Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

Pengantar
Pengantar
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK
Pasal 3
BAB IV TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7
BAB V TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
BAB VI KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN DAN PELAPORAN
Pasal 12 Pasal 13
BAB VII PERLAKUAN PERPAJAKAN
Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17
BAB VIII PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP
Pasal 18
BAB IX UPAYA HUKUM
Pasal 19
BAB X MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22
BAB XI KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
BAB XII KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
Pasal 24
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengampunan Pajak

14 Bab | 26 Pasal

Last Update: 22 December 2025

BAB VIII PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP

Pasal 18

(1)	Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
(2)	Dalam hal: Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
(3)	Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
(4)	Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

Pengantar
Pengantar
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK
Pasal 3
BAB IV TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7
BAB V TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11
BAB VI KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN DAN PELAPORAN
Pasal 12 Pasal 13
BAB VII PERLAKUAN PERPAJAKAN
Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17
BAB VIII PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP
Pasal 18
BAB IX UPAYA HUKUM
Pasal 19
BAB X MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22
BAB XI KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
BAB XII KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
Pasal 24
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengampunan Pajak

14 Bab | 26 Pasal

Last Update: 22 December 2025

BAB VIII PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP

Pasal 18

(1)	Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
(2)	Dalam hal: Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
(3)	Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
(4)	Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.