Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2745/B/PK/Pjk/2021

Kategori : Bea Cukai

bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009373.47/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap


PUTUSAN
Nomor 2745/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DDD, beralamat di Jalan AAA X Blok XX/XX, SSS, PPP,  JJJ XXXX0, yang diwakili oleh WXZ, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan JAF, JJJ XXXX0; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa SSS, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-56/BC.06/2021, tanggal 03 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009373.47/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Pajak UP Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding atas Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-359/KPU.01/2019, tanggal 30 Juli 2019, berdasarkan Nota Hasil  Penelitian Ulang Nomor 276/NHPU/KPU.01/ 2019, tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 November 2019;

 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009373.47/2019/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-359/KPU.01/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), atas nama : PT DDD, NPWP: X0.XXX.XXX.X-0XX.000, beralamat di Jalan AAA X Blok XX/XX, SSS, PPP, JJJ XXXX0, dan menetapkan atas barang impor Prime Hot Rolled Alloy Steel Section-WF (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 647101 tanggal 14 Desember 2018, negara asal China, dengan pos tarif 7228.70.10 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar 17,75% sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-359/KPU.01/2019 tanggal 30 Juli 2019, sehingga Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang masih harus dibayar sebesar Rp655.319.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  tentang Mahkamah  Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengajuan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-009373.47/2019/ PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2020, dan selanjutnya mengadili sendiri perkaranya dengan amar yang menyatakan :
  1. Membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-359/KPU.01/2019 tanggal 30 Juli 2019;
  2. Menetapkan tagihan menjadi Nihil;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding);
Atau apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo, pokok sengketa adalah  Penerbitan Keputusan  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SPKTNP-359/KPU.01/2019, tanggal 30 Juli 2019, tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) atas barang impor Prime Hot Rolled Alloy Steel Section-WF (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 647101 tanggal 14 Desember 2018, negara asal China, dengan pos tarif 7228.70.10 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar 17,75%, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebesar Rp655.319.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam  sengketa  a quo adalah apakah benar atas barang impor Prime Hot Rolled Alloy Steel Section-WF (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 647101 tanggal 14 Desember 2018, negara asal China, masuk pos tarif 7228.70.10, dan dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar 17,75%, sehingga terdapat kekurangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang masih harus dibayar sebesar Rp655.319.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)?;

Bahwa Judex Facti sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah a quo merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut di atas, haruslah ditentukan apakah produk Hot Rolled Alloy Steel WF-Section termasuk sebagai Hot Rolled Alloy Steel I-Section/H Section yang dikenakan Bea Masuk Tindak Pengamanan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang impor berupa Prime Hot Rolled Alloy Steel Section-WF termasuk I atau H section sebagaimana dimaksud dalam pos 7228.70.10 yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan, dan China tidak termasuk negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea  Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018, tanggal 04 Januari 2018, tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya. Dengan demikian, koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

  1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT DDD;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. XYZ, SH., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.YYY, SH., M. Hum., dan H. SSS, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan HHH, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.




Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.YYY, SH., M. Hum.

ttd.

H. SSS, S.H., M. H.
Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. XYZ, S.H., M.H. .
  Panitera Pengganti,

ttd.

HHH, S.H., M.H.
Biaya-biaya :
1. Meterai  ........................................   Rp      10.000,00
2. Redaksi ........................................   Rp      10.000,00
3. Administrasi PK ...........................    Rp 2.480.000,00
Jumlah .............................................    Rp 2.500.000,00
 



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


RTY, S.H.
NIP XXXX0X0X XXXX0X X 00X