Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2464/B/PK/Pjk/2021

Kategori : Bea Cukai

bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011212.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap


PUTUSAN
Nomor 2464/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CPP Tbk., beralamat di Gedung PM  X Lt. X, UX, X, X, Jalan H.R. RS Kav. HX-X, ABC, DEF, Jakarta Selatan XXXX0, yang diwakili oleh S, jabatan Wakil Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Y, Jakarta XXXX0;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ES, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-76/BC.06/2021, tanggal 4 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011212.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

Kesimpulan:
  1. Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding atas PPN adalah salah objek penetapan menurut Undang-Undang Kepabenan yang menjadi objek penetapan terbanding adalah Tarif nilai Pabean oleh karenanya PPN bukan merupakan Objek dari kuasa Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan sehingga KEP-1033/WBC.11/2019   tanggal 02 September 2019 Terhadap Penetapan Terbanding SPTNP- 002418/NTL/WBC.11/KPPMP01/2019 tanggal 13 Mei 2019 harus batal demi hukum;
  2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN Pasal 16 B menyatakan bahwa Pakan dan Bahan Baku Pakan termasuk barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga dengan diterbitkannya SPTNP terhadap PPN akan merugikan Petani Tambak Ikan di Indonesia, sebab 10% PPN tidak dapat dikreditkan maka akan ditambahkan kepada HPP (harga pokok penjualan) dan akan merugikan petani tambak dan industri pakan di Indonesia karena harga pakan akan lebih mahal dari Impor Pakan;
  3. Bahwa administrasi PPN berada sepenuhnya pada Dirjen Pajak bukan pada Dirjen Bea dan Cukai, sesuai dengan system Self Assessment maka Dirjen Pajak akan melakukan Audit Pada SPM PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 tentang PPN, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding juga dikoreksi oleh Dirjen Pajak berdasarkan kuasa Undang-Undang KUP, oleh karenanya Pemohon Banding sangat dirugikan dua kali koreksi di kementerian keuangan. Ironis bagi pembayar pajak, pemungutan pajak tidak berdasarkan keadilan;
  4. Bahwa Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam melakukan impor pakan ternak dan mengimpor bukan barang imbuhan sehingga mendapat Surat Keterangan Teknis tentang barang impor untuk Pakan Ikan, sesuai dengan kegiatan Industri Pemohon Banding memproduksi Pakan Ikan dan Udang. Surat Keterangan Teknis ditujukan juga kepada Terbanding dan Dirjen Pajak, serta Pemohon Banding Juga telah sesuai dengan PMK 267 juncto PMK 142;
  5. Oleh karenanya Pemohon Banding telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membatalkan Keputusan terbanding Nomor terhadap KEP-1033/WBC.11/2019 tanggal 02 September 2019 Terhadap Penetapan Terbanding SPTNP–002418/NTL/WBC.11/KPPMP01/2019 tanggal 13 Mei 2019, harus dibatalkan demi hukum sehingga Hutang PPN sebesar Rp228.756.000,- atas import bahan baku pakan ikan Menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011212.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1033/WBC.11/2019 tanggal 02 September 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP- 002418/NTL/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 13 Mei 2019, atas nama: PT CPP Tbk., NPWP: 0X.00X.XXX.0-0XX.000, beralamat di Gedung PM  X Lt. X, UX, X, X, Jalan H.R. RS Kav. HX-X, ABC, DEF, Jakarta Selatan XXXX0, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) dengan PIB Nomor 049224 tanggal 29 April 2019, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-1033/WBC.11/2019 tanggal 02 September 2019, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp228.756.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Januari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan  dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali dengan seluruhnya, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011212.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020 atas KEP-1033/WBC.11/2019 Tanggal 2 September 2019, menyatakan Hutang Pajak PPN Rp228.756.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp.0- atau Nihil;
  2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Bea dan Cukai yang berlaku;
Demikianlah Permohon Peninjauan Kembali ini disampaikan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini dan bila mana Majelis Yang Mulia berpendapat lain dapat kiranya memutus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
- Putusan Pengadilan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pokok sengketa adalah Penerbitan penetapan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) dengan PIB Nomor 0XXXXX tanggal 29 April 2019, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-1033/WBC.11/2019 tanggal 02 September 2019, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp228.756.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
- Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding didasarkan pada kewenangan diskresi, dengan menundukkan diri secara diam-diam dalam pelaksanaan impor/clearance stage, dan telah mereduksi ketentuan tentang kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa penerapan kewenangan diskresi oleh Terbanding tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan diskresi tersebut diberikan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena ketentuan tentang penentuan pos tarif dan bea terhadap barang impor a quo telah diatur secara rigid, jelas, dan lengkap pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan PMK-142/PMK.010/2017. Dengan kata lain, ketentuan tentang pos tarif dan bea terhadap barang impor a quo tidak termasuk sebagai ketentuan yang tidak jelas atau tidak lengkap dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, sehingga tidak diperlukan diskresi;
- Barang yang diimpor Pemohon Banding Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 0XXXXX tanggal 29 April 2019 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat  (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun  2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impornya dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER-02/MEN/2010 Tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan maka Pemohon Banding telah meminta surat Teknis dari Kementerian terkait tentang mengimpor bahan baku pembuatan pakan ikan yang akan dijual kepada petambak di Indonesia sehingga aturan pelaksanaan impor harus mengacu pada aturan yang sesuai dengan PER-02/MEN/2010 kecuali ada aturan lain yang mengatur tentang kriteria dasar import bahan baku pembuatan pakan ternak. Bilamana Termohon Banding tidak mengakui PER-02/MEN/2010 tentang pengadaan bahan baku pakan ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penerbitan KTUN objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, dan banding dinyatakan dapat diterima keseluruhannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011212.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:


  1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT CPP Tbk.;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011212.45/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2020;

MENGADILI KEMBALI:


  1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT CPP Tbk.;
  2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh Dr. IF, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. YMW, S.H., M.H. dan Dr. H. Y, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. U, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.




Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. YMW, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Y, S.H., M.Hum.
Ketua Majelis,

ttd.

Dr. IF, S.H., CN.
  Panitera Pengganti,

ttd.

M. U, S.H.,
Biaya-biaya :
1. Meterai  ........................................   Rp      10.000,00
2. Redaksi ........................................   Rp      10.000,00
3. Administrasi PK ...........................    Rp 2.480.000,00
Jumlah .............................................    Rp 2.500.000,00
 



Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,




SK, S.H.
NIP XXXX0X0XXXXXXXX00X