Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

BERITAEDUKASIINSIGHTFORUM
Home
/
Data Center
/
Konsolidasi Undang-Undang
/
PPN & PPnBM
/
Pasal 16B (UU No. 42 Tahun 2009)
Index
  • BAB I KETENTUAN UMUM
    Pasal 1 (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 1A (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 2 (UU No. 11 Tahun 1994)
  • BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
    Pasal 3 (UU No. 11 Tahun 1994)
  • BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
    Pasal 3A (UU No. 42 Tahun 2009)
  • BAB III OBJEK PAJAK
    Pasal 4 (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 4A (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 5 (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 5A (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 6 (UU No. 18 Tahun 2000)
  • BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
    Pasal 7 (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 8 (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 8A (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 9 (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 10 (UU No. 18 Tahun 2000)
  • BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
    Pasal 11 (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 12 (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 13 (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 14 (UU No. 11 Tahun 1994)Pasal 15 (UU No. 11 Tahun 1994)Pasal 15A (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 16 (UU No. 11 Tahun 1994)
  • BAB VA KETENTUAN KHUSUS
    Pasal 16A (UU No. 18 Tahun 2000)Pasal 16B (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 16C (UU No. 18 Tahun 2000)Pasal 16D (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 16E (UU No. 42 Tahun 2009)Pasal 16F (UU No. 42 Tahun 2009)
  • BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
    Pasal 17 (UU No. 11 Tahun 1994)
  • BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 18 (UU No. 8 Tahun 1983)
  • BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 19 (UU No. 8 Tahun 1983)
10 Bab | 31 Pasal
Last Update: 20 March 2020
Isi PasalPenjelasanPelaksana
BAB VA KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16B (UU No. 42 Tahun 2009)
(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
  1. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
  2. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
  3. impor Barang Kena Pajak tertentu;
  4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
  5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.
(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.
Fitur
data centerforum
Informasi
About UsKebijakan PrivasiPedoman Media SiberDisclaimerKontak KamiCareer
Navigating the Coretax era with
Ortax Ecosystem
Ortax Ecosystem
pajakexpress.com | pajak101.com | taxbase.id | bsadvisory.com

© Copyright 2026 PT INTEGRAL DATA PRIMA