Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3249/B/PK/Pjk/2019

Kategori : PPN dan PPnBM

bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094688.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap


PUTUSAN
Nomor 3249/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JAF Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa HHH, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-493/PJ/2019, tanggal 4 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT AAA, beralamat sesuai keputusan di Jalan PPP, SSS X0XXX, beralamat korespondensi di YXZ Gd. MMM Lt X/B, Jalan RRR Kav. B-X, Jakarta, yang diwakili oleh DDD, Jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094688.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untuk membatalkan temuan Terbanding atas koreksi objek PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah sebesar Rp10.441.647.409,00 dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang ada koreksi terbanding tidak seharusnya dipertahankan;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka Pemohon Banding meminta kepada Majelis Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding atas keputusan keberatan nomor KEP 1438/WPJ.07/2015 tanggal 28 April 2015 dan menetapkan bahwa pajak terutang yang seharusnya adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut;

Jumlah Pemanfaatan JKPLN Rp 10.441.647.409,00
Pajak Keluaran  Rp   1.044.164.741,00
Kredit PPN Rp   1.044.164.741,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp                        0,00
Dikompensasikan ke masa berikut Rp                        0,00
PPN yang masih kurang (lebih) dibayar Rp                        0,00
Sanksi administrasi Rp                        0,00
PPN ymh (lebih) dibayar Rp                        0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094688.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1438/WPJ.07/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00003/277/13/055/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT AAA, NPWP: 0X.0XX.XX0.X-0XX.000,  beralamat di Jalan PPP, SSS X0XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean Rp    9.416.084.579,00
Pajak Keluaran  Rp       941.608.458,00
................................................................................  
Kredit PPN  
...................................................................................................... Rp         40.114.388,00
..                                    
PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp       901.494.070,00
......................................................................  
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp                         0,00
............................................                                    
PPN yang Kurang Dibayar Rp       901.494.070,00
.......................................................................................................  
Sanksi administrasi :  
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp       252.418.339,00
.......................................................................................................                                    
Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp    1.153.912.409,00
.......................................................................................................                                    

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor PUT-094688.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun  2018  tanggal  8  November  2018  yang  dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094688.16/2013/ PP/M.XVIIIB Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
3.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-1438/WPJ.07/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00003/277/13/055/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama PT AAA, NPWP: 0X.0XX.XX0.X-0XX.000,  beralamat di Jalan PPP, SSS X0XXX, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;
Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1438/ WPJ.07/2015 tanggal 28 April 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00003/277/13/055/14 tanggal 26 Mei 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 0X.0XX.XX0.X-0XX.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.153.912.409,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
  1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu dikabulkannya sebagian Banding Termohon Peninjauan Kembali Terhadap Koreksi DPP PPN atas objek PPN Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.1.426.706.710,00 Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (innerlijke samenhang) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor 3415/B/PK/PJK/2019, yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupa  substansi  yang  terkait  dengan  nilai  pembuktian  yang  lebih mengedepankan  asas  kebenaran  materiel  dan  melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi penyerahan PPN a quo yang telah dipertimbangkan dan diputus tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan telah memenuhi persyaratan formal dan material dalam pengkreditan pajak masukan serta pembuktian pembayaran melalui arus uang dan barang. Di sisi yang lain terhadap in casu berupa klarifikasi atas Faktur Pajak terhadap jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada” atau “ada tapi tidak sesuai” maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17, 18, 23 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3), Pasal 9 ayat (8) huruf f serta Pasal 13 ayat (5) juncto Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,  sehingga  pajak  yang  masih  harus  dibayar  dihitung  kembali menjadi sebesar Rp1.153.912.409,00; dengan perincian sebagai berikut:
    Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean Rp    9.416.084.579,00
    Pajak Keluaran  Rp       941.608.458,00
    Kredit PPN Rp         40.114.388,00
    PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp       901.494.070,00
    Dikompensasikan ke Masa Berikutnya Rp                         0,00
    PPN yang Kurang Dibayar Rp       901.494.070,00
    Sanksi administrasi :  
    - Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp      252.418.339,00 
    Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp    1.153.912.409,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

  1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. SSS, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. HHH, S.H., M.S., dan Dr. H. YYY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota  tersebut, dan Dr. BBB, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.M. HHH, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. YYY, S.H., M.H.
Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. SSS, S.H., M.Hum.
  Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. BBB, S.H., M.H.
Biaya-biaya :
1. Meterai  ........................................   Rp       6.000,00
2. Redaksi ........................................   Rp      10.000,00
3. Administrasi PK ...........................    Rp 2.484.000,00
Jumlah .............................................    Rp 2.500.000,00
 



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



ABC, S.H
NIP : XXXX0X0X XXXXXX X 00X