Ortax

Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP - 43/PJ./1995

Kategori : PPh

Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok Kretek Di Dalam Negeri

Calender 22 Mei 1995
Tidak ada folder
Read Later
Share Share
Status
Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 43/PJ./1995

TENTANG

TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK KRETEK DI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok kretek oleh industri rokok kretek, dipandang perlu untuk menetapkan tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporannya.
  2. bahwa oleh karena itu tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


Mengingat :

  1. Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;
  2. Pasal 1 huruf c dan Pasal 2 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 599/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53/KMK.05/1994 tanggal 15 Pebruari 1994 tentang Perubahan Bunyi Paragrap 59 ayat (1) dari Keputusan Cukai Tembakau.


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK KRETEK DI DALAM NEGERI.



Pasal 1

(1)

Badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok kretek ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok kretek di dalam negeri.
(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan bagi badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok kretek yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Penunjukkan Wajib Pajak sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
(3)

Ketentuan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku lagi bagi badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok kretek yang tergolong perusahaan hasil tembakau bernomor pengawas K.1000 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53/KMK.05/1994.



Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok kretek pada saat penjualan rokok kretek di dalam negeri adalah 0,1% dari harga bandrol, dan bersifat final.



Pasal 3

(1)

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Rokok Final dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :
- lembar pertama : untuk Wajib Pajak pembeli;
- lembar kedua : untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22);
- lembar ketiga : untuk arsip Pemungut Pajak.
(2)

Dalam hal penjualan rokok kretek dilakukan oleh industri rokok kretek secara kanvas kepada pembeli perseorangan yang belum mempunyai NPWP, maka NPWP pembeli pada Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 diisi "0.000.000.0. kode KPP tempat pembeli berdomisili".



Pasal 4

 

(1)

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok kretek yang dikembalikan (retur) setelah Masa Pajak terjadinya penjualan, dapat dikurangkan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian rokok kretek tersebut, kecuali apabila dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian, industri rokok kretek menggantinya dengan rokok kretek yang sama baik phisik maupun jumlah harganya.
(2)

Apabila terjadi pengembalian seperti tersebut pada ayat (1), pembeli wajib membuat Nota Retur dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian rangkap 3 (tiga) yaitu :
- lembar pertama dan
- lembar kedua : untuk Pemungut Pajak
- lembar ketiga : untuk arsip Wajib Pajak pembeli.
Nota Retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
  1. Nomor dan tanggal Nota Retur
  2. Nama, alamat dan NPWP pembeli
  3. Nama, alamat dan NPWP industri rokok
  4. Nomor dan tanggal Faktur pembelian rokok kretek yang dikembalikan
  5. Macam, jenis, kwantum dan harga rokok kretek yang dikembalikan
  6. Tanda tangan pembeli.



Pasal 5

Pemungut Pajak wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut selambat-lambatnya tujuh hari setelah Masa Pajak berakhir, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Final ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.



Pasal 6

Pemungut Pajak wajib menyampaikan laporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan telah disetor setiap bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan Pemungut Pajak, selambat-lambatnya 14 hari setelah Masa Pajak berakhir, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri lembar kedua Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), lembar ketiga Surat Setoran Pajak Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan apabila ada, lembar kedua Nota Retur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).



Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1995.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

ttd.

 

FUAD BAWAZIER