Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 19 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 20 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 21 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 22 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 23 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 24 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 25 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 30 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 31 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 2A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 3 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 7 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 11 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 33 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 34 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 37 ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 37A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 16 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17E ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 40 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 41 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 42 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 43 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44A ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 44B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 46 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 47 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 47A ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 49 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾

10 Bab | 73 Pasal

Last Update: 15 March 2020

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾

Pasal 3 (UU No. 28 Tahun 2007)

(1)	Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(1a)	Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(1b)	Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(3)	Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
(3)	untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
(3a)	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
(3b)	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(3c)	Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)	Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(5)	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(5a)	Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.
(6)	Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(7)	Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
(7)	Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
(7a)	Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
(8)	Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.