Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II OBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev1)Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4
BAB IV TARIF PAJAK
Pasal 5 ^(UU ^No. ²¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁷⁾
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6 ^Rev1)Pasal 7 ^Rev1)Pasal 8
BAB VI SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 9 ^Rev1)
BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN
Pasal 10 ^Rev1)Pasal 11 ^Rev1)Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 ^Rev1)Pasal 19 ^Rev1)Pasal 20 ^Rev1)
BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 Pasal 22
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 23 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 24 ^Rev1)Pasal 25 Pasal 26 ^Rev1)
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B ^Rev1)

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

12 Bab | 29 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB II OBJEK PAJAK

Pasal 2 ^Rev1)

(1)	Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
(2)	Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
	a.	pemindahan hak karena:
		1.	jual beli;
		2.	tukar-menukar;
		3.	hibah;
		4.	hibah wasiat;
		5.	waris;
		6.	pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
		7.	pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
		8.	penunjukan pembeli dalam lelang;
		9.	pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
		10.	penggabungan usaha;
		11.	peleburan usaha;
		12.	pemekaran usaha;
		13.	hadiah.
	b.	pemberian hak baru karena:
		1.	kelanjutan pelepasan hak;
		2.	di luar pelepasan hak.
(3)	Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
	a.	hak milik;
	b.	hak guna usaha;
	c.	hak guna bangunan;
	d.	hak pakai;
	e.	hak milik atas satuan rumah susun;
	f.	hak pengelolaan.

Keterangan

UU Nomor 21 Tahun 1997
UU Nomor 20 Tahun 2000 (Rev1)