Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II OBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev1)Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4
BAB IV TARIF PAJAK
Pasal 5 ^(UU ^No. ²¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁷⁾
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6 ^Rev1)Pasal 7 ^Rev1)Pasal 8
BAB VI SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 9 ^Rev1)
BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN
Pasal 10 ^Rev1)Pasal 11 ^Rev1)Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 ^Rev1)Pasal 19 ^Rev1)Pasal 20 ^Rev1)
BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 Pasal 22
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 23 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 24 ^Rev1)Pasal 25 Pasal 26 ^Rev1)
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B ^Rev1)

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

12 Bab | 29 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB II OBJEK PAJAK

Pasal 3 ^Rev1)

(1)	Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
	a.	perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
	b.	Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
	c.	badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
	d.	orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
	e.	orang pribadi atau badan karena wakaf;
	f.	orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
(2)	Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keterangan

UU Nomor 21 Tahun 1997
UU Nomor 20 Tahun 2000 (Rev1)