1. Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

   Kelompok Harta	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode
   		Garis Lurus	Saldo Menurun
   I Bukan Bangunan atau Harta Tak Berwujud Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV	2 th 4 th 8 th 10 th	50 % 25 % 12,5 % 10 %	100 % 50 % 25 % 20 %
   II Bangunan Permanen Tidak Permanen	10 th 5 th	10 % 20 %	- -

2. Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun;
3. Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen sebesar 10 %.

1. impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB;
2. impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
3. impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

1. impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
2. impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB;
3. pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya, untuk selanjutnya disebut DPIL, ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
4. pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;
5. pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke Perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;
6. penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal;
7. peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.

Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai PKB di dalam wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas berupa PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB yang bersangkutan.

1. barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB;
2. barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; serta;
3. barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

1. keringanan Bea Masuk atas impor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5 % (lima persen);
2. dalam hal tarif Bea Masuk atas mesin sebagaimana dimaksud huruf (a) yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5 % (lima persen) atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif Bea Masuk dalam BTBMI;
3. keringanan Bea Masuk sebagaimana dimaksud huruf a diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan Bea Masuk.

Atas impor suku cadang dan komponen dari mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak diberikan keringanan Bea Masuk.

1. dalam rangka pembangunan industri diberikan keringanan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5 % (lima persen) dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan Bea Masuk atas barang dan bahan;
2. dalam rangka pengembangan industri diberikan keringanan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir Bea Masuknya menjadi 5 % (lima persen), apabila pengembangan menambah kapasitas sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan Bea Masuk atas barang dan bahan;
3. dalam hal tarif Bea Masuk atas barang dan bahan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) yang tercantum dalam BTBMI 5 % (lima persen) atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif Bea Masuk dalam BTBMI.

1. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET;
2. Daftar Barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan memberikan Keputusan penangguhan dan atau keringanan Bea Masuk dengan dilampiri daftar mesin dan atau barang dan bahan, serta penunjukan pelabuhan bongkar.

Permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 diajukan perusahaan yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai :

1. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET;
2. Surat Keterangan Persetujuan Berusaha di Kawasan Berikat dari Penyelenggara Kawasan Berikat, khusus untuk PDKB;
3. Daftar Barang yang dibeli/diperoleh yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET.

Atas permohonan tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan.

Surat Keterangan PPN dan PPnBM Tidak Dipungut disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.

Setelah menerima Surat Keterangan PPN dan PPnBM Tidak Dipungut dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), Direktur Jenderal Bea dan Cukai membubuhkan cap "PPN dan PPnBM Tidak Dipungut eks Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu" dengan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Keterangan Direktur Jenderal Pajak tentang PPN dan PPnBM Tidak Dipungut pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan formulir Bukti Pungutan Pajak dan Impor.

Tindasan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengelola KAPET, instansi lain yang terkait, dan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal pemohon adalah perusahaan dalam rangka PMA/PMDN.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan peruntukan barang-barang yang diberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, fasilitas yang diberikan tersebut dinyatakan batal, dan terhadap perusahaan yang bersangkutan diwajibkan membayar kembali Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk beserta sanksi administrasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal barang yang mendapatkan fasilitas keringanan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (4), apabila pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam daftar barang, dipungut Bea Masuk dan pungutan impor lainnya.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka bagi Pengusaha yang telah memperoleh Ijin Operasional dan Penunjukan Pelaksanaan Proyek dari Badan Pengelola KAPET yang bersangkutan sebelum tanggal 7 April 2000, tetap berlaku fasilitas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998.

Pengusaha yang telah memperoleh fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan di KAPET yang lama dan belum merealisir seluruh impornya, dapat tetap menggunakan Keputusan pemberian pembebasan Bea Masuk tersebut hingga berakhirnya masa berlaku Keputusan yang bersangkutan, dengan ketentuan tidak dapat diperpanjang dan atau diubah.