Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 3A Pasal 3B
BAB II BARANG KENA CUKAI, TARIF CUKAI, DAN HARGA DASAR
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6
BAB III PELUNASAN, PENUNDAAN, DAN FASILITAS Rev1)
Pasal 7 Pasal 7A Pasal 8 Pasal 9
BAB IV PENAGIHAN, PENGEMBALIAN, DAN KEDALUWARSA
Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
BAB V PERIZINAN
Pasal 14 Pasal 15
BAB VI PEMBUKUAN DAN PENCACAHAN Rev1)
Pasal 16 Pasal 16A Pasal 16B Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB VII PENIMBUNAN
Pasal 24
BAB VIII PEMASUKAN, PENGELUARAN, PENGANGKUTAN, DAN PERDAGANGAN
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29
BAB IX LARANGAN
Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32
BAB X KEWENANGAN DI BIDANG CUKAI
Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 37 Pasal 38 Pasal 39 Pasal 40 Pasal 40A Pasal 40B
BAB XI KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN Rev1)
Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43 Pasal 43A Pasal 43B Pasal 43C Pasal 44 Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 48 Pasal 49
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54 Pasal 55 Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 58A Pasal 59 Pasal 60 Pasal 61 Pasal 62
BAB XIII PENYIDIKAN
Pasal 63 Pasal 64
BAB XIIIA PEMBINAAN PEGAWAI Rev1)
Pasal 64A Pasal 64B Pasal 64C Pasal 64D Pasal 64E
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65 Pasal 66 Pasal 66A Pasal 66B Pasal 66C Pasal 66D Pasal 67 Pasal 68
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69 Pasal 70
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71 Pasal 72

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

17 Bab | 92 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 63

(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
(2)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang: menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai; memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai; memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya; mengambil sidik jari orang; menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan; menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai; menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai; memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai; mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; menghentikan penyidikan; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.
(3)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keterangan

UU Nomor 39 Tahun 2007 (Rev1)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev2)