Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

Pengantar
Pengantar
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK
Pasal 3
BAB IV TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7
BAB V TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
BAB VI KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN DAN PELAPORAN
Pasal 12 Pasal 13
BAB VII PERLAKUAN PERPAJAKAN
Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17
BAB VIII PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP
Pasal 18
BAB IX UPAYA HUKUM
Pasal 19
BAB X MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22
BAB XI KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
BAB XII KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
Pasal 24
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengampunan Pajak

14 Bab | 26 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB V TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 8

(1)

Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.

(2)

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

Wajib Pajak orang pribadi;
pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

(3)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.	memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b.	membayar Uang Tebusan;
c.	melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
d.	melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
e.	menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
f.	mencabut permohonan: pengembalian kelebihan pembayaran pajak; pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang; pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; keberatan; pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan; banding; gugatan; dan/atau peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

(4)

Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.

(5)

Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.

(6)

Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau
sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

(7)

Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.