Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 1A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 2 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 3A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 4A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 5 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 5A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 6 ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 8 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 8A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 9 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 10 ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾
BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 11 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 12 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 13 ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 14 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 15 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾Pasal 15A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VA KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16A ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 16B ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16C ^(UU ^No. ¹⁸ ^Tahun ²⁰⁰⁰⁾Pasal 16D ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16E ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾Pasal 16F ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17 ^(UU ^No. ¹¹ ^Tahun ¹⁹⁹⁴⁾
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18 ^(UU ^No. ⁸ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 ^(UU ^No. ⁸ ^Tahun ¹⁹⁸³⁾

10 Bab | 31 Pasal

Last Update: 19 March 2020

BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 3A ^(UU ^No. ⁴² ^Tahun ²⁰⁰⁹⁾

(1)	Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
(1a)	Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(2)	Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.