Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 07/PJ.24/2001

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

22 Mei 2001

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 07/PJ.24/2001

TENTANG

PENEGASAN PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Petunjuk Editing SSP Lembar ke-2, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

Urutan Pelaksanaan editing SSP lembar ke-2 tetap mengikuti petunjuk dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 tanggal 22 Februari 2001
Perubah-perubahan dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 tanggal 22 Februari 2001 adalah sebagai berikut:

Penambahan Kode Jenis Setoran 199 Pembayaran Pendahuluan skp ke dalam Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak: 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0131; 0132; 0133; 0134; dan 0171, sesuai dengan perubahan KJS dalam KEP 169/PJ/2001. Penambahan Kode Jenis Setoran (KJS) tersebut digunakan untuk menampung pembayaran pendahuluan sebelum diterbitkan surait ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan agar pembayaran tersebut dapat dibukukan pada sisi kredit dalam perhitungan sanksi admnistrasi yang akan dikenakan.

Penggabungan penggunaan beberapa Kode Jenis Setoran (KJS) pada Kode MAP/Kode Jenis Pajak 0118 PPh Final dan Fiskal Luar Negeri yang semula dipisahkan atas KJS Orang Pribadi dan KJS Badan menjadi satu KJS dengan tujuan untuk penyederhanaan penggunaan kode dan memberi kemudahan bagi Wajib Pajak.

Contoh :

Lampiran SE-02/PJ/2001			Menjadi
MAP	KJS	Uraian Pembayaran	MAP	KJS	Uraian Pembayaran
0118	409	Psl 4(2)OP Jasa Konstruksi	0118	409	Psl 4(2) atas Jasa Konstruksi
0118	424	Psl 4(2) Bada Jasa Konstruksi	0118	409	Psl 4(2) atas Jasa Konstruks

Pembayaran/Penyetoran yang tidak mempunyai Kode MAP dan KJS secara khusus menggunakan Kode MAP/Kode Jenis Pajak 0119 PPh Non Migas lannnya untuk pembayaran PPh dan Kode MAP/Kode Jenis Pajak 0139 PPN/PPnBM Lainnya untuk pembayaaan PPN dan PPnBM seperfi contoh dibawah ini:

Lampiran SE-02/PJ/2001			Menjadi
MAP	KJS	Uraian Pembayaran	MAP	KJS	Uraian Pembayaran
0111	409	PPh Psl 21 lain-lain final	0119	100	PPh Non Migas Lainnya
0112	199	Final lain-lain	0119	100	PPh Non Migas Lainnya

Perubahan pada PPh Pasal 22 (MAP:01 12), PPN dalam Negeri (MAP:0131), PPN Impor (MAP:0132), PPnBM Dalam Negeri (MAP:0133), dan PPnBM Impor (MAP:0134) menjadi sebagaimana dalam contoh di bawah ini:

Lampiran SE-02/PJ/2001aa			Menjadi
MAP	KJS	Uraian Pembayaran	MAP	KJS	Uraian Pembayaran
0112	900	PPh Pasal 22 dari Bendaharawan	0112	900	PPh Pasal 22 dari Pemungut
0112	901	PPh Pasal 22 dari Pemungut	0112	310	SKPKB PPh Pasal 22
0131	900	Pemungut	0131	900	Pemungut
			0131	314	SKPKB Pemungut PPN
0132	900	Pemungut	0132	900	Pemungut
			0132	900	SKPKB PPN Impor
0132	900	Pemungut	0133	900	Pemungut
			0133	311	SKPKB Pemungut PPnBM DN
0134	900	Pemungut	0134	900	Pemungut
			0134	310	SKPKB PPnBM Impor

Tabel Perubahan kode MAP/KJS lama ke dalam kode MAP/KJS baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 diganti dengan Tabel perubahan kode MAP/KJS lama ke dalam kode MAP/KJS baru sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
Kantor Pelayaaan Pajak dan kantor Penyuluhan Pajak agar segera mensosialisasikan tata cara pengisian Surat Setoran Pajak dan Perubahan Kode MAP serta Kode jenis Setoran sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375