Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 2
BAB II OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI
Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8
BAB III PIHAK YANG TERUTANG DAN PEMUNGUT BEA METERAI
Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
BAB IV PEMBAYARAN BEA METERAI YANG TERUTANG
Pasal 12
BAB V METERAI TEMPEL, METERAI ELEKTRONIK, DAN METERAI DALAM BENTUK LAIN
Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16
BAB VI PEMETERAIAN KEMUDIAN
Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20
BAB VII LARANGAN BAGI PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 21
BAB VIII FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI
Pasal 22 Pasal 23
BAB IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 Pasal 29
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

12 Bab | 32 Pasal

Last Update: 29 February 2024

BAB II OBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAI

Pasal 8

(1)

Bea Meterai terutang pada saat:

Dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk:

1.	surat perjanjian beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
2.	akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan
3.	akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.

Dokumen selesai dibuat, untuk:

1.	surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d; dan
2.	Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.

Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat, untuk:

1.	surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
2.	Dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f; dan
3.	Dokumen yang menyatakan jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g.

Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dibuat di luar negeri.

(2)

Menteri dapat menentukan saat lain terutangnya Bea Meterai.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan saat lain terutangnya Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.