bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa ini sebesar Rp4.410.544.722,00 dengan pokok sengketa berupa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.410.544.722,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

KOREKSI POSITIF PEREDARAN USAHA SEBESAR Rp4.410.544.722,00

PEMERIKSAAN MAJELIS

bahwa koreksi berasal dari hasil pengujian Transfer Pricing sebesar Rp4.410.544.722,00;

bahwa pengujian kewajaran transaksi afiliasi Pemohon Banding yang dilakukan Terbanding difokuskan untuk transaksi penjualan mengingat nilainya paling besar mencapai penjualan sebesar Rp240.223.168.402,00 (57,79 % dari total penjualan 2013) khususnya untuk penjualan ekspor sebesar Rp78.262.999.288,00 (18,83% dari total penjualan 2013);

bahwa Terbanding menggunakan data base ORIANA yang telah digunakan oleh Pemohon Banding sebagai dasar data perusahaan pembanding dan menggunakan single year satu tahun dalam menguji kewajaran transaksi afiliasi Pemohon Banding. Dimana dari hasil manual screening atas data base ORIANA yang dilakukan oleh wajib pajak digunakan seluruhnya oleh pemeriksa;

bahwa Terbanding menggunakan metode Transactional Net Margin Methode (TNMM) dengan perhitungan Profit Level Indicator Net Cost Plus Mark Up (NCPM) sedangkan Pemohon Banding dalam TP Documentation-nya untuk tahun 2013 juga menggunakan metode Transactional Net Margin Methode (TNMM) dengan perhitungan Profit Level Indicator Net Cost Plus Mark Up (NCPM);

bahwa dalam melakukan pengujian transaksi afiliasi sesuai dengan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, Terbanding menggunakan data pembanding yang digunakan wajib pajak dalam TP Documentation-nya;

bahwa Terbanding menggunakan analisa 1 (satu) tahun, bukan 5 (lima) tahun seperti yang digunakan Pemohon Banding dengan alasan:

bahwa dalam melakukan pengujian transaksi afiliasi sesuai dengan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, Terbanding menggunakan Metode TNMM (Transactional Net Margin Method) dengan Net Cost Plus Mark UP (NCPM) sebagai Profit Level Indicator-nya, sebagaimana yang digunakan juga oleh Pemohon Banding dalam Transfer Pricing Documentation-nya sebagai metode penentuan harga transfer yang paling sesuai;

bahwa berdasarkan TP Documentation Pemohon Banding membuat laporan keuangan tersegmentasi di tahun 2013. Pemohon Banding juga mambuat penyesuaian atas laporan keuangan tersebut karena adanya penalty atas keterlambatan penyerahan barang;

bahwa Terbanding melakukan penghitungan ulang atas laporan segmentasi tersebut karena adanya perbedaan biaya operating expense di TP Documentation yang disampaikan dengan SPT PPh Badan tahun 2013. Biaya operating expense tersebut disesuaikan sesuai proporsi yang terdapat di laporan keuangan segmentasi Pemohon Banding;

Laporan Keuangan Segmentasi Tahun 2013 (setelah penyesuaian)

bahwa dari laporan keuangan tersegmentasi tersebut pemeriksa melakukan pembagian secara proporsional atas penjualan ke pihak afiliasi ke dalam penjualan ekspor dan lokal sebagai berikut:

Data Pembanding yang digunakan:

bahwa berdasarkan data tersebut di atas didapat bahwa nilai NCPM afiliasi setelah penyesuaian Pemohon Banding Tahun 2013 sebesar 0.97% masih jauh di bawah Inter Quartile Range (Q1) tahun 2013 Data Pembanding sebesar 5.36%, sehingga disimpulkan bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa beIum memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle). Sehingga atas nilai NCPM yang masih dibawah nilai kewajaran, maka pemeriksa melakukan koreksi atas NCPM dari Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan koreksi atas transaksi penjualan ekspor ke afiliasi Pemohon Banding sebesar:

Jumlah koreksi atas transaksi afiliasi Pemohon Banding sebesar Rp4.410.544.722,30;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Peredaan Usaha sebesar Rp4.410.544.722,00 dengan alasan:

bahwa dasar hukum yang terkait sengketa ini adalah:

bahwa Pemohon Banding sahamnya sebesar 67,65% dimiliki oleh Alstom Holding di Prancis dan sebesar 32,35% dimiliki oleh PT PLN Persero, dengan demikian ada hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Alstom Holding (France).

bahwa menurut Terbanding pada saat penelitian keberatan, dasar koreksi adalah Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menurut Majelis pemakaian pasal ini tidak tepat karena tidak dijelaskan data apa yang tidak disampaikan oleh Pemohon Banding pada waktu pemeriksaan, dan koreksi yang dilakukan Terbanding didasarkan Pasal 18 ayat (3) dan (4);

bahwa Terbanding dalam melakukan pengujian transaksi afiliasi sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menggunakan Metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan Net Cost Plus Mark Up (NCPM) sebagai Profit Level Indikator, sama dengan yang dipergunakan Pemohon Banding dalam Transfer Pricing Document (TP Doc). Dengan demikian tidak ada perbedaan metode yang dipergunakan Terbanding maupun Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menggunakan hasil manual screening atas data base ORIANA yang telah digunakan digunakan Pemohon Banding sebagai data pembanding dalam menghitung/menguji kewajaran transaksi afiliasi;

bahwa untuk menguji kewajaran dan kelaziman usaha, Terbanding melakukan analisa Laporan Keuangan dan hasil analisa Laporan Keuangan Segmentasi tahun 2013 setelah diadakan adjusment/penyesuaian adalah sebagai berikut:

bahwa dari analisa laporan Keuangan segmentasi tersebut penjualan ke afiliasi memperoleh total margin dengan Net Cost Plus Mark Up yang lebih baik dibandingkan dengan penjualan kepada pihak independen;

bahwa dari laporan keuangan tersegmentasi tersebut pemeriksa melakukan pembagian secara proporsional atas penjualan ke pihak afiliasi ke dalam penjualan ekspor dan lokal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan kedua analisa laporan keuangan segmentasi diketahui penjualan Pemohon Banding kepada afiliasi diluar negeri lebih baik dibandingkan dengan penjualan kepada pihak ketiga yang independen, dengan lebih baiknya penjualan kepada pihak afiliasi dibanding penjualan kepada pihak ketiga yang independen seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi peredaran usaha;

bahwa Pasal 1 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 menyebut: Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

bahwa Pemohon Banding menyusun Transfer Pricing Dokumentation dengan menggunakan hasil manual screening atas data base ORIANA sebagai data pembanding untuk menguji kewajaran transaksi afiliasi, dengan NCPM lima tahunan transaksi independen sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menggunakan multi years data agar terdistorsi akibat adanya perbedaan material, keadaam ekonomi. Kondisi pasar serrta kondisi lainnya dalam perusahaan;

bahwa proyek-proyek yang dikerjakan Pemohon Banding adalah proyek jangka panjang, sehingga menggunakan data laporan keuangan lima tahunan (multi years) agar laporan keuangan dan profitabilitas proyek yang sesungguhnya lebih tercermin, berikut disajikan laporan keuangan lima tahunan Pemohon Banding (Tahun 2013-2009) sebagai berikut:

bahwa dari tabel laporan keuangan 5 (lima) tahunan tersebut, dapat diperoleh bahwa NCPM rata-rata lima tahunan adalah 7,78%. Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2013 gross margin Pemohon Banding menurun akibat additional costs sehubungan quality-issues yang mengharuskan Pemohon Banding melakukan rework terhadap produk yang sedang diproduksi. Dari data di atas juga terlihat bahwa profitabilitas tahun-tahun sebelumnya dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, Pemohon Banding menggunakan laporan keuangan 5 (lima) tahunan sebagai acuan;

bahwa dengan membandingkan NCPM rata rata lima tahun sebesar 7,78% masih berada dalam interval Q1 sebesar 4,61% dan Q3 sebesar 9,17%, dengan demikian masih dalam batas kewajaran;

bahwa berdasarkan pejelasan penjelasan di atas, menurut Majelis penjualan Pemohon Banding kepada afiliasi lebih tinggi harganya dibandingkan dengan penjualan kepada pihak ketiga yang independen yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding, dengan demikian sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan pemilihan multi years data adalah tepat untuk mendistorsi perbedaan yang terjadi, dan Majelis berkesimpulan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa penjualan Pemohon Banding kepada afiliasi sudah sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha, oleh karenanya Koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp4.410.544.722,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar Tahun Pajak 2013 adalah sebagai berikut:

Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, penjelasan lisan/tertulis para pihak yang bersengketa;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00975/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00113/406/13/055/15 tanggal 22 April 2015, atas nama Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 14 September 2017 oleh Hakim Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Putusan a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.