Kurs Keputusan Menteri Keuangan [KRW]

MENU

TANGGAL

Export PDF

MATA UANG

Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Korean Won [KRW]

Masa Berlaku

Dasar Hukum

Nilai

Perubahan

15 Mar 2023 - 21 Mar 2023

No. 14/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 14/KM.10/2023

14 Mar 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 MARET 2023

SAMPAI DENGAN 21 MARET 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 MARET 2023 SAMPAI DENGAN 21 MARET 2023.

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.404,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.188,73	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.189,13	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.193,69	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.962,44	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.420,97	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.439,51	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.451,52	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.377,80	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.398,95	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.442,77	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.500,34	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.298,95	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,34	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	187,84	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	50.124,76	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	55,40	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	279,50	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.103,42	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	47,36	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	441,50	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.393,61	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.327,30	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.211,30	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	11,73	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KEDUA :

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Diktum KESATU, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak; dan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ditandatangani secara elektronik

FEBRIO NATHAN KACARIBU

11,73

0.09

08 Mar 2023 - 14 Mar 2023

No. 13/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 13/KM.10/2023

07 Mar 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 MARET 2023

SAMPAI DENGAN 14 MARET 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.269,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.299,89	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.225,10	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.178,15	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.945,43	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.409,63	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.480,88	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.469,83	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.351,94	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.343,68	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.460,95	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.256,33	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.207,30	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,27	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	185,04	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	49.743,88	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	56,70	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	276,89	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.068,40	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	43,09	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	436,96	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.348,33	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.210,67	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.205,76	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	11,64	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak; dan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

11,64

-0.05

01 Mar 2023 - 07 Mar 2023

No. 12/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 12/KM.10/2023

28 Feb 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 MARET 2023

SAMPAI DENGAN 7 MARET 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 7 Maret 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 7 Maret 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.194,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.361,73	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.220,77	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.166,58	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.936,93	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.425,70	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.446,16	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.472,56	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.279,72	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.321,27	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.458,24	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.313,00	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.249,85	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,24	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	183,55	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	49.553,13	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	58,09	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	275,95	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.050,22	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	41,58	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	438,95	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.329,65	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.130,44	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.198,58	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	11,69	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 7 Maret 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak; dan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

11,69

-0.15

22 Feb 2023 - 28 Feb 2023

No. 10/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/KM.10/2023

21 Feb 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 FEBRUARI 2023

SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.191,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.515,84	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.337,28	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.182,51	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.935,50	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.461,79	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.564,31	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.489,98	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.341,74	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.394,77	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.458,61	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.455,36	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.373,10	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,24	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	183,53	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	49.618,04	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	57,02	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	276,03	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.049,19	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	41,64	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	444,33	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.383,60	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.259,71	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.216,48	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	11,84	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak; dan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

11,84

-0.17

15 Feb 2023 - 21 Feb 2023

No. 9/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 9/KM.10/2023

14 Feb 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 FEBRUARI 2023

SAMPAI DENGAN 21 FEBRUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.116,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.465,76	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.264,87	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.176,32	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.925,78	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.497,35	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.543,74	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.472,99	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.235,58	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.392,05	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.436,68	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.368,01	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.484,32	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,20	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	183,01	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	49.425,28	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	55,52	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	276,64	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.028,27	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	41,27	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	449,83	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.374,46	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.198,05	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.222,75	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	12,01	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak; dan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plh. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

ISA RACHMATARWATA

12,01

-0.16

08 Feb 2023 - 14 Feb 2023

No. 8/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 8/KM.10/2023

07 Feb 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 FEBRUARI 2023 SAMPAI

DENGAN 14 FEBRUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	14.946,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.537,25	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.204,10	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.185,75	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.905,87	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.511,98	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.631,54	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.490,27	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.331,97	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.377,59	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.433,97	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.285,22	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.508,48	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,12	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	182,54	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	48.965,74	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	55,22	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	275,49	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	3.982,39	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	40,81	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	454,83	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.376,28	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.263,50	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.212,43	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	12,17	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

12,17

0.01

01 Feb 2023 - 07 Feb 2023

No. 7/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7/KM.10/2023

30 Jan 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 FEBRUARI 2023 SAMPAI

DENGAN 7 FEBRUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 7 Februari 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 7 Februari 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	14.958,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.588,12	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.202,27	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.189,23	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.910,25	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.522,04	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.708,91	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.515,97	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.519,18	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.371,93	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.459,90	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.244,03	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.496,40	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,13	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	183,36	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	49.039,53	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	60,07	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	274,39	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	3.984,20	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	41,00	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	456,00	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.383,53	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.284,23	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.210,91	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	12,16	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 7 Februari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

12,16

-0.06

25 Jan 2023 - 31 Jan 2023

No. 5/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/KM.10/2023

24 Jan 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JANUARI 2023 SAMPAI

DENGAN 31 JANUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.109,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.503,34	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.252,22	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.197,16	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.931,51	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.505,33	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.704,99	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.527,83	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.618,88	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.440,51	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.458,83	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.416,90	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.737,18	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,20	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	185,56	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	49.348,63	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	65,76	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	276,53	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.022,73	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	41,25	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	458,47	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.420,73	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.345,61	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.232,82	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	12,22	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

12,22

-0.19

18 Jan 2023 - 24 Jan 2023

No. 4/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 4/KM.10/2023

16 Jan 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 JANUARI 2023 SAMPAI

DENGAN 24 JANUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.447,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.702,02	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.526,80	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.238,79	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.978,08	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.540,62	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.848,13	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.553,06	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.820,45	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.635,86	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.482,73	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.681,71	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.814,57	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,36	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	189,01	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	50.447,57	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	67,61	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	280,82	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.112,71	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	42,06	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	464,24	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.628,88	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.652,36	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.286,68	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	12,41	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

12,41

0.13

11 Jan 2023 - 17 Jan 2023

No. 3/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3/KM.10/2023

10 Jan 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 JANUARI 2023 SAMPAI

DENGAN 17 JANUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.605,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.610,06	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.518,54	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.223,33	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.997,60	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.550,68	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.813,30	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.551,83	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.747,13	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.623,39	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.478,92	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.757,30	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.822,59	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,44	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	188,59	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	50.923,45	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	68,81	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	279,74	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.151,30	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	42,67	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	457,46	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.610,75	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.535,98	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.263,55	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	12,28	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

12,28

-0.06

04 Jan 2023 - 10 Jan 2023

No. 2/KM.10/2023

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2/KM.10/2023

03 Jan 2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/KM.10/2023

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 JANUARI 2023 SAMPAI

DENGAN 10 JANUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.665,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.584,93	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.549,21	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.243,46	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	2.008,23	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.545,46	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.893,82	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.589,97	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.873,17	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.640,53	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.496,16	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.887,90	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.777,77	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,47	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	189,22	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	51.102,70	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	69,06	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	280,00	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.167,04	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	42,80	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	451,68	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.623,20	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.683,94	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.248,32	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	12,34	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

12,34

0.22

28 Des 2022 - 03 Jan 2023

No. 67/KM.10/2022

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 67/KM.10/2022

27 Des 2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/KM.10/2022

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 DESEMBER 2022

SAMPAI DENGAN 3 JANUARI 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023 sebagai berikut :

1.	Rp	15.606,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.448,40	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.453,63	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.226,18	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	2.002,52	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.522,83	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.843,20	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.580,19	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.884,58	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.538,83	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.493,59	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.796,32	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.709,74	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,44	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	188,52	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	50.892,38	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	69,18	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	282,64	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.149,82	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	42,66	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	449,17	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.530,97	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.557,44	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.232,81	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	12,12	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2022
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

12,12

0.13

21 Des 2022 - 27 Des 2022

No. 66/KM.10/2022

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 66/KM.10/2022

20 Des 2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/KM.10/2022

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 DESEMBER 2022

SAMPAI DENGAN 27 DESEMBER 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 sebagai berikut :

1.	Rp	15.634,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.584,71	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.480,92	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.230,68	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	2.010,32	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.540,34	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	10.011,57	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.587,00	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	19.194,24	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.548,60	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.519,03	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.805,84	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.442,94	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,44	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	189,08	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	50.912,25	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	69,59	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	280,57	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.157,70	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	42,60	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	449,08	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.533,19	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.592,46	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.242,02	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	11,99	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2022
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

11,99

0.12

14 Des 2022 - 20 Des 2022

No. 65/KM.10/2022

Peraturan Terkait

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 65/KM.10/2022

13 Des 2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/KM.10/2022

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK

PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 DESEMBER 2022

SAMPAI DENGAN 20 DESEMBER 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 Tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 sebagai berikut :

1.	Rp	15.563,00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1-
2.	Rp	10.481,68	Untuk Dolar Australia (AUD)	1-
3.	Rp	11.420,88	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1-
4.	Rp	2.199,64	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1-
5.	Rp	1.999,92	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1-
6.	Rp	3.542,52	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1-
7.	Rp	9.892,47	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1-
8.	Rp	1.557,48	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1-
9.	Rp	18.992,77	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1-
10.	Rp	11.477,99	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1-
11.	Rp	1.500,04	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1-
12.	Rp	16.568,37	Untuk Franc Swiss (CHF)	1-
13.	Rp	11.383,12	Untuk Yen Jepang (JPY)	100-
14.	Rp	7,41	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1-
15.	Rp	189,06	Untuk Rupee India (INR)	1-
16.	Rp	50.776,13	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1-
17.	Rp	69,45	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1-
18.	Rp	279,51	Untuk Peso Philipina (PHP)	1-
19.	Rp	4.139,36	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1-
20.	Rp	42,37	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1-
21.	Rp	445,36	Untuk Baht Thailand (THB)	1-
22.	Rp	11.496,45	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1-
23.	Rp	16.359,83	Untuk Euro (EUR)	1-
24.	Rp	2.233,29	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1-
25.	Rp	11,87	Untuk Won Korea (KRW)	1-

KETIGA :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2022.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Keuangan;
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Desember 2022
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

11,87

-0.01

* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya