Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 78/KMK.01/1990

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/KMK.01/1990

TENTANG

FAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1989 UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan penghitungan penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang tidak dipergunakan dalam perusahaan, pekerjaan bebas atau tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan yang telah dimiliki sebelum tahun 1989 perlu ditetapkan faktor penyesuaian sehubungan dengan kenaikan tingkat harga umum yang merupakan angka perkalian terhadap nilai perolehan pada saat penjualan atau pengalihannya dengan Keputusan Menteri Keuangan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Nomor 3263);
2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3309);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG FAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1989 UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Faktor penyesuaian tahun 1989 adalah angka perkalian untuk mengadakan penyesuaian terhadap harga atau nilai perolehan harta berupa tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang tidak dipergunakan dalam perusahaan, pekerjaan bebas, atau yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan yang telah dimiliki sebelum tahun 1989 guna mendapatkan nilai perolehan pada saat penjualan atau pengalihan, sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Tahun 1989 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan atau pengalihan harta yang bersangkutan.

Pasal 2

Pasal 3

Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menilai harta tersebut per 1 Januari 1983 dalam SPT PKk tahun 1983 lebih tinggi dan pada nilai perolehan yang dihitung berdasarkan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka nilai perolehan harta tersebut tahun 1983 untuk penghitungan PPh, adalah nilai harta yang dilaporkan dalam SPT PKk 1983.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ttd

PENJELASAN
ATAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78/KMK.01/1990
 
TENTANG
 
FAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1989 UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

UMUM

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan atau pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang tidak dipergunakan dalam perusahaan, pekerjaan bebas atau yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan, adalah selisih antara harga penjualan atau nilai pengalihan dengan nilai perolehan harta tersebut pada saat terjadinya transaksi.

Untuk memperoleh nilai perolehan pada saat terjadinya transaksi, yaitu pada waktu penjualan atau pengalihan harta yang bersangkutan, maka terhadap harga perolehan atau nilai perolehannya dilakukan penyesuaian menurut tingkat inflasi selama masa pemilikan harta tersebut dengan suatu faktor penyesuaian.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan Pasal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut :
Tuan A (Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri) dalam tahun 1988 membeli sebidang tanah dengan harga Rp. 15 Juta. Dalam tahun 1989 tanah tersebut dijualnya dengan harga Rp. 20 juta.
Penghitungan penghasilan Tuan A dari penjualan tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Huruf b

Ketentuan Pasal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut :
Tuan B (Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri) dalam tahun 1987 membeli sebidang tanah dengan harga Rp. 20 juta. Dalam tahun 1989 tanah tersebut dijualnya dengan harga Rp. 30 juta.
Penghitungan penghasilan Tuan B dari penjualan tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Huruf c

Ketentuan Pasal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut :
Tuan C (Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri) dalam tahun 1986 membeli sebidang tanah harga Rp. 30 juta. Dalam tahun 1989 tanah tersebut dijualnya dengan harga Rp. 40 juta.
Penghitungan penghasilan Tuan C dari penjumlahan tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Huruf d

Ketentuan Pasal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut :
Tuan D (Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri) dalam tahun 1985 membeli sebidang tanah dengan harga Rp. 10 juta. Dalam tahun 1989 tanah tersebut dijualnya dengan harga Rp. 40 juta.
Penghitungan penghasilan Tuan D dari penjualan tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Huruf e

Ketentuan Pasal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut :
Tuan D (Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri) dalam tahun 1975 membeli sebidang tana h dengan harga Rp. 10 juta. Dalam tahun 1983 di atas tanah tersebut dibangun rumah dengan biaya Rp. 40 juta. Dalam tahun 1989 rumah tersebut berikut tanahnya dijual dengan harga Rp. 100 juta.
Penghitungan penghasilan Tuan D dari penjualan rumah dan tanahnya tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 3

Ketentuan Pasal ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut :

Tuan C (Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri) dalam tahun 1970 membeli sebidang tanah dengan harga Rp. 10 juta. Dalam SPT PKK 1983 harta berupa tanah tersebut per 1 Januari 1983 dinilai sebesar Rp. 80 juta. Dalam tahun 1989 tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 110 juta.Penghitungan penghasilan Tuan C dari penjualan tanahnya tersebut adalah sebagai berikut :

Nilai perolehan 1983 : 1,00/1,05 x Rp. 63,70 juta = Rp. 60,60 juta (Faktor penyesuaian tahun 1984 terhadap tahun 1983 : 1,05).
Nilai tanah tersebut tahun 1983 menurut SPT PKk 1983 = Rp. 80 juta, dan karena lebih tinggi dari nilai perolehan berdasarkan faktor penyesuaian, maka nilai harta menurut SPT PKk 1983 tersebut merupakan dasar untuk menghitung nilai perolehan dalam tahun 1989.

Pasal 4

Cukup jelas.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.