Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

Pengantar
Pengantar
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK
Pasal 3
BAB IV TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7
BAB V TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
BAB VI KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN DAN PELAPORAN
Pasal 12 Pasal 13
BAB VII PERLAKUAN PERPAJAKAN
Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17
BAB VIII PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP
Pasal 18
BAB IX UPAYA HUKUM
Pasal 19
BAB X MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22
BAB XI KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
BAB XII KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
Pasal 24
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengampunan Pajak

14 Bab | 26 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB IV TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

Pasal 7

(1)	Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi: nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(2)	Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi: Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.
(3)	Nilai Utang yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
(4)	Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
(5)	Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
(6)	Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.