Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5116/B/PK/Pjk/2020

Kategori : Bea Cukai

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61052/PP/M.XVIIB/19/2015, tanggal 27 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap


PUTUSAN
Nomor 5116/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AAA beralamat di Jalan SSS Nomor XX, PPP, GGG, JJJ, DJJ X0XX0, dalam hal ini diwakili CCC, Jabatan Presiden Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. MMM, M.M., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada LLL, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan JAF, Jakarta XXXX0;

Dalam hal  ini diwakili oleh kuasa DDD, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 25/BC.06/2019, tanggal 8 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Pemohon Banding mohon keadilan kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas perlakuan yang terjadi pada Pemohon Banding. Untuk itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis agar membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2817/KPU.01/2014 tanggal 2 Mei 2014 juncto Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 004075/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 25 Februari 2014 sehingga jika memang hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan atas dokumen-dokumen impor Pemohon Banding memang sebenar-benarnya, maka Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan SPTNP yang seharusnya adalah tidak terutang/Nihil dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61052/PP/M.XVIIB/19/2015, tanggal 27 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal  Bea  dan Cukai Nomor: KEP-2817/KPU.01/2014 tanggal 2 Mei 2014 mengenai Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-004075/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 25 Februari 2014, atas nama PT AAA, NPWP 0X.XXX.X0X.X-0XX.000, beralamat di Jalan SSS Nomor XX, PPP, GGG, JJJ, DJJ X0XX0, dan menetapkan klasifikasi atas barang impor berupa 43 jenis barang sesuai PIB (Pos 4, 8, 9, 10) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 047735 tanggal 4 Februari 2014 sebagai berikut :
Pos Uraian barang Tarif/HS Bea
Masuk
4 E Studio 2007 DP-2007 ASD Copier Machine
Toshiba-6AG00005039
8443.31.30.90 0%
8 E Studio 2006 DP-2006 ASD Copier Machine
Toshiba-6AG00005083
8443.31.30.90  0%
9 E Studio 256SE DP-2530 ASD (New) Copier
Machine Toshiba-6AG00004793
8443.31.30.90 0%
10 E Studio 256SE DP-4590 ASD (New) Copier
Machine Toshiba-6AG00004791
8443.31.30.90    0%

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 423 B/PK/PJK/2017, tanggal 9 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
  1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61052/PP/M.XVIIB/19/2015, tanggal 27 April 2015;

MENGADILI KEMBALI:

  1. Menolak permohonan banding dari Pemohon dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali;
  2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 7 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 423 B/PK/PJK/2017, tanggal 9 Mei 2017, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan   Peninjauan   Kembali   dimungkinkan   Peninjauan   Kembali diajukan 2 (dua) kali apabila suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

  1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua PT AAA tidak diterima;
  2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. SSS, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M., HHH, S.H., M.S., dan Dr. H. YYY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. BBB, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.




Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.M. HHH, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. YYY, S.H., M.H.
Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. SSS, S.H., M.Hum.
  Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. BBB, S.H., M.H.
Biaya-biaya :
1. Meterai  ........................................   Rp       6.000,00
2. Redaksi ........................................   Rp      10.000,00
3. Administrasi PK ...........................    Rp 2.484.000,00
Jumlah .............................................    Rp 2.500.000,00
 



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



ABC, S.H
NIP : XXXX0X0X XXXXXX X 00X