Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-002772.45/2018/PP/M.VIIA Tahun 2018

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

bahwa yang menjadi pokok sengketa banding dalam perkara banding ini adalah penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 421072 tanggal 19 September 2017, berupa importasi 02 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (POCAN B3235 010003,....dst.), negara asal China, yang diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 3907.99.90 dengan BM 0% (ACFTA) dan oleh Terbanding masuk klasifikasi pos tarif 3907.99.90 dengan BM 5% (MFN), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa pajak dalam rangka impor dan denda sebesar Rp22.008.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-969/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 dimana atas importasi Pemohon Banding berupa 02 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (POCAN B3235 010003,....dst.) dengan PIB Nomor: 421072 tanggal 19 September 2017 ditetapkan tidak mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA dan dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dikarenakan Form E tidak memenuhi OCP ASEAN China FTA Rule 8 dan 21, dimana Pemohon Banding menyatakan pembebanan tarif bea masuk berdasarkan AC-FTA, sedangkan Terbanding menyatakan pembebanan tarif bea masuk berdasarkan MFN;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-969/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan pada pokoknya mengemukakan alasan :

bahwa memang benar bahwa kapal ARICA BRIDGE V.17055 melakukan transhipment rute dimulai dari Busan — Korea; Kwangyang — Korea; Shanghai — China; Ningbo- China; Hongkong; Jakarta — Indonesia. Namun kegiatan transhipment yang dilakukan kapal Arica Bridge V.1705S / pihak shipping line adalah semata-mata karena pertimbangan geografis — ekonomis dalam kegiatan bisnis sarana pengangkutan;

bahwa dalam kegiatan transshipment kapal Arica Bridge V.1705S, container UETU2494389 tidak mengalami proses perpindahkan posisi (keluar dari kapal) selama proses transit. Itu semua tertuang dalam sertifikat shipping line dan dapat mereka pertanggungjawabkan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:
Pasal 1

Pasal 2

bahwa berdasarkan "Operational Certification Procedures for the rules of origin" ACFTA Annex 3 Rule 8 menyebutkan:

Rule 8: Direct Consignment

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

bahwa atas keraguan Terbanding terhadap Form E Nomor: E173208100390036 tanggal 11 September 2017, Terbanding melakukan retroactive check (konfirmasi) kepada penerbit Form E di China, dan sampai dengan sidang dicukupkan, Terbanding tidak dapat menyampaikan surat jawaban konfirmasi dari penerbit Form E;

bahwa berdasarkan Bill of Lading nomor COAU7053040870, diketahui kapal Arica Bridge1705S, mengangkut kontainer nomor UETU2494389 dengan segel CD734545, dari Shanghai China tujuan Jakarta;

bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Agen Pelayaran PT Cosco Shipping Lines Indonesia menyatakan barang dengan Bill of Lading nomor COAU7053040870, dikapalkan dari Shanghai China tujuan Jakarta, dengan rute kapal melalui Busan Korea, Kwangyang Korea, Shanghai China, Ningbo China, Hongkong, Jakarta Indonesia, dan selama transit barang tidak dilakukan proses apapun;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa Bill of Lading juga diterbitkan dari negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, dan Surat Keterangan dari Agen Pelayaran PT Cosco Shipping Lines Indonesia, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas 02 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (POCAN B3235 010003,....dst.), negara asal China dengan PIB Nomor: 421072 tanggal 19 September 2017, klasifikasi barang HS 3907.99.90, dengan pembebanan Bea Masuk 0% (ACFTA) dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-969/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018;

bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Anggota Pengadilan Pajak Majelis VIIA nama: TAK SE, Ak, M.B.T. menyatakan pendapat yang berbeda atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak sebagai berikut:

bahwa Rule 8 huruf (c) mengatur tentang barang impor yang pengangkutannya ke negara pengimpor mengalami transit atau transhipment ke negara bukan anggota ACFTA dianggap diangkut langsung apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

bahwa implementasi Rule 8(c) tersebut diatur secara khusus dalam Rule 21 revised OCP yang menyatakan sebagai berikut:
Rule 21
For the pupose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA, where transportation is effected through the territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Prty:

bahwa berdasarkan Rule 21 revised OCP, apabila pengiriman barang ke negara pengimpor mengalami transit atau transhipment di negara bukan anggota ACFTA, maka harus diserahkan kepada otoritas kepabeanan negara pengimpor, dokumen-dokumen: through BL, Form E, fotokopi invoice dan dokumen pendukung sebagai bukti bahwa barang memenuhi persyaratan Rule 8(c) subparagrap (i), (ii) dan (iii);

bahwa Pasal 10 PMK Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional mengatur sebagai berikut:
Pasal 10

bahwa berdasarkan inward manifest kapal yang mengangkut barang yang diimpor Pemohon banding dari China menyatakan pelabuhan muat akhir adalah Hongkong kemudian menuju pelabuhan Tanjung Perak Indonesia (mengalamin transit di Hongkong);

bahwa importasi barang dari China dengan PIB nomor pendaftaran 421072 tanggal 19 September 2017 yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dapat memenuhi dokumen yang disyaratkan Rule 21 revised OCP for RoO sebagai implementasi dari ketentuan mengenai Direct Consignment (Rule 8 huruf c RoO) dan Pasal 10 PMK Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional yaitu dokumen through B/L juga tidak menyampaikan dokumen non manipulation certificate;

bahwa Rule 8 huruf (e) revised OCP dari perjanjian menyatakan:

bahwa Terbanding menolak untuk memberikan tarif preferensi atas form E a quo dan telah menandai kotak no 4 pada Form E a quo;

bahwa Terbanding telah mengirim surat penolakan Form E ke pihak penerbit Form E tersebut dengan surat nomor: S-988/KPU.01/BD.03/2018 tanggal 23 Jan 2018 yang isinya pemberitahuan bahwa tarif preferensi tidak diberikan untuk Form E No. E173208100390036 tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dengan disertai alasan penolakannya;

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (e) pihak kepabeanan negara pengimpor diberi hak untuk menolak Form E dengan ketentuan kotak no 4 form E yang ditolak tersebut ditandai atas penolakan pemberian tarifnya;

bahwa perjanjian ACFTA telah ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN dan China sehingga aturan-aturan yang telah disepakati dalam perjanjian ACFTA sudah seharusnya ditaati karena mengikat bagi seluruh pihak dalam perjanjian tersebut (pacta sun servanda);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim TAK SE, Ak, M.B.T. berpendapat adalah hak Terbanding untuk tidak memberikan tarif preferensi dikarenakan barang dari negara penerbit Form E tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian (RoO) yaitu Rule 8 (c) Annex 3 RoO dan Rule 21 Appendix 1 OCP - ACFTA sehingga banding ditolak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-969/KPU.01/2018 tanggal 31 Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-023373/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 13 Oktober 2017, atas nama: Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas 02 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (POCAN B3235 010003,....dst.), negara asal China, atas PIB Nomor: 421072 tanggal 19 September 2017, klasifikasi barang HS 3907.99.90, dengan pembebanan Bea Masuk 0% (ACFTA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah Nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak Hakim pada Majelis VIIA Pengadilan Pajak yang dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding serta tidak dihadiri oleh Terbanding.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.