Ortax

Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP - 24/PJ.3/1989

Kategori : PPN

Faktur Pajak Sederhana

Calender 20 Mei 1989
Tidak ada folder
Read Later
Share Share
Status
Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 24/PJ.3/1989

TENTANG

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Menimbang :

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1117/KMK.04/1988 tanggal 18 Nopember 1988, maka bentuk, isi dan tata cara penggunaan Faktur Pajak Sederhana perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;


Mengingat :

 

Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1117/KMK.04/1988 tanggal 8 Nopember 1988 tentang bentuk, ukuran, pengadaan dan tata cara penyampaian Faktur Pajak;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG FAKTUR PAJAK SEDERHANA.



Pasal 1

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :
  1. Penyerahan Barang Kena Pajak :
    a.1.  secara eceran kepada siapapun di tempat penjualan eceran,
    a.2. langsung dari rumah ke rumah kepada konsumen akhir atau kepada pedagang pengecer dengan cara penjualan langsung melalui petugas canvassing;
  2. Penyerahan Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir atau kepada masyarakat umum.
    dapat membuat Faktur Pajak Sederhana.
(2) Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi yang lazim dipakai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.



Pasal 2

Apabila dalam jumlah harga jual atau penggantian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dihitung sebesar :

Tarif PPM atau PPn BM X Harga Jual/penggantian termasuk PPN dan PPn BM
----------------------------------------------------
100% + Tarif PPN + Tarif PPn BM



Pasal 3

Faktur Pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat nomor urut, nama Pengusaha Kena Pajak atau nama merek usaha dan jumlah harga jual atau penggantian yang diterima serta jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atau keterangan bahwa pajak yang terutang tersebut telah termasuk dalam harga jual atau penggantian.



Pasal 4

Faktur Pajak Sederhana harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.



Pasal 5

Bagi pembeli atau penerima jasa, Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan sebagai bukti pengkreditan Pajak Masukan kecuali ditetapkan lain.



Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04/PJ.3/1985 tanggal 2 Februari 1985 dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan mempunyai daya laku surut mulai penyerahan tanggal 1 Januari 1989.



 


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 1989
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Drs. MAR'IE MUHAMMAD