Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 3A Pasal 3B
BAB II BARANG KENA CUKAI, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6
BAB III PELUNASAN, PENUNDAAN, DAN FASILITAS Rev1)
Pasal 7 Pasal 7A Pasal 8 Pasal 9
BAB IV PENAGIHAN, PENGEMBALIAN, DAN KEDALUWARSA
Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
BAB V PERIZINAN
Pasal 14 Pasal 15
BAB VI PEMBUKUAN DAN PENCACAHAN Rev1)
Pasal 16 Pasal 16A Pasal 16B Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB VII PENIMBUNAN
Pasal 24
BAB VIII PEMASUKAN, PENGELUARAN, PENGANGKUTAN, DAN PERDAGANGAN
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29
BAB IX LARANGAN
Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32
BAB X KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI
Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 40A Pasal 40B
BAB XI KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN Rev1)
Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 43A Pasal 43B Pasal 43C Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 58A Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62
BAB XIII PENYIDIKAN
Pasal 63 Pasal 64
BAB XIIIA PEMBINAAN PEGAWAI Rev1)
Pasal 64A Pasal 64B Pasal 64C Pasal 64D Pasal 64E
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65 Pasal 66 Pasal 66A Pasal 66B Pasal 66C Pasal 66D Pasal 67 Pasal 68
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69 Pasal 70
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71 Pasal 72

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

17 Bab | 92 Pasal

Last Update: 09 April 2025

Isi Pasal Penjelasan

BAB XI KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN <sup>Rev1)</sup>

Pasal 41

(1)	Dihapus. ^Rev1)
(2)	Orang yang berkeberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai dalam penegakan undang-undang ini, yang mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan dengan menyerahkan jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan. ^Rev1)
(3)	Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. ^Rev1)
(4)	Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan. ^Rev1)
(5)	Apabila Direktur Jenderal memutuskan mengabulkan keberatan yang diajukan, jaminan wajib dikembalikan. ^Rev1)
(6)	Dalam hal jaminan berupa uang tunai, apabila pengembalian jaminan dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. ^Rev1)
(7)	Apabila Direktur Jenderal memutuskan menolak keberatan yang diajukan, jaminan dicairkan untuk membayar cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan. ^Rev1)
(8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri. ^Rev1)

Keterangan

UU Nomor 39 Tahun 2007 (Rev1)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev2)