Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 17/PJ.4/1995

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

23 Maret 1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 17/PJ.4/1995

TENTANG

PPh ATAS HADIAH UNDIAN (SERI PPh UMUM NOMOR 7)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian, dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 639/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemotongan atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian, untuk pelaksanaannya diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994, yang dimaksud dengan hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang pemberiannya melalui cara undian.

2. Penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan, kepanitian, organisasi atau penyelenggara lainnya baik yang telah ataupun yang belum memperoleh ijin Departemen Sosial termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia penarikan undian dan sebagainya.

3. Kewajiban penyelenggara undian.

   3.1.	Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan atas hadiah undian sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto yang dibayarkan atau apabila hadiah tersebut berupa natura dan/atau kenikmatan dari nilai pasar natura dan/atau kenikmatan tersebut. Pemotongan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.
   3.2.	Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan seperti tersebut pada butir 3.1 dilakukan oleh penyelenggara undian sebelum hadiah tersebut dibayarkan, atau apabila hadiah tersebut berbentuk natura dan/atau kenikmatan sebelum hadiah tersebut diserahkan kepada pemenang undian.
   3.3.	Penyelenggara undian selaku pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan atas hadiah undian wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atas hadiah undian untuk setiap pembayaran atau penyerahan hadiah undian, dalam 3 rangkap yang diperuntukkan :
   	-  Lembar ke 1 : untuk Penerima hadiah undian. -  Lembar ke 2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak. -  Lembar ke 3 : untuk Pemotong atau Pemungut Pajak.
   3.4.	Pada akhir bulan dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian, pemotong atau pemungut harus membuat daftar pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bulan yang bersangkutan, dan menyetorkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tersebut dengan Surat Setoran Pajak (SSP) Final ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
   3.5.	Pemotong atau pemungut wajib melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atas hadiah undian seperti contoh terlampir.
   3.6.	Pemotong atau pemungut yang tidak atau tidak sepenuhnya melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas hadiah undian sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 sampai dengan 3.5 di atas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

4. Kewajiban Kantor Pelayanan Pajak.

   4.1.	Melakukan inventarisasi terhadap para penyelenggara undian dengan menghubungi Kepala Kantor Departemen Sosial setempat, dan memberikan penyuluhan kepada penyelenggara undian yang bersangkutan.
   4.2.	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas hadiah undian yang dilakukan oleh penyelenggara undian.
   4.3.	Menatausahakan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas hadiah undian dengan cara :
   	a.	Membuat buku pengawasan Pajak Penghasilan atas hadiah undian, pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan;
   	b.	Menatausahakan Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan atas hadiah undian sesuai ketentuan TUPRP;
   	c.	Menatausahakan SPT masa Pajak Penghasilan atas hadiah undian;
   4.4.	Menerapkan sanksi terhadap pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan atas hadiah undian sebagaimana dimaksud pada butir 3.6.

5. Ketentuan tentang Pajak Penghasilan atas hadiah undian ini hanya diberlakukan untuk hadiah yang pemberiannya dilakukan dengan cara diundi, sedangkan untuk hadiah atau penghargaan yang pemberiannya tidak dengan cara undian, maka pemotongan Pajak Penghasilannya melalui Pasal 21 atau Pasal 23/26.

6. Tata cara penyetoran dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini berlaku mulai Masa Pajak April 1995.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.