Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 19 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 20 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 21 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 22 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 23 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 24 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 25 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 30 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 31 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 2A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 3 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 7 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 11 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 33 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 34 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 37 ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 37A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 16 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17E ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 40 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 41 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 42 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 43 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44A ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 44B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 46 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 47 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 47A ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 49 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾

10 Bab | 73 Pasal

Last Update: 15 March 2020

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾

Pasal 2 (UU No. 28 Tahun 2007)

(1)	Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2)	Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
(3)	Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
(3)	tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
(4)	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
(4a)	Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(5)	Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6)	Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:
(6)	diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(7)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(8)	Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
(9)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.