Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restauran, rumah makan, warung dan sejenisnya, termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan antara lain pajak atas hotel dan restauran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restauran.
Dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dijelaskan bahwa restauran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan penjelasannya menyatakan bahwa objek Pajak Hotel dan Restauran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restauran, termasuk penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya .
Contoh : rumah makan "X" menyediakan tempat penyantapan dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (take away).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan sebagai berikut :

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan butir 4 tersebut di atas.