Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II OBYEK PAJAK
Pasal 2 Pasal 3 ^Rev1)
BAB III SUBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 5
BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 6 Pasal 7
BAB VI TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG
Pasal 8
BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 9 Pasal 10
BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14
BAB IX KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 ^Rev1)
BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 18 ^Rev1)
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

12 Bab | 31 Pasal

Last Update: 28 February 2024

BAB VII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

(1)	Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
(2)	Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.
(3)	Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Keterangan

UU Nomor 12 Tahun 1985
UU Nomor 12 Tahun 1994 (Rev1)