Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 Pasal 2A ^Rev3) Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ^Rev7) Pasal 10 Pasal 11 ^Rev7)
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A ^Rev7) Pasal 14 Pasal 15 ^Rev7) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B ^Rev7) Pasal 17C Pasal 17D ^Rev3)Pasal 17E
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 Pasal 19 ^Rev7) Pasal 20 Pasal 20A ^Rev6) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
BAB V KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A ^Rev3) Pasal 27 Pasal 27A ^Rev7) Pasal 27B ^Rev7) Pasal 27C ^Rev6)
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A ^Rev3) Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 Pasal 32A ^Rev6) Pasal 33 ^Rev3) Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B ^Rev3) Pasal 36C ^Rev3) Pasal 36D ^Rev3) Pasal 37 Pasal 37A ^Rev3)
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^Rev7) Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 ^Rev6) Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C ^Rev3) Pasal 42 Pasal 43
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C ^Rev6) Pasal 44DRev6)
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 44E ^Rev6)
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A ^Rev2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 PASAL II

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

12 Bab | 82 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 17C

Penjelasan Pasal 17C

Ayat (1)

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:

a.	3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan;
b.	1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a.	tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
b.	dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
c.	Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian tunggakan pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Ayat (5)

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

Pajak Penghasilan

Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp 80.000.000,00.

Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pajak Penghasilan yang terutang sebesar	Rp100.000.000,00
b.	Kredit pajak, yaitu:
	- Pajak Penghasilan Pasal 22 - Pajak Penghasilan Pasal 23 - Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp20.000.000,00 Rp40.000.000,00 Rp90.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

-	Pajak Penghasilan yang terutang sebesar	Rp 100.000.000,00
-	Kredit Pajak:
	- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 20.000.000,00
	- Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 40.000.000,00
	- Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp 90.000.000.00 (+)
		Rp 150.000.000,00
-	Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Rp 80.000.000.00 (-)
-	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp 70.000.000.00 (-)
-	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 30.000.000,00
	Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%	Rp 30.000.000.00 (+)
	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 60.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp 60.000.000,00.

Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pajak Keluaran	Rp 100.000.000,00
b.	Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan	Rp 150.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

-	Pajak Keluaran	Rp 100.000.000,00
-	Kredit Pajak:
	- Pajak Masukan	Rp 150.000.000,00
	- Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Rp 60.000.000.00 (-)
-	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp 90.000.000.00 (-)
-	Pajak yang kurang dibayar	Rp 10.000.000,00
-	Sanksi administrasi kenaikan 100%	Rp 10.000.000.00 (+)
-	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 20.000.000,00

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Keterangan

UU Nomor 6 Tahun 1983
UU Nomor 9 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 16 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 28 Tahun 2007 (Rev3)
UU Nomor 16 Tahun 2009 (Rev4)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev5)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev6)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev7)

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 Pasal 2A ^Rev3) Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ^Rev7) Pasal 10 Pasal 11 ^Rev7)
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A ^Rev7) Pasal 14 Pasal 15 ^Rev7) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B ^Rev7) Pasal 17C Pasal 17D ^Rev3)Pasal 17E
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 Pasal 19 ^Rev7) Pasal 20 Pasal 20A ^Rev6) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
BAB V KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A ^Rev3) Pasal 27 Pasal 27A ^Rev7) Pasal 27B ^Rev7) Pasal 27C ^Rev6)
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A ^Rev3) Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 Pasal 32A ^Rev6) Pasal 33 ^Rev3) Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B ^Rev3) Pasal 36C ^Rev3) Pasal 36D ^Rev3) Pasal 37 Pasal 37A ^Rev3)
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^Rev7) Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 ^Rev6) Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C ^Rev3) Pasal 42 Pasal 43
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C ^Rev6) Pasal 44DRev6)
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 44E ^Rev6)
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A ^Rev2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 PASAL II

12 Bab | 82 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 17C

Penjelasan Pasal 17C

Ayat (1)

a.	3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan;
b.	1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a.	tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
b.	dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
c.	Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian tunggakan pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Pajak Penghasilan

Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp 80.000.000,00.

Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pajak Penghasilan yang terutang sebesar	Rp100.000.000,00
b.	Kredit pajak, yaitu:
	- Pajak Penghasilan Pasal 22 - Pajak Penghasilan Pasal 23 - Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp20.000.000,00 Rp40.000.000,00 Rp90.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

-	Pajak Penghasilan yang terutang sebesar	Rp 100.000.000,00
-	Kredit Pajak:
	- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 20.000.000,00
	- Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 40.000.000,00
	- Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp 90.000.000.00 (+)
		Rp 150.000.000,00
-	Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Rp 80.000.000.00 (-)
-	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp 70.000.000.00 (-)
-	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 30.000.000,00
	Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%	Rp 30.000.000.00 (+)
	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 60.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp 60.000.000,00.

Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pajak Keluaran	Rp 100.000.000,00
b.	Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan	Rp 150.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

-	Pajak Keluaran	Rp 100.000.000,00
-	Kredit Pajak:
	- Pajak Masukan	Rp 150.000.000,00
	- Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Rp 60.000.000.00 (-)
-	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp 90.000.000.00 (-)
-	Pajak yang kurang dibayar	Rp 10.000.000,00
-	Sanksi administrasi kenaikan 100%	Rp 10.000.000.00 (+)
-	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 20.000.000,00

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Keterangan