Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II OBYEK PAJAK
Pasal 2 Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 5
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 6 Pasal 7
BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG
Pasal 8
BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 9 Pasal 10
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14
BAB IX KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 ^Rev1)
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 18 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

12 Bab | 31 Pasal

Last Update: 28 February 2024

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1)	Barang siapa dengan sengaja : tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Direktorat Jenderal Pajak; menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya; tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang.
(2)	Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
(3)	Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau dibayarnya denda.

Keterangan

UU Nomor 12 Tahun 1985
UU Nomor 12 Tahun 1994 (Rev1)