Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II OBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev1)Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4
BAB IV TARIF PAJAK
Pasal 5 ^(UU ^No. ²¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁷⁾
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6 ^Rev1)Pasal 7 ^Rev1)Pasal 8
BAB VI SAAT DAN TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 9 ^Rev1)
BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN
Pasal 10 ^Rev1)Pasal 11 ^Rev1)Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB VIII KEBERATAN, BANDING, DAN PENGURANGAN
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 ^Rev1)Pasal 19 ^Rev1)Pasal 20 ^Rev1)
BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 Pasal 22
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 23 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 24 ^Rev1)Pasal 25 Pasal 26 ^Rev1)
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B ^Rev1)

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

12 Bab | 29 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB VII PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN

Pasal 13

(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila:
	a.	pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
	b.	dari hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
	c.	Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
(2)	Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3)	Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Keterangan

UU Nomor 21 Tahun 1997
UU Nomor 20 Tahun 2000 (Rev1)