Daftar Competent Authority

MENU

Daftar Competent Authority

Berikut kami sampaikan daftar Competent Authority dari negara-negara treaty partner. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.34/1992 tanggal 16 November 1992.

Negara	Treaty Terkait	COMPETENT AUTHORITY
United States of America (Amerika)	USA	Menteri Keuangan (Secretary of the Treasury) atau wakilnya yang sah
Austria (Austria)	AUT	Menteri Keuangan (Federal Minister of Finance)
Netherlands (Belanda)	NTH	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
Belgium (Belgia)	BLG	Direktur Jenderal Pajak Langsung (Director General of Direct Taxes)
Denmark (Denmark)	DEN	Menteri Penerimaan Dalam Negeri (Minister for Inland Revenue, Customs and Excise) atau wakilnya yang sah
India (India)	IND	Menteri Keuangan (Central Government in the Ministry of finance) atau wakilnya yang sah
United Kingdom (Inggris)	UKE	Commissioners of Inland Revenue atau wakilnya yang sah
Japan (Jepang)	JPN	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
Germany (Jerman)	GER	Menteri Keuangan
Canada (Kanada)	KAN	Menteri Penerimaan Negara (Minister of National Revenue) atau wakilnya yang sah
North Korea (Korea Utara)	KDR	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
Malaysia (Malaysia)	MLY	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
Norway (Norwegia)	NOR	Menteri Keuangan (Minister of Finance and Customs) atau wakilnya yang sah
Pakistan (Pakistan)	PAK	Badan Pusat Penerimaan Pajak (Central Board of Revenue) atau wakilnya yang sah
France (Perancis)	FRA	Menteri Anggaran (Minister of the Budget) atau wakilnya yang sah
Philippines (Philipina)	PHL	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
Switzerland (Swiss)	SWI	Direktur Pajak Negara (Director of the Federal Tax Administration) atau wakilnya yang sah
New Zealand (Selandia Baru)	NWZ	Commissioner of Inland Revenue atau wakilnya yang sah
Singapore (Singapura)	SNG	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
Sweden (Swedia)	SWD	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
Thailand (Thailand)	THA	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah

NOTES :

Mengenai pengertian "wakilnya yang sah atau his authorized representative" hanya menentukan bahwa pejabat tersebut dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat lain untuk bertindak atas namanya sebagai competent authority. Pejabat lain tersebut adalah Pejabat tertinggi yang melaksanakan Undang-undang Pajak di Negara yang bersangkutan ataupun pejabat lain yang ditunjuk yang diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.