Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev1)
BAB II PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK
Pasal 2 ^Rev1) Pasal 3 Pasal 4 ^Rev1) Pasal 5 ^Rev1) Pasal 6 ^Rev1)
BAB III SURAT PAKSA
Pasal 7 ^Rev1) Pasal 8 ^Rev1) Pasal 9 ^Rev1) Pasal 10 ^Rev1) Pasal 10A ^Rev1) Pasal 11
BAB IV PENYITAAN
Pasal 12 ^Rev1) Pasal 13 Pasal 14 ^Rev1) Pasal 15 ^Rev1) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 ^Rev1) Pasal 20 ^Rev1) Pasal 21 ^Rev1) Pasal 22 ^Rev1) Pasal 23 ^Rev1) Pasal 24 Pasal 25 ^Rev1) Pasal 26 ^Rev1) Pasal 27 ^Rev1) Pasal 28 ^Rev1)
BAB V PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36
BAB VI GUGATAN
Pasal 37 ^Rev1) Pasal 38 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 39 ^Rev1) Pasal 40 ^Rev1) Pasal 41 ^Rev1)
BAB VIIA KETENTUAN PIDANA
Pasal 41A ^Rev1)
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43 Pasal 44 Pasal 45

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB II PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pasal 2 ^Rev1)

(1)

Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.

(2)

Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.

(3)

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang :

mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;

menerbitkan :

1)	Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2)	Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3)	Surat Paksa;
4)	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5)	Surat Perintah Penyanderaan;
6)	Surat Pencabutan Sita;
7)	Pengumuman Lelang;
8)	Surat Penentuan Harga Limit;
9)	Pembatalan Lelang; dan
10)	surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."

Keterangan

UU Nomor 19 Tahun 2000 (Rev1)