Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
(1)
|
Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank badan usaha rnilik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.
|
(2)
|
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.
|
(3)
|
SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
|
(4)
|
SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerirna Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dan mernpunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.
|
(1)
|
Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SSP Standar sepanjang bentuk, ukiran dan isinya sesuai dengan lampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
|
(2)
|
Satu SSP Standar maupun SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/Ketetapan Pajak, dengan menggunakan satu Kode MAP dan satu Kode Jenis Setoran.
|
(1)
|
SSP Standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun yang bukan final, kecuali setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
|
|
(2)
|
SSP Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang peruntukannya sebagai berikut :
|
|
Lembar ke-1 :
|
Untuk arsip Wajib Pajak.
|
|
Lembar ke-2 :
|
Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
|
|
Lembar ke-3 :
|
Untuk dilaporkan oleb Wajib Pajak ke KPP.
|
|
Lembar ke-4 :
|
Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
|
|
Lembar ke-5 :
|
Untuk arsip Wajib Pungut atan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
|
|
(3)
|
SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
|
(1)
|
SSP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sarana Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.
|
||||||||||||||||
(2)
|
SSP Khusus dicetak:
|
||||||||||||||||
(3)
|
SSP Khusus paling sedikit memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
|
||||||||||||||||
(4)
|
SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.
|
||||||||||||||||
(5)
|
Kantor Penerima Pembayaran diperkenankan melayani pembayaran atan penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus setelah mendapatkan persetujuan khusus dari Direktur Jenderal Pajak.
|
||||||||||||||||
(6)
|
Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak selain dapat melayani pembayaran atan penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus juga tetap diperkenakan melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Standar.
|
||||||||||||||||
(7)
|
Pembayaran setoran pajak yang SSP-nya dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut antara lain pembayaran PPN Impor, PPN Bendaharawan, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 22 Bendaharawan, PPh Final atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan PPh Final atas Persewaan Tanah dan Bangunan tidak dapat menggunakan SSP Khusus.
|
(1) |
SSP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-107/PJ.1/1998 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2001.
|
(2) | Tata cara pengisian SSP sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
|
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.