Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II OBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev1)Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4
BAB IV TARIF PAJAK
Pasal 5 ^(UU ^No. ²¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁷⁾
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6 ^Rev1)Pasal 7 ^Rev1)Pasal 8
BAB VI SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 9 ^Rev1)
BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN
Pasal 10 ^Rev1)Pasal 11 ^Rev1)Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 ^Rev1)Pasal 19 ^Rev1)Pasal 20 ^Rev1)
BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 Pasal 22
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 23 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 24 ^Rev1)Pasal 25 Pasal 26 ^Rev1)
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B ^Rev1)

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

12 Bab | 29 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN

Pasal 11 ^Rev1)

(1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar.

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Keterangan

UU Nomor 21 Tahun 1997
UU Nomor 20 Tahun 2000 (Rev1)