Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 19 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 20 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 21 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 22 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 23 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 24 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 25 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 26A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 27A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 29A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 30 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 31 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 2A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 3 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 4 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 7 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 11 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 33 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 34 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 35A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 36D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 37 ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 37A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 13A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 16 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17D ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 17E ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 39A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 40 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 41 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 41C ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 42 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 43 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾Pasal 44A ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 44B ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 46 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 47 ^(UU ^No. ⁹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 47A ^(UU ^No. ¹⁶ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾Pasal 49 ^(UU ^No. ⁶ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾

10 Bab | 73 Pasal

Last Update: 15 March 2020

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 8 ^(UU ^No. ²⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁷⁾

Pasal 8 (UU No. 28 Tahun 2007)

(1)	Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
(1a)	Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
(2)	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2a)	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(3)	Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
(4)	Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
	pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil
	dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
(5)	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
(6)	Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.