Ortax

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 46/PJ/2007

Kategori : KUP, PBB

Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 116/PJ./2007 Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan

Calender 07 Okt 2007
Tidak ada folder
Read Later
Share Share
Status
Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut

 

8 Oktober 2007


SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 46/PJ/2007

TENTANG

PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                   
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut :

1.  Ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi harus dilakukan dalam kegiatan pendataan objek pajak bumi dan bangunan yang memenuhi kriteria :
  1. unit tempat usaha; dan
  2. unit perumahan dan/atau unit apartemen,
yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak tertentu.
2. Dalam kegiatan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1, setiap Wajib Pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kepadanya diberikan NPWP.
3. Pemberian NPWP dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi objek pajak bumi dan bangunan (KPP Lokasi), sedangkan kode KPP pada setiap NPWP yang diberikan sesuai dengan kode KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal sesuai dengan alamat yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
4.   Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang telah diberikan NPWP melalui kegiatan ekstensifikasi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ternyata telah memiliki NPWP, telah meninggal dunia, dan/atau sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan tidak wajib mempunyai NPWP, Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi tersebut (KPP Domisili) melakukan penghapusan NPWP yang telah diberikan oleh KPP Lokasi dengan menerbitkan Surat Penghapusan NPWP tanpa melalui prosedur pemeriksaan.
5.   Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan untuk objek pajak unit tempat usaha tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan tidak berlaku.
6.   Dalam rangka monitoring pelaksanaan ekstensifikasi WP OP melalui Pendataan objek PBB, diatur sebagai berikut :
  1. Kepala KPP, Kepala KPPBB, dan Kepala KPP Pratama menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya atau hari berikutnya jika tanggal 5 libur.
  2. Kepala Kanwil DJP menyampaikan laporan triwulan ke Kantor Pusat Ditjen Pajak u.p. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dengan periode pelaporan sebagai berikut :
    (1)  Periode bulan Januari sampai Maret, dilaporkan paling lambat pada akhir bulan April;
    (2)  Periode bulan April sampai Juni, dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Juli;
    (3)  Periode bulan Juli sampai September, dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Oktober;
    (4) Periode bulan Oktober sampai Desember, dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
     
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.




Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 8 Oktober 2007
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098


Tembusan :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.