bahwa berdasarkan penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan diketahui bahwa Purchase Order tidak membuktikan transaksi sebenarnya. Pembukuan (buku kas/hutang), faktur pajak/SPT tidak dilampirkan guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, sehingga disimpulkan harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean;

bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk disebutkan bahwa: "Database Nilai Pabean I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a digunakan sebagai:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB 033164 tanggal 15 Nopember 2016 tidak dapat diyakini kebenarannya (gugur), sehingga tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean. Dengan demikian, Nilai Pabean ditetapkan menggunakan Metode II sampai Metode VI sesuai hirearki penggunaannya. Sesuai penelitian terhadap data nilai transaksi yang tersedia pada KPPBC TMP Belawan, diputuskan untuk menetapkan Nilai Pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk dan PDRI dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa;

bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dinyatakan:

"Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan Nilai Pabean digunakan nilai transaksi barang serupa yang paling rendah";

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data nilai transaksi barang serupa yang memenuhi syarat, ditetapkan bahwa nilai transaksi barang serupa yang digunakan sebagai dasar penghitungan BM dan PDRI adalah data pemberitahuan sebagai berikut:

bahwa sehingga total Nilai Pabean PIB ditetapkan menjadi:

bahwa dengan demikian penetapan nilai pabean oleh Terbanding terhadap barang impor yang diberitahukan Pemohon dalam PIB-033164 menjadi sebesar CIF USD 24,312.96 telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa klausul dalam Sales Contract menunjukkan pembayaran harus sudah dilakukan dengan T/T made in accordance to the document, namun faktanya pembayaran tersebut baru dilakukan pada tanggal 17 November 2016 padahal berdasarkan B/L nomor NAHCB16001156 tanggal 27 Oktober 2016 (21 hari setelah tanggal B/L);

bahwa uji material atas data-data yang disampaikan Pemohon Banding dalam sidang sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti transfer dan BBK disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa nama bank penerbit Laporan Transaksi (Account Statement) adalah CIMB Niaga sedangkan bukti transfer diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah. Bahwa keduanya adalah bank yang berbeda dengan basis yang berbeda yakni Syariah dan Konvensional. Tidak mungkin kelengkapan transfer, laporan transaksi, dan sistem aplikasi bank syariah menggunakan milik bank konvensional atau sebaliknya, walaupun satu group;

bahwa Terbanding tidak meyakini bukti transfer (TT) yang diserahkan Pemohon. Hal ini dikarenakan Bukti TT yang dilampirkan tidak mendapatkan validasi dari pihak bank CIMB Niaga (stempel bank dan tanggal bukan bukti validasi dari Bank).

bahwa pada Laporan Transaksi (Account Statement) CIMB Niaga yang dilampirkan saldo balance adalah negatif, dengan demikian yang melakukan transaksi bukan Pemohon tetapi adalah pihak Bank CIMB Niaga.

bahwa berdasarkan penelitian atas lampiran pelunasan, invoice dan TT dari Pemohon Banding kedapatan sebagai berikut:

bahwa dalam lampiran pelunasan Bukti Bank Keluar Nomor BBK/16/11/0076 tanggal 17 November 2016 terdapat dua invoice yang kedapatan berbeda antara nilai yang dinyatakan dalam Bukti Bank Keluar dengan nilai yang tertera pada invoice yang bersangkutan, yaitu:

bahwa bukti bank keluar dibuat sendiri oleh Pemohon Banding yang pada intinya hanya klaim Pemohon Banding mengenai uraian pembayaran, dengan klaim Pemohon Banding dalam bukti bank keluar menunjukkan bahwa bukti bank keluar tersebut tidak akurat, tidak obyektif dan tidak terukur;

bahwa tanggal penerbitan invoice tidak berurutan sesuai dengan nomornya, misalnya invoice nomor 16HYPTH-52 tertanggal 28 Oktober 2016 diterbitkan sebelum 16HYPTH-51 tertanggal 1 November 2016;

bahwa kode penomoran invoice yang tidak seragam dan tanggal penerbitannya yang tidak urut sesuai dengan nomornya merupakan hal yang tidak wajar mengingat invoice tersebut diterbitkan oleh satu entitas yang sama, yaitu Foshan Hongyun Trade CO LTD. Dengan demikian patut diduga bahwa invoice-invoice dalam pembayaran tersebut diterbitkan bukan oleh satu entitas yang sama;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, diatur hal-hal sebagai berkut:

bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas, Polis Asuransi PIB nomor 33164 tanggal 15 November 2016 ditutup di dalam negeri dengan total premi yang dibayar Pemohon adalah sebesar USD 11.26, untuk dapat membuktikan bahwa pembayaran atas asuransi tidak ditambahkan ke dalam nilai pabean, Pemohon tidak melampirkan pembayaran asuransi di dalam negeri dan jugs tidak dapat ditrasir pada pembukuan dan pencatatan Pemohon;

bahwa berdasarkan Berita Rahasia nomor R-00042/GUANGZHOU/170824 tanggal 21 Agustus 2017 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Guangzhou, telah melakukan penelusuran dan pengecekan eksistensi supplier ke masing-masing perusahaan dengan hasil:

bahwa sebagai bahan perbandingan harga terdapat surat dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Industri yang menyatakan untuk barang impor Porcelain Tiles ukuran 600X600MM harga yang wajar adalah USD 4,9/M2;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan dan persidangan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-107/WBC.02/2017 tanggal 21 Maret 2017 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam persidangan dan Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan PMK 34/PMK.04/2016;

bahwa Pemohon Banding telah mengimpor Porcelain Tiles dari China dengan PIB No.033164 tanggal 15 Nopember 2016 dengan total CIF USD 20,874.24, yang kemudian berdasarkan SPTNP KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan Nomor SPTNP-004440/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 06 Desember 2016 Pemohon Banding harus membayar tagihan BM, PDRI dan Denda Administrasi sejumlah Rp. 24.720.000,00.

bahwa atas dasar SPTNP tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan surat No: 001/NOTUL/TT/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 kepada DJBC melalui Kepala KPPBC Belawan, dan di dalam diktum KepDJBC yang:

bahwa dari konsiderans KepDJBC, yaitu pernyataan Menimbang huruf e s.d. u., khususnya huruf j. - m. dan huruf p. - q. KepDJBC, yang menyatakan pada pokoknya:

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding tidak tepat, karena:

bahwa DJBC tidak menjelaskan adanya pelanggaran ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan berikut Penjelasannya oleh Pemohon Banding;

bahwa harga transaksi yang diberitahukan di dalam PIB No. 033164 tanggal 15 Nopember 2016 telah memenuhi metode nilai transaksi dan telah terbukti sebagai harga seharusnya dibayar yang telah didukung oleh bukti nyata dan data yang obyektif serta terukur, sebagaimana telah diserahkan pada proses pengajuan keberatan kepada DJBC seperti: Sales Contract, Invoice, B/L;

bahwa menurut pernyataan DJBC dalam Konsiderans di atas metode yang digunakan dalam penetapan nilai pabean a quo adalah Metode III yaitu harga satuan USD 3.5175/M2, namun tidak disertai rincian penjelasan, sehingga nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB No. 033164 tanggal 15 Nopember 2016 ditetapkan menjadi CIF USD 24,312.96;

bahwa penyelesaian kewajiban kepabeanan atas importasi barang tersebut butir 1 telah dilaksanakan sesuai sistem PDE Kepabeanan, karena Pejabat BC yang menangani penelitian akhir terhadap PIB tersebut butir 1 telah:

bahwa tidak melakukan penolakan (reject) karena tidak terdapat kesalahan dan/atau kekurang-lengkapan pengisian data PIB yang bersangkutan,

bahwa memberikan nomor pendaftaran PIB No. 033164 tanggal 15 Nopember 2016 yang berarti semua data di dalam PIB Aju telah diteliti dengan sungguh-sungguh oleh Pejabat BC dan dinilai telah lengkap dan benar, serta telah disahkan menjadi dokumen pabean.

bahwa dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nilai Pabean CIF USD 20,874.24, yang diberitahukan di dalam PIB No. 033164 tanggal 15 Nopember 2016 menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi persyaratan nilai transaksi yang ditetapkan UU Kepabeanan.

bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon Banding mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan permohonan agar berkenan menyatakan batal penetapan Nilai Pabean CIF USD 24,312.96 sebagaimana tercantum di dalam keputusan DJBC No. KEP–107/WBC.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan menyatakan CIF USD 20,874.24, adalah nilai transaksi serta menetapkannya sebagai nilai pabean untuk importasi barang yang telah diberitahukan di dalam PIB No. 033164 tanggal 15 Nopember 2016.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa pada dasarnya Tanggapan Terbanding menyampaikan pendapatnya:

bahwa Pengguguran Nilai Transaksi

bahwa nilai pabean yang diberitahukan tidak didukung dengan data obyektif dan terukur, sehingga nilai transaksi yang diberitahukan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean vide Huruf C. ANALISIS sub judul Pengguguran Nilai Transaksi, butir 5;

bahwa Tanggapan Bukti Transaksi

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen yang Terbanding kemukakan dalam persidangan dan SUB maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d. VI, vide Huruf C. ANALISIS sub judul Tanggapan Bukti Transaksi, butir 14., yang didasari pendapat yang tercantum pada pokoknya antara lain di :

bahwa atas dasar hal di atas di dalam Huruf D. KESIMPULAN, Terbanding menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan KEP-107/WBC.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

bahwa Pemohon berpendapat untuk pendapat Terbanding angka 1. di atas sebagai berikut:

bahwa pada dasarnya, hal-hal yang dikemukakan Terbanding tidak menunjukkan ketidak-pemenuhan Pemohon Banding atas ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 UU Kepabeanan dan Penjelasannya tentang Nilai Transaksi, yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 jis Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2010, LAMPIRAN PMK Nomor 34/PMK.04/2010;

bahwa Terbanding telah mengakui secara diam-diam tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU Kepabeanan berikut Penjelasannya, karena secara faktual telah tidak memperhatikan atau tidak menerapkan/menyinggung sama sekali keberadaan atau eksistensi di dalam Penjelasan Tertulis:

bahwa konsisten dengan tanggapan tersebut di atas dan dengan adanya hasil audit kepabeanan Terbanding melalui Laporan Hasil Audit CV TT Nomor : LHA-6/BC.092/IU/2018 tanggal 9 Januari 2018 untuk Periode Audit : 01 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017-- selanjutnya disingkat LHA-6--, yang secara sah dan meyakinkan, menyatakan atas beberapa hal pokok antara lain tentang :

bahwa maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa tidak terdapat kewajiban untuk menambahan biaya, nilai barang dan jasa, royalty, biaya tranportasi, biaya handling barang dan biaya asuransi yang harus dilakukan Pemohon Banding terhadap harga transaksi yang dibayarkan kepada Penjual di luar negeri, sehingga harga transaksi CIF USD 20,784.24, yang diberitahukan di dalam PIB No. 033164 tanggal 15 November 2016, telah memenuhi syarat nilai transaksi yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan Penjelasannya, yaitu sebagai harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar sesuai dengan bukti nyata dan data yang obyektif serta terukur; untuk itu, dan sesuai petunjuk Ketua Majelis Hakim, serta mengingat pelunasan dimaksud tergabung dengan pelunasan invoice yang lain, bersama jawaban ini dilampirkan matriks pelunasan dimaksud berikut dokumen PIB terkait;

bahwa berdasarkan jawaban huruf a. s.d c. di atas Pemohon Banding menjawab pernyataan Terbanding pada butir 1 sebagai berikut:

bahwa berdasarkan jawaban Pemohon Banding atas pernyataan-pernyataan Terbanding di atas dan dengan mengacu kepada ketentuan dan persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 UU Kepabeanan berikut Penjelasannya dan Pasal 2 Jo Pasal 7 PMK Nomor 160/PMK.04/2010, maka :

bahwa penetapan nilai pabean Terbanding, secara mendasar telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 UU Kepabeanan karena Terbanding tidak dapat menunjukkan pelanggaran yang telah dilakukan Pemohon Banding atas persyaratan atau ketentuan Nilai Transaksi sebagaimana di atur di dalam Pasal 15 UU Kepabeanan berikut Penjelasannnya ataupun sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 jo Pasal 8 Perjanjian Tentang Implementasi Pasal VII GATT 1994 sebagaimana telah disahkan dengan UU no. 7 Tahun 1994, maupun ketentuan yang lebih rendah dari Undang-Undang yaitu Pasal 2 jo Pasal 7 PMK 160 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.34;

bahwa KESIMPULAN Terbanding menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan KEP-107/WBC.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ternyata berseberangan dengan hasil pemeriksaan komprehensif Terbanding di dalam LHA-6 terhadap pengujian nilai transaksi dan terhadap nilai transaksi yang diberitahukan deism PIB No. 033164 tanggal 15 November 2016, in casu PIB dari 2308 PIB yang telah dinyatakan sesuai dan nilai pabean yang diberitahukan dapat diterima serta tidak ada ketentuan nilai pabean yang dilanggar;

bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan di dalam PIB No. 033164 tanggal 15 November 2016 yang kemudian menjadi sengketa a quo, ternyata Invoice-nya, menjadi salah satu obyek pemeriksaan audit --LHA-6-- yang sasarannya :

bahwa kesesuaian nilai transaksi yang diberitahukan dalam invoice dan PIB dengan nilai pengakuan hutang dalam kartu hutang dan pembayaran bank keluar pada buku besar bank, dengan kesimpulan dari 3.296 dokumen yang terdiri dari 3.208 PIB dan 91 PPFTZ01, terdapat 3296 invoice ----termasuk invoice untuk PIB a quo Nomor 033164 tanggal 15 November 2016--- - dinyatakan sesuai, dan

bahwa kesesuaian pembayaran dalam buku besar bank (keluar) dengan dokumen invoice dalam PIB, untuk memastikan ada tidaknya pembayaran lain ke laur negeri, berkesimpulan nilai pabean yang diberitahukan dapat diterima dan tidak terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Pemohon Banding dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi a quo benar Nilai Transaksi yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan, yaitu harga yang sebenamya atau seharusnya dibayar sesuai dengan bukti nyata dan data yang obyektif serta terukur, dan oleh karena itu pernyataan Terbanding bahwa ‘nilai pabean yang diberitahukan tidak didukung dengan data obyektif dan terukur, sehingga nitai transaksi yang diberitahukan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean’, merupakan dugaan atau asumsi Terbanding yang jelas telah tidak sesuai dengan ketentuan nilai transaksi yang diatur dalam UU Kepabeanan sehingga KepDJBC No. KEP-107/WBC.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 sudah seharusnya dibatalkan;

bahwa Pemohon Banding telah mengimport UnglazedPorcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,VIENNA Brand, negara asal Chinayang diberitahukan dengan PIB Nomor 033164 tanggal 15 Nopember 2016dengan Nilai Pabean CIF USD 20.874,24 dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi CIF USD 24.312,96, yang menjadi dasar diterbitkannya SPTNP Nomor SPTNP-004440/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 06 Desember 2016 dengan tagihan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 24.720.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan nilai pabean atas PIB Nomor 033164 tanggal 15 Nopember 2016 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

bahwa atas penetapan nilai pabean tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor 001/NOTUL/TT/I/2017 tanggal 06 Januari 2017 yang diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan secara lengkap dan benar pada tanggal 01Februari 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-107/WBC.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 Terbanding menolak keberatan tersebut sekaligus memperkuat penetapan Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;

bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor 062/BANDING/TT/IV/2017 tanggal 04 April 2017 ke Pengadilan Pajak;

bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan nilai pabean untuk UnglazedPorcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,VIENNA Brand, negara asal China oleh Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-004440/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 06 Desember 2016 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-107/WBC.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas UnUnglazed Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM, VIENNA Brand, negara asal ChinaCIF USD 20.874,24 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-107/WBC.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-004440/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 06 Desember 2016, atas nama CV. TT , dan menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 033164 tanggal 15 Nopember 2016 yaitu Unglazed Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM, VIENNA Brand, negara asal China sebesar CIF USD 20.874,24 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.