Ortax

Keputusan Presiden Nomor : 28 TAHUN 1990

Kategori : PPh

Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri

Calender 01 Jul 1990
Tidak ada folder
Read Later
Share Share
Status
Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1990

TENTANG

KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

 

  1. bahwa pembangunan nasional membutuhkan dana, baik dana yang bersumber dari dalam negeri maupun yang berupa devisa.
  2. bahwa penggunaan devisa perlu dihemat dan lebih diarahkan pada penggunaan yang produktif.
  3. bahwa sehubungan dengan itu dipandang untuk mengatur kembali kebijaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri dengan Keputusan Presiden;


Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3262).
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI.



Pasal 1

Setiap orang yang akan bertolak ke luar negeri diwajibkan memiliki Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN).



Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku bagi :

  1. Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing, Staf dari Badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa, tenaga ahli dalam rangka kerjasama teknik, dan staf dari badan/organisasi Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia sepanjang mereka bukan Warga Negara Indonesia dan disamping jabatan resmi tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan;

  2. Anggota keluarga dan pembantu yang bukan Warga Negara Indonesia dari yang tersebut pada huruf a ;

  3. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas (menggunakan paspor dinas) dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mendapat tugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri ;

  4. Orang asing yang berada di Indonesia dengan visa turis, visa transit, visa sosial budaya, visa kunjungan usaha dan tidak memperoleh penghasilan di Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut ;

  5. Awak kapal dari kapal terbang dan kapal laut yang melakukan dinas penerbangan dan pelayaran jalur internasional atau melakukan penerbangan dan pelayaran secara charter;

  6. Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan persetujuan Departemen Tenaga Kerja ;

  7. Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di daerah perbatasan yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia.

  8. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk luar negeri dan tidak menerima penghasilan di Indonesia, sepanjang berada di Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut tetapi pembebasan ini hanya diberikan untuk satu kali dalam masa 12 (dua belas) bulan berturut-turut. ;

  9. Petugas imigrasi yang melakukan tugas pendataan keimigrasian di atas pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional ;

  10. Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia ;

  11. Mahasiswa atau pelajar Indonesia yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program pertukaran mahasiswa atau pelajar ;

  12. Warga Negara Asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

  13. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada dana Ongkos Naik Haji (ONH);

  14. Warga Negara Asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota misi keagamaan di bawah koordinasi Departemen Agama dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi Departemen Sosial;

  15. Warga Negara Asing yang karena sesuatu hal diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meninggalkan wilayah Indonesia.



Pasal 3

(1)

Untuk memperoleh surat keterangan Fiskal luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut pembayaran Fiskal Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, pembayaran Fiskal Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terhutang pada tahun pajak yang bersangkutan.



Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.



Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

 

S O E H A R T O

 

 

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

 

Ttd

 

M O E R D I O N O




LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 31