Ortax

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 38/PJ.41/1996

Kategori : PPh

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Subregional Asean

Calender 31 Okt 1996
Tidak ada folder
Read Later
Share Share
Status
Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut

1 November 1996


SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 38/PJ.41/1996

TENTANG

PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI
YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Bersama ini disampaikan kepada Saudara Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 625/KMK.04/1996 tanggal 31 Oktober 1996 tentang Pelabuhan atau Tempat pemberangkatan ke Luar Negeri dalam daerah Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub regional ASEAN.

Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri hanya diberikan kepada penduduk Indonesia dalam daerah Kerjasama Ekonomi Sub regional ASEAN sesuai dengan bukti surat kependudukan dan paspor melalui pelabuhan/tempat pemberangkatan dengan pelabuhan tujuan di Luar Negeri berada dalam satu Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub regional ASEAN yang sama.
Adapun Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub regional ASEAN terdiri dari :

- Kawasan Kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (SP - IMT);
- Kawasan Kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (SP - IMS);
- Kawasan Kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia - Malaysia - Philipina (WP - BIMP).

Pelabuhan atau tempat pemberangkatan serta pelabuhan tujuan dalam masing-masing kawasan tersebut adalah :

I. Dalam Kawasan Kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (SP-IMT).
1. Pelabuhan atau tempat pemberangkatan di Indonesia adalah :
  1. Pelabuhan Laut :
    1. Malahayati - Daerah Istimewa Aceh;
    2. Lhokseumawe - Daerah Istimewa Aceh;
    3. Tanjung Balai Asahan/Kuala Tanjung - Sumatera Utara;
    4. Belawan - Sumatra Utara;
    5. Sekupang - Riau;
    6. Batu Ampar - Riau;
    7. Tanjung Balai Karimun - Riau;
    8. Tanjung Pinang - Riau;
    9. Dumai - Riau;
    10. Selat Kijang - Riau;
    11. Nongsa - Riau;
    12. Telaga Pungkur - Riau;
    13. Bandar Banten Telani - Riau;
    14. Bandar Seri Udana - Riau;
    15. Teluk Bayur - Sumatera Barat.
  2. Bandar Udara :
    1. Sultan Iskandar Muda - Daerah Istimewa Aceh;
    2. Polonia - Sumatera Utara;
    3. Binaka - Sumatera Utara;
    4. Simpang Tiga - Riau;
    5. Hang Nadim - Riau;
    6. Tabing - Sumatera Barat.
2. Pelabuhan tujuan di Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama SP-IMT adalah sebagai berikut :
2.1. Malaysia, meliputi Kedah, Perak, Perlis dan Penang dengan:
  1. Pelabuhan Laut :
    1. Langkawi - Kedah;
    2. Lumut - Perak;
    3. Kuala Perlis - Perlis;
    4. Penang - Penang,
  2. Bandar udara :
    1. Langkawi - Kedah;
    2. Ipoh - Perak;
    3. Penang - Penang.
2.2. Thailand, meliputi Yala, Narathiwat, Songkhla, Pattani dan Satun dengan : Bandar Udara : Hadyai.
3. Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan saat bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan SP - IMT adalah yang bertempat tinggal di daerah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau berdasarkan bukti surat kependudukan dan paspor.
II. Dalam Kawasan Kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura (SP - IMS).
1. Pelabuhan atau tempat pemberangkatan di Indonesia adalah :
  1. Pelabuhan Laut :
    1. Sekupang - Riau;
    2. Batu Ampar - Riau;
    3. Tanjung Balai Karimun - Riau;
    4. Tanjung Pinang - Riau;
    5. Dumai - Riau;
    6. Selat Kijang - Riau;
    7. Nongsa - Riau;
    8. Telaga Pungkur - Riau;
    9. Bandar Bentan Telani - Riau;
    10. Bandar Seri Udana - Riau;
    11. Teluk Bayur - Sumatera Barat;
    12. Palembang - Sumatera Selatan;
    13. Panjang - Lampung;
    14. Jambi - Jambi;
    15. Pulau Baai - Bengkulu;
    16. Pontianak - Kalimantan Barat.
     
  2. Bandar Udara :
    1. Simpang Tiga - Riau;
    2. Hang Nadim - Riau;
    3. Tabing - Sumatera Barat;
    4. Sultan Machmud Badaruddin II - Sumatera Selatan;
    5. Supadio - Kalimantan Barat.
  3. Pos Darat : Pos Perbatasan Entikong Singkawang - Kalimantan Barat.
2. Pelabuhan tujuan di Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama SP - IMS adalah sebagai berikut :
2.1. Malaysia, meliputi Johor, Negeri Sembilan, Pahang, dan Melaka, dengan :
  1. Pelabuhan Laut :
    1. Pasir Gudang - Johor;
    2. Tanjung Pagelih - Johor;
    3. Belungkar - Johor;
    4. Muar - Johor;
    5. Mersing - Johor;
    6. Kukup - Johor;
    7. Batu Pahat - Johor;
    8. Port Dickson - Negeri Sembilan;
    9. Kuantan - Pahang;
    10. Melaka - Melaka.
  2. Bandar Udara :
    1. Johor Bharu - Johor;
    2. Tioman - Pahang;
    3. Kuantan - Pahang;
    4. Melaka - Melaka.
2.2. Singapura, melalui pelabuhan laut dan bandar udaranya.
3. Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan saat bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan SP - IMS adalah yang bertempat tinggal di daerah Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Kalimantan Barat berdasarkan bukti surat kependudukan dan paspor.
III. Dalam Kawasan Kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philipina (WP - BIMP).
1. Pelabuhan atau tempat pemberangkatan di Indonesia adalah :
  1. Pelabuhan Laut :
    1. Bitung - Sulawesi Utara;
    2. Pantoloan - Sulawesi Tengah;
    3. Makasar - Sulawesi Selatan;
    4. Kendari - Sulawesi Tenggara;
    5. Pontianak - Kalimantan Barat;
    6. Balikpapan - Kalimantan Timur;
    7. Tarakan - Kalimantan Timur;
    8. Nunukan - Kalimantan Timur;
    9. Samarinda - Kalimantan Timur;
    10. Banjarmasin - Kalimantan Selatan;
    11. Sampit - Kalimantan Tengah;
    12. Ambon - Maluku;
    13. Jayapura - Irian Jaya;
    14. Sorong - Irian Jaya;
    15. Biak - Irian Jaya.
     
  2. Bandar Udara :
    1. Supadio - Kalimantan Barat;
    2. Sepinggan - Kalimantan Timur;
    3. Tarakan - Kalimantan Timur;
    4. Hasanuddin - Sulawesi Selatan;
    5. Sam Ratulangi - Sulawesi Utara.
  3. Pos Darat : Pos Perbatasan Entikong - Kalimantan Barat.
2.
  1. Pelabuhan tujuan di Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama WP - BIMP adalah sebagai berikut :
2.1. Brunei Darusssalam, melalui pelabuhan laut dan bandar udaranya.
2.2. Malaysia, meliputi Sarawak dan Sabah dengan :
  1. Pelabuhan Laut :
    1. Sandakan - Sarawak;
    2. Sibu - Sarawak;
    3. Kucing - Sarawak;
    4. Miri - Sarawak;
    5. Bintulu - Sarawak;
    6. Kota Kinabalu - Sabah;
    7. Labuan;
    8. Tawau - Sabah.
  2. Bandar Udara :
    1. Kucing - Sarawak;
    2. Miri - Sarawak;
    3. Bintulu - Sarawak;
    4. Kota Kinabalu - Sabah;
    5. Labuan;
    6. Tawau - Sabah.
2.3. Philipina, meliputi Mindanao dan Palawan dengan :
  1. Pelabuhan Laut :
    1. Davao - Mindanao;
    2. General Santos - Mindanao;
    3. Port of Puerto Princesa - Palawan.
  2. Bandar Udara :
    1. Davao - Mindanao;
    2. General Santos - Mindanao;
    3. Port of Puerto Princesa.
3. Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan saat bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan WP - BIMP adalah yang bertempat tinggal di daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku dan Irian Jaya berdasarkan bukti surat kependudukan dan paspor.
IV. Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat tempat tinggal, pelabuhan/tempat pemberangkatan dan pelabuhan tujuan seperti dimaksud di atas tetap wajib membayar Pajak Penghasilan saat bertolak ke Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
V. Pelaksanaan pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan saat bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama.Ekonomi Subregional ASEAN, langsung diberikan oleh pejabat Imigrasi yang bertugas di pelabuhan/tempat pemberangkatan ke Luar Negeri.
VI. Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar segera mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di daerah masing-masing baik dalam pemasyarakatannya maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
VII. Pelaksanaan pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke Luar Negeri sesuai dengan peraturan ini dimulai tanggal 11 November 1996.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD