Peraturan Pemerintah Nomor : 139 TAHUN  2000

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek serta untuk mendorong berkembangnya aktivitas pasar modal di Indonesia, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK.

Pasal 1

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa keuntungan modal (capital gain), bunga dan atau diskonto yang berasal dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dan atau yang dilaporkan di bursa efek, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, kecuali bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 2

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh :

1. Penerbit obligasi (emiten) pada saat emisi perdana obligasi tanpa bunga (zero coupon bond);
2. Penerbit obligasi pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;
3. Bank Wajib Pajak dalam negeri, cabang bank Wajib Pajak luar negeri sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, Dana Pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal, pada saat perolehan obligasi berbunga atas bunga berjalan yang diperoleh selama masa kepemilikan oleh penjual obligasi;
4. Penyelenggara bursa pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek.

Pasal 3

Pasal 4

Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c adalah :

1. Bank Wajib Pajak dalam negeri dan cabang bank Wajib Pajak luar negeri sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Dana pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
3. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3646), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 254

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasl 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas penghasilan tertentu termasuk penghasilan dari transaksi sekuritas di bursa efek pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan yang berlaku selama ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 hanya mencakup pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek melalui pemotongan pajak oleh pihak penerbit obligasi (emiten) serta bank, dana pensiun dan reksadana dan tidak melibatkan penyelenggara bursa. Ketentuan tersebut dipandang kurang efektif dan menimbulkan hambatan terhadap transaksi perdagangan obligasi di bursa efek. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek serta untuk mendorong berkembangnya aktivitas pasar modal di Indonesia, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Pasal 1

Pada prinsipnya semua Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, dan Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa keuntungan modal (capital gain), bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pengecualian dari pemotongan pajak tersebut berlaku terhadap beberapa Wajib Pajak tertentu yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dikecualikan dari pengenaan atau pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan bunga obligasi

Pasal 2

Untuk memudahkan pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, pemotongan pajak dilakukan oleh penerbit obligasi (emiten) yaitu pada saat emisi perdana obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) dan pada saat jatuh tempo pembayaran bunga, serta oleh penyelenggara bursa yaitu pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek. Karena ada beberapa Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak atas penghasilan bunga obligasi, terdapat kemungkinan penghindaran pajak dengan mengalihkan obligasi tersebut sebelum jatuh tempo pembayaran bunga (wash sales) kepada Wajib Pajak dimaksud. Untuk menghindari praktek kurang sehat tersebut, Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak atas bunga obligasi seperti bank, dana pensiun dan Reksadana harus memotong pajak atas bunga obligasi yang diperoleh penjual sesuai dengan masa kepemilikannya. Atas penghasilan diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) dikenakan pajak kepada pembeli yaitu pada saat emisi perdana oleh penerbit obligasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Wajib Pajak bank dalam negeri termasuk cabang bank Wajib Pajak luar negeri yang merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan bunga dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melainkan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan. Adapun atas penghasilan bunga obligasi yang diperdagangkan di bursa efek yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan yang diterima atau diperoleh reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf h dan huruf j Undang-undang PPh sehingga tidak perlu dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.

Pasal 5

Ayat (1)

Diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) yaitu selisih antara nilai nominal dengan nilai perolehan obligasi pada saat emisi perdana, pada dasarnya merupakan bunga yang diterima di muka. Atas diskonto dari pembelian obligasi tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final oleh penerbit obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, kecuali apabila pembeli adalah bank, dana pensiun atau reksadana. Pada waktu obligasi tersebut dijual kembali di bursa efek atau dilaporkan penjualannya ke bursa efek, pemilik obligasi selaku penjual dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas nilai transaksinya.

Ayat (2)

Dalam transaksi penjualan obligasi di bursa efek, penghasilan yang diterima atau diperoleh pemilik yang menjual obligasinya dapat meliputi keuntungan modal, bunga dan atau diskonto. Untuk kemudahan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan oleh penyelenggara bursa terhadap Wajib Pajak bank, dana pensiun dan reksadana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4056

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.