Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 01/PJ.132/2002

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

13 September 2002

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE - 01/PJ.132/2002

TENTANG

PERUBAHAN TARIF SEWA RUMAH NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-135/SJ.1/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 313/KPTS/M/2001 langgal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara dengan ini diberitahukan bahwa:

Tarif sewa Rumah Negara atas seluruh Surat Ijin Penghunian Rumah Negara ( SIPRN ) yang telah diterbitkan, secara otomatis beralih ke tarif sewa yang baru, sesuai dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara.

Tata cara perhitungan tarif sewa yang baru atas Rumah Negara adalah sebagai berikut : PERHITUNGAN SEWA RUMAH NEGARA :

Rumus sewa:

Sb=2,75% x [ (Lb x Hs x Ns) x Fkb ] x Fk

Sb	:	Sewa bangunan per bulan
2,75%	:	Prosentase sewa terhadap nilai bangunan
Lb	:	Luas bangunan dalam meter persegi
HS	:	Harga satuan bangunan per meter persegi
Ns	:	Nilai sisa bangunan/layak huni ( 60% )
Fkb	:	Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)
Fk	:	Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)

KETERANGAN :

PROSENTASE SEWA
Prosentase, sewa terhadap, nilai bangunan 2, 75 %

LUAS BANGUNAN (Lb)
Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as ke as

HARGA SATUAN (Hs)

Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Setempat (Kabupaten/Kota) pada tahun yang berjalan

Harga satuan bangunan, dengan :

1.	Luas bangunan 36 - 95 m2 mengikuti harga satuan type C, D, E
2.	Luas bangunan 96 - 185 m2 mengikuti harga satuan type B
3.	Luas bangunan 186 m2 keatas mengikuti harga satuan type A

Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batu/batako dan bagian atas papan/anyaman bambu) 50 % x Hs.

NILAI SISA BANGUNAN (Ns)
Nilai sisa bangunan ditetapkan 60 % sebagai bangunan layak huni.
(Nilai sisa bangunan antara 20 % s.d. 100 % dengan rata-rata 60 %)

FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (Fkb)

Klasifikasi tanah Penggunaan bangunan	Kelas Bumi
Klasifikasi tanah Penggunaan bangunan	Al s.d. A10 (%)	A11 s.d.A20 (%)	A21 s.d. A30 (%)	A31 s.d. A40 (%)	A41 s.d. A50 (%)
Rumah	80	70	60	50	40

FAKTOR KERINGANAN (Fk)
Faktor keringan sewa untuk PNS ( 5 % )

SEWA RUMAH NEGARA DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDAR
Standar luas tanah Rumah Negara sesuai type :

Type	Luas Bangunan	Luas Tanah
A	250 m2	600 m2
B	120 m2	350 m2
C	70 m2	200 m2
D	50 m2	120 m2
E	36 m2	100 m2

Rumah Negara yang berdiri di atas persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih dari 20 % dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut :

st = 2 % x [ (Lt x NJOP) x Fk ] / tahun

st	:	Sewa kelebihan tanah per tahun
2%	:	Prosentase sewa terhadap nilai tanah
Lt	:	Luas kelebihan tanah dari standar dalam meter persegi
NJOP	:	Nilai jual Objek Pajak sesuai SPPT
Fk	:	Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)

CONTOH PENGHITUNGAN SEWA
Rumus Sewa:

Sb=2,75% x [(LbxHs x Ns) x Fkb] x Fk

Contoh Perhitungan Sewa untuk Lokasi DKI Jakarta :
Kelas Bumi : (A9), Fkb = 80%

a. Eselon I	=	2,75% x [ 250 m2 x Rp 864.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 142.560,-/bln
b. Eselon II	=	2,75% x [ 120 m2 x Rp 779.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 61.696,-/bln
c. Eselon III	=	2,75% x [ 70 m2 x Rp 755.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 34.881,-/bln
d. Eselon IV	=	2,75% x [ 50 m2 x Rp 755.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 24.915,-/bln
e. Eselon V	=	2,75% x [ 36 m2 x Rp 755.000,- x 60% x 80 %] x 5 % = Rp 17.938,-/bln

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ttd

MOCH. SOEBAKIR