Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 679/KMK.04/1991

(1) 

Wajib Pajak dapat melakukan sendiri pembayaran pajak yang terhutang beserta sanksi administrasi yang dikenakan karena pemeriksaan pajak, yang besarnya adalah berdasarkan koreksi-koreksi yang telah disetujuinya dalam pembahasan akhir (closing conference), sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

(2) 

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan sebagai pelunasan pajak dan sanksi administrasi yang terhutang untuk jenis dan tahun pajak yang diperiksa.

(3) 

Apabila Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terhutang beserta sanksi administrasi sesuai dengan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak tanggal pembahasan akhir, maka sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) dalam Surat Ketetapan Pajak yang akan diterbitkan dihitung sampai dengan tanggal pembahasan akhir.

(4) 

Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal pembahasan akhir.

(1) 

Wajib Pajak melakukan sendiri pembayaran bunga keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 1983, denda administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan sanksi berupa bunga denda administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang besarnya dihitung sendiri oleh Wajib Pajak.

(2) 

Pembayaran sanksi bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (KP.PDIP.51) tersendiri, terpisah dari SSP untuk pembayaran kekurangan pokok pajak yang berkenaan.

(3) 

Pembayaran sanksi bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
bersamaan waktu dengan pembayaran kekurangan pokok pajak yang berkenan.  

(4)