokalnya tidak melebihi 60% (enam puluh persen) termasuk yang diimpor dalam keadaan built up, dikenakan PPn BM sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4).
3. Besarnya tarif PPn BM untuk kendaran bermotor jenis jip tidak dikaitkan dengan harga penyerahan atau nilai impornya, tetapi dikaitkan dengan besarnya prosentase kandungan lokalnya.
4. Dalam hal kendaraan bermotor jenis jip yang diproduksi di dalam negeri dengan kandungan lokal lebih dari 60% (enam puluh persen), dikenakan PPn BM dengan tarif 20%. Sedangkan apabila kandungan lokalnya tidak melebihi 60% (enam puluh persen), termasuk yang diimpor dalam keadaan built up, dikenakan PPn BM dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen).
5. Besarnya tarif PPn BM atas kendaraan bermotor jenis kombi, minibus, van dan pick up, dibedakan berdasarkan jenis bahan bakar dari kendaraan dimaksud. Tarif PPn BM atas jenis-jenis kendaraan bermotor tersebut yang menggunakan bahan bakar bensin adalah 20% (dua puluh persen), sedangkan yang menggunakan bahan bakar solar dikenakan PPn BM dengan tarif 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana diatur dalam ayat (3).
6. pengecualian pengenaan PPn BM yang semula hanya terbatas pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan, diperluas sehingga meliputi juga semua jenis kendaraan angkutan barang, kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan tahanan.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini ditetapkan hal yang baru bahwa baik atas penyerahan di dalam negeri maupun atas impor kendaraan bermotor jenis kombi, minibus, van dan pick up, yang menggunakan bahan bakar solar dikenakan PPn BM dengan tarif 25% (dua puluh lima persen). Sedangkan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan umum, angkutan barang, untuk keperluan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan tahanan, tidak dikenakan PPn BM.

Ayat (4)

Dengan ketentuan ini diatur perubahan beberapa hal dari ketentuan yang lama yaitu :

1. atas impor dan penyerahan kendaraan bermotor beroda dua yang dibuat di dalam negeri yang isi silindernya lebih dari 250 cc dikenakan PPn BM dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen).
2. kendaraan bermotor jenis bus yang dikenakan PPn BM hanya yang berasal dari impor, yaitu dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen) kecuali yang digunakan untuk angkutan umum. Sedangkan atas penyerahan kendaraan jenis bus yang dibuat di dalam negeri tidak dikenakan PPn BM.
3. kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, mobil balap dan caravan, serta jip dikenakan PPn BM dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen), kecuali sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600 cc atau kurang dan jip yang dibuat di dalam negeri yang kandungan lokalnya melebihi 60% (enam puluh persen).
4. kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan tahanan dikecualikan dari pengenaan PPn BM.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3524

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.